DIREKTUR Eksekutif International Monetary Fund (IMF) untuk kawasan Asia Pasifik, Dr. Sri Mulyani Indrawati, hari ini dijadwalkan memenuhi panggilan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Banyak kalangan menilai, kehadiran “antek IMF” itu dalam kabinet SBY akan memperparah proses perbaikan ekonomi Indonesia. Harapan perubahan di depan mata, menurut mereka, bisa hilang tak berbekas.
Sri Mulyani yang menetap di Amerika Serikat dihubungi hari Jumat kemarin. Menurut sumber di Cikeas, dalam pembicaraan via telepon itu, Sri Mulyani minta diberi waktu dua hari sebelum dirinya sampai ke Jakarta.
Direktur Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Imam Sugama yang dihubungi kemarin, mengatakan, kalau Sri Mulyani dilantik sebagai salah seorang anggota tim ekonomi SBY, maka tidak akan ada perubahan paradigma kebijakan.
“Artinya, pemerintah SBY sama dengan pemerintah lalu, menggunakan pola neoliberal yang biasa diterapkan oleh IMF. Oleh karena itu masalah pengangguran dan kemiskinan tetap tidak akan tertangani,” urainya.
Ditambahkan Imam, ada tiga kebijakan utama yang merupakan turunan dari cara berpikir para ekonom neoliberal, yakni stabilisasi makro dalam bentuk stabilisasi harga dengan jalan menekan laju inflasi, deregulasi atau liberalisasi, serta privatisasi dan divestasi. Ketiga hal ini bukannya me-recovery, tetapi malah memperburuk kondisi ekonomi.
Mengenai posisi menteri keuangan yang disebut-sebut akan diserahkan kepada Sri Mulyani, Imam mengingatkan agar SBY ekstra hati-hati.
“Di Amerika, Australia dan New Zealand, posisi Menkeu adalah posisi yang ditempati oleh orang-orang memiliki kedekatan dengan presiden atau perdana menteri. Sementara Sri Mulyani ini adalah orang di luar lingkaran SBY,” katanya lagi.
Secara terpisah, menurut pengamat Jefrey Winters, kekhawatiran yang ada saat ini tidak semata-mata ditujukan pada Sri Mulyani secara pribadi. Menurutnya, ada sekelompok ekonom-teknokrat di Indonesia yang punya pandangan yang sama persis dengan IMF dan Bank Dunia.
Lanjut Jefrey, kelompok ini bukan lagi antek atau boneka IMF dan Bank Dunia. Melainkan komprador atau perwakilan kepentingan IMF dan Bank Dunia di Indonesia.
“Mungkin orang akan mengatakan tidak ada masalah punya pandangan seperti itu. Tetapi pertanyaan yang penting adalah, apa pernah ada negara di dunia yang maju cepat dengan diagnosis dan obat dari IMF dan Bank Dunia. Jawabannya sederhana, tidak ada,” kata Jefrey.
Ditambahkan Jefrey, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah tim ekonomi yang tidak hanya bersikap go to hell dengan IMF dan Bank Dunia. Tetapi juga punya rencana yang nyata dan independen agar Indonesia bisa segera loncat dari kategori negara miskin.
“Saya yakin satu hal, kalau terus disetir Berkeley Mafia atau anak dan cucunya, tidak ada harapan bagi Indonesia. Contohnya Singapura, Jepang Korea Selatan, Taiwan dan Cina. Semua loncat dari kategori negara miskin, dan tidak satu pun yang menurut pada IMF,” ujarnya lagi.
Sri Mulyani yang sempat dikenal dekat dengan Megawati pergi ke Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, bulan Agustus 2001. Di sana dia membantu sejumlah lembaga Amerika selain mengajar tentang perekonomian Indonesia dan ekonomi makro di Georgia University.
Awal Oktober 2002 Sri Mulyani diangkat menjadi Direktur Eksekutif IMF yang mewakili 12 negara di Asia Tenggara, menggantikan Dono Iskandar Djojosubroto. Sejak 1 November 2002, dia berkantor di lantai 13 markas pusat IMF di 19th Street, NW, Washington DC, Maryland. GUH Rakyat Merdeka, 18 Oktober 2004
MENGAPA Megawati Soekarnoputri membuang Tarmidi 
Teguh Santosa 