Wilayah Sahara Maroko atau Sahara Barat kembali menjadi perhatian masyarakat internasional. Perhatian dunia tertuju ke wilayah itu setelah kelompok separatis Front Polisario melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Kerajaan Maroko yang telah berlangsung selama 29 tahun pada akhir pekan kemarin.
Konflik antara Maroko dan Polisario ini menjadi tema yang dibahas khusus dalam pertemuan rutin Dewan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Indonesia-Maroko (DK-PRIMA) yang diselenggarakan Kamis malam (19/11).
Pertemuan dihadiri mantan Dubes RI untuk Maroko, Tosari Widjaja, dan Presiden DK-PRIMA Heppy Trenggono bersama sejumlah pengurus lain.
Sebagai narasumber adalah pengamat hubungan internasional Teguh Santosa yang pernah dua kali menjadi petisioner masalah Sahara Barat di Komisi IV di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada tahun 2011 dan 2012.
Peristiwa Arab Spring sedikit banyak mengubah lanskap politik dan sistem ketatanegaraan di sejumlah negara Arab, baik di Timur Tengah maupun Afrika Afika.
Hingga kini “gelombang perubahan” itu pun masih menyisakan persoalan, seperti di Suriah dan Yaman.
Hal ihwal mengenai akhir dari Arab Spring yang bermula di tahun 2011 ini dibahas dalam diskusi daring yang diselenggarakan Pusat Kajian Tajdid Institute, Jumat sore (1/5).
Diskusi menghadirkan tiga pembicara, yakni pengamat Timur Tengah dan Dunia Islam, Hasibullah Satrawi; Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, Teguh Santosa; dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP Persis, Yusuf Burhanuddin. Diskusi dipandu oleh Prof. Atip Latipulhayat.
Selain mampu melewati Arab Spring tanpa gejolak politik yang berarti, Kerajaan Maroko juga berhasil mengembalikan posisi sebagai pemain utama di benua Afrika.
Sejak era Perang Dingin, khususnya pada pertengahan 1970an, Maroko diganggu kelompok separatis yang ingin memisahkan diri. Kelompok separatis ini ditampung di negara tetangga Aljazair, dan pada masa Perang Dingin mendapat dukungan dari blok Timur, dalam hal ini Uni Soviet, Aljazair, dan Libya.
Menurut Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, Teguh Santosa, keberhasilan Maroko membuktikan diri sebagai negara yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi membuat negara itu tampil lebih percaya diri dalam memperjuangkan keutuhan wilayah.
Gelombang perubahan di negara-negara Arab yang dikenal dengan istilah Arab Spring masih menyisakan sejumlah persoalan hingga saat ini.
Dari sekian banyak negara yang sempat dihumbalang Arab Spring, Kerajaan Maroko di Afrika Utara termasuk yang dapat melaluinya dengan baik.
Maroko tidak mengalami gejolak politik yang mengakibatkan kejatuhan rezim seperti yang terjadi di Tunisia, Libya dan Mesir, serta beberapa negara Arab di Timur Tengah.
Peristiwa Arab Spring sedikit banyak mengubah lanskap politik dan sistem ketatanegaraan di sejumlah negara Arab, baik di Timur Tengah maupun Afrika Afika.
Hingga kini “gelombang perubahan” itu pun masih menyisakan persoalan, seperti di Suriah dan Yaman.
Hal ihwal mengenai akhir dari Arab Spring yang bermula di tahun 2011 ini dibahas dalam diskusi daring yang diselenggarakan Pusat Kajian Tajdid Institute, Jumat sore (1/5).
Diskusi menghadirkan tiga pembicara, yakni pengamat Timur Tengah dan Dunia Islam, Hasibullah Satrawi; Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, Teguh Santosa; dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP Persis, Yusuf Burhanuddin. Diskusi dipandu oleh Prof. Atip Latipulhayat.
Dalam pandangannya, Teguh mengajak untuk melihat kembali proses perubahan yang telah terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia pada awal 1990an. Secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan di Eropa Timur itu telah menemukan akhir, walaupun untuk beberapa kasus akhir dari perubahan itu menjadi awal bagi persoalan baru yang muncul.
Berkaca pada Uni Soviet, Teguh mengatakan ada dua kata kunci penting yang menjadi syarat perubahan, yakni glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi struktur politik dan ekonomi.
Dia juga mengatakan, perubahan di suatu negeri, seperti kata Bung Karno, terikat pada hukum natur dan kultur. Dengan demikian tidak ada resep yang bisa dianggap generik dan diberlakukan untuk semua kasus.
“Model yang generik saya kira tidak bisa digunakan. Kita jangan jadi seperti Samuel Huntington dan Francis Fukuyama yang mengidolakan satu model, kemudian memaksa model itu untuk diimplementasikan di negeri-negeri yang lain. Itu menghasilkan chaos,” ujar Teguh yang juga dosen hubungan internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini.
Teguh berharap, perubahan lanskap politik di Arab Saudi terjadi secara alamiah. Dia tidak ingin melihat perubahan yang sangat drastis dan bisa mengubah secara total sistem politik negeri para pangeran itu.
Di sisi lain Teguh menilai natur dan kultur khas yang dimiliki Arab Saudi dan keluarga kerajaan akan mencegah perubahan lanskap politik secara drastis.
“Saya berharap ada sistem koreksi internal dari kalangan keluarga kerajaan mereka sehingga mereka bisa memperbaiki apa yang mereka rasa masih kurang,” ujar Teguh.
Senada dengan itu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP Persis, Yusuf Burhanuddin, mengatakan sejauh ini yang ditampilkan dalam “reformasi” ala pangeran Muhammad bin Salman (MBS) masih bersifat simbolik. Misalnya memberikan kesempatan kepada wanita untuk mengendarai mobil dan berpergian tanpa pengawalan muhrim. Juga membuka tempat hiburan seperti kafe dan kasino.
Alumni Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, ini juga menilai bahwa faktor keluarga kerajaan Arab Saudi sangat menentukan perubahan. Seperti Teguh, ia berharap perubahan di Arab Saudi tidak terjadi secara drastis.
Ada yang tidak biasa dalam resepsi Perayaan ke-20 Tahun Hari Penobatan Muhammad VI sebagai Raja Maroko yang diselenggarakan di Hotel Four Season, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa malam (30/7).
Kegiatan itu dihadiri tiga menteri Indonesia, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Mohammad Fachir.
TAHUN ini Kerajaan Maroko merayakan 20 tahun kekuasaan Raja Muhammad VI. Ia dilantik pada 30 Juli 1999 menggantikan ayahnya, Hasan II, yang meninggal dunia.
Selama dua dekade terakhir, di bawah kepemimpinan Muhammad VI, dunia menyaksikan Maroko yang bergerak ke depan, menyandingkan stabilitas politik dan demokrasi dengan berbagai program pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat.
PELABUHAN Med di Tangier, Maroko, akan menjadi pelabuhan terbesar di kawasan Mediterania dan menghubungkan Maroko dengan 77 negara dan 186 pelabuhan.
Terletak sekitar 40 kilometer sebelah timur Tangier, pelabuhan di Selat Gilbraltar ini mulai digunakan pada 2007 lalu dengan kapasitas awal sebanyak 3,5 juta kontainer.
Hari Jumat lalu (28/6), Raja Muhammad mengutus putra mahkota Pangeran Moulay El Hassan untuk meresmukan proyek perluasan Pelabuhan Tangier Med yang terletak di Provinsi Fahs Anjra, Wilayah Tangier-Tetouan-Al Hoceima.
Kalangan aktivis kemanusiaan diajak untuk ikut mendesak rejim Polisario segera membebaskan sejumlah aktivis yang ditangkap karena menginginkan perubahan, demokratisasi dan kehidupan yang lebih baik di Kamp Tindouf.
Ajakan itu disampaikan Koordinator Solidaritas Indonesia untuk Sahara (Soli Sahara), Teguh Santosa, dalam keterangan di Jakarta, Rabu (26/6).
“Penangkapan aktivis pro-demokrasi di Kamp Tindouf ini sangat memprihatinkan. Mereka memiliki hak untuk memperjuangkan dan menyuarakan perbaikan nasib mereka dan keluarga mereka yang selama empat dekade hidup di bawah kontrol rejim Polisario,” ujar Teguh.
Dalam sepekan terakhir aparat keamanan Polisario melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang dianggap menantang dan mengganggu kekuasaan mereka.
DIDAMPINGI Putra Mahkota Pangeran Moulay El Hassan, Raja Muhammad VI, hari Minggu (11/11) menghadiri upacara peringatan berakhirnya Perang Dunia Pertama, di Paris, Prancis.
PERNYATAAN Raja Muhammad VI yang mengajak negeri tetangga Aljazair untuk memperbaiki hubungan dinilai sebagai pernyataan yang memperlihatkan ketulusan sikap tidak hanya Raja Muhammad VI, melainkan seluruh rakyat dan pranata politik Maroko. Continue reading “Muhammad VI Lapangkan Jalan Menuju Perdamaian”→
SEBUAH kejutan terjadi pada peringatan ke-43 Green March tahun ini. Raja Muhammad VI menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan negeri tetangga Aljazair.
MENTERI Luar Negeri Maroko Nasser Bourita, hari Jumat lalu (2/11) diterima Presiden Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz, di Istana Negara di Nouakchott.
Kunjungan Utusan Pribadi Sekjen PBB Horst Kohler ke wilayah Sahara di selatan Maroko dipandang tepat dan merupakan gestur positif dalam konteks membangun pondasi perdamaian abadi.
Dalam kunjungan itu Kohler dapat menyaksikan komitmen pemerintah Maroko membangun dan mensejahterakan kawasan yang juga dikenal sebagai Sahara Barat.
Kerajaan Maroko ingin memperkuat kerja sama ekonomi dengan Indonesia dan berharap organisai persahabatan masyarakat kedua negara ikut membantu mempromosikan upaya peningkatan kerja sama itu.
Demikian disampaikan Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Republik Indonesia Ouadia Benabdellah dalam pertemuan dengan Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, Teguh Santosa di Kedubes Maroko, Jalan Denpasar Raya, Jakarta, Senin (16/1).
Dubes Ouadia Benabdellah sudah tiga bulan berada di Jakarta, namun baru pekan lalu, Kamis (12/1) mendapat kesempatan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan anggota Parlemen Kasablanka-Afna ini menggantikan Dubes Muhammad Majdi. Continue reading “Maroko Ingin Perkuat Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia”→
KEPUTUSAN Kerajaan Maroko bergabung dengan Uni Afrika dinilai tepat dan merupakan langkah positif untuk memperkuat peranan negara itu dalam proses pembangunan dan perdamaian di benua itu.
Pernyataan Sekjen PBB Ban Ki-moon terkait status Sahara Barat patut disesalkan dan dinilai tidak menghormati proses pembicaraan damai yang sedang berlangsung untuk menyelesaikan sengketa itu di forum-forum PBB yang dipimpinnya.
Pekan lalu rakyat Kerajaan Maroko merayakan sebuah peristiwa bersejarah yang amat penting dalam perjalanan negeri itu. 40 tahun silam, pada tanggal 6 November 1975 tak kurang dari 350 ribu rakyat Maroko melintasi garis batas kolonial dari Tarfaya menuju Sagui el Hamra.
These picture were taken from the alley of the Parador Hotel of Laayoune in Maroccan Sahara Region, June 2010. The original pictures were shot by the Moroccan photographer.
Hubungan Republik Indonesia dan Kerajaan Maroko dalam dua tahun terakhir semakin dekat. Jarak yang memisahkan kedua negara terbukti bukan hambatan yang berarti.
“Volume dagang kedua negara memang masih kecil. Namun memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan. Tahun lalu hanya sebesar 100 juta dolar AS. Sementara tahun ini, untuk paruh pertama saja, sudah 100 dolar AS,” ujar Duta Besar Kerajaan Maroko, Muhammad Majdi, dalam jamuan makan malam di kediaman Duta Besar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu malam (15/11).
Indonesia dan dan Kerajaan Maroko dipisahkan jarak yang terbentang sepanjang tak kurang dari 12 ribu kilometer. Indonesia terletak di tengah persilangan Samudera India dan Samudera Pasifik. Sementara Maroko berada pada pertemuan Samudera Atlantik dan Laut Mediterania.
Namun demikian, bukan berarti jarak yang jauh ini menjadi penghambat hubungan kedua negara.
