40 Tahun Green March, Integrasi yang Semakin Sempurna

massira_2_600

Pekan lalu rakyat Kerajaan Maroko merayakan sebuah peristiwa bersejarah yang amat penting dalam perjalanan negeri itu. 40 tahun silam, pada tanggal 6 November 1975 tak kurang dari 350 ribu rakyat Maroko melintasi garis batas kolonial dari Tarfaya menuju Sagui el Hamra.

Garis batas kolonial itu diciptakan Prancis dan Spanyol melalui Perjanian Fez pada 1912.

Perjanjian Fez merupakan bagian tak terpisahkan sekaligus konsekuensi logis dari pertarungan bangsa-bangsa Eropa meguasai Afrika. Dalam Konferensi Berlin yang berlangsung antara November 1884 hingga Februari 1885, delapan super power Eropa pada masa itu sepakat untuk membagi-bagi Afrika di antara mereka. Babak inilah yang kerap disebut sebagai scramble for Africa

Dalam Perjanjian Fez 1912, Prancis dan Spanyol sepakat untuk membagi dua Maroko. Prancis menguasai wilayah utara Maroko, sementara Spanyol menguasai wilayah selatan Maroko, di dua daerah yang dikenal sebagai Saguia el Hamra dan Wadi el Dhahab.

Tak seperti Prancis yang menempatkan wilayah utara Maroko sebagai daerah yang dilindungi, Spanyol menjadikan wilayah selatan Maroko sebagai negeri yang dijajah atau koloni. Sejak saat itu, wilayah selatan Maroko ini pun lebih dikenal dengan sebutan Sahara Maroko.

Prancis lebih dahulu meninggalkan wilayah utara Maroko pada 1956, menyusul gelombang dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua. Pejuang-pejuang (selatan) Maroko sebagian meninggalkan Sahara dan bergabung dengan saudara mereka di utara untuk merancang berbagai operasi merebut Sahara kembali.

Baru pada pertengahan 1970-an upaya itu menemui titik terang. Krisis ekonomi dan politik di Eropa memaksa Spanyol angkat kaki meninggalkan Sahara. Pejuang-pejuang Maroko tentu bersuka cita.

Tetapi, itu adalah masa-masa ketika Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur berada persis di titik tertinggi, di atas ubun-ubun Afrika.

Tak mudah bagi Maroko untuk menyatukan kembali wilayahnya. Blok Timur, dalam hal ini Uni Soviet dan Aljazair, berusaha menekan Maroko dan berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan Sahara Spanyol. Aljazair secara terang-terangan menampung dan membiayai kelompok masyarakat Sahara di Kamp Tindouf. Dari tempat itulah Aljazair merancang upaya merebut Sahara untuk mendapatkan akses ke Samudera Atlantik dan untuk mengisolir Maroko yang identik dengan Blok Barat.

Malam sebelum Green March dimulai, lautan rakyat Maroko berkumpul di kota Tarfaya, menunggu perintah Raja Hassan II untuk memasuki Saguia el Hamra. Mereka tak membawa senjata, melainkan bendera Maroko, foto Raja Hassan II dan kitab suci Al Quran.

Green March, demikian peristiwa historis itu dikenang, menjadi penanda penting keinginan kuat Maroko menyatukan kembali seluruh wilayah negeri itu yang pernah dicaplok bangsa Barat. Bahkan sampai kini, masih ada dua wilayah Maroko yang belum dikembalikan Spanyol ke pangkuan kerajaan, yakni Melilla dan Ceuta di pinggit Laut Mediterania.

Peringatan Green March tahun ini terjadi di saat yang hampir bersamaan dengan proses pemilihan umum yang berlangsung di Maroko pada 4 September lalu. Di provinsi-provinsi selatan Maroko yang berada di Sahara, tak kurang dari 80 persen warganegara memberikan suara. Tingkat partisipasi yang terbilang tinggi ini dipandang sebagai bentuk kepercayaan dan kepuasaan rakyat terhadap sistem politik dan proses pembangunan ekonomi yang tengah terjadi dalam skala besar di Sahara.

Raja Muhammad VI dalam pidato peringatan Green March pekan lalu itu mengatakan, setelah empat dekade berlalu dunia dapat menyaksikan betapa Sahara yang tandus dan gersang telah berubah menjadi tempat yang layak huni, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Sahel.

“Setelah 40 tahun berlalu, diisi dengan pengorbanan dan pembangunan politik dan dan ekonomi, proyek integrasi Maroko kini mencapai tahap berikutnya, yang akan menempatkan Sahara sebagai hub atau penghubung kawasan utara Afrika dan negeri-negeri lain di selatan,” kata Raja Muhammad VI.

Dia juga mengatakan implementasi dari Model Pembangunan Provinsi Selatan dan aplikasi dari kebijakan regionalisasi merupakan bagian penting dalam proses itu.

“Sejak dulu, rakyat di Sahara dikenal sebagai cerdik cendekia dan pedagang yang mengikuti musim. Mereka mendapatkan kebutuhan hidup mereka dengan tetesan keringat, dan menjalani hidup dengan harga diri dan rasa bangga. Mereka tidak berharap bantuan dari pihak lain bagaimanapun keras kehidupan yang mereka jalani,” ujar Raja Muhammad VI.

Dia mengatakan, bahwa rakyat Sahara yang dimaksudnya adalah pejuang-pejuang sejati yang tetap menjaga ikatan leluhur mereka dengan Maroko. Bukan segelintir orang Sahara yang bersedia menjadikan dirinya sebagai alat kepentingan bangsa lain. Untuk orang-orang Sahara seperti itu, sambung Muhammad VI, sama sekali tidak ada tempat bagi mereka di Sahara.

Yang dimaksud Muhammad VI sebagai segelintir orang Sahara yang menjadikan diri sebagai alat kepentingan bangsa lain itu adalah kelompok Polisario yang ditampung Aljazair di Kamp Tindouf.

Namun demikian, masih kata Muhammad VI, Maroko tetap membuka pintu dan hati bagi kelompok kecil orang Sahara itu apabila mereka ingin kembali ke pangkuan Maroko.

Raja Muhammad VI dalam pidatonya itu menyebutkan sejumlah proyek pembangunan di provinsi-provinsi selatan yang merupakan bukti dari komitmen kuat Maroko menawarkan proposal otonomi khusus untuk Sahara.

Sejauh ini dalam pembicaraan mengenai sengketa Sahara Barat yang kembali dibuka PBB sejak 2007 lalu, Maroko menawarkan proposal otonomi khusus untuk Sahara Barat, istilah lain untuk kawasan itu. PBB mengatakan, proposan otonomi khusus itu serius dan kredibel serta merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat diterima.

Sementara Polisario yang didukung Aljazair sejauh ini tidak memberikan proposal apapun. Hal ini dianggap sebagai ketidakseriusan Polisario dalam menghadapi isu Sahara Barat. Sudah banyak laporan yang menyebutkan, petinggi-petinggi Polisario bahkan menggunakan isu ini untuk mendapatkan keuntungan dari situasi konflik di kawasan Sahel.

Kembali ke Raja Muhammad VI.

Dalam pidatonya Raja Muhammad VI juga menyebutkan rencana besar dalam waktu dekat mengimplementasikan sejumlah proyek raksasa di bidang sosial, kesehatan dan pendidikan di Laayoune-Saqia el-Hamra, Dakhla-Oued Eddahab dan Guelmim-Oued Noon.

Di sektor infrastruktur Kerajaan Maroko akan mengembangkan jaringan jalan berstandar internasional yang akan menghubungkan Tiznit, Laayoun dan Dakhla. Raja Muhammad VI pun secara khusus meminta pemerintah Maroko membangun bandara di daerah untuk menghubungkan Maroko dengan negeri-negeri Afrika lainnya. Salah satu ambisi Raja Muhammad VI adalah membangun jalur kereta api dari Tangier hingga Lagouira.

Proyek raksasa lain yang sedang dibangun Maroko adalah Pelabuhan Raya Dakhla Atlantik, selain proyek pembangkit listrik tenaga angin dan matahari.

“Ketika Maroko menjanjikan sesuatu, itu akan terlihat dalam perkataan dan perbuatan. Negeri kita tidak akan membuat komitmen yang tidak bisa kita hormati,” ujarnya.

Karena itu, sambung Raja Muhammad VI, tidak seperti pihak lain yang sibuk mengganggu, Maroko tidak menggunakan slogan kosong dan menjual ilusi.

Raja Muhammad VI juga menyinggung situasi di dalam Kamp Tindouf yang memprihatinkan. Seperti laporan banyak media, dia mengatakan, orang-orang yang berada di Tindouf dibiarkan hidup dalam penderitaan, kemiskinan, putus asa, dan kekerasaan secara sistematik terhadap hak dasar mereka.

Karena itu, ada sejumlah pertanyaan yang perlu diajukan, seperti, kemana hilangnya bantuan kemanusiaan untuk pengungsi di Tindouf yang diperkirakan lebih dari 60 juta Euro dalam setahun. Juga, bagaimana bisa dijelaskan bahwa di tengah penderitaan pengungsi di Tindouf, pemimpin mereka ternyata sangat kaya dan memiliki rumah mewah di Eropa dan Amerika Latin.

Juga yang perlu ditanyakan adalah mengapa Aljazair tidak melakukan apapun untuk meningkatkan derajat hidup pengungsi di Tindouf yang diperkirakan berjumlah 40 ribu jiwa.

“Mengapa Aljazair yang menghabiskan uang miliaran untuk membangun kekuatan militer dan perang diplomasi membiarkan pengungsi Tindouf hidup dalam keadaan yang tidak berperikemanusiaan itu?” masih tanya Raja Muhammad.

Pidato Raja Muhammad VI dalam peringatan 4o tahun Green March ini terasa lebih keras. Hal ini dapat dipahami mengingat Maroko tengah membuktikan kepada dunia bahwa mereka memiliki komitmen yang sangat kuat demi membangun integrasi Maroko yang sempat dikoyak kolonial. Raja Muhammad VI pun kelihatannya ingin membuktikan bahwa pembangunan di Sahara jauh lebih penting dari pertempuran kata-kata yang dipaksakan oleh Polisario dan Aljazair.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s