SETELAH Uni Soviet bubar di akhir 1991, Republik Armenia terkunci di sisi selatan Kaukasus, diapit Georgia di utara, Iran di selatan, Azerbaijan di timur, dan Turki di barat.

Armenia negara yang terbilang muda. Namun sesungguhnya, sejauh sejarah dapat mencatat, peradaban Armenia telah berdiri sejak sekitar 6.000 tahun lalu. Pada puncak keemasannya, Armenia meliputi wilayah yang cukup luas yang terbentang dari Laut Kaspia di timur hingga Laut Mediterania di barat.

Kini, setelah terkunci, Armenia menjadi junction point, titik persimpangan. Itu istilah yang digunakan Dutabesar Armenia untuk Indonesia, Yang Mulia Dziunik Aghajanian, dalam perbincangan dengan Republik Merdeka di kantornya, belum lama ini.

DUBES Republik Armenia, Dziunik Aghajanian, mulai bertugas di Jakarta bulan Juni 2018. Selain untuk Indonesia, wanita kelahiran Yerevan, 10 Oktober 1966, ini adalah juga Dubes Armenia untuk Malaysia dan ASEAN.

Sebelum bertugas di Jakarta, antara Maret 2011 sampai Maret 2018, Dubes Aghajanian bertugas sebagai Dubes Armenia di Kerajaan Belanda.

Juga antara 2011 sampai 2018, Dubes Aghajanian bertugas sebagai Perwakilan Tetap Republik Armenia di Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).

“WARMEST congratulations @jokowi on your re-election as President of Indonesia. Indonesia is one of Australia’s most important strategic relationships. We look forward to further deepening ties between Australia and Indonesia across all of our shared interests.”

Begitu dikatakan Perdana Menteri Australia Scott Morrison melalui akun Twitter @ScottMorrisonMP menyambut kemenangan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019.

Seperti banyak negara lain, Australia kelihatannya merasa perlu berhati-hati menyatakan sikap atas hasil pemilihan yang paling menegangkan dalam sejarah Indonesia itu. Perdana Menteri Morrison baru menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi hasil pemungutan suara pada dini hari 21 Mei 2019.

HUBUNGAN diplomatik Indonesia dan Finlandia dimulai pada 6 September 1954. Sampai tahun 2019, kedua negara mencatat sejumlah kemajuan penting di berbagai bidang kerjasama.

Pada 24 September 2019 Indonesia dan Finlandia kembali menyelenggarakan Forum Konsultasi Bilateral untuk membicarakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan kedua negara. Forum Konsultasi tersebut digelar di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta.

“Tahun ini adalah kali ke-6 Indonesia menyelenggarakan forum konsultasi dengan Finlandia dan hal tersebut adalah refleksi bagaimana kedua negara berupaya menjaga komitmen untuk meningkatkan kerja sama yang konkret dan menggali potensi kerja sama lainnya,” ujar Dr. Teuku Faizasyah, ketua delegasi Indonesia sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu RI.

BAGI masyarakat dunia hari ini, Sanna Mirella Marin adalah salah satu ikon baru. Wanita muda kelahiran Helsinki, 16 November 1985, itu dilantik sebagai Perdana Menteri ke-46 Finlandia pada tanggal 10 Desember 2019 lalu di saat baru berusia 34 tahun.

Marin bergabung dengan Partai Sosial Demokrat di tahun 2006, dan menjadi Wakil Presiden Pemuda Sosial Demokrat dari tahun 2010 sampai 2012. Dalam Pemilu 2012, Marin terpilih sebagai anggota Dewan Kota Tampere. Usianya baru 27 tahun saat itu. Setahun kemudian, ia menjadi Wakil Ketua Dewan Kota Tampere, dan kembali terpilih dalam Pemilu 2017. Di tahun 2014 alumni University of Tampere ini terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Partai Sosial Demokrat. Lalu di tahun 2015, saat usianya 30 tahun, Marin terpilih sebagai anggota Parlemen dari Distrik Pirkanmaa.

Empat tahun kemudian, Juni 2019, istri dari Markus Raikkonen ini kembali terpilih sebagai anggota Dewan. Namun Perdana Menteri Antti Juhani Rinne saat itu meminta ibu satu anak ini bergabung dalam pemerintahan sebagai Menteri Transportasi dan Komunikasi.

Setelah Rinne mengundurkan diri pada 8 Desember 2019, Partai Sosial Demokrat memilih Marin sebagai Perdana Menteri baru. Marin adalah wanita ketiga yang menjadi Perdana Menteri Finlandia setelah dua politisi senior Partai Tengah, yakni Anneli Jaatteenmaki (2003) dan Mari Kiviniemi (2010-2011).

Berada di Teluk Iberia, sejak berdiri di tahun 868 M Portugal yang kini dihuni sekitar 10,2 juta jiwa nyaris tidak mengalami perubahan batas wilayah.

Di masa lalu, Portugal adalah negeri para penjelajah. Vasco da Gama, Pedro Alvares Cabral, Ferdinand Magellan, Christopher Columbus, Diogo Cao, Diogo Silves, dan Bartolomeu Dias, adalah beberapa dari sekian banyak penjelajah Portugal yang langsung atau tidak langsung ikut menentukan peta dunia dan batas-batas negeri, serta mendorong kebangkitan gagasan kebangsaan di banyak tempat di muka bumi.

Ketika menerima kami di kantornya, Dutabesar Republik Portugal Rui Fernando Sucena Do Carmo tidak sungkan membagi cerita dari masa lalu, termasuk kompetisi di antara negara-negara Eropa dalam menemukan negeri-negeri baru yang kelak menjadi koloni mereka. 

Misalnya tentang Perjanjian Tordesillas tahun 1494 antara Portugal dan Spanyol yang membuat, antara lain, hingga kini hanya Brazil di Amerika Latin yang menggunakan bahasa Portugis. Sementara selebihnya menggunakan bahasa Spanyol, kecuali tiga negara kecil yakni Suriname, Guyana Prancis dan Guyana Inggris.

KOREA Selatan dan Korea Utara sedang bekerja keras mewujudkan tugas konstitusional yang diemban masing-masing Korea, yakni menyatukan kembali tali persaudaraan yang putus akibat perang di awal 1950an.

Jalan menuju reunifikasi tidak mudah, dan sudah tentu reunifikasi bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam satu malam.

Begitu dikatakan Duta Besar Republik Korea Kim Chang-beom dalam wawancara dengan Republik Merdeka beberapa waktu lalu.

Ia menyoroti berbagai “keajaiban” yang terjadi dalam 1,5 tahun terkait hubungan kedua negara.

Hal lain yang dibahas dalam bagian kedua wawancara dengan Dubes Kim itu adalah soal hubungan Korea Selatan dengan Jepang belakangan ini. Ia mengatakan, ketegangan yang terjadi hanya semacam jegukan kecil, yang dapat diselesaikan apabila kedua negara meningkatkan komitmen untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut.

Menurutnya Korea Selatan telah memperlihatkan gesture positif dengan mengirimkan Perdana Menteri Lee Nak-yeon dalam penobatan Kaisar Naruhito tanggal 22 Oktober lalu.

Berikut petikan wawancara itu.

SELAIN Afrika, Sudan juga tengah memasuki era baru. Era baru yang lebih menantang dan menjanjikan.

Dalam wawancara dengan Majalah Republik Merdeka beberapa waktu lalu Dutabesar Republik Sudan Elsiddieg Abdulaziz Abdalla berbagi cerita tentang angin perubahan itu.

Setelah Presiden Omar Al Bashir yang mulai berkuasa pada 1985 berhasil ditumbangkan dari kekuasaannya pada April 2019, kelompok pendukung revolusi yang terdiri dari kelompok sipil dan kelompok militer sepakat membentuk pemerintahan transisi dan membagi rata kekuasaan di antara mereka. Pemerintahan transisi inilah yang ditugaskan untuk mempersiapkan pemilihan umum yang credible dalam waktu tiga tahun.

INDONESIA kembali memainkan peranan penting dalam hubungan dengan negara-negara di benua Afrika. Di tahun 1955 silam, Presiden Sukarno mengundang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang baru merdeka di akhir Perang Dunia Kedua untuk berkumpul di Bandung. Dalam Konferensi Asia-Afrika itu dirumuskan satu dokumen politik yang diberi nama Dasa Sila Bandung, yang dalam prinsipnya mendoronga agar negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika mengembangkan kerjasama yang positif dan konstruktif dengan sesama mereka.

Kini, giliran Presiden Joko Widodo yang mengambil inisiatif merapatkan kembali hubungan Indonesia dengan benua Afrika. Di tahun 2018, Kementerian Luar Negeri menggelar Indonesia-Africa Forum (IAF). Di tahun 2019, pembicaraan ditingkatkan ke level yang lebih konkret dalam pertemuan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID).

SIAPAPUN tahu Qatar adalah salah satu pendukung utama war on terror yang dipimpin Amerika Serikat menyusul serangan terhadap Menara WTC di New York pada 11 September 2001. Qatar memberikan kesempatan kepada pasukan multinasional yang dipimpin AS untuk menggunakan wilayahnya sebagai pangkalan militer. Dukungan Qatar pada perang melawan teror berlangsung hingga kini.

Di pertengahan 2017, hubungan Qatar dengan negara-negara tetangganya memburuk. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Maladewa, Senegal, Djibouti, Komoro, Jordania, pemerintahan Libya di Tobruk dan pemerintahan Yaman yang dipimpin Hadi, menghentikan hubungan diplomatik dengan Qatar.

DAWLAT Qatar atau Negara Qatar terletak pada wilayah geografis yang unik. Di tengah Teluk Parsi, di sebuah semenanjung di sisi timur jazirah Arab. Berbatasan langsung dengan Saudi Arabia di selatan. Dipisahkan oleh laut dengan Uni Emirat Arab di sebelah tenggara, dengan negara pulau Bahrain di baratdaya, dan dengan Iran di seberang timur.

Negeri semenanjung seluas 11.581 kilometer persegi itu dipimpin Bani Thani sejak tahun 1868 saat Mohammed bin Thani dan Inggris menandatangani pemisahan Qatar dan  Bahrain yang sebelumnya diikat perjanjian dengan Inggris pada 1820. Pada periode 1871 hingga 1915 Qatar berada di bawah pengaruh Turki Ustmaniah, dan sejak 1916 hingga 1971 berada di bawah perlindungan Inggris.