SUHU di Kawasan Asia Selatan memanas setelah Taliban secara de facto merebut kekuasaan di Afghanistan pertengahan Agustus lalu. Ini adalah kali kedua Taliban berkuasa di negara itu. Memang kali ini tidak seperti yang terjadi di tahun 1996 silam, yang berdarah-darah. Namun begitu, instabilitas di Afghanistan berpengaruh ke negara-negara tetangganya, terutama Pakistan yang berbatasan langsung, dan sejak era 1970an menjadi tempat pengungsian abadi bagi orang-orang Afghan yang melarikan diri.
Dutabesar Republik Islam Pakistan, Muhammad Hassan, ketika menerima Republik Merdeka di kantornya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, menjelaskan dilema yang dihadapi Pakistan setiap kali terjadi pergolakan di Afghanistan.
Pria kelahiran Baltistan, 19 Agustus 1963 ini, mulai bertugas sebagai Dutabesar di Indonesia bulan Februari 2021 lalu. Sebelumnya, antara tahun 2018 sampai 2020, Muhammad Hassan bertugas sebagai Dutabesar di Tunisia. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Minister di Kedutaan Pakistan di Washington DC pada 2015, Muhammad Hassan sempat dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal Kantor Perdana Menteri Pakistan.
Dubes Muhammad Hassan menjelaskan untuk waktu yang cukup lama, lawan mereka menggunakan wilayah Pakistan untuk menyerang mereka. Dia mencontohkan aksi spionase dan terorisme yang dimotori seorang perwira Angkatan Laut India yang tertangkap tahun 2017 lalu.
Selain membahas dinamika baru di Afghanistan dan menggambarkan berbagai upaya yang dapat dilakukan komunitas internasional untuk membantu menciptakan stabilitas politik di Afghanistan, Dubes Muhammad Hassan juga menjelaskan posisi negara itu di tengah persaingan dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Republik Rakyat China.
Pakistan menjalin hubungan dekat dan baik AS dan China. Bedanya, menurut Dubes Muhammad Hassan, hubungan Pakistan dengan AS mengalami pasang surut atau “up and down“. Sementara hubungan Pakistan dengan China selalu “up and up“.
Dalam pertemuan dengan Dubes Muhammad Hassan, Republik Merdeka lebih dahulu mendapatkan penjelasan hubungan Pakistan dan Indonesia. Disebutkan bahwa hubungan ekonomi kedua negara mengalami lompatan yang sangat signifikan setelah penandatanganan Preferential Trade Agreement (FTA) pada 2013.
Berikut kutipannya:
Bagaimana performa hubungan Indonesia dan Pakistan sejauh ini?
Alhamdulillah, hubungan Pakistan dan Indonesia sangat baik. Hubungan ini ditransformasikan dari keinginan baik (goodwill) kedua bangsa dan negara. Bila Anda berkunjung ke Pakistan dan mengatakan, “Saya orang Indonesia”, sambutan masyarakat Pakistan kepada Anda akan sangat baik.
Pakistan menghargai Indonesia bukan hanya karena masyarakat kedua negara adalah saudara sesama Muslim, tetapi juga karena kita berbagi hampir semua persoalan penting yang ada di tingkat regional maupun global. Sejak kemerdekaan kedua negara di era 1940an kita saling mendukung satu sama lain.
Kami merasa sangat terhormat pendiri Pakistan Quaid-i-Azam (Pemimpin Besar) Muhammad Ali Jinnah menerima penghargaan tertinggi dari Indonesia untuk jasa-jasanya mendukung Indonesia di masa-masa perjuangan.
Seperti Anda tahu, pada masa-masa itu, pemimpin kedua negara, Presiden Sukarno dan Quaid-i-Azam Ali Jinnah, kerap berhubungan. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan kedua negara. Seperti saya katakan tadi, kedua negara membagi pandangan untuk semua hal. Hubungan ini juga sampai ke tingkat teknis seperti kami ini (Kedutaan). Bahkan kita memiliki communality of use untuk semua isu penting di dunia.
Kedua negara adalah anggota OIC (Organization of Islamic Cooperation) yang mana ini merupakan salah satu faktor penting lain di balik hubungan baik kedua negara. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, dan Pakistan adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak kedua. Jadi, sesungguhnya kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar di OIC khususnya untuk menyuarakan dan membela kepentingan umat Muslim, seperti di Palestina dan Kashmir. Saat ini persoalan besar yang kita hadapi adalah Islamophobia. Untuk ini pun kita mengkordinasikan posisi kita di OIC.
Kedua negara juga memiliki sikap yang sama di forum-forum lain. Ini yang membuat hubungan kita bahkan lebih kuat. Kita memiliki hubungan politik yang baik, kita memiliki kedekatan budaya (culture affinity), dan yang tidak kalah penting kita juga memiliki hubungan ekonomi yang baik.
Bila diturunkan ke sektor ekonomi, bagaimana wujud hubungan baik ini?
Indonesia adalah negara besar yang memiliki begitu banyak sumber daya alam. Juga merupakan pasar yang sangat besar, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, bagi produk-produk Pakistan. Begitu juga sebaliknya, Pakistan dengan populasi yang sangat besar, sekitar 220 juta jiwa, adalah pasar yang baik untuk produk-produk Indonesia.
Alhamdulillah, hubungan ekonomi kita tumbuh. Volume perdagangan kita di tahun 2004 dan 2005 sekitar 500 juta dolar AS. Sekarang perdagangan kedua negara sebesar 2,6 miliar dolar AS. Anda bisa melihat ada lompatan yang sangat signifikan. Lombatan besar terjadi setelah kita menandatangani Preferential Trade Agreement (PTA) di tahun 2013.
Di bawah PTA, Pakistan, menyediakan sekitar 200 jenis produk. Begitu juga sebaliknya, Indonesia memberikan akses kepada sekitar 250 jenis produk. Jadi sektor perdagangan berlangsung sangat baik.
Produk utama yang diimpor Pakistan dari Indonesia adalah minyak sawit (palm oil) dan batubara. Dari Pakistan, kami mengekspor produk pertanian dan buah-buaha, dan tekstil yang merupakan produk ekspor utama kami. Tetapi sesungguhnya ini belum semua yang kita perdagangkan.
Baru-baru ini Business Council Pakistan mengatakan, potensi hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dan Pakistan empat kali dari yang kita miliki saat ini. Jadi, kedua pihak sedang fokus ke arah pencapaian itu untuk terus mengedepankan hubungan ekonomi kita, baik perdagangan maupun investasi, ke arah yang lebih baik.
Pakistan menjadi hub investasi dunia yang baru, khususnya setelah implementasi China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), ada banyak potensi.
Kami juga membangun Pakistan menjadi hub transit bagi negara-negara Asia Tengah. Kami membangun pelabuhan laut dalam (deep sea port) Gwadar di Balochistan, dan ini memberikan akses bagi Afghanistan dan negara-negara Asia Tengah. Tentu saja Indonesia dapat menggunakan peluang itu, menjadikan Pakistan sebagai batu loncatan untuk mencapai negara-negara di kawasan Asia Tengah.
Tadi Anda mengatakan, perdagangan bilateral kedua negara meningkat sangat signifikan setelah penandatanganan PTA pada 2013, hingga menyentuh nilai 2,6 miliar dolar AS. Bagaimana dengan perimbangannya (balance)?
Dari 2,6 miliar dolar AS itu, ekspor Pakistan kurang dari 200 juta dolar AS. Memang selisihnya sangat besar. Saya beri tahu Anda, karena kami mengimpor banyak palm oil dari Indonesia, hampir 1,8 miliar dolar AS.
Melihat ini rasanya Indonesia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan sanksi sanksi Uni Eropa untuk palm oil Indonesia… (Tertawa)
(Tertawa) Impor palm oil dari negara lain sekitar 3 miliar dolar AS, dan dari nilai itu lebih dari setengahnya, 1,8 miliar dolar AS, berasal dari Indonesia. Sebelumnya kami mengimpor lebih banyak dari Malaysia. Sekarang, terutama setelah PTA ditandatangani, kami mengimpor lebih banyak dari Indonesia.
Komoditas lain yang sangat kami butuhkan adalah batubara karena kami masih memproduksi energi dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar ini.
Kembali ke komoditas palm oil. Anda mengatakan, setelah PTA ditandatangani tahun 2013, Pakistan mengimpor lebih banyak palm oil dari Indonesia dibandingkan dari Malaysia. Apakah antara Pakistan dan Malaysia tidak ada PTA?
Kami memiliki FTA (Free Trade Agreement) dengan Malaysia. Tetapi, palm oil dari Indonesia harganya menjadi lebih murah daripada Malaysia. Tetapi ini tidak statis. Misalnya bila Malaysia menurunkan harga palm oil, kita (Indonesia dan Pakistan) perlu mengembangkan perdagangan untuk produk-produk lain. Karena ada lebih dari 250 produk yang dapat kami akses (berdasarkan PTA 2013). Kita perlu memberikan perhatian pada produk-produk yang lain.
Daging halal Pakistan, misalnya, merupakan salah stau produk yang perlu mendapatkan perhatian. Kami sedang membicarakannya dengan otoritas di sini. Mereka memiliki perhatian pada penyakit mulut dan kuku (foot and mouth disease) di Pakistan. Tetapi sebenarnya banyak negara lain yang mengimpor daging sapi kami. Misalnya, Malaysia dan Vietnam, juga Republik Rakyat China. Jadi saya kira semestinya ini tidak menjadi masalah bagi Indonesia untuk mengimpor daging yang kualitasnya sangat baik dari Pakistan.
Daging sapi yang diimpor Indonesia dari Australia dan India tidak menyamai kualitas daging sapi Pakistan. Dan, yang juga penting daging sapi kami tersertifikasi halal.
Apakah Pakistan salah satu pengekspor daging sapi terbesar di dunia?
Spesialisasi kami adalah ekspor daging sapi halal. Sebagian besar daging halal kami dikirim ke Timur Tengah. Semua negara Timur Tengah menyukai daging halal dari Pakistan.
Bagaimana dengan investasi kedua negara?
Investasi saat ini tidak banyak. Saya kira investasi pertama Indonesia di Pakistan adalah pabrik Indomie. Saya yakin potensi investasi untuk sektor lain masih sangat besar. Saya telah mendiskusikan ini dengan Menteri Perdagangan di Indonesia, dan saya mengatakan, Pakistan adalah pasar dengan 220 juta orang, dan kami adalah negara yang mengimpor lebih dari banyak daripada yang kami ekspor. Jadi permintaan untuk produk-produk Indonesia di Pakistan sangat tinggi. Dia menerima penjelasan saya, dan berencana mengunjungi Pakistan dalam waktu dekat.
By the way, Indonesia juga telah setuju mendirikan Kantor Perdagangan di Karachi. Ini akan menjadi tambahan bagi Konsulat Jenderal RI di Karachi. Anda tahu cara terbaik untuk menjejakkan kaki di Pakistan adalah dengan berinvestasi di Pakistan. Berproduksi di sana. Upah tenaga kerja di sana lebih rendah daripada di Indonesia.
Upah rata-rata pekerja industri di Pakistan antara 150 sampai 200 dolar AS. Di Indonesa, upah pekerja industri lebih dari itu, antara 300 sampai 400 dolar AS. Malaysia misalnya, telah membangun pabrik mobil di Pakistan.
Di bawah CPEC, sembilan zona ekonomi khusus dibangun dan terbuka untuk siapapun dari negara manapun. Rezim investasi kami cukup menguntungkan investor. Investor yang terlah bergabung di zona ekonomi khusus mendapatkan keuntungan rata-rata 29 persen. Mereka dapat merepatriasi semua pendapatan ke negara asal mereka.
Sebetulnya ada beberapa investor Pakistan yang menanamkan modal di Indonesia. Beberapa dari mereka membangun pabrik di Indonesia, dan memproduk misalnya, sabun, palm oil, dan rempah (spices). Mereka mendapatkan keuntungan karena mereka tidak hanya mengekspor produk mereka ke Pakistan, tetapi juga ke negara-negara lain. Ngomong-ngomong, kami mengkonsumsi banyak rempah dari Indonesia, karena kami tidak memiliki rempah tetapi kami suka makanan yang pedas. (Tertawa)
Saya ingin beralih ke topik lain, yakni mengenai relasi antara Islam dan demokrasi. Masih banyak pandangan yang menilai Islam dan demokrasi sebagai dua hal yang tidak bisa disatukan, bahkan kerap bertolak belakang. Bagaimana pengalaman Republik Islam Pakistan?
Terminologi yang kami gunakan untuk Pakistan adalah demokrasi Islam yang modern (modern Islamic democracy). Kami menjalankan nilai-nilai Islam seperti kami menjalankan nilai-nilai demokrasi. Saya tidak melihat ada perbedaan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi modern.
Anda barangkali tahu bahwa Pakistan adalah negara pertama di Asia yang memiliki kepala pemerintahan wanita. Dalam pemilihan presiden Pakistan di era 1950an juga ada kandidat presiden wanita. Mengapa seperti ini, karena nilai Islam juga sama seperti yang dipromosikan demokrasi. Termasuk menjamin hak kaum wanita dalam politik. Saya rasa tidak ada satupun nilai demokrasi yang tidak Islami.
Tentu saja, terkadang ada konflik di sana-sini. Karena itulah kita mesti menyiapkan sistem yang memadai untuk itu. Kami memiliki Dewan Ideologi Islam (Council of Islamic Ideology) yang mereview draft undang-undang yang dibahas Parlemen untuk mencari apakah ada elemen yang bertentangan dengan norma dan nilai Islam. Keputusan Dewan ini akan dipatuhi. Bila ada yang bertentangan dengan norma dan nilai Islam, maka undang-undang dan peraturan tersebut akan diubah. Kami tidak akan membiarkan ada undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan Islam.
Di sisi lain kami memiliki berbagai jenis partai politik dengan berbagai macam pemikiran, termasuk keyakinan. Kami memiliki lima agama besar di Pakistan. Walaupun mayoritas penduduk beragama Islam, tetapi kami memiliki warga negara yang beragama Hindu, Kristen, Sikh, dan Ahmadiyah. Juga agama-agama lain yang besar. Semua hak mereka dilindungi dan dijamin oleh negara. Kelompok minoritas bahkan memiliki tempat di Parlemen.
Bagaimana dengan Partai Komunis?
Kami tidak pernah memiliki partai yang secara resmi menyatakan diri sebagai Partai Komunis. Di masa lalu, di era 1950an, ada partai politik yang menyebut diri sebagai Partai Kiri (Leftist). Tetapi mereka tidak pernah berkuasa. Mereka tidak pernah dilarang. Mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Bahkan sekarang ini pun lebih dari 200 partai politik ikut dalam pemilu.
Apakah ada syarat yang membatasi keikutsertaan mereka dalam pemilu?
Tidak ada sama sekali. Mereka hanya perlu menyatakan mendukung (abide) konstitusi dan mengikuti aturan pemilu. Beberapa dari mereka adalah partai lokal. Seperti Anda tahu, Pakistan adalah negara federasi.
Tetapi partai politik utama yang memiliki perwakilan di semua negara bagian sangat sedikit. Sekitar tujuh atau delapan. Mereka dapat membentuk pemerintah koalisi. Saat ini partai politik yang membentuk pemerintahan adalah Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Imran Khan. Di negara bagian Khyber Pakhtunkhwa (KPK) dan Punjab, misalnya, ada pemerintahan koalisi. Sistem politik kami berjalan dengan baik karena nilai Islam dan demokrasi. Kami mengikuti keduanya.
Pada dasarnya, Indonesia juga negara Islam, karena tidak ada perbedaan nilai di antara keduanya?
Ya tentu saja. Tetapi pemerintahan Anda tidak ingin Indonesia disebut negara Islam. Tetapi nilainya sama. Saya tidak melihat ada perbedaan antara keduanya.
Di Pakistan, karena mayoritas penduduk adalah Islam, kami tidak mengizinkan penjualan minuman keras secara tertbuka. Tetapi ada lisensi khusus yang diberikan kepada warga non-Muslim untuk mendapatkan minuman keras di tempat tertentu. Mereka tahu dimana mereka bisa mendapatkannya. Bahkan di Pakistan pun ada pabrik minuman beralkohol. Mereka dapast mengekspor dan dapat menjualnya kepada warganegara yang tidak beragama Islam, dan tidak boleh menjualnya kepada umat Muslim.
Bagaimana dengan LGBT?
Ilegal. Itu bertentangan dengan ajaran Islam.
Bagaimana dengan kebebasan pers di Pakistan?
Saya kira Anda tidak menemukan kebebasan seperti yang dimiliki pers di Pakistan di negara lain. Karena, Anda tahu, ada lebih dari 90 kanal televisi di Pakistan. Dan mereka dapat mengatakan apapun yang berlawanan (against) dengan suara pemerintah. Sebenarnya kebanyakan kanal televisi bersikap kritis terhadap pemerintah.
Di Pakistan ada Pakistan Electronic Media Regulatory Agency (PEMRA) yang menyusun guidelines dan media tidak boleh melanggarnya. Misalnya penggunakan kata-kata tertentu dan menghormati norma budaya yang ada di tengah masyarakat. Kami harus mengaturnya karena terkadang ada saja kanal televisi yang membuat masalah di tengah masyarakat.
(PEMRA dibentuk berdasarkan Ordonansi PEMRA 2002 untuk memfasilitasi dan mengatur media elektronik swasta. Organisasi ini memiliki mandat untuk meningkatkan standar informasi, pendidikan dan hiburan dan untuk memperbesar pilihan yang tersedia bagi rakyat Pakistan, termasuk berita, isu terkini, pengetahuan agama, seni dan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.)
Bagaimana Pakistan melihat dinamika yang sedang terjadi di Afghanistan?
Taliban berjanji kepada komunitas internasional, hal pertama yang mereka lakukan adalah mematuhi dan mengikuti hukum internasional. Mereka juga mengatakan akan membentuk pemerintahan koalisi yang inklusif. Mereka juga akan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak kaum perempuan. Mereka juga berjanji akan menjamin keamanan semua orang asing yang tinggal di Afghanistan.
Menurut saya, Taliban dan kelompok lain yang ada di Afghanistan, adalah pihak yang harus memutuskan masa depan negara itu. Proses transisi harus dilakukan oleh orang-orang Afghan dan dipimpin oleh orang-orang Afghan.
Kami melihat situasi di Afghanistan sangat serius, karena kami berbatasan langsung dengan Afghanistan. Ada 3 juta pengungsi Afghanistan yang teregisterasi berada di Pakistan, dan sekitar 1 juta pengungsi yang tidak teregisterasi, dalam 40 tahun terakhir. Kami tidak mendapatkan banyak bantuan dari dunia internasional (untuk menangani pengungsi Afghanistan). Ada juga orang Afghan yang setiap hari melintasi perbatasan menuju Pakistan, melakukan sesuatu, dan kembali ke Afghanistan. Jumlah orang Afghan yang melakukan kegiatan ini setiap hari antara 33 ribu sampai 35 ribu orang.
Tentu saja ini menjadi beban besar bagi ekonomi kami. Tetapi tentu saja kami tidak bisa meminta mereka untuk tidak datang ke negara kami dan mati di sana.
Jadi, kami peduli karena kalau ada perdamaian di Afghanistan, ada stabilitas di Afghanistan, semua pengungsi ini bisa kembali ke negara mereka dengan hormat dan dengan harga diri (dignity). Kami tidak mau memaksa mereka kembali ke sana, kami mau mereka pulang dengan sukarela.
Isu kedua yang juga penting, selama dua rezim sebelumnya, pemerintahan Hamid Karzai dan Ashraf Ghani, Afghanistan menjadi ladang perang melawan terorisme. Karena lebih dari 65 persen wilayah Afghanistan tidak berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Lalu, berdasarkan informasi intelijen yang kami miliki ada kelompok di dalam pemerintahan yang menjalin hubungan dengan lawan kami, dalam hal ini India.
Semua elemen yang kami halau keluar dari teritori kami memiliki markas di Afghanistan dan menyerang Pakistan dari sana. Kami telah mengumpulkan semua bukti kuat mengenai hal ini dan menyerahkannya ke PBB. Intelijen India bersama intelijen Afghanistan melancarkan serangan kepada kami di dua Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa (KPK).
Sekarang rezim Taliban di Afghanistan berjanji tidak akan membiarkan teritorinya digunakan untuk menyerang negara lain termasuk Pakistan. Kami ingin seperti itu agar rakyat kami tidak menderita akibat ketidakstabilan di Afghanistan.
Itulah sebabnya kami mendorong (urging) komunitas internasional memberi kesempatan kepada Taliban untuk bekerja memenuhi janji-janji yang mereka sampaikan. Tentu saja, kami juga ikut menekan pemimpin-pemimpin Taliban untuk dapat membentuk pemerintahan yang inklusif. Kami menjalin hubungan (in touch) dengan semua pihak di Afghanistan, kami menjalin hubungan dengan semua negara yang menjadi tetangga Afghanistan. Kami juga menjalin hubungan dengan negara-negara besar, seperti AS, China, dan Rusia.
Di saat bersamaan kami juga mendorong rakyat Afghanistan agar tidak membiarkan prusuh (spoilers) mengganggu proses transisi yang sedang berjalan di Afghanistan. Karena memang ada pihak-pihak (stake holders) yang tidak menginginkan perdamaian di Afghanistan, seperti ISIS, Al Qaeda.
Beberapa minggu lalu ada berita mengenai keterlibatan Pakistan dalam operasi militer yang dilakukan Taliban di Lembah Panjshir untuk menaklukkan kelompok yang masih menolak kehadiran mereka…
Ya, berita itu memang ada. Saya juga membaca laporan itu, dan sebetulnya itu berasal dari sumber-sumber India. Sebetulnya itu adalah lelucon (joke). Disebutkan bahwa alutsista Pakistan ikut dalam penyerangan itu. Sebenarnya itu diambil dari media lain. Itu adalah hoax. Mereka juga melaporkan ada tentara Pakistan di Pansjhir.
Sebetulnya potongan video itu berasal dari drama televisi Pakistan tentang kegiatan anti-terorisme. Jadi semua yang terlihat sebagai tentara Pakistan dalam laporan itu sebenarnya adalah aktor Pakistan.
Jadi itu dari film?
Ya, itu dari potongan film. (Tertawa) Salah satu episode yang menarik adalah, ada sebuah televisi di India yang dikenal dengan nama Republik TV, ini adalah mouth piece dari Partai BJP (Partai Bharatiya Janata). Mereka melaporkan bahwa mereka memiliki bukti tentara Pakistan bermarkas di lantai lima Hotel Serena di Kabul. Mereka juga mengatakan dapat menyebutkan nomor kamar tentara Pakistan di hotel itu.
Kemudian ada yang mencoba untuk menghubungi Hotel Serena di Kabul, dan mendapatkan informasi bahwa hotel itu hanya memiliki dua lantai. Jadi, semua itu adalah propaganda.
India telah berinvestasi terlalu banyak di Afghanistan untuk menyerang Pakistan. Idenya adalah untuk menyerang sisi barat dan sisi timur Pakistan. Mereka ingin membuat “Pakistan Sandwich”.
Setelah Taliban kembali berkuasa, investasi India berantakan. Mereka tidak ingin itu terjadi. Mereka ingin kekacauan di Afghanistan. Itulah sebabnya mereka menciptakan berita-berita bohong itu.
Tetapi India kan tidak berbatasan langsung dengan Afghanistan…
Mereka menggunakan pelabuhan Chabahar di Iran. Dari sana mereka mengirimkan logistik. Mungkin Anda mengikuti pemberitaan mengenai mata-mata India, Kulbhushan Yadav, perwira Angkatan Laut India yang kami tangkap di Pakistan beberapa tahun lalu. Seluruh kelompoknya dilumpuhkan. Dia telah dijatuhi hukuman mati, namun belum dieksekusi dan masih berada di dalam penjara Pakistan. Dia telah memberikan pengakuan di depan televisi, bahwa dirinya bekerja untuk dinas intelijen India.
Dia beroperasi dari kota pelabuhan Chabahar di Iran yang dekat dengan perbatasan Pakistan. Dia bahkan memiliki paspor dengan nama Muslim.
Apakah kasus ini berdampak pada hubungan Pakistan dan Iran?
Kami baik-baik saja (fine), kami memiliki hubungan yang baik. Iran tidak tahu mengenai hal ini. Dia (Kulbhushan Yadav) berada di sana sebagai pedagang dan memiliki kantor di sana, tetapi beroperasi di Pakistan.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran kemarin berkunjung ke Pakistan untuk mendiskusikan isu Afghanistan.
Bagaimana respon India?
Awalnya mereka membantah, namun akhirnya mereka pun mengakui. Keluarganya memberikan pernyataan di televisi India dan memperlihatkan nomor induk militernya. Karena dia adalah anggota militer, maka hukum yang digunakan untuk kasus ini pun mengalami perubahan. Dia berupaya untuk mendapatkan kekebalan, dan mengakui tindakannya. Sebetulnya ini adalah cerita yang menarik.
Apakah ada hubungan antara Taliban yang sedang berkuasa di Afghanistan dengan Thareq Taliban Pakistan (TPP)?
Sekarang tidak. Sebelumnya ada. Anda tahu, Taliban di Afghanistan tidak pernah menyerang Pakistan. Ketika AS membantu pembentukan pemerintahan di Afghanistan, dan Pakistan juga berpartisipasi, Taliban lari dan bersembunyi. Dan mereka mengatakan, mereka tidak akan menyerang Pakistan (yang ketika itu membantu AS).
Sementara di sisi lain, Taliban di Pakistan (TTP) memusuhi dan menyerang kami. Begitu besar kerusakan akibat tindakan mereka. Sebanyak 80 ribu warga Pakistan tewas. Sekitar 20 ribu di antaranya adalah rakyat yang tidak bersalah, mereka tewas dengan berbagai cara, karena serangan bom mobil, bom bunuh diri, di masjid, sekolah, dan sebagainya.
Dari Pakistan mereka melarikan diri dan bersembunyi di Afghanistan. Dari sana, dengan bantuan intelijen Afghanistan, intelijen dan uang India, mereka beroperasi di Pakistan, lalu kembali sembunyi di Afghanistan.
Mengapa TTP juga menyebut diri mereka Taliban?
Pada dasaranya ada berbagai kelompok teroris yang berbeda. Ketika pasukan keamanan mengejar mereka, mereka lari dan merasa penting untuk bersatu dengan sesama kelompok teroris. Lalu mereka membuat upaya bersama, kolektif, untuk menyerang pemerintah Pakistan. Mereka mendirikan TTP. Umumnya mereka suku Pasthun. Tetapi ada juga yang Punjab.
Berapa banyak orang Pashtun yang tinggal di Pakistan dan tinggal di Afghanistan?
Sebanyak 60 persen orang Pasthun tinggal di Pakistan dan 40 persen lainnya di Afghanistan.
Apakah ada masalah?
Kadang-kadang. Di era 1960an ada satu partai politik yang dipimpin Bacha Khan yang juga pemimpin Pashtun. Dia juga sangat dekat dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Dia pernah mangatakan, Khyber Pakhtunkhwa tidak akan bergabung dengan Pakistan, tetapi akan bergabung dengan India.
Referandum digelar di provinsi itu. Hasilnya, sebagian besar rakyat di KPK memutuskan bergabung dengan Pakistan. Adapun Bacha Khan tetap anti Pakistan. Kemudian dia bergabung dengan partai mainstream di Pakistan, dan tetap mengkampanyekan berdirinya Pashtunistan di antara Afghanistan dan Pakistan. Dia memainkan kartu politik ini untuk waktu yang cukup lama. Tetapi pada akhirnya tidak tidak mendapatkan dukungan. Partainya sempat berkuasa di Provinsi KPK untuk waktu yang cukup lama, dan sekarang hampir habis.
Masih banyak orang Pashtun yang tidak bisa menerima garis batas yang memisahkan Afghanistan dan Pakistan karena garis itu memisahkan daerah yang ditinggali suku Pashtun. Garis itu dikenal dengan nama Durand Line dan dibuat tahun 1894 atau 53 tahun sebelum Pakistan berdiri, disepakati pemerintah kolonial Inggris dan Raja Abdul Rahman yang berkuasa di Afghanistan saat itu.
Apakah Taliban di Afghanistan yang kini berkuasa berbeda dengan sebelumnya, saat mereka merebut kekuasaan di tahun 1996?
Mereka berubah sangat banyak. Kita tahu bagaimana cara mereka berkuasa di masa lalu. Sekarang mereka lebih beradab, karena mereka tahu, dulu mereka tidak mendapatkan pengakuan internasional karena karakter mereka saat itu.
Kini mereka ingin diterima komunitas internasional, dan untuk itu mereka berjanji mematuhi norma internasional, menghormati HAM, dan seterusnya.
Mengapa Taliban bisa dengan mudah kembali berkuasa?
Mereka sebetulnya telah berkuasa sebelumnya. Sebelum memasuki Kabul (pada 15 Agustus 2021 sekitar 60 persen dari teritori Afghanistan dikuasai Taliban. Hanya sekitar 40 persen yang dikuasai oleh pemerintahan Ashraf Ghani.
Tetapi ini tidak akan menyelesaikan masalah Afghanistan. Kini mereka lelah untuk terus berperang dengan sesama mereka. Bayangkan, ada 30 ribu tentara terlatih yang memiliki persenjataan lengkap, tetapi tidak melakukan perlawanan. Percayalah, orang Afghan bukan pengecut. Barangkali mereka telah tiba pada kesimpulan bahwa bertempur dengan Taliban tidak akan menyelesaikan masalah.
Untuk masa depan, saya lihat, kecuali Anda (Afghanistan) memiliki pemerintahan inklusif yang melibatkan kelompok yang lain, Anda tidak akan menikmati perdamaian abadi. Kita bisa menggunakan Lebanon sebagai contoh. Mereka pernah mengalami perang saudara. Akhirnya mereka sepakat untuk membagi kekuasaan.
Apakah mungkin Taliban membentuk pemerintahan inklusif?
Tentu saja sangat mungkin. Taliban telah menawarkan ini kepada kelompok yang lain. Pertanyaannya adalah, kelompok tertentu mendapatkan saham sebesar apa?
Kelompok perlawanan di Panjshir juga siap untuk bekerja sama, tetapi mereka meminta terlalu banyak. Yang saya dengar mereka ingin mendapatkan posisi Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan juga meminta agar milisi mereka utuh. Permintaan ini tidak dapat dipenuhi Taliban. Tentu saja ini tidak bisa dipenuhi, karena itu bisa menjadi negara di dalam negara.
Komunitas internasional harus mendesak pemimpin di kedua kelompok, Taliban dan kelompok non-Taliban, untuk segera menyepakati susunan pemerintahan inklusif yang diterima oleh komunitas internasional.
Tampaknya belakangan ini Pakistan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Republik Rakyat China dibandingkan Amerika Serikat…
Ini sedikit problematik. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, juga dengan China. Kita bisa mundur ke catatan sejarah sejak Pakistan berdiri setelah Partition 1947. Kami bergabung dengan koalisi yang dibentuk AS, seperti SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) dan CENTO (Central Treaty Near East Organization). Itu sebabnya kami tidak bergabung dengan Non-Alignment Movement. Namun kemudian kami meninggalkan organisasi-organisasi itu dan bergabung dengan Non-Alignment Movement.
Sesungguhnya, Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Bogra bertemu pertama kali dengan Perdana Menteri China, Zhou Enlai dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Hubungan kami dengan China berawal dari sana.
Setelah itu, di tahun 1971 sebetulnya Pakistan yang memfasilitasi perbaikan hubungan antara AS dan China. Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger secara rahasia terbang ke Pakistan dan kemudian ke China. Lalu kedua negara itu memulai normalisasi hubungan mereka.
Sejak kami menjalin hubungan, China terbukti sebagai sahabat yang baik bagi Pakistan. Dan kami bangga dengan itu. Hubungan kami dengan China tidak pernah up and down. Selalu up and up. Tetapi hubungan kami dengan AS selalu up and down.
Bahkan AS pernah dua kali menjatuhkan sanksi kepada kami walaupun kami adalah sekutu mereka. Mereka menjatuhkan sanksi kepada kami ketika kami membangun fasilitas senjata nuklir untuk merespon senjata nuklir India. Tapi setelah kasus Afghanistan (invasi Uni Soviet di tahun 1979), mereka membutuhkan Pakistan, dan kami membantu mereka. Kelompok Mujahidin Afghanistan dilatih oleh intelijen Pakistan dan CIA. Setelah Uni Soviet meninggalkan Afghanistan (pada 1989), AS pun meninggalkan Afghanistan bersama semua persoalan yang ada dan semua persoalan itu harus dihadapi Pakistan sendirian.
Setelah peristiwa 9/11, mereka juga meminta bantuan kami. Kami kembali bergabung dalam pasukan koalisi AS untuk menghadapi kelompok teroris, dan kami menerima konsekuensinya (blow back). Kami kehilangan 80 ribu warganegara kami termasuk ribuan tentara kami. Para pendukung Taliban dan Al Qaeda yang berada di Pakistan menyerang kami, membunuh rakyat kami. Dan kami harus melancarkan operasi khusus untuk menghadapi mereka. Di saat yang sama AS melancarkan lebih dari 200 serangan drone di teritori Pakistan. Mereka mengatakan itu adalah serangan mendahului (preemptive strike) tetapi ada kerusakan tambahan (collateral damage) yang dialami Pakistan. Bukan Pakistan yang meminta mereka melakukan serangan itu.
Namun di saat yang sama kami juga memiliki hubungan yang baik dengan AS. AS masih merupakan partner terbesar kami dalam perdagangan internasional. Kami memiliki berbagai bentuk engagement dengan AS. Asisten Menteri Perdagangan AS minggu lalu berkunjung ke Pakistan untuk mendiskusikan isu Afghanistan.
Saat Amerika Serikat memutuskan untuk meninggalkan Afghanistan, Taliban meminta mereka untuk meninggalkan negara itu lebih awal. Kami yang membantu dan menyediakan tempat perlindungan (sanctuary) di Pakistan. Semua tentara dan warganegara AS yang datang dari Afghanistan ditampung di Pakistan.
Jadi, Anda bisa mengatakan bahwa Pakistan adalah teman setia AS…
Kami selalu berteman baik. Tetapi tentu saja ada kepercayaan yang berkurang (trust deficit). Saya harus mengatakan itu.
Trust deficit Pakistan terhadap AS?
Tentu saja juga trust deficit di pihak AS kepada Pakistan. Mereka mengatakan, “Anda tidak selalu melakukan apa yang kami minta.” Sudah pasti tidak. Karena kami mengikuti kepentingan nasional kami. Kami negara yang merdeka.
Di Indonesia ada banyak keraguan mengenai hubungan dengan China, karena China dinilai tidak sekadar memberikan dukungan tetapi pada akhirnya akan mengambil sesuatu. Istilah yang digunakan adalah loan to own, memberikan utang untuk memiliki. Apakah ada isu seperti ini juga di Pakistan?
Tidak dengan kami. Pengalaman kami dengan China sama sekali berbeda dengan persepsi yang tadi Anda sebutkan. Kami memiliki hubungan yang baik dengan China sejak era 1960an. China merupakan investor besar di Pakistan di banyak sektor. China juga membantu kami membangun tiga pembangkit listrik tenaga nuklir Pakistan.
Terbaru adalah China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) yang merupakan bagian dari Belt and Road Initiative (BRI). Total investasi mereka senilai 60 miliar dolar AS. Lebih dari 30 miliar dolar AS sudah diinvestasikan.
Ada berbagai macam pinjaman (loan) yang kami ambil, beberapa adalah pinjaman komersial, beberapa pinjaman dengan skema Government to Government, beberapa grant, dan seterusnya. Bunga pinjamannya tidak lebih dari 2,5 persen. Siapa yang memberikan Anda pinjaman puluhan miliar dolar AS dengan bunga 2,5 atau 3 persen untuk waktu 20 sampai 30 tahun?
Maksud Anda bunga pinjaman ini rendah?
Ini sangat rendah. Bandingkan dengan bunga pinjaman komersial sebesar 6 persen. Sejauh ini kami tidak memiliki isu apapun. Kami rasa kami tidak akan memiliki isu apapun di masa depan.
Apakah Pakistan juga “menggunakan” hubungan dekat dengan China untuk menghadapi India?
Itu masalah mereka sendiri. China dan India memiliki masalah sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami di Pakistan. India ingin menjadi polisi dan front man AS dalam rangka membatasi (containment) pengaruh China. Mereka merupakan bagian dari QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), dan QUAD adalah upaya membatasi ruang gerak China. India adalah musuh kami, dan juga musuh China. Ada ungkapan musuh dari musuhmu adalah temanmu. (Tertawa)
Penjelasan Anda sungguh menarik. Saya rasa saya harus mengubah fokus saya dari Asia Timur menjadi Asia Selatan. (Tertawa)
Ya, silakan. Saya kira Anda harus memperhatikan ini. Saya kira lembaga thinktank di Pakistan juga harus mendirikan pusat studi Asia Timur. Ini hilang di kedua sisi. Kemarin saya ke Habibie Center dan kami mendiskusikan hal yang sama. Saya kira kami bisa belajar dari Anda dan Anda juga bisa belajar dari kami. Karena kita memiliki isu yang sama.
Contohnya, QUAD ada di sini, AUKUS (Australia, Unoted Kingdoms, and United States) ada di sini. Mereka memberikan dampak pada kita dan kita harus mengikuti isu-isu itu. Ada isu Afghanistan, ada isu Kashmir, ada isu antara China dan India, juga isu antara AS dan China, yang semuanya memberikan dampak pada kita, Indonesia dan Pakistan. Mengapa tidak mendiskusikannya di antara kita.
Saya ingin menyentuh isu klasik yang masih sangat relevan. Bagaimana perkembangan situasi di Kashmir?
Kashmir adalah ketegangan (dispute) paling lama dan paling tua yang ada di agenda PBB selama 70 tahun terakhir. Isu ini tidak akan berakhir kecuali kita menemukan solusi.
Umumnya orang menganggap ini adalah sengketa wilayah (territory dispute) antara India dan Pakistan. Tetapi sesungguhnya ini bukan isu sengketa wilayah. Ini adalah tentang hak kedaulatan hampir 20 juta orang yang tinggal di kawasan itu. Sebanyak 15 juta orang Kashmir tinggal di wilayah Kashmir yang diokupasi India, dan 5 juta lainnya berada di wilayah Kashmir yang ada di Pakistan.
Isu utamanya adalah tentang hak penentuan nasib sendiri (right of self determination), dimana masyarakat Kashmir diberi kesempatan untuk memilih apakah mereka ingin bergabung dengan India, atau dengan Pakistan. Sayangnya, karena India tahu apa keinginan orang Kahsmir, mereka tidak memberikan kesempatan ini terjadi. Sebaliknya, mereka memiliterisasi kawasan itu. Mereka juga menggunakan pendekatan represif. Tetapi mereka tidak pernah mendapatkan dukungan dari orang Kashmir.
Anda tahu apa yang terjadi di tahun 2019, India membatalkan pasal di dalam Konstitusi mereka yang memberikan jaminan status khusus bagi Kashmir sebagai daerah sengketa. Kami tidak menerima apapun isi Konstitusi India mengenai Kashmir. Bagi kami sudah jelas bahwa yang utama adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menjamin hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Kashmir.
Ide di balik secara sistematik mengakhiri status Kashmir, setelah satu tahun mereka (India) memberikan kesempatan kepada semua orang non-Kashmir untuk mendapatkan tanah dan kewargaan Kashmir. Di saat bersamaan, mereka meminta warga Muslim di Kashmir memperlihatkan bukti bahwa mereka warganegara India, dan itu membutuhkan dokumen.
Misalnya, ada keluarga yang sudah dari satu generasi ke generasi lain tinggal di Kashmir yang diokupasi India dan ketika itu belum ada dokumen kewargaanegaraan, mereka tidak dapat membuktikan apapun. Lalu mereka (India) mengatakan: Anda bukan lagi warganegara India. Ini hanya berlaku bagi Muslim. Inilah Hindutva, doktirn dari Partai BJP.
Sejak dua tahun lalu Kashmir mengalami lockdown total. India menghentikan semua negosiasi dengan Pakistan. Mereka tidak mau lagi berdialog dengan kami, dan mereka tidak mau menerapkan Resolusi DK PBB mengenai Kashmir.
Saya dapat mengatakan, isu Kashmir akan tetap ada sampai ada penyelesaian yang adil dan tindakan yang setara seiring dengan keinginan rakyat Kashmir. Cara paling mudah untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengimplementasikan Resolusi DK PBB, dan menanyakan kepada rakyat Kashmir apa yang mereka inginkan.
Barangkali setelah 70 tahun komposisi penduduk Kashmir sudah berubah?
Pasal (yang telah dihapus) di dalam Konstitusi India yang memberikan status khusus bagi Kashmir tidak memungkinkan orang luar mendapatkan kewargaan Kashmir. Jadi itu (komposisi demografi) tetap utuh (intact). Namun dalam dua tahun terakhir (setelah status khusus dihapuskan) terjadi perubahan, dan ada laporan bahwa lebih dari 50 ribu orang dari luar Kashmir telah mendapatkan kewargaan Kashmir.
Tentu saja kalau referandum dilakukan, kami tidak akan menerima itu. Hanya mereka yang lahir dan tinggal di Kashmir sebelum 2019 yang akan dihitung sebagai orang Kashmir.
India ingin mengubah komposisi penduduk Kashmir dan memberikan kewargaan kepada kelompok Hindu India. Tadinya 85 persen penduduk di wilayah Kashmir yang diokupasi India adalah Muslim. Dan India ingin mengubah komposisi itu. Sementara di Azad Kashmir yang berada di Pakistan, kami mempertahankan komposisi demografi.
Bagaimana dengan orang-orang Kashmir yang tinggal di Aksai Chin yang diklaim China?
Anda harus meninjau sejarah Kashmir untuk mengetahui apa Kashmir itu sebelumnya. Karena karena batasnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya, Kashmir dulu adalan negara berdaulat yang memiliki penguasa lokal. Lalu Moghul datang dan memutuskan Kashmir menjadi bagian dari mereka. Ketika Inggris menduduki India, mereka menjual Kashmir kepada seorang penguasa Hindu seharga 75 ribu Rupee. Saat itu yang disebut Kashmir meliputi kedua lembah Kashmir dan Jammu.
Setelah itu, penguasa tadi mulai menduduki wilayah-wilayah pangeran (princely state) lainnya termasuk Aksai Chin.
India dan Pakistan berdiri tahun 1947. Saat itu ada 500 princely states yang independen. Mereka mendapatkan kesempatan untuk memilih apakah bergabung dengan Pakistan atau bergabung dengan India. Masalah Kashmir dimulai sejak saat itu. Anda tahu orang Kashmir adalah Muslim, dan karena itu mereka ingin bergabung dengan Pakistan. Tetapi penguasanya beragama Hindu yang memberi Kashmir dari pemerintah kolonial Inggris. Dia tidak bisa berpisah dengan India, dan meminta tentara India untuk datang ke Kashmir.
Apakah isu Kashmir dibahas di Komite IV PBB yang membidangi isu dekolonisasi?
Tidak. Tapi sejauh ini ada 15 resolusi PBB mengenai Kashmir. Tahun lalu, setelah India menghapuskan status khusus Kashmir yang mereka kuasai, Dewan Keamanan PBB menggelar tiga rapat khusus mengenai isu Kashmir. Tidak ada konsensus karena ada anggota DK PBB yang berpihak pada India.
Adapun Posisi Dewan Keamanan PBB sudah sangat jelas, menyatakan bahwa harus ada referandum seperti yang pernah dilakukan di Timor Leste.
Anda tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Anda harus bernegosiasi, berbicara. Kami berkali-kali mengajak India. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, cara terbaik menyelesaikannya adalah dengan menggelar referandum, dan akui apapun hasilnya. Biarkan mereka memilih. Kami (Pakistan) tidak punya keberatan apabila hasil referandum memperlihatkan orang Kashmir bergabung dengan India. Kami akan menerima itu.
Selain Kashmir, apakah ada persoalan lain antara Pakistan dan India?
Kadang-kadang ada persoalan kecil di sebelah timur, di sungai yang membatasi kami. Kami memiliki perbedaan dalam hal itu. Kami juga tengah membicarakan hal itu.
Sesungguhnya, kami memiliki delapan persoalan yang sedang kami bicarakan dengan India, termasuk persoalan Kashmir, persoalan terorisme, juga persoalan ekonomi. Tetapi masalah utama adalah persoalan Kashmir. Kalau persoalan Kashmir bisa diselesaikan, saya kira persoalan lain juga bisa diselesaikan.
Pakistan dan India adalah dua negara yang berambisi mengembangkan senjata nuklir. Bagaimana persoalan nuklir di antara kedua negara saat ini?
Senjata nuklir bukan isu antara Pakistan dan India. Ketika India mengembangkan proyek senjata nuklirnya, di hari pertama mereka mengumumkan bahwa mereka telah menandai (pin down) Pakistan dan apabila sikap Pakistan tidak seperti yang diharapkan India, mereka akan menyerang Pakistan dengan senjata nuklir.
Kami tidak punya pilihan lain kecuali mengimbangi ancaman mereka. Ini bisa jadi MAD (Mutually Assured Destruction). Kami katakan: kami tidak akan menyerang Anda terlebih dahulu. Tetapi kalau Anda menghancurkan kami, kami juga akan menghancurkan India. (Tertawa bercanda)
Tentu saja ini bukan resep yang dibutuhkan dalam setiap resolusi. Kami percaya bahwa cara terbaik menyelesaikan masalah adalah dengan dialog. Kami terbuka untuk membicarakan persoalan di Kashmir. Sementara India tidak. Mereka tidak mau. Mereka akan tetap berusaha menguasai Kashmir dengan jalan kekerasan, melanggar HAM. []
Teguh Santosa 