46 Tahun Malari, Hariman Siregar Tetap Menjadi Bintang, Kadrun Bin Taha Mencari Negara

PERISTIWA itu terjadi pada 15 Januari 1974, hingga kini sering disingkat Malari. ia diperingati ratusan aktivis yang memadati gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

Tokoh legendaris Malari, Hariman Siregar, tetap menjadi bintang.

Pria kelahiran Padang Sidempuan, Sumatera Utara, 1 Mei 1950 ini rasanya sudah pantas disebut sebagai Bapak Demonstran Indonesia. Seperti matahari, ia adalah epicentrum tata surya demonstran Indonesia hari ini. Sejak 46 tahun lalu. Sejak kemenangannya dalam pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ditorpedo kekuasaan melalui tangan Ali Murtopo.

Sejak ia turun ke jalan, sejak demonstrasi mahasiswa di Jakarta menolak ketergantungan ekonomi dan utang luar negeri pada Jepang berubah menjadi kerusuhan pada peristiwa Malari itu. Menewaskan sekian orang, membenturkan faksi-faksi yang ada di lingkaran kekuasaan. 

Dalam sesi potong tumpeng di awal peringatan, juga seperti bintang dalam sistem tata surya, Hariman yang mengenakan batik bernuansa gelap, celana coklat dan sepatu kets, dikeliling sejumlah tokoh senior.

Ada Judilhery Justam yang bersama Hariman mendekam di penjara pasca Malari. Ada mantan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi yang kini menghimpun aktivis dari kalangan generasi milenial di Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK).

Juga ada dua mantan petinggi TNI. Mantan Panglima TNI (2007-2010) Jenderal (purn) Djoko Santoso, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (2008-2009) Laksmana Tedjo Edhy Purdijanto yang pernah menjadi Menko Polhukam (2014-2015).

Dan aktivis-aktivis lain, lintas kelompok, golongan, dan partai yang semuanya menaruh hormat pada Hariman Siregar.

Dalam orasinya, Hariman curhat tentang banyak hal yang menjadi karakter politik Indonesia hari ini. Katanya: demokrasi dibajak oligarki dan pemilik modal, demokrasi hanya sebatas prosedural, korupsi merajalela, dan pemerintah lemah di hadapan kesenjangan dan ketimpangan.

Dia mengeluh, kebanyakan masyarakat yang katanya tidak menyadari neoliberalisme dan neo kapitalisme di negeri ini.

Uang, sambungnya, hanya akan terkumpul pada golongan tertentu.

“Golongan ini yang nantinya akan menguasai politik,” kata dia.

Di atas panggung, sudah duduk empat pembicara dalam diskusi yang bertajuk “Mendengar Suara Rakyat”. Keempatnya adalah Wijayanyo. Ph.D., Bilal Dewansyah. S.H., M.H, Bhima Yudhistira, M.Sc., dan Zainal Airlangga, S.Hum., M.I.P.

Juga moderator Herdi Sahrasad, pengajar Universitas Paramadina.

“Pemerintah tidak pernah memikirkan itu, terus saja seperti pada jaman Soeharto yang menggencarkan investasi. Sekarang pun sama saja, arahnya ke sana lagi,” masih katanya.

Investasi menurut Hariman bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun menggantungkan pertumbuhan ekonomi pada investasi asing akan berbuah celaka semata.

“Apakah pemerintah mendengarkan suara rakyat? Yang penting itu lapangan kerja. Kalau semua investor asing masuk tanpa ada benefit pada masyarakat, buat apa? Harusnya fokus utama pemerintah itu membuat lapangan kerja seluas-luasnya,” kata Hariman Siregar lagi. Semua mengamini.

Pencarian Kadrun Bin Taha

Setelah pemotongan tumpeng, sebelum Hariman Siregar berbicara di atas panggung utama, di pelataran lobi ada Kadrun Bin Taha yang sedang mencari-cari negara.

Kadrun adalah figur imajinatif yang dibawakan dengan apik oleh aktivis Bambang Isti Nugroho. Digambarkan sebagai rakyat jelata yang lugu, mengenakan baju koko dan sarung kotak-kotak serta peci hitam yang miring, juga menyandang ransel biru.

Berjalan dengan air muka muram penuh tanya. Ia sedang mencari-cari negara.

Ikuti monolognya:

“Saya Kadrun. Kadrun bin Taha. Saya sudah berhari berjalan, mencari keberadaan negara.

Gunung tinggi aku daki, lautan aku seberangi. Tetapi tidak juga aku temui negara.

Entah ketlingsut dimana.

Aku sudah pergi dari desa ke desa, dari dusun ke dusun, dari kabupaten ke kabupaten, kota-kota, seluruh negeri ini. Tetapi negara tidak ada disana.

Yang ada para bupati, para walikota sibuk nyumputin uang hasil korupsi.

Saya sudah ke desa-desa, ke dusun-dusun. Dan sekarang banyak desa ada alamatnya, ada papan namanya tetapi desanya tidak ada, kantor desanya tidak ada. Jangankan warganya, kepada desanya pun tidak nyata.

Namanya desa dumay, desa dunia maya. Juga disebut desa hantu.

Desa hantu dunia maya ini ada alamatnya tetapi tidak bakal ketemu di google map. Tetapi yang jelas, desa dunia maya ini punya rekening bank.

Saya Kadrun, sudah berhari-hari mencari negara.

Tadi saya sudah ke Istana Negara. Di sana tidak ada negara. Yang ada cuma Projo, Pro Jokowi. Yang ada cuma Seknas Jokowi. Yang ada KSP, Kantor Staf Presiden.

Eh, saya juga ketemu Fadjroel. Fadjroel penampilannya keren sekarang.

Nah, apakah Projo, Seknas, KSP ini adalah ejawantah negara?

Yang saya tahu Projo itu sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Atau mungkin karena targetnya sudah tercapai, ketuanya jadi wamen.

Ada istilah olahraga, wamensana korporesano. Pengennya ke sana, eh malah ke sono.

Ada juga KSP. Ah, mungkin KSP ini tempat negara bersembunyi.

Coba aku mau ke sana. Mau bertanya ke Pak Moeldoko. Apakah dia tahu di mana negara.

Aku ke ruangan KSP mau mencari Pak Moeldoko. Tetapi Pak Moeldoko tidak ada. Yang ada hanya Jiwasraya kami.” []

Dewan Pers: Sudah 511 Media Massa Yang Terverifikasi Faktual

Sampai akhir tahun 2019, Dewan Pers telah memverifikasi secara administrasi dan faktual 511 media massa di seluruh Indonesia.

Dari jumlah itu, sebanyak 250 adalah media massa cetak, lalu 211 media massa berbasis internet atau siber, 45 televisi, dan 5 radio.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun, di sela-sela pemberian sertifikat terverifikasi administrasi dan faktual untuk Kantor Berita Politik Republik Merdeka atau RMOL, di Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis pagi (9/1).

Program sertivikasi media massa profesional merupakan komitmen bersama komunitas pers yang dicanangkan pada Hari Pers Nasional (HPN) 2010 di Palembang, Sumatera Selatan. Program ini dimulai pada 2017. Pada HPN 2017 di Ambon, Maluku, Dewan Pers mengumumkan 77 perusahaan media massa profesional, yang tujuh di antaranya adalah media massa siber.

Hendry menambahkan, saat ini ada 615 media massa yang sudah terverifikasi secara administrasi dan sedang menunggu proses verifikasi faktual. Dari jumlah itu sebanyak 73 adalah media cetak, 223 media siber, 313 televisi, dan 6 radio.

“Juga ada 5.663 media massa yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi,” sambung Hendri sambil menambahkan sebanyak 1.574 di antaranya adalah media cetak, 3.836 media siber, 149 televisi, dan 104 radio.

Kepada Pemimpin Umum Kantor Berita Politik RMOL, Teguh Santosa, yang menerima sertifikat tersebut, Hendry berpesan agar mutu karya pers yang dihasilkan Kantor Berita Politik RMOL terus ditingkatkan.

“RMOL sudah berkiprah cukup lama dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Teman-teman redaksi harus meningkatkan kualitas jurnalistik sehingga semakin berbobot di tengah persaingan yang semakin ketat,” ujar Hendry yang ketika menyerahkan sertifikat didampingi anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar.

Teguh Santosa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dewan Pers dan berjanji akan bekerja sungguh-sungguh untuk memenuhi harapan yang disampaikan Hendry.

“Ini sebuah kehormatan bagi kami. Kehormatan ini lebih pas untuk saya lanjutkan kepada kawan-kawan di ruang redaksi dan bisnis di kantor kami,” demikian Teguh. []

Pelanggaran ZEE Indonesia dan Watak Anti Dialog Komunis China

Penyelesaian sengketa di Laut China Selatan dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna sulit dilakukan selagi pemerintahan Partai Komunis China (PKC) tidak mau mengubah watak dasar politik negeri tirai bambu itu.

Sedari awal, sejak mengklaim kembali perairan di Laut China Selatan, China sudah memperlihatkan sikap arogan dan tidak mau mengikuti aturan main dan hukum internasional yang berlaku.

Continue reading “Pelanggaran ZEE Indonesia dan Watak Anti Dialog Komunis China”

Ini Bukan Zaman Kublai Khan

Kublai Khan as the first Yuan emperor, Shizu. Yuan dynasty (1271–1368). Album leaf, ink and color on silk. National Palace Museum, Taipei, 000324-00003. Photograph © National Palace Museum, Taipei.

Klaim sejarah yang selalu digunakan pemerintah Republik Rakyat China (RRC) untuk mendukung klaim mereka atas perairan yang dinamakan Laut China Selatan sangat tidak relevan.

Faktanya, Perang Dunia Kedua yang berakhir di tahun 1945 telah mengubah lanskap politik dunia. Gerakan kebangsaan dan negara-negara baru yang lahir pada era dekolonisisai mendapat tempat yang pantas dalam sistem internasional.

Continue reading “Ini Bukan Zaman Kublai Khan”

Menuntaskan Perjuangan Laut Natuna Utara

Pelanggaran Exclusive Economy Zone (EEZ) Indonesia oleh armada Coast Guard Republik Rakyat China (RRC) dan kapal pencari ikan negara itu hanya bisa dihentikan bila pemerintah serius memperjuangkan Laut Natuna Utara.

Selama perairan di wilayah Indonesia dari kawasan Pulau Natuna sampai Bangka Belitung masih menggunakan nama Laut China Selatan, selama itu pula China akan “besar kepala” karena merasa memilik “hak sejarah” atas perairan itu.

Sikap pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, memanggil Dubes China di Jakarta, Xiao Qian, untuk dimintai keterangan sudah tegas dan tepat.

Namun, langkah ini kelihatannya masih kurang efetif untuk menghentikan agresifitas China di Laut China Selatan di masa depan yang bisa mengancam integritas teritori dan kedaulatan Indonesia.

Indonesia bukan merupakan salah satu negara yang terlibat dalam sengketa perebutan batas wilayah di Laut China Selatan.

Sengketa di kawasan yang oleh China diklaim dengan menggunakan sembilan garis-putus atau dashed-line itu terjadi antara China dengan negara-negara ASEAN yang lain, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.

Continue reading “Menuntaskan Perjuangan Laut Natuna Utara”

Sambil Makan Gule Kepala Ikan Manyung

Saya berbisik kepada senior saya, Pak Marah Sakti Siregar, yang duduk di sebelah kiri.

Meja makanan di hadapan kami dipenuhi berbagai jenis makanan. Mulai dari kepala ikan manyung yg masuk keluarga ikan2 berkumis Ariidae, sayur daun labu dan kacang hijau khas dari Sulawesi Selatan, telur mata sapi dengan sambal yang juga khas, serta ayam goreng.

Saya sudah berhenti makan, dan tengah tersenyum2 mendengarkan berbagai cerita yg berseliweran di meja makan.

Dari urusan makanan, sampai menu wajib: politik. Di antaranya sengkarut Jiwasraya dan kacaunya Garuda.

Sang tuan rumah, Bang Ilham Bintang yang duduk di kepala meja, telah menyiapkan durian di halaman belakang.

Saya menunggu sesi belah durian. Lebih pas rasanya bila menyediakan sedikit ruang.

Kak Ades, istri Ilham Bintang, dan Rahma Sarita, yg duduk di sisi seberang juga sudah berhenti makan. Begitupun Bang Faidal Yuri, adik Ilham Bintang, yg baru2 ini mendapatkan rezki cucu kembar.

Rocky Gerung di sebelah kanan saya masih tekun menghabiskan potongan ikan manyung ke sekian. Sambil menjawab pertanyaan2 yg diajukan kepadanya. Pertanyaan politik. Juga pertanyaan soal hobinya naik gunung.

“Saya sudah beberapa kali naik Himalaya,” kata Rocky.

Rahma Sarita menimpali, “Ayo dong resolusi 2020 naik gunung dalam negeri saja.”

Mantan Kapolda Sulsel, Irjen (Purn) Burhanuddin Andi, yg duduk di sebelah kanan Rocky Gerung adalah sumber informasi yg baik.

Pernah menjadi Kordinator Staf Ahli Kapolri, ia yg kini menjabat sebagai Ketua RW di Meruya, punya kepribadian yg ramah dan humoris.

Marah Sakti yg datang belakangan, tidak ikut makan. Katanya, sudah makan di rumahnya yg memang cukup dekat dari rumah Ilham Bintang.

Seperti saya, ia juga menikmati cerita-cerita ini.

Maka kepadanya saya minta bantuan.

“Tolong fotokan saya bersama mereka. Saya mau kirim ke istri. Istri saya yg lebih paham soal2 infotainment,” bisik saya kepada Marah Sakti.

Maka saya berdiri di antara dua bintang film ini, Harry Capri (baju hitam) dan Leroy Osmani (baju putih).

Fotonya bagus. Saya kirim ke istri, Intansari Fitri.

“Setipe bertiga,” tulisnya.

Wah, keren dong. Batin saya.