Kepleset

KINI “I don’t care” sudah identik dengan SBY. Kalau Anda menyebut nama SBY, maka di benak teman Anda akan terbayang secara kilat sejumlah “kata kunci”, mulai dari Pelangi di Matamu, lagu kelompok Jamrud yang kerap dinyanyikan SBY di masa kampanye selain lagu Ebiet G Ade, Berita Kepada Kawan, sampai “I don’t care” itu tadi.

Beberapa hal besar yang identik dengan nama SBY tentu ikut terbayangkan, misalnya presiden pilihan rakyat, Cikeas, bersatu kita bisa (semboyan kampanye), Menko Polkam, Kasdam Jaya, meninggalkan Mega dan sebagainya.

“I don’t care” pertama kali disampaikan SBY saat membuka Rapimnas Kamar Dagang Industri (Kadin) di Istana Negara, 3 Februari lalu. Walau diucapkan SBY dengan nada suara yang cenderung meninggi, anehnya, “I don’t care” yang lengkapnya adalah “I don’t care with my popularity” dan disampaikan berkaitan dengan penilaian masyarakat atas kinerja pemerintahan yang rendah dalam tiga bulan pertama itu, disambut tepuk tangan riuh oleh peserta Rapimnas Kadin.

Sementara “I don’t care” kedua disampaikan SBY saat membuka Indonesian Capital Market 2005 pekan lalu (25/2). Kali ini SBY memang tidak menggunakan kata “I don’t care”, melainkan: “Pemimpin harus rela untuk tidak populer. Masalah itu (popularitas) saya nomor dua-tiga kan. Pengurangan subsidi yang besar dalam rangka kenaikan BBM untuk keadilan. Salah kalau saya ingin populer, tapi ekonomi ambruk dan pilar-pilar bisnis jatuh.”

Inti kedua pernyataan itu bisalah kita bilang sama, yakni, saya tidak peduli atau I don’t care.

Kalau menurut bekas Ketua MPR, Amien Rais, yang punya track record “melawan” penguasa, pernyataan SBY itu sudah kelewatan. Tapi Amien yang sebentar lagi akan meninggalkan panggung politik (kalau tidak ada kejadian yang memaksanya mengubah rencana) masih memberi peluang bagi SBY. Kata dia SBY adalah manusia biasa yang mungkin saja kepeleset. “Cuman, tolong jangan diulangi lagi,” ujarnya.

Soal kenaikan harga BBM memang bukan hal mudah untuk diputuskan. Masih jelas tergambar di mata kita tahun 1998 Soeharto jatuh, antara lain, karena menaikkan harga BBM. Juga demo besar-besaran atas kebijakan Megawati menaikkan harga BBM di awal tahun 2003. Singkatnya, risiko politik dan harga sosial yang mesti dibayar bisa sangat tinggi.

Kita tentu menghargai usaha SBY yang mengkaji terus menerus rencana itu. Kita percaya saja bahwa tentulah SBY menyimak dengan baik dan tekun satu persatu alasan yang disampaikan menteri-menteri dan penasihat ekonominya.

Dan, semoga SBY juga menyimak penolakan yang disampaikan masyarakat dan alasan-alasan penolakan yang disampaikan kalangan “ekonom alternatif”.

Menurut ekonom alternatif, menaikkan harga BBM mestinya adalah hal terakhir yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan anggaran negara. Harusnya, di awal kekuasaanya ini SBY melakukan sejumlah hal seperti menggenjot penerimaan di sektor pajak dan bea cukai (yang menurut hasil survei Transparency International Indonesia justru adalah institusi terkorup), mencegah kebocoran dan mengurangi subsidi atas bank rekap yang jumlahnya dua kali lebih besar dari subsidi atas BBM.

Pemerintah juga diminta mengaudit PT Pertamina, dan mengefisiensikan perusahaan minyak plat merah itu. Broker dan pelindungnya yang selama ini mengeruk keuntungan dari bisnsi minyak mesti disikat habis. Utilitas kilang minyak kita yang rendah juga perlu dioptimalkan. Upaya mengejar koruptor yang menyikat uang negara juga belum maksimal.

Kalau hal-hal ini telah dilakukan SBY, maka dia tak perlu dengan wajah tegang berkata, “I don’t care” atau “Saya tidak peduli” sementara yang mendengarkan justru bertepuk tangan karena tidak mengerti apa maksud sang presiden. [t] Rakyat Merdeka, 28 Februari 2005

Catatan:
Saya membandingkan tulisan saya dengan tulisan Revrisond Baswir yang dimuat di Republika, 28 Februari 2005. Dalam tulisan itu, Sonny memberi tafsir yang lebih cerdas tentang peristiwa saat SBY berkata “I don’t care” dan pendengarnya yang semuanya adalah pengusaha Kadin bertepuk tangan. Berikut tulisan Sonny.

Manifesto BBM
Oleh Revrisond Baswir
Republika, 28 Februari 2005

TIBA-TIBA saja puluhan SMS mendarat di telepon genggam saya. Isinya rata-rata menyesalkan dan mengecam penerbitan sebuah iklan satu halaman penuh oleh sebuah surat kabar Jakarta, yang terbit Sabtu pagi lalu.

Rekan saya Indra J Piliang, seorang peneliti CSIS, menulis SMS dengan bunyi sebagai berikut, ”Agar pendapatnya didengar, kaum intelektual perlu memasang iklan mahal …. Para ibu-ibu di pasar hanya bisa menjerit tak bisa beli koran, apalagi iklan ….” Sedangkan rekan saya yang lain, Arie Sujito, dosen sosiologi UGM, menulis SMS dengan nada sangat keras, ”… antek neolib, agen imperialis penghancur rakyat! LAWAN!”

Yang lebih hebat, bersamaan dengan puluhan SMS tersebut, saya juga menerima telepon secara langsung dari beberapa orang rekan yang lebih senior. Prof Mubyarto tiba-tiba menelepon saya untuk menyampaikan keprihatinannya terhadap penerbitan iklan tersebut. Sedangkan mantan menteri keuangan, Rizal Ramli, bercerita mengenai kepanikan yang sedang dihadapi oleh para pejabat pemerintah di Jakarta, dalam membuat keputusan mengenai kenaikan harga BBM yang direncanakan mulai berlaku hari ini.

Yang jadi soal, karena saya sendiri belum membaca iklan yang bersangkutan, maka selama perbincangan dengan berbagai rekan tersebut, saya hanya bisa meraba-raba isi dan tampilan iklan yang sedang dipermasalahkan. Saya baru membaca iklan itu setelah membeli koran yang memuatnya pada sore hari. Dugaan saya ternyata meleset sangat jauh. Dilihat dari segi pesan serta nama-nama yang ditampilkan, boleh dikatakan tidak ada satu pun yang benar-benar mengundang kejutan.

Isi pesannya hanya mengulang pernyataan yang telah dibuat oleh beberapa pejabat pemerintah beberapa hari sebelumnya. Sedangkan nama-nama yang ditampilkan, selain menampilkan dua juru bicara presiden dan lima pejabat atau calon pejabat eselon satu pemerintah, boleh dikatakan tidak ada satu pun yang benar-benar istimewa. Dengan kata lain, terutama karena ukurannya yang mencapai satu halaman penuh, yang mencolok dari iklan itu tidak lebih dari berlangsungnya pamer kolaborasi antara kekuasaan dan kapital.

Lebih-lebih bila dilihat dari segi pangsa pasar pembaca koran yang memuat iklan tersebut. Kesan yang muncul tidak lain dari sedang berlangsungnya sebuah upaya konsolidasi di antara kaum borjuasi dan modal internasional untuk membela kepentingan mereka. Walaupun demikian, setelah tercenung sejenak, tanpa sengaja, iklan satu halaman penuh tersebut tiba-tiba saja mengingatkan saya pada Manifes Kebudayaan (Manikebu), yang ditandatangani oleh HB Jassin dan kawan-kawan pada tanggal 17 Agustus 1963.

Dengan mengemukakan itu tentu bukan maksud saya untuk merendahkan Manikebu. Dilihat dari segi substansi pesan, konteks, dan cara penyampaiannya, Manikebu jelas memiliki tempat yang sangat layak untuk dicatat dalam sejarah perkembangan pemikiran dan kebudayaan di Indonesia. Sebaliknya, iklan satu halaman penuh, yang mungkin bisa kita sebut sebagai Manifesto BBM (Mani-BBM), yang menampilkan pamer kolaborasi antara kekuasaan dan kapital, selain lemah pada substansi dan konteks, cara penyampaiannya memang layak untuk dikecam.

Pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya pemerintah, khususnya Presiden SBY, menyikapi iklan Mani-BBM tersebut? Artinya, dilihat dari segi pengaruh iklan Mani-BBM itu terhadap tingkat kepercayaan rakyat kepada Presiden, apakah iklan tersebut lebih banyak mengandung nilai tambah atau nilai kurang? Pertanyaan tersebut perlu saya kemukakan, sebab dikaitkan dengan dua peristiwa sebelumnya, pernyataan ”I don’t care with my popularity” dan ”siap tidak populer”, ada kesan kuat bahwa pemerintah memang sedang didorong untuk lebih populer di kalangan kaum borjuasi daripada di hadapan rakyat banyak.

Pernyataan ”I don’t care with my popularity”, misalnya, jelas sekali meningkatkan popularitas Presiden di kalangan para pengusaha nasional. Buktinya, ketika membuat pernyataan tersebut, hampir semua peserta Rapimnas Kadin menyambutnya dengan tepuk tangan gemuruh. Demikian halnya dengan pernyataan ”siap tidak populer” yang dikemukakan ketika membuka seminar dan pameran pasar modal Indonesia 2005. Bertolak belakang dari bunyi pernyataan yang dibuat, pernyataan tersebut jelas mendongkrak popularitas Presiden di kalangan para pelaku pasar modal di Indonesia.

Nah, iklan Mani-BBM satu halaman penuh yang ditujukan kepada para pembaca koran lapisan atas tadi, saya kira hanya mempertegas kecenderungan serupa. Artinya, bila ditelaah secara cermat, belakangan pemerintah tampaknya memang didorong oleh pihak-pihak tertentu untuk lebih berpihak kepada kaum borjuasi daripada kepada rakyat banyak.

Saya tidak tahu apakah kecenderungan itu disadari atau tidak disadari oleh Presiden? Jika disadari, kecenderungan seperti itu tentu perlu diwaspadai. Membuat pernyataan ”I don’t care with my popularity” dan ”siap tidak populer” dengan tujuan untuk membangun popularitas di kalangan kaum borjuasi, dengan mudah dapat ditafsirkan sebagai membuat pernyataan, ”(Demi kaum borjuasi), saya siap dimusuhi rakyat.” Mudah-mudahan kecenderungan tersebut tidak lebih dari upaya pihak-pihak tertentu untuk menelikung Presiden demi kepentingan kaum mereka sendiri. Wallahu a’lam.

Published by

TeguhTimur

Born in Medan, lives in Jakarta, loves Indonesia.

2 thoughts on “Kepleset”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s