Berburu Orang Miskin

Rakyat Merdeka, 9 Maret 2005

BEBERAPA hari lalu kita masih asyik bertanya-tanya kenapa subsidi harga BBM dicabut pemerintah, sementara subsidi biaya rekap bank yang jumlahnya dua kali subsidi harga BBM tetap dipertahankan. Saat itu kita juga masih tekun “curiga” kenapa instansi seperti Direktorat Bea dan Cukai atau Direktorat Pajak yang mestinya bisa dioptimalkan untuk menggenjot pendapatan negara—sehingga APBN kita tidak begitu babak belur—justru menjadi lembaga yang memiliki tingkat korupsi tertinggi, setidaknya menurut survei Transparency International Indonesia (TII).

Pun beberapa hari lalu, Presiden SBY masih sibuk “memburu orang miskin” hingga ke Rengasdengklok yang terkenal itu.

Berburu orang miskin yang dilakukan SBY tidak sama dengan berburu teroris untuk mempertahankan daya tawar Amerika yang dari sisi ekonomi sejak beberapa tahun terakhir mulai terancam oleh pertumbuhan Eropa, China dan Jepang.

Berburu orang miskin yang dilakukan Presiden SBY beberapa hari lalu itu lebih tepat disebut untuk memastikan bahwa di negara kepulauan terbesar ini ada orang miskin. Selain juga untuk memberi sinyal kepada para pembantunya (menteri-menteri) bahwa sang presiden memiliki perhatian mendalam terhadap kelompok orang miskin, dan karenanya dana kompensasi pengurangan subsidi harga BBM yang besarnya Rp 17,8 triliun itu mesti disalurkan dengan tepat.

Sikap peduli SBY atas eksistensi orang miskin di republik ini berkaitan dengan penyaluran dana kompensasi subsidi BBM, patutlah diacungi jempol. Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM tahun 2003, persoalan mendistribusikan dana kompensasi jelas bukanlah hal yang mudah.

Untuk tahun ini, kata data BPS, hanya 26 persen kartu sehat yang diterima orang miskin. Sementara sisanya, atau 74 persen kartu sehat, dinikmati orang yang tidak termasuk dalam kategori miskin. Begitu juga untuk beasiswa bagi rakyat miskin. Menurut data BPS itu, cuma sekitar 33 persen bea siswa yang sampai ke rakyat miskin. Sisanya justru nyasar ke kantong bukan orang miskin.

Masih adalagi program bagi-bagi beras miskin atau raskin. Hanya 25 persen raskin yang sampai ke orang miskin. Sementara itu, persentase persebaran terendah terjadi pada kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kata data BPS hanya 10 persen orang miskin yang menikmati UMKM.

Sayangnya, kesibukan Presiden SBY memburu orang miskin untuk sementara terpaksa dihentikan menyusul isu penyerobotan blok minyak milik Indonesia di Ambalat, Kalimantan Timur, oleh Malaysia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s