Louay Qaddoumi adalah kepala seksi berita internasional di harian independen Al Watan yang terbit di Qatar. Sudah belasan tahun ia bekerja sebagai jurnalis di negeri monarki absolut yang dipimpin keluarga Al Thani itu.
Pembentukan Panitia Kerja di Komisi II DPR RI untuk mengusut praktik mafia pemilihan umum jelas melawan logika.
Sebaiknya, upaya membongkar misteri berbagai praktik kecurangan dalam Pemilu 2009, termasuk pemalsuan dokumen Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang melibatkan mantan anggota Komisisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini anggota Partai Demokrat, Andi Nurpati, dilakukan oleh MK. Continue reading “Panja Andi Nurpati Melawan Logika!”
Bagi kalangan politisi dan pengamat politik Maroko, hasil referendum amandemen konstitusi yang digelar Jumat lalu (1/7) tak begitu mengejutkan.
Rencana amandemen konstitusi itu diinisiasi Raja Muhammad VI pada bulan Maret lalu. Kalangan politisi, anggota parlemen, birokrasi, tokoh agama, kelompok profesi, serikat buruh, kalangan akademisi hingga media massa sepakat dengan raja muda berusia 47 tahun itu. Continue reading “Inilah Dua Kelompok yang Tak Bisa Menerima Konstitusi Baru”
Setelah berlangsung selama sebelas jam di bawah terik matahari musim panas, referendum amandemen konstitusi Maroko akhirnya ditutup pada pukul 19.00 waktu setempat (Jumat, 1/7). Sebesar 70 persen dari sekitar 13 juta warga negara yang memilik hak suara berpartisipasi dalam referendum ini. Continue reading “Resmi, Negeri Muhammad VI Kantongi Konstitusi Baru”
Mayoritas rakyat Maroko dipastikan mendukung draf konstitusi baru kerajaan itu. Kemarin menjelang petang (Kamis, 30/6). Rabat mendadak berubah. Ribuan orang mendatangi gedung parlemen di Jalan Muhammad V secara bergelombang dan berkelompok.
Rabat, ibukota Maroko, masih seperti yang saya kunjungi setahun lalu. Kota indah di ujung barat Afrika Utara yang dibatasi Samudera Atlantik itu dipenuhi berbagai bangunan peninggalan masa Phoenician, Romawi, Dinasti Idrisid dan dinasti-dinasti setelahnya yang membangun Maroko, hingga masa kolonial Prancis di awal abad 20. Continue reading “Tentang Raja Jempolan yang Berani Mengurangi Kekuasaan”
Bila tak ada aral melintang pada 1 Juli nanti referendum akan digelar dengan satu pertanyaan tunggal: apakah Anda mendukung atau tidak amandemen konstitusi Kerajaan Maroko.
Umumnya pengamat politik Timur Tengah dan Afrika Utara memperkirakan amandemen konstitusi yang diinisiasi oleh Raja Muhammad VI pada Maret lalu akan diterima rakyat Maroko. Draf konstitusi baru itu disusun oleh sebuah komite khusus yang terdiri dari para ahli serta melibatkan semua lapisan masyarakat lintas partai politik, kelompok kepentingan, suku dan agama. Continue reading “Amandemen Konstitusi yang Disambut Gembira”
Jakarta, dpd.go.id – Corruption Eradication Commission (KPK) as an Indonesian anti-corruption institutions is under pressured by many sides. KPK is seen as half-hearted and selective in combating corruption. Even some people propose the dissolution of the KPK and return the task of eradicating corruption to the police and judiciary. I Wayan Sudirta (DPD PPUU Chairman / Senator of DPD Bali Province) firmly rejected the proposal. He still strongly believes that the Commission could do their job if the strengthening of institutions is done. It was said by Wayan in Talk Show of Perspective DPD at Pressroom DPD Indonesia in Senayan, Jakarta (24/06/11). Continue reading “The Urgency of Strengthening the Corruption Eradication Commission (KPK) in Constitution”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena lembaga penegak hukum dan peradilan tidak kapabel dan kehilangan integritas.
“Sampai saat ini, saya kira kedua lembaga itu masih sulit untuk dipercaya. Publik kehilangan trust pada mereka,” ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Teguh Santosa, dalam talkshow bertema “KPK dan Penegakan Hukum Melalui Perubahan Kelima UUD 1945”, di gedung DPD, Jakarta, sesaat lalu (Jumat 24/6). Continue reading “Kalau Mau Bertahan 3.000 Tahun Indonesia Tak Bisa Andalkan Adhocracy”
Kemana dan sedang melakukan apa Presiden SBY beberapa hari terakhir ini? Hampir tidak ada jawaban yang memuaskan.
Seperti biasa, sejumlah kasus sedang melilit Indonesia. Dari yang sudah muncul ke permukaan sebelum Presiden SBY memulai lawatan ke Swiss dan Jepang pekan lalu, seperti kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang melarikan diri ke Singapura bersama sejumlah tuduhan, dan kasus dugaan penggelapan surat MK dalam pemilu yang melibatkan mantan anggota KPU yang kini menjadi pejabat penting di Partai Demokrat, Andi Nurpati.
Sampai kasus paling anyar yang menyedihkan hati kita semua: eksekusi mati seorang TKW berusia 54 dari Bekasi, Jawa Barat, Ruyati. Pengadilan Arab Saudi menyatakan Ruyati terbukti bersalah karena membunuh majikannya. Kepala Ruyati dipenggal di barat Mekkah, Sabtu siang waktu setempat atau Sabtu malam waktu bagian barat Indonesia. Tidak ada pejabat Indonesia yang diberi tahu saat eksekusi dilakukan.
Ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan terakhir Soeharto, Fuad Bawazier yang kini jadi politisi pernah memecat Boediono yang terlibat dalam penyusunan skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tidak tanggung-tanggung, sedemikian besar dosa yang satu ini, pemecatan Boediono dilakukan atas perintah Soeharto. Continue reading “Hatta Umumkan Daftar Enam Dosa Boediono!”
Presiden SBY dipastikan telah menerima kabar tentang hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Arab Saudi kepada seorang ibu berusia 54 tahun dari Bekasi, Ruyati, Minggu dinihari sekitar pukul 01.00 WIB.
Kalangan aktivis perlidungan buruh migran menyesalkan sikap pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, yang terkesan ogah-ogahan menangani kasus perlindungan buruh asal Indonesia di luar negeri.
Saudi Arabia telah memenggal kepala Ruyati binti Sapubi, seorang tenaga kerja Indonesia di negara itu, Sabtu siang (18/6) sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Eksekusi dilakukan di barat provinsi Mekah.
Adnan Balfas dkk terlunta-lunta di Singapura. Paspor mereka masih ditahan polisi negeri tetangga itu. Sementara KBRI di Singapura tak mau menampung mereka.
Sabtu malam, Adnan dan tiga orang Indonesia lain yang ke Singapura untuk mencari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terpaksa tidur di sebuah taman di dekat Masjid Anguilla, di Serangoon Road, kawasan Little India. Continue reading “Pemburu Nazaruddin Terdampar di Little India”
Aktivis International Crisis Group (ICG) Sidney Jones dikabarkan bersedia membantu empat orang Indonesia yang terlunta-lunta di negeri tetangga Singapura.
Keempat orang itu datang ke Singapura hari Selasa lalu (14/6) untuk membantu menemukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang kabarnya bersembunyi di negara Lee Kuan Yew itu. Continue reading “Adnan Balfas Cs Dikenakan Prosedur ISA Singapura”
Salah satu sebab mengapa perjalanan negara Indonesia khususnya di era reformasi tersendat-sendat adalah Parlemen yang tidak dapat bekerja dengan efektif.
Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie, DPR belum dapat menjalankan ketiga fungsinya, yakni fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting, dengan baik karena lebih sibuk mengurusi hal-hal teknis dan berbagai persoalan yang menimpa anggota DPR. Continue reading “Pakar Hukum Tatanegara: DPR Terlalu Sibuk dengan Hal Teknis”
Apa boleh buat. Korupsi di era Orde Baru tak ada apa-apanya dibandingkan korupsi di era reformasi ini. Korupsi menggila dari pusat hingga daerah.
“Sekarang korupsi telanjang. Kalau dulu masih sembunyi-sembunyi dan tidak vulgar seperti sekarang. Akibatnya pembangunan ini mandeg dan tidak mencapai kemajuan yang mendasar,” ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Ahmad Syafii Maarif, dalam lokakarya tentang empat pilar Indonesia yang diselenggarakan MPR di Hotel Santika, Jakarta (Sabtu, 18/6). Continue reading “Buya Syafii: Korupsi di Era Reformasi Lebih Dahsyat Lagi”
Empat dari lima warga negara Indonesia di Singapura yang sejak Selasa lalu mencari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kini berstatus tanpa kewarganegaraan alias stateless.
Dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan oleh mantan anggota KPU Andi Nurpati bisa jadi hanya puncak dari gunung es kasus pemalsuan suara yang sedang diributkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.
“Bukan tidak mungkin ada kasus sama terjadi dalam Pemilu 2009 dimana suara itu bisa diperdagangkan di KPU, sehingga wakil rakyat bukan lagi dipilih rakyat, tapi dipilih KPU,” ujar akademisi FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, pada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (18/6). Continue reading “Gara-gara Andi Nurpati Semua Anggota DPR Terpaksa Dibekukan”
Tak usah heran bila Indonesia jadi tampak begitu kacau balau. Kekacaubalauan itu terjadi karena Pancasila hanya dibicarakan, tetapi tidak dilaksanakan.
Sekitar pukul 20.00 WIB, tadi malam (Jumat, 17/6), pesawat Batavia yang membawa Tommy dari Singapura tiba di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Pria berusa 41 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai IT consultant itu tak langsung keluar dari bandara.
Karut-marutnya Indonesia yang oleh berbagai kalangan ditengarai sudah sangat membahayakan, karena berpotensi membawa negeri ini menuju negara gagal, membuat KH Abdullah Faqih bersedih.
Kiai khos pengasuh Pondok Pesantren Langitan ini, sebagaimana diungkapkan Adhie M Massardi, yang menemui beliau di Langitan, Tuban, Jawa Timur, melihat apa yang terjadi sekarang sesungguhnya akibat negeri ini dikuasai kalangan elit saja, tanpa adanya kepemimpinan. Sehingga para penyelenggara pemerintahan menganggap negara dan seluruh kekayaannya yang sangat besar ini milik mereka. Continue reading “Negara Nyaris Gagal, Ulama Tidak Boleh Cuma Jadi Penonton!”
Setelah paspor mereka ditahan polisi Singapura karena menggelar demo di luar halaman KBRI di Jalan Chatsworth, para pencari Muhammad Nazaruddin jadi sulit bergerak.
Maksud hati hendak membuktikan keberadaan Muhammad Nazaruddin di Singapura dan untung-untung bisa membawanya pulang ke Indonesia, tetapi apa daya “tim pencari partikelir” dari Jakarta akhirnya harus berurusan dengan polisi negeri tetangga itu.
Sudah sejak lama partai politik Indonesia dipandang dengan sikap ambigu. Di satu sisi ia dipandang penting sebagai tempat pendidikan politik, agregasi dan artikulasi kepentingan publik. Tetapi di siis lain, ia dipandang sebagai momok yang menjijikkan dan karenanya pantas dicurigai sebagai salah satu akar persoalan yang tengah dihadapi negara-bangsa Indonesia. Continue reading “JK: Karena Parpol Haram Masuk Kampus, Ongkos Politik Jadi Sangat Mahal”
HMS yang ini bukan Haji Muhammad Soeharto. Juga bukan akronim dari Her Majesty’s Ship atau His Majesty’s Ship, istilah yang digunakan bagi kapal-kapal perang Kerajaan Inggris Raya.
HMS yang ini adalah Hindari Memilih Sri Mulyani Indrawati. Sebuah gerakan yang digalang oleh kelompok yang selama ini concern dan kerap menyuarakan kritik atas praktik criminal policy atau kejahatan yang menggunakan piranti kebijakan sebagai kedok. Continue reading “Digalang, HMS untuk Hadapi Manuver Pendukung SMI”
Ada satu hal yang tersisa dari kuliah umum Profesor Jeffrey A. Winters di Rumah Integritas, Jalan Latuharhari No. 16, Menteng, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu (Jumat malam, 3/6).
Di markas pendukung Sri Mulyani Indrawati itu, Indonesianis dari Northwestern University, Amerika Serikat ini didaulat Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) menyampaikan kuliah umum bertema “Ancaman Oligarki dan Masa Depan Politik Indonesia”.