Menempatkan Boediono dalam Lembar Sejarah Bangsa Indonesia

Wakil Presiden Boediono pernah mempersoalkan kualitas pemberitaan media massa yang menurutnya bisa terjebak menjadi noise (berisik). Hal itu disampaikan Boediono ketika memberikan sambutan pada ulang tahun sebuah media massa nasional berpengaruh di Jakarta, bulan lalu.

Menurut Boediono, merujuk pemberitaan media massa, ada tiga jenis suara. Pertama, voice yang memiliki makna. Kedua sound yang bisa bermakna atau tidak. Dan ketiga, noise yang sudah pasti berisik.

Pernyataan Boediono itu mengulangi pernyataan yang pernah dia sampaikan tahun lalu di akhir bulan Maret dalam sebuah kesempatan. Ketika itu Boediono mengatakan demokrasi berisik dan “suara yang Anda dengar akhir-akhir ini tidak menyentuh problem mendasar yang harus kami atasi.”

Perlu dicatat, bahwa pernyataan Boediono tentang demorasi yang berisik itu disampaikan hanya tiga pekan setelah DPR memutuskan bahwa megaskandal danatalangan untuk Bank Century yang melibatkan diri Boediono, melanggar sejumlah peraturan hukum dan perundangan.

Kemarin (Selasa, 5/7) ketika membuka Konferensi Nasional Sejarah IX dan Kongres Masyarakat Sejarawan Indonesia VIII di Hotel Bidakara, Boediono mengatakan hanya negara yang dipenuhi orang gila yang tidak menghargai sejarah. Konon kalimat itu dikutip Boediono dari filsuf kelahiran Spanyol yang meninggal di Roma, George Santayana (1863-1952).

Dalam sambutan di Kongres Masyarakat Sejarawan Indonesia itu Boediono juga menilai masyarakat Indonesia cenderung memiliki kebiasaan melupakan masa lalu. Sementara pembangunan karakter bangsa membutuhkan penggalian sejarah.

Dua pernyataan Boediono, tentang berisik dan gila, mempertegas jalan pikirannya yang antikritik. Menurut hemat penulis, sebagai seorang individu Boediono memiliki hak untuk mengatakan hal itu. Tetapi, sebagai seorang wakil presiden, bagian teramat penting dari sistem pengambil kebijakan di sebuah negara, hak yang dimiliki Boediono itu gugur.

Boediono adalah objek (atau disebut subjek juga boleh) dari kritik yang disampaikan masyarakat, apakah yang kemudian disuarakan melalui pemberitaan, ataupun yang disuarakan dalam berbagai demonstrasi termasuk demonstrasi yang menentang kehadirannya di tempat-tempat bersejarah seperti di tempat pengasingan Bung Karno di Pulai Ende, akhir tahun lalu, atau di Jogjakarta yang pernah jadi pusat pemerintah RI di zaman revolusi, bulan lalu.

Bukankah tidak lucu rasanya, seorang pembuat kebijakan di sebuah negara yang demokratis meminta agar publik (termasuk media massa) menghentikan kritik terhadap kebijakan yang diambilnya. Apalagi dengan menggunakan istilah demokrasi dan pemberitaan berisik.

Lalu, dengan mengutip filsuf Santayana, Boediono mengatakan hanya sebuah bangsa yang dipenuhi orang gila yang tidak menghargai sejarah.

Untuk hal ini penulis hendak mengingatkan Boediono akan sejumlah hal. Pertama, jangan menganggap bahwa sejarah merupakan benda mati yang statis dan bermakna tunggal. Banyak kalangan sejarawan sejati, yang tidak memaknai sejarah berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok mereka, yang bisa memperdebatkan hal ini.

Kedua, jangan menganggap bahwa sejarah hanya merupakan sesuatu yang terjadi ribuan, ratusan atau beberapa puluh tahun lalu. Untuk hal ini, perlu ditegaskan, bahwa pengucuran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) oleh Bank Indonesia dan pengucuran danatalangan pasca Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di tahun 2008 adalah bagian dari sejarah juga.

Nah, karena Boediono terlibat aktif dalam fragmen yang baru berusia tiga tahun ini, maka marilah kita urai satu per satu.

Boediono telah berkantor sekitar lima bulan, ketika pada 30 Oktober 2008, Bank Century mengajukan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp1 triliun. Permintaan ini diulangi Bank Century pada tanggal 3 November 2008.

Kala itu menurut analisis BI, Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century hanya sebesar positif 2,35 persen. Masih jauh di bawah CAR minimal untuk mendapatkan FPJP yang dinyatakan dalam Peraturan BI 10/26/PBI/2008, yakni sebesar positif 8 persen.

Dalam laporan investigasi Bank Century yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebutkan bahwa pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah persyaratan CAR untuk mendapatkan FPJP menjadi “positif” saja.

Adapun penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa posisi CAR Bank Century pada tanggal 31 Oktober 2008 sudah, tolong dicatat, negatif 3,53 persen. Sehingga seharusnya Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Selain itu, BPK juga menemukan bahwa sebagian jaminan FPJP yang disampaikan Bank Century senilai Rp 467,99 miliar nyata-nyata tidak secure. Namun demikian, Boediono tetap berbaik hati merestui FPJP untuk Bank Century.

Inilah awal “sejarah” megaskandal danatalangan Bank Century.

Berikutnya adalah babak kedua dari megaskandal danatalangan Bank Century. Fragmen ini dimulai beberapa saat sebelum Rapat KSSK yang hanya beranggotakan dua orang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang merangkap, dan Boediono dalam kapasitasnya sebagai Gubernur BI kala itu.

Malam hari, 20 November 2008. Boediono yang kala itu adalah Gubernur Bank Indonesia menandatangani surat bernomor 10/232/GBI/Rahasia tentang Penetapan Status Bank Gagal PT Bank Century Tbk. dan Penanganan Tindak Lanjutnya.

Di dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa salah satu cara untuk mendongkrak rasio kecukupan modal bank Century dari negatif 3,53 persen (per 31 Oktober 2008) menjadi positif 8 persen adalah dengan menyuntikkan dana segar sebagai Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp 632 miliar. Surat itulah yang kemudian dibahas dalam Rapat Koordinasi Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) subuh keesokan harinya, 21 November 2008.

Jadi tidak usah heran kalau Boediono yang paling ngotot dalam “rapat konsultasi” menjelang Rapat KSSK di gedung Djuanda, kompleks Kementerian Keuangan, malam itu.

Jejak sikap ngotot Boediono dapat ditelusuri dari transkrip rekaman pembicaraan dalam rapat konsultasi dan dokumen resmi notulensi rapat konsultasi yang beredar luas di
masyarakat pada akhir tahun 2009 lalu. Dokumen-dokumen seperti ini adalah bahan yang digunakan sejarawan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa di masa lalu, toh.

Dalam notulensi “rapat konsultasi” setebal lima halaman itu disebutkan bahwa rapat yang dipimpin Sri Mulyani dibuka sebelas menit lewat tengah malam tanggal 21 November 2008. Juga disebutkan bahwa rapat digelar khusus untuk membahas usul BI agar Bank Century yang oleh BI diberi status “Bank Gagal yang Ditengarai Berdampak Sistemik” dinaikkan statusnya menjadi “Bank Gagal yang Berdampak Sistemik”.

Setelah dibuka, Boediono mendapatkan kesempatan pertama untuk mempresentasikan permasalahan yang sedang dihadapi Bank Century.

Menurut Boediono, selain harus dinaikkan statusnya menjadi “Bank Gagal yang Berdampak Sistemik”, Bank Century juga perlu dibantu dengan dana segar sebesar Rp 632 miliar untuk mendongkrak rasio kecukupan modal menjadi positif 8 persen.

Menyikapi presentasi Boediono, Sri Mulyani mengatakan bahwa reputasi Bank Century selama ini, sejak berdiri Desember 2004 dari merger Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko, memang sudah tidak bagus. Lalu Sri Mulyani meminta agar peserta rapat yang lain memberikan komentar atas saran Boediono.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menolak penilaian BI. Menurut BKF, “analisa risiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik. Menurut BKF, analisa BI lebih bersifat analisa dampak psikologis.”

Sikap Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pun hampir serupa. Dengan mempertimbangkan ukuran Bank Century yang tidak besar, secara finansial Bank Century tidak akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank-bank lain.

“Sehingga risiko sistemik lebih kepada dampak psikologis.”

Tetapi Boediono bertahan pada pendapatnya. Dan ia pada akhirnya memenangkan pertarungan dalam rapat tertutup KSSK.

Penulis menyadari bahwa bagian-bagian utama dalam tulisan ini bukanlah hal baru. Melainkan hal yang telah diulang berkali-kali. Tetapi apa boleh buat, ada pendapat dari kaum cerdik cendekia, yang mengatakan bahwa perjuangan di alam demokrasi adalah perjuangan melawan lupa.

Mungkin ada sebagian dari masyarakat Indonesia, yang karena desakan hidup semakin menjadi-jadi, terpaksa melupakan dan menganggap bagian ini sebagai misteri. Bisa jadi juga, Boediono pun ikut melupakan bagian ini. Semogalah tulisan ini dapat membantu Boediono bila apa yang diduga terakhir itu yang sesungguhnya berlaku (Boediono hanya sekadar lupa).

Juga sama sekali tidak ada upaya dari penulis untuk memperlihatkan diri sebagai orang yang memahami ekonomi makro dan mikro, apalagi dari sudut pandang proses pengambilan kebijakan ekonomi nasional. Penulis hanya berupaya untuk menghadirkan kembali perdebatan-perdebatan di masa lalu (mengenai megaskandal danatalangan Bank Century yang bergulir sejak akhir 2009).

Penulis sama sekali tidak sedang menggurui siapapun, termasuk Boediono, tentang apapun, termasuk tentang demokrasi dan tentang sejarah.

Maksud penulis sederhana saja. Yakni ingin memperlihatkan bahwa tesis Boediono tentang demokrasi dan pemberitaan berisik, juga negara yang dipenuhi orang gila, wajib gugur demi akal sehat.

Dan semogalah dengan tulisan ini, kita semua dapat membaca posisi pasti Boediono dalam lembar sejarah bangsa Indonesia yang agung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s