Kalau Mau Bertahan 3.000 Tahun Indonesia Tak Bisa Andalkan Adhocracy

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena lembaga penegak hukum dan peradilan tidak kapabel dan kehilangan integritas.

“Sampai saat ini, saya kira kedua lembaga itu masih sulit untuk dipercaya. Publik kehilangan trust pada mereka,” ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Teguh Santosa, dalam talkshow bertema “KPK dan Penegakan Hukum Melalui Perubahan Kelima UUD 1945”, di gedung DPD, Jakarta, sesaat lalu (Jumat 24/6).

Namun ia mengingatkan, mau sampai berapa lama Indonesia terpaksa menggunakan pendekatan ad hoc ini? Dengan demikian, semua elemen bangsa harus bekerja keras agar kepercayaan kepada lembaga-lembaga itu kembali pulih.

“Kalau pendekatan ad hoc dipertahankan terus, ini malapetaka,” ujarnya.

Sambungnya, masih wajar bila lembaga ad hoc hanya dibentuk untuk lima atau sepuluh tahun. Namun kalau terus dipertahankan jelas memperlihatkan ketidakmampuan tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dalam bernegara.

“Indonesia ini akan didirikan sampai berapa lama? Kita harus mendesain Indonesia, setidaknya, seperti Tiongkok yang bertahan selama 3.000 tahun. Harus begitu. Dan agar bisa seperti itu Indonesia tidak bisa dibangun dengan pendekatan adhocracy,” pungkasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s