Melintasi Batas Peradaban, Mencatat Perjalanan, Menawarkan Cara Pandang
Masyarakat luas kembali berharap pada pemerintahan Joko Widodo setelah bulan Agustus lalu sang Presiden memasukkan tiga nama baru ke dalam Kabinet Kerja sebagai Menteri Kordinator. Ketiganya adalah Luhut Binsar Panjaitan, Rizal Ramli dan Darmin Nasution.
Dari ketiga tokoh ini penampilan Rizal Ramli yang paling banyak disoroti publik. Keberanian Rizal Ramli ngepret itu mengembalikan kepercayaan pada pemerintahan Jokowi yang tadinya hampir pupus. Continue reading “Kepretan Rizal Ramli Bisa Jadi Tinggal Mimpi karena Ketidakmampuan Tim Ekonomi”
Laut Indonesia, menurut Perdana Menteri Juanda, bukanlah pemisah pulau yang satu dengan pulau lainnya di wilayah Republik Indonesia. Sebaliknya, ia adalah faktor yang menghubungkan dan karenanya juga mempersatukan pulau-pulau di negara ini.
Continue reading “Sedikit tentang Laut Nusantara dan Revolusi Kelautan”
Membentang sepanjang kurang lebih 6.000 kilometer, menghubungkan Timur dan Barat sejak abad ke-2 Sebelum Masehi hingga pertengahan abad ke-15 Masehi, lintasan perdagangan ini dikenal sebagai Jalur Sutra.
Namanya merujuk pada komoditas utama yang dibawa para pedagangan China kala itu, sutra, melintasi batas benua. Sutra menjadi komoditas penting yang dapat ditukarkan dengan barang-barang lain yang tersedia di setiap kota dan negeri yang dilalui.
Continue reading “Gyeongju Memamerkan Peran Korea di Jalur Sutra”
Jurnalis Indonesia diharapkan membantu proses penyatuan secara damai Korea Selatan dan Korea Utara yang terpisah sejak 1945. Dibutuhkan pemberitaan yang positif dan faktual mengenai situasi di Semenanjung Korea agar unifikasi ataupun reunifikasi kedua Korea dapat terjadi.
Demikian disampaikan Ketua Umum Asosial Jurnalis Korea (AJK) Park Chong-ryul dalam jamuan makan malam menyambut delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Presiden, Seoul, Korea Selatan (Senin malam, 7/9). Continue reading “Jurnalis Indonesia Bisa Bantu Satukan Korea”
Pyongyang punya bandara baru. Diresmikan pada 1 Juli 2015 oleh Kim Jong Un. Terasa benar perbedaan bandara baru itu dari bandara sebelumnya.
Saya fotokan beberapa sudut untuk kawan semua.
SYUKUR. Kemarin, 17 Agustus 2015, bersamaan dengan HUT ke-70 Republik Indonesia, Tim Ekspedisi Marinir Rakyat Merdeka yang diperkuat pendaki tunadaksa Sabar Gorky, Korps Marinir TNI AL dan TRAMP berhasil mencapai puncak tertinggi Indonesia di Papua, Piramida Carstensz.
Ini adalah puncak tertinggi dunia ke-3 yang ditaklukkan Sabar Gorky. Masih ada 4 puncak tertinggi di dunia yg harus ditaklukkan Sabar Gorky untuk tercatat sebagai tunadaksa pertama di dunia yang menaklukkan Seven Summits.
Kami sangat berterima kasih atas doa dan dukungan kawan2 semua yang mengiringi perjalanan Sabar Gorky dkk di Papua.
Pendakian ini kami persembahkan untuk kita semua, untuk Indonesia.
Teguh Santosa
Promotor Ekspedisi Marinir Rakyat Merdeka
ANGGREK menjadi tools politik luar negeri Singapura dalam berhubungan dengan negara tetangga mereka, Indonesia.
Hari Rabu lalu Singapura memikat hati Ibu Negara Iriana Joko Widodo dengan menggunakan anggrek. Sebuah anggrek yang disebutkan varietas baru dari persilangan dua jenis Dendrobium, D. christabella dan D. haldis morterud, dinamai D. iriana jokowi.
Iriana bangga dan bahagia dengan penghormatan itu. Continue reading “Ada Udang di Balik Anggrek”
Ri Jong Ryul hampir menyelesaikan masa tugasnya di Jakarta. Kamis (30/7), Dutabesar Republik Rakyat Demokratik Korea itu mengunjungi kediaman Rachmawati Soekarnoputri untuk berpamitan sebelum meninggalkan Jakarta pertengahan Agustus 2015.
Dubes Ri berbeda bila dibandingkan dengan dubes-dubes Korea Utara sebelumnya, yang saya tahu sepanjang pengalaman saya berinteraksi dengan Korea Utara sejak 2001.
Dubes-dubes Korut sebelumnya cenderung kaku dan tertutup. Bisa dipahami sikap mereka merupakan ekspresi umum kebijakan luar negeri Korea Utara di era Kim Jong Il. Sementara Dubes Ri relatif terbuka dan luwes. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Kim Jong Un yang berbeda dari ayahnya.
Dubes Ri bisa diyakinkan bahwa menjalin hubungan dengan pihak media (di Indonesia) adalah cara terbaik menjawab pertanyaan banyak kalangan, khususnya media, terhadap “misteri” Korea Utara.
Maka, dalam berbagai kesempatan dengan pihak Kedutaan Korut, saya selalu mengundang kawan-kawan media dan pihak-pihak lain di luar Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya.
Saya percaya bahwa komunikasi cara paling pas untuk membangun pengetahuan, pengertian dan pemahaman. Continue reading “Melepas YM Ri Jong Ryul”
I am going to tell you a story; about you, me and us.
It is about how we change our and others life with justice and humanity, talent and patience .
@teguhtimur: Saya melihat sinar terang di ujung sana. Mbak Mega benar, ada penumpang gelap penelikung yg siap merebut dan ambil alih kekusaan. #megawati
@teguhtimur: Mereka menyusup dgn cara yg biasa, yg mereka lakukan sejak lama, sejak Indonesia baru merdeka. #megawati Continue reading “Mendefinisikan Penumpang Gelap yang Dimaksud Megawati”
@teguhtimur: Saya menyarankan Presiden Joko Widodo segera mengocok ulang kabinetnya. Dalam waktu dekat.
@teguhtimur: Setidaknya, kocok ulang atau reshuffle kabinet dilakukan sebelum bulan puasa Ramadhan tahun ini. Lbh baik bila satu bulan sebelum puasa. Continue reading “Reshuffle Sebulan Sebelum Bulan Puasa”
@teguhtimur: Aloha. Kamis lalu sy ke Bandung. Bbrp teman jurnalis msh mengira Kim Jong Un akan datang ke Bandung utk pringatan 60 tahun KAA. #korut
@teguhtimur: Saat bertemu sy mereka bertanya apakah benar KimJongUn akn datang. Kebetulan sy ke Bandung dgn dua kawan #Korut yg baru datang dr Pyongyang. Continue reading “Kim Jong Un Tidak akan ke Bandung”
Di dalam sel sempit di Penjara Banceuy ini Bung Karno menyusun tesis antikolonial Indonesia Menggugat yang terkenal itu yang dibacakannya sebagai pledooi dalam persidangan di Laandrad, 1930.
Terkadang saya bertanya dalam hati, perlukah kita dijajah lagi agar kembali bersatu?
Tapi sisi lain hati ini berkata hati2, seperti dikatakan si Bung di dalam pledooi itu: penjajahan bukan sifat eksklusif yang dimiliki bangsa2 tertentu. Penjajahan bisa dilakukan oleh siapa saja apapun warna kulitnya.
“@teguhtimur: Selamat pagi Mbak Megawati. Saya sedang berada di Cikini, dan ingin menyampaikan bbrp pesan yg saya kira penting utk disampaikan #megawati”
“@teguhtimur: Mbak Mega, saya senang melihat semangat kawan2 PDIP mengkritik kebijak ekonomi Pak Jokowi. Bukan hanya senang, tapi jg terharu. #megawati” Continue reading “Selamat Pagi Mbak Megawati, Jangan Pecah Kongsi dengan Jokowi”
Wacana pencalonan Joko Widodo sebagai ketua umum PDIP akan merugikan persatuan partai banteng itu dan di saat bersamaan mengganggu konsentrasi pemerintahan. Continue reading “Wacana yang Bisa Merugikan Megawati dan Mengganggu Konsentrasi Jokowi”
Sedikit keterangan: Artikel ini ditulis pada Juni 2013 dan dimuat di RMOL. Foto di atas diambil pada tanggal 14 Februari 2015, saya dan Dubes Ri Jong Ryul. Di kiri saya adalah Konsuler Ri. Continue reading “Menikmati Mie Dingin di Restoran Korea Utara di Jalan Gandaria…”
Setelah Kedutaan Besar Korea Utara, kini giliran Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara yang memprotes keras penyelenggaraan simposium mengenai situasi HAM di Korea Utara yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komnas HAM dan Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Urusan HAM.
Simposium yang diselenggarakan di Hotel Sultan itu dihadiri Pelapor Khusus PBB untuk Masalah HAM, Marzuki Darusman, dari Indonesia dan Dutabesar Korea Selatan, Cho Tae Young.
“Penyelenggaraan simposium itu cacat itikad karena tidak mengundang dan mengikutsertakan pihak Korea Utara yang menjadi objek pembicaraan,” kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara, Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi.
Sebuah simposium, menurut Teguh, semestinya bermakna ilmiah. Tetapi bagaimana bisa disebut ilmiah bila yang didengarkan hanya tuduhan dan tudingan dari satu pihak saja.
Ketidakmauan penyelenggara simposium mengundang pihak Korea Utara membuat Teguh menilai simposium itu sebagai bagian dari propaganda pihak-pihak yang selama ini memang berusaha untuk memojokkan Korea Utara.
“Pihak Korea Utara semestinya diberi kesempatan untuk menjelaskan kondisi HAM di negeri mereka. Toh, Kedutaan Besar mereka ada di sini. Belum lagi hubungan Indonesia dan Korea Utara juga baik-baik saja,” ujar Teguh yang sudah beberapa kali berkunjung ke Korea Utara.
Di sisi lain, Teguh juga menyayangkan pihak pemerintah Indonesia yang terkesan cuci tangan dalam hal ini.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, seperti diberitakan Tempo.co, mengatakan, pemerintah Indonesia tidak bisa melarang penyelenggaraan simposium yang sudah memiliki izin pelaksanaan pertemuan.
Menurut Teguh, pernyataan Jubir Kemlu itu memperlihatkan sikap yang tidak sensitif dan enggan menjaga perasaan negara sahabat.
“Bayangkan bagaimana perasaan kita kalau pemerintah Australia, misalnya, pura-pura menutup mata dan membiarkan simposium mengenai kemerdekaan Papua yang diselengarakan lembaga resmi negara dan dihadiri pejabat resmi negara-negara yang ingin Papua lepas dari Indonesia,” kata dia.
Teguh menyarankan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, menjawab protes keras yang sudah disampaikan Kedutaan Besar Korea Utara dengan cara yang pantas dan tidak asal bicara.
Continue reading “Simposium HAM Korea Utara Dinilai Cacat Itikad”
Saya kira keliru bila mengharapkan jurnalis pro atau anti pada sebuah pemerintahan. Hukum-hukum jurnalistik yang memayungi seorang jurnalis membuat dirinya ada di atas kedua hal itu; bahkan tidak di antara keduanya.
Tugas utama seorang jurnalis jelas bukanlah memilih pro atau anti, mendukung atau menolak sebuah rezim. Tugas seorang jurnalis adalah menjaga gawang kesadaran komunal.
Seorang jurnalis mungkin terlihat tengah terlibat dalam sebuah pertarungan kepentingan. Tetapi percayalah, seorang jurnalis yang baik tahu batas-batas terluar dan batas-batas terdalam dari kewajiban dan pengabdiannya pada masyarakat.
Jurnalis bukan penjaga kepentingan rezim, juga bukan pengawal kepentingan kelompok-kelompok politik-ekonomi yang sempit.
Salah besar bila publik mengharapkan dan mengupayakan jurnalis membela atau menentang sebuah rezim. Jurnalis tidak peduli dengan siapa rezim yang berkuasa. Jurnalis semestinya lebih peduli pada bagaimana sang rezim berkuasa.
Kota di Austria ini punya banyak nama yang semuanya memiliki kemiripan cara pengucapan. Kita menyebutnya Wina. Dalam bahasa Jerman disebut Wien, atau Vienna dalam bahasa Inggris, dan Vienne dalam bahasa Prancis. Orang Ceko menyebutnya Viden, sementara orang Italia menyebutnya Vindobona.
Satu abad lalu, di tahun 1913, Wina adalah ibukota dari Emporium Austro-Hungarian, sebuah kerajaan besar untuk ukuran Eropa pada masa itu, terdiri dari 15 bangsa dengan populasi lebih dari 50 juta orang. Sebagai ibukota, Wina ketika itu didiami lebih dari 2 juta orang.
Kerajaan Austria-Hungaria berdiri pada 1867, dan bubar menyusul kekalahan besar di penghujung Perang Dunia Pertama, 1918. Kini, sejumlah negara yang berdiri di atas puing-puing Austro-Hungarian, adalah Austria, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Republik Czech, Hungaria, Itaila, Montenegro, Polandia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia dan Ukraina. Continue reading “Misteri Wina 1913: Lima Tokoh Dunia dalam Pusaran Waktu yang Sama”
Sahabatku, empat asteriks pada kutipan pasal dan ayat dalam gambar ini menandakan bahwa ia adalah produk dari amandemen keempat 2001, amandemen terakhir sejauh ini.
Banyak yang mengatakan, di saat amandemen keempat itu, energi kelompok civil society yang nasionalistik sudah habis, sudah lelah karena berbagai drama politik sebelumnya.
Bahkan ada yang mengatakan, drama politik itu sengaja dibuat sedemikian agar air di kolam menjadi keruh demi mengaburkan pertarungan yang sesungguhnya: upaya melucuti semangat “sosialisme Indonesia” dari UUD 1945. Continue reading “Sedikit tentang Sosialisme Indonesia yang Dibantai Demokrasi Ekonomi”
Teguh Santosa 