Ini Dia Gerakan Hawaii Merdeka

HENRY Noa dan para pendukungnya berusaha mengembalikan kedaulatan Kerajaan Hawaii yang dirampas pengusaha kulit putih yang didukung pemerintah Amerika Serikat, 114 tahun lalu.

Tanggal 31 Juli tahun lalu, bersama para pengikutnya, Perdana Menteri Kerajaan Hawaii itu mengibarkan bendera Hawaii di Pulau Kaho’olawe, dan mengklaim pulau yang terletak di selatan Pulau Oahu dan berdampaingan dengan Pulau Maui itu sebagai milik Kerajaan Hawaii yang telah didirikan kembali.

Menyusul tindakan nekat ini, bersama dua orang petinggi Kerajaan Hawaii lainnya, Nelson Amirtage Sr. dan Rusell Kaho’okele, tanggal 27 Juli nanti Noa akan menghadapi persidangan di Pengadilan Distrik Maui. Mereka didakwa melakukan tindakan makar yang melanggar UU. Tahun lalu, Noa sempat menginap di dalam tahanan. Dia bebas setelah membayar jaminan dan meyakinkan pihak berwenang bahwa dirinya tidak akan melarikan diri ke luar negeri.

Noa dan para pengikutnya bukan tak punya alasan untuk menghidupkan kembali Kerajaan Hawaii yang dibubarkan tahun 1893 silam.

Seratus tahun setelah pembubaran itu, atau November 1993 lalu, Amerika Serikat menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Hawaii karena ikut menjatuhkan Kerajaan Hawaii. Ketika dibubarkan, Kerajaan Hawaii dipimpin oleh Ratu Liliuokalani yang naik tahta di awal 1891, tak lama setelah kakaknya, David Kalakaua, mangkat di San Fransisco.

Permintaan maaf yang terdokumentasi sebagai Public Law 103-150 itu ditandatangani Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan merupakan Joint Resolution bersama antara Gedung Putih dan Kongres AS.

Pemerintah AS mengakui secara terus terang bahwa rakyat pribumi Hawaii tidak pernah memberikan kedaulatan mereka kepada Amerika Serikat, baik secara langsung, melalui plebisit ataupun referendum. Juga mengakui bahwa Hawaii tidak pernah menyerahkan teritori mereka kepada negeri adidaya itu.

Dalam pernyataan itu, Amerika Serikat mengakui bahwa sebelum kedatangan Kapten James Cook, orang Eropa pertama, ke Hawaii, penduduk Hawaii hidup dalam masyakarat yang tertata baik, secara sosial maupun ekonomi.

Pemerintah AS juga mengakui bahwa Kerajaan Hawaii yang digulingkan tersebut didirikan tahun 1810 oleh Kamehameha I yang kemudian menjadi raja pertama Kerajaan Hawaii.

Pada bagian lain diakui bahwa tanggal 14 Januari 1893, Menteri Ameriksa Serikat John L. Stevens, melakukan konspirasi dengan sekelompok orang non-Hawaii untuk menjatuhkan pemerintahan pribumi Hawaii yang sah.

Juga diakui, bahwa tanpa dukungan aktif pemerintah Amerika Serikat upaya untuk menjatuhkan pemerintahan Ratu Liliuokalani tidak akan berhasil, tidak akan mendapatkan simpati publik, serta tidak akan memperoleh dukungan persenjataan yang memadai.

Dan selanjutnya, dalam pernyataan itu juga diakui bahwa pada 1 Februari 1893, setelah Ratu Liliuokalani mengalah, Menteri Amerika Serikat mengibarkan bendera AS dan menyatakan Hawaii berada di bawah protektorat AS.

Setelah serangkaian panjang itu, hingga melewati Perang Dunia II, secara resmi, Hawaii menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-50 di tahun 1959.

Walau telah sedemikian tegas bunyi permintaan maaf itu, pada bagian paling akhir Public Law 103-150 itu disebutkan bahwa pernyataan maaf tersebut tidak ditujukan untuk mendukung tindakan-tindakan yang melawan pemerintahan Amerika Serikat saat ini.

Ini artinya, pemerintah Amerika Serikat tidak akan memberikan peluang sedikitpun kepada sementara kalangan yang ingin melepaskan diri dari Amerika Serikat dengan dalih apapun.

Sementara bagi Noa persoalannya sederhana. Kalau pribumi Hawaii memang tidak pernah menyerahkan kedaulatan mereka kepada Amerika Serikat, berarti mereka tak perlu persetujuan Amerika Serikat untuk menyatakan bahwa mereka berdaulat. Yang perlu dilakukan oleh pribumi Hawaii saat ini, menurut Noa seperti dimuat dalam Honolulu Weekly pekan lalu, adalah menyatakan kembali kedaulatan tersebut secara tegas, dengan jalan menghidupkan kembali Kerajaan Hawaii.

“Kami tidak berusaha mendirikan pemerintahan yang otoriter di sini,” ujar dia.

• 

• 

Maka, setelah pemerintah Amerika Serikat menyampaikan permintaan maaf, kelompok pendukung Kerajaan bergerak cepat membangun pondasi Kerajaan Hawaii. Pada Maret 1999 akhirnya mereka sepakat mendirikan pemerintahan provisional Hawaii. Setahun kemudian mereka menyusun undang-undang kewarganegaraan. Dan sejauh ini mereka telah menggelar dua kali pemilihan umum. Menurut rencana pemilihan umum berikutnya akan digelar akhir
musim panas ini.

Rapat umum terakhir digelar pemerintahan Noa bulan Januari 2007. Dalam rapat itu kembali disepakati pembentukan sebuah Office of the Monarch sebagai simbol dari Kerajaan Hawaii di masa lalu.

Sebagaimana layaknya pemerintahan monarki konstitusional, Office of Monarch menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada kepada pemerintah yang terdiri dari Badan Eksekutif, Badan Legislatif dan Badan Yudikatif.

Sejauh ini, Kerajaan Hawaii belum memiliki raja atau ratu. Noa barulah semacam perdana menteri dari sebuah pemerintahan sementara. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh Menteri Luar Negeri Nelson Armitage Jr., Menteri Keuangan GMH Mathia, dan Menteri Dalam Negeri Naliko Markel. Adapun posisi Jaksa Agung masih kosong. (susunan lengkap pemerintahan Kerajaan Hawaii).

“Kami sedang berusaha memenuhi kewajiban kami dan tugas kami. Dan itu tidak mudah. Tetapi saya dapat melihat sebuah terowongan dan sinar terang di ujungnya. Anda mungkin tidak melihat sinar terang itu, tetapi dalam hati, saya percaya bahwa sinar terang itu (kemerdekaan) ada di sana,” demikian Noa seperti dikutip Honolulu Weekly.