Ketika Hape Wartawan Disadap

INI modus baru menekan jurnalis. Continue reading Ketika Hape Wartawan Disadap

Mengapa Soeharto (di) Menang (kan)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam keras putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) yang mengabulkan gugatan hukum mantan presiden Soeharto terkait pemberitaan kekayaan keluarga Soeharto dalam salah satu edisi Majalah Time. Dalam putusan MA tanggal 30 Agustus 2007 itu Majalah Time diwajibkan memuat permohonan maaf dalam media nasional dan internasional, serta diharuskan membayar kerugian immaterial senilai satu Triliun rupiah. Continue reading Mengapa Soeharto (di) Menang (kan)

MA Menangkan Soeharto

687474703a2f2f62616c747972612e636f6d2f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f323031312f30332f54494d455375686172746f496e6332344d6179313939392e6a7067

MAHKAMAH Agung (MA) memenangkan kasasi yang diajukan mantan Presiden Soeharto terhadap majalah TIME Asia. MA mengabulkan gugatan Soeharto yang menuntut ganti rugi material Rp 280 juta dan imateriil Rp 1 triliun atas pemberitaan yang dinilai mencemarkan nama baik penguasa Orde Baru tersebut.

Sumber SH di MA mengatakannya, Senin (10/9). Putusan tersebut diputuskan oleh majelis hakim agung yang di antaranya beranggotakan Hakim Agung German Hoediarto dan M Taufik pada akhir Agustus (31/8) lalu.

“Putusannya keluar tanggal 31 bulan lalu (Agustus-red). Majelis kasasi memenangkan gugatan yang diajukan mantan Presiden Soeharto,” papar sumber tersebut.

Sementara itu, juru bicara MA, Djoko Sarwoko dan Nurhadi menyatakan tidak tahu atas keluarnya putusan itu. Nurhadi mengatakan pihak MA baru menyelesaikan rapat kerja (raker) di Makassar selama beberapa hari sehingga informasi tersebut juga baru diketahuinya dari konfirmasi SH. “Apa iya, Mas? Kami baru selesai raker, jadi baru tahu ada informasi seperti ini. Nanti kita telusuri,” jawab Nurhadi yang dihubungi lewat telepon.

Pihak TIME Asia sendiri mengaku terkejut dengan putusan tersebut. Kuasa hukum TIME Asia, Todung Mulya Lubis, kepada SH mengungkapkan tak menyangka Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan kasasi yang memenangkan Soeharto. Di dua tingkat peradilan di bawahnya, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, gugatan tersebut ditolak.

“Saya benar baru tahu hal ini. Jelas mengejutkan. Kalau memang putusannya memenangkan kasasi Soeharto, dengan segala hormat saya kepada MA, MA telah melakukan langkah mundur. Apa yang dituliskan TIME Asia sudah berdasar kaidah jurnalistik yang fair dan cover both sides (berimbang-red). Dunia pers Indonesia mengalami kemunduran kalau begini,” papar Todung, Senin pagi tadi.

Keterkejutan sama diyakininya akan dirasakan oleh kliennya, pengelola dan redaksi TIME Asia. Namun, Todung menambahkan singkat, ia baru akan berkomentar banyak jika sudah melihat berkas putusan tersebut.

Sebelumnya, gugatan Soeharto terhadap TIME Asia dikalahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Juni 2000. Majelis memutuskan menolak seluruh gugatan mantan Presiden Soeharto tersebut. Hakim menilai pemberitaan itu bukan penghinaan.

Pun, Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang diketuai Gde Soedharta dalam putusannya tanggal 16 Maret 2001, menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Soeharto bahkan dihukum membayar seluruh biaya perkara Rp 5,104 juta.

Gugatan Soeharto terhadap TIMEAsia ini untuk pertama kali disidangkan pada 12 April 2000 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan berihwal dari artikel bertajuk “Soeharto Inc. How Indonesia’s Longtime Boss Built a Family Fortune” pada terbitan edisi 24 Mei 1999. Artikel tersebut berisi tentang kekayaan mantan Presiden Soeharto.

Pemberitaan majalah ini menyebutkan tentang kekayaan Soeharto dengan putra-putrinya beserta asal perolehannya. Pemberitaan pada beberapa edisi berikutnya juga menyinggung hal sama. Pada 17 Mei 1999, TIME Asia bahkan memberitakan transfer dana US$ 9 miliar dari Swiss ke Austria yang diduga milik mantan Presiden Soeharto dan mengungkap harta kekayaan anak-anak Soeharto di luar negeri. Majalah ini menaksir kekayaaan keluarga Soeharto bernilai US$ 15 miliar dengan semua asetnya. Leo Wisnu Susapto/Rikando Somba/Sinar Harapan.

Aparat Pemerintah, Musuh Kebebasan Pers 2007

SEPANJANG Agustus 2006 hingga Agustus 2007 setidaknya tercatat 58 kasus kekerasan terhadap pers dan jurnalis. Continue reading Aparat Pemerintah, Musuh Kebebasan Pers 2007

RUU Pemilihan Umum Ancam Kebebasan Pers

KEBEBASAN Pers kembali menghadapi tantangan. Continue reading RUU Pemilihan Umum Ancam Kebebasan Pers

Pasal 154 dan 155 KUHP Dibedol

ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Continue reading Pasal 154 dan 155 KUHP Dibedol

Risang (Menunggu) Dieksekusi

Rilis Aliansi Jurnalis Independen

Tolak Kriminalisasi Pers dan Pemenjaraan Wartawan!

BERTEPATAN dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, 3 Mei 2007, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menerima kabar menyedihkan. Continue reading Risang (Menunggu) Dieksekusi

Kekerasan Yang Terus Terjadi

Hari Kebebasan Pers Internasional 2007

Dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional kemarin, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengingatkan bahwa ancaman, tekanan dan kekerasan terhadap pers di tanah air masih terus terjadi. Continue reading Kekerasan Yang Terus Terjadi

Dua Pilar yang Tentukan Negara Bobrok Atau Tidak

Rabu, 20 September 2006, 06:30:51 WIB

Tujuh Tahun Kebebasan Pers

Jakarta, Rakyat Merdeka. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Andi Samsan Ngan­ro mengatakan lembaga pera­di­lan amat terbantu oleh buku “Undang-Un­dang Pers (Memang) Lex Spe­cia­list” yang diluncurkan kemarin siang. Dia meminta agar buku tersebut juga dibagikan kepada para hakim di PN Jaksel. Continue reading Dua Pilar yang Tentukan Negara Bobrok Atau Tidak

Departemen Penerangan Gaya Baru?

RENCANA Departemen Komunikasi dan Informatika, mendata media massa membuat resah Continue reading Departemen Penerangan Gaya Baru?

Raja Telanjang

stern-gravierende-sicherheitsluecken-beim-online-banking

PADA bagian pengantar edisi kemarin, penulis telah menyinggung sedikit tentang konsep Illiberal Democracy yang dipresentasikan delegasi Asia Tenggara dalam seminar di Gummersbach, Jerman. Demokrasi yang alergi terhadap kebebasan itu menjamin freedom of speech. Tetapi tidak menjamin freedom after speech. Banyak jurnalis yang dijerat dengan pasal kriminal setelah menuliskan berita. Continue reading Raja Telanjang

Freedom After Speech, Pro-Yahudi, Dan Neo-Nazi

jerman mei 2005 (35)

ANTARA tanggal 1 hingga 13 Mei lalu, penulis diundang menghadiri Seminar Kemerdekaan Pers dan Kemerdekaan (Memperoleh) Informasi di Gummersbach, Jerman. Acara yang digelar oleh Friedrich Naumann Stiftung (FNS), sebuah lembaga non-pemerintah yang mengusung nilai-nilai liberal-humanisme dan memiliki kantor di banyak negara itu, terbilang unik.

Continue reading Freedom After Speech, Pro-Yahudi, Dan Neo-Nazi

2004 World Press Freedom Review

INDONESIA’S harsh and often abused defamation laws have come under strong criticism throughout the year as Indonesian businessman Tomy Winata and other powerful figures repeatedly filed criminal suits against newspapers who dared to report on their business activities. Continue reading 2004 World Press Freedom Review