Departemen Penerangan Gaya Baru?

RENCANA Departemen Komunikasi dan Informatika, mendata media massa membuat resah sejumlah kalangan. Alih-alih menjadi lembaga pemberi informasi program pemerintah dan mengkomunikasikannya ke masyarakat, departemen ini malah sibuk mengurusi bagaimana mengatur isi media dan pers. Tudingan bahwa departemen ini akan menghidupkan roh departemen penerangan era Soeharto semakin menguat.

Bagaimana tanggapan kalangan pers? Laporan kantor berita 68h di Jakarta.

Kebijakan Kontroversial
Tentangan keras berbagai kalangan ternyata tak menyurutkan Departemen Komunikasi dan Informatika, Depkominfo, untuk terus mengeluarkan kebijakan kontroversial. Dalam waktu dekat Depkominfo akan mendata semua media massa yang beredar di Indonesia. Tapi belum lagi kebijakan tersebut dijalankan, kekhawatiran bahwa pendataan tersebut menjadi alat untuk mengekang kebebasan pers sudah bermunculan.

Wakil direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi, SET, Agus Sudibyo termasuk salah satu yang mengkhawatirkan peran Depkominfo yang telah melenceng. Kebijakan-kebijakan departemen ini belakangan, kata Agus, bisa mengancam kebebasan pers yang sekarang sudah ada.

Agus Sudibyo: Sebenarnya langkah-langkah zig-zag Depkominfo yang mengatur media penyiaran itu sudah cukup serius. Dia mengerdilkan fungsi Dewan Pers, fungsi KPI, dia mengatur tentang standar perilaku media, Media Watch juga diatur, media disuruh mendaftarkan diri itu menurut saya sudah serius dan itu sudah menyimpang dari koridor fungsi dia dalam konteks negara demokrasi.

Melewati Wewenang
Keresahan rencana pendataan media massa yang akan dilakukan Depkominfo juga dilontarkan Wakil Pemimpin Redaksi situs berita Detikcom, Didik Supriyanto. Selain melewati wewenang yang dimilikinya, Didik menilai pendataan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai senjata bagi sejumlah pejabat untuk menutup media yang kritis.

Didik Supriyanto: Karena menurut undang-undang pers itukan tugasnya dewan pers. Ngapain Depkominfo ngurusin kayak gitu. Kan kalau itu sampai terjadi akan ada implikasi-implikasinya. Misalnya kalau tidak daftar dianggap illegal. Kan bisa saja begitu. Kalau di Jakarta mungkin gak begitu masalah ya, tapi kalau di daerah kan bisa jadi persoalan besar ketika Depkominfo bilang itu yang gak daftar itu illegal. Si pejabat-pejabat lokal kan punya alasan untuk bergerak.

Sementara Redaktur eksekutif “Rakyat Merdeka”, Teguh Santosa, menilai sejumlah kebijakan Depkominfo selama ini menjurus ke arah pengembalian wewenang Departemen Penerangan di zaman orde barunya Soeharto dulu. Kebijakan-kebijakan yang kontroversial tersebut muncul sejak status kementrian ditingkatkan menjadi departemen dan dibentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Sarkom dan Diseminasi Informasi di departemen tersebut. Tuntutan pembubaran Ditjen ini dilontarkan Teguh.

Teguh Santosa: Akan sedikit lebih tenang kalau dirjen diseminasi informasi itu dihilangkan, itu satu. Terus yang kedua juga independensi keuangan lembaga-lembaga civil society seperti Dewan Pers, kemudian Komisi Penyiaran juga. Karena sekarang ini kelihatannya ada semangat untuk mengembalikan mereka kepada departemen-departemen “terkait”.

Kalau Ditjen Sarkom dan Diseminasi Informasi tersebut tidak segera dibubarkan, maka ketakutan akan hilangnya kebebasan pers, kata Teguh, jelas sangat mendasar.

Hanya Pendataan?
Tapi semua tudingan miring tersebut dibantah Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil. Pemerintah, kata Sofyan, selama ini tetap komitmen menjaga kebebasan pers. Sementara pendataan media massa, demikian Sofyan, hanyalah sebuah cara untuk mengetahui jumlah media massa nasional dan lokal yang ada
sekarang ini. Pendataan, lanjut Sofyan, juga dimaksudkan untuk mengikutsertakan media dalam pengadaan tender barang yang dilakukan pemerintah.

Sofyan Djalil: Pendaftaran kembali itu gak ada. Belum ada sama sekali kebijakan seperti itu. Tapi kalau pendataan yang dimaksudkan untuk ikut tender ya silakan. Kalau gak mau ikut ya gak papa. Karena itu kemudian kita memberikan equal treatment kepada semua agar bisa ikut tender dalam pengadaan barang pemerintah. Tapi kalau gak mau didaftarkan atau tidak mau diikutkan ya sudah.

Jalan Sendiri
Sebenarnya pendataan media massa merupakan program kerja Dewan Pers. Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal, mengaku pihaknya memang bekerjasama dengan Depkominfo untuk melaksanakan pendataan tersebut. Menariknya, belakangan Depkominfo malah jalan sendiri.

Ichlasul Amal: Bukan pendaftaran ya, tapi inventarisasi semua penerbitan yang ada di daerah. Dan kita memang bersama-sama dengan Kominfo yang mempunyai orang-orang di daerah tapi kita mengirimkan juga staf kita. Nah memang ini yang agak disesalkan tetapi kemarin saya diberitahu kalau kominfo ini jalan sendiri.

Ichlasul pun berseru agar media massa menolak jika pendataan yang dilakukan Depkominfo berubah menjadi daftar ulang. Bagaimanapun juga kebebasan pers harus tetap dipertahankan, walaupun yang berkuasa terus tergoda untuk membatasinya.

Tim Liputan KBR 68H (13-04-2006)

Published by

TeguhTimur

Born in Medan, lives in Jakarta, loves Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s