Dua Pilar yang Tentukan Negara Bobrok Atau Tidak

Rabu, 20 September 2006, 06:30:51 WIB

Tujuh Tahun Kebebasan Pers

Jakarta, Rakyat Merdeka. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Andi Samsan Ngan­ro mengatakan lembaga pera­di­lan amat terbantu oleh buku “Undang-Un­dang Pers (Memang) Lex Spe­cia­list” yang diluncurkan kemarin siang. Dia meminta agar buku tersebut juga dibagikan kepada para hakim di PN Jaksel.

Hal itu dikatakan Andi di sela ke­si­bu­kan di kantornya, kemarin petang, saat bertemu dengan Koalisi Anti Kri­mi­ni­lasi Terhadap Pers (Kakap). Buku ter­sebut diberikan kepada Andi Sam­san Nganro dalam rangka mem­pe­ringati 7 tahun kemerdekaan pers In­do­nesia yang ditandai dengan terbitnya UU 40/199 tentang Pers.

Secara khusus, buku tersebut di­be­rikan kepada Andi Samsan Nganro, ka­re­na pada Agustus 2003 lalu, ketika ma­sih bertugas di PN Jakarta Pusat, Andi juga menerima Suadi Tasrif Award yang diberikan Aliansi Jurnalis Independen. Anugerah ini diberikan kepada tokoh yang dinilai terlibat aktif melindungi kebebesan pers.

Dalam pertemuan selama hampir satu jam dengan koalisi yang terdiri dari AJI, Ikatan Jurnalis Televisi In­donesia (IJTI), Indonesian Media Law and Public Policy (IMPLC), LBH Pers, Dewan Pers, dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), Andi Samsan Ngan­ro juga mengatakan dirinya amat concern pada masalah kemerdekaan pers.

Oleh karena itu, dia berharap ind­e­pen­­densi pers dapat dipertahankan ke­beradaannya. Menurut Andi, bobrok atau tidak suatu negara dipengaruhi oleh independen atau tidak lembaga pers di negara itu. Selain tentu saja, ju­ga dipengaruhi oleh kewibawaan lem­b­aga peradilan negara tersebut.

Koordinator Divisi Advokasi AJI In­do­nesia Eko Maryadi mengatakan, bahwa wartawan bukanlah warga ne­gara istimewa yang bisa bebas dari je­ratan hukum. Namun, tidak ada dasar hu­kumnya apabila karya jurnalistik war­tawan dijadikan alasan untuk me­midanakan mereka.

“Kalau ada wartawan melakukan tin­dakan kriminal, seperti memeras, men­curi, merampok, silakan dibawa ke peng­adilan. Tapi, jangan sekali-sekali me­midanakan wartawan karena karya jur­nalistiknya, baik itu berupa berita mau­pun gambar,” kata Eko yang per­nah dipenjara oleh rezim Soeharto karena menerbitkan majalan Inde­pen­den itu.

Hadirnya buku “Undang-Undang Pers (Memang) Lex Specialist”, lanjut Eko, sangat bermanfat bagi para aparat penegak hukum. Sehingga tidak lagi terjadi kesalahan tuntutan, dimana delik pers diajukan ke pengadilan.

Buku yang ditulis Hinca Pandjaitan ber­sama Amir Effendi Siregar, di­terbitkan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) itu, berisi sejumlah alasan me­ngapa UU 40/1999 tentang Pers layak dikategorikan sebagai Lex Specialist –untuk dibedakan dengan Lex Generalist.

Argumen yang dibangun penulis ter­ha­dap hal itu, didasarkan pada ar­gu­men filosofis, historis, praktis, so­sio­logis-empiris, teoritis maupun yuridis. Selain itu, sejumlah delik pers yang berlangsung dalam 7 tahun terakhir ini juga dilampirkan untuk memperkuat argumen kedua penulis.

Sementara itu, hari ini majelis hakim PN Jakarta Selatan akan membacakan pu­tu­san sela atas kasus yang men­du­duk­kan pemimpin redaksi Situs Berita Rakyat Merdeka, Teguh Santosa se­ba­gai terdakwa. Teguh dituduh oleh Jak­sa Penuntut Umum (JPU) telah me­no­dai agama. Adapun ulama-ulama Is­lam, seperti Wakil Ketua Majelis Ul­a­ma Islam (MUI) Dien Syamsuddin, Ke­tua Front Pembela Islam (FPI) Ha­bib Rizieq dan Amir Majelis Mu­jahid­din Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba­asyir telah menyatakan bahwa Teguh sa­ma sekali tidak melakukan penodaan ter­hadap agama Islam.

“Sebetulnya Mahkamah Agung su­dah memberi pelajaran yang bagus ke­pa­da masyarakat dalam menyelesaikan de­lik pers, seperti dalam kasus Bam­bang Harimurty (Pimpred Tempo) yang dibebaskan secara murni dengan alasan pengadilan tidak menggunakan UU Pers, “ kata anggota Dewan Pers Hinca IP Panjaitan.