PADA bagian pengantar edisi kemarin, penulis telah menyinggung sedikit tentang konsep Illiberal Democracy yang dipresentasikan delegasi Asia Tenggara dalam seminar di Gummersbach, Jerman. Demokrasi yang alergi terhadap kebebasan itu menjamin freedom of speech. Tetapi tidak menjamin freedom after speech. Banyak jurnalis yang dijerat dengan pasal kriminal setelah menuliskan berita.
Kalau sudah begitu, sang jurnalis yang digugat dengan pasal kriminal karena mengerjakan tugas jurnalistiknya harus bolak balik memenuhi panggilan polisi atau jaksa, dan menghadiri persidangan di pengadilan. Rakyat Merdeka termasuk media massa yang sering mengalami hal seperti itu.
Di tahun 2002, Akbar Tandjung, Ketua DPR saat itu, menggugat Rakyat Merdeka karena merasa nama baiknya dirusak oleh ilustrasi dirinya. Untuk kasus ini Rakyat Merdeka dinyatakan bersalah, dan Pemimpin Redaksi Karim Paputungan dijatuhi hukumum kurungan lima bulan dengan masa percobaan sepuluh bulan.
Tahun 2003, Megawati Soekarnoputri, presiden saat itu, menggugat lima berita Rakyat Merdeka, yang menurutnya telah memfitnah, merusak nama baik dirinya, dan seterusnya. Dan, PN Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman kurungan kepada Redaktur Eksekutif Supratman selama enam bulan dengan masa percobaan satu tahun.
Tahun lalu, AM Hendropriyono saat menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), juga pernah mengadukan Rakyat Merdeka ke polisi karena tak senang dengan salah satu berita di harian ini. Kasus itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Menjelang disidangkan, Hendro mencabut pengaduannya, dan menyatakan kasus itu selesai.
Masih tahun lalu, saat masih menjabat Menneg BUMN, Laksamana Sukardi juga menggugat lima media massa termasuk Rakyat Merdeka. Tak seperti pendahulunya, Laks mengadukan kelima media massa itu ke Dewan Pers. Dan, Dewan Pers menyatakan Rakyat Merdeka tidak melakukan kesalahan.
Menperindag Rini MS Soewandi dan Letjen Djadja Suparman juga masuk daftar tokoh yang pernah menggugat Rakyat Merdeka.
Dalam seminar di Gummersbach, Jerman yang digelar Friedrich Naumann Stiftung, Jurubicara Dewan Pers Jerman (Deutscher Presserat), Ella Wassink, memperlihatkan cover majalah Stern yang memasang gambar Chancellor Gerard Schroder yang nyaris telanjang. Schroder digambarkan hanya mengenakan selembar daun merah dan hijau (simbol koalisi Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau) di bagian kemaluannya.
Ide nyaris telanjang itu diambil dari dongeng Hans Christian Andersen tentang seorang raja yang dikerjai dua orang penipu. Mereka mampu meyakinkan sang raja bahwa dia sedang mengenakan pakaian terindah. Pada kenyataannya, sang raja justru sedang berjalan dalam pawai dengan tubuh telanjang.
Kata Wassink, banyak orang yang mengeluh dan menilai cover itu tidak patut. Mereka menuntut agar Stern dihukum. Tapi katanya lagi, Dewan Pers Jerman tak bisa memproses keluhan itu, dan menindak Stern. Sebab, sang Chancellor sama sekali tak meributkannya.
Kepada Wassink, penulis berkata bahwa cover itu pernah dijadikan sebagai bahan pembanding oleh anggota Dewan Pers Indonesia, Leo Batubara, saat memberi pembelaan terhadap Rakyat Merdeka dalam kasus melawan Akbar Tandjung. Namun pembelaan itu gagal.
Beberapa peserta seminar kemudian angkat bicara. Kebanyakan dari mereka menilai cover Stern itu memang keterlaluan. “Di negara kami, sensasionalisme menjadi aliran baru,” kata dosen jurnalistik Universitas Kashmir, India, Syeda Asfana.
Mentor dalam seminar itu, veteran wartawan Deutsch Welle, Heinrich Bergstresser, menengahi. Memang tak mudah bekerja sebagai jurnalis, katanya. Terlalu banyak aturan main dan norma yang harus diikuti agar media tidak malah memberitakan fitnah dan hal-hal destruktif lainnya. “Kemerdekaan pers tidak menjamin demokrasi. Tetapi percayalah, demokrasi tidak akan ada tanpa pers yang merdeka,” ujarnya lagi. Rakyat Merdeka, 20 Mei 2005 [t]
Teguh Santosa 