Peluang perbaikan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara kembali terbuka setelah Moon Jae-in dari Partai Demokrat Korea memenangkan pemilihan presiden Korea Selatan. Continue reading “Terbuka Kembali Peluang Reunifikasi Korea”
Korean Peninsula Reunification Opportunity Reopens
The opportunity to repair relations between South Korea and North Korea has reopened after Moon Jae-in of the Democratic Party of Korea won the South Korean presidential election.
Continue reading “Korean Peninsula Reunification Opportunity Reopens”Sanksi PBB untuk Korut dan Peluang Kembali ke Abad Kegelapan
Sanksi apapun yang diberikan Dewan Keamanan PBB kepada Korea Utara tidak akan pernah berhasil menekan negeri Kom Jong Un itu. Faktanya, Korea Utara berhasil menjadi salah satu negara nuklir (nuclear power) walaupun dijatuhkan sanksi dan diasingkan dari pergaulan internasional lebih dari setengah abad lamanya. Continue reading “Sanksi PBB untuk Korut dan Peluang Kembali ke Abad Kegelapan”
Pemerhati Astim: Kegagalan Tangani Ketegangan di Semenanjung Korea akan Berdampak Luas
Ketegangan di Semenanjung Korea dan Asia Timur memasuki babak baru setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melucuti Korea Utara dengan atau tanpa melibatkan Republik Rakyat China.
Untuk menekan Korea Utara, Amerika Serikat dan Korea Selatan tengah menempatkan sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di wilayah perbatasan. Manuver ini diprotes China yang melihat kehadiran sistem persenjataan THAAD sebagai ancaman bagi mereka. Continue reading “Pemerhati Astim: Kegagalan Tangani Ketegangan di Semenanjung Korea akan Berdampak Luas”
Urun Rembug Kelirumologi Sengkarut Korut
Dubes Korut: Malaysia Lebih Percaya Informasi Pihak Ketiga
HUBUNGAN Repulik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) atau Korea Utara dengan Malaysia memburuk setelah peristiwa kematian seorang pria warganegara Korea Utara di Bandara International Kuala Lumpur pertengahan Februari lalu.
Continue reading “Dubes Korut: Malaysia Lebih Percaya Informasi Pihak Ketiga”Sekjen Persahabatan: Korut Tidak Seburuk yang Diberitakan Media
Hubungan Korea Utara (Korut) dan Indonesia selama ini jarang atau bahkan tak pernah terekspos media. Tak banyak yang tahu bahwa ada Kedutaan Besar Korut berdiri di Jakarta.
“Hubungan dua negara sangat baik. Hubungan diplomatiknya baik. Ada kedubes Korut di Jakarta, bahkan kedubes Korut di Jakarta adalah yang kedua terbesar setelah kedubes mereka di Tiongkok,” ucap Teguh Santosa, Sekretaris Jenderal Persahabatan Indonesia-Korea, ketika ditemui di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (19/12/2016). Continue reading “Sekjen Persahabatan: Korut Tidak Seburuk yang Diberitakan Media”
December 2016 in Pyongyang
PWI Kirim Utusan ke Korea Utara
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengirim utusan ke Pyongyang, Republik Rakyat Demokratik Korea (RDRK) atau Korea Utara, untuk membicarakan rencana kunjungan delegasi PWI ke negara itu tahun depan.
Ketua bidang Luar Negeri PWI Pusat, Teguh Santosa, dilaporkan baru mendarat di Beijing, Republik Rakyat China, Sabtu pagi (24/12) dan akan melanjutkan penerbangannya ke Pyongyang siang waktu setempat.
IPC Meeting for Gathering 2017 – Praise to Great Persons of Mt. Paektu
Logo Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea
Resepsi 68 Tahun Republik Rakyat Demokratik Korea
Omong Kosong Kabar Kim Jong Un Tewas
Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara di Jakarta angkat bicara mengenai kabar yang mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara, Kim Jong Un, tewas dalam sebuah serangan bunuh diri.
Informasi itu dilansir EastAsianTribune.Com, hari Jumat (17/6). Continue reading “Omong Kosong Kabar Kim Jong Un Tewas”
Demi Perdamaian di Korea, Six Party Talk Harus Dikocok Ulang
Peredaan ketegangan dan perdamaian di Semenanjung Korea sulit tercapai tanpa mengubah cara pandang terhadap konflik yang terjadi sejak pertengahan 1950an itu.
Pembicaraan mengenai isu nuklir Korea Utara yang sejauh ini dilakukan enam negara, karenanya dikenal sebagai Six Party Talk, juga sulit diandalkan selagi negara-negara yang terlibat dalam pembicaraan tersebut memiliki agenda lain yang menghalangi terciptanya perdamaian.
Salah satu yang harus dilakukan adalah mengocok ulang Six Party Talk dan memberikan kesempatan kepada negara-negara lain di luar Six Party Talk untuk terlibat dalam pembicaraan. Continue reading “Demi Perdamaian di Korea, Six Party Talk Harus Dikocok Ulang”
Peringatan Haul ke-70 Kim Jong Il
The Handing Over Ceremony: The Star of Soekarno
Pictures above are from the Korean Central News Agency (KCNA), and the Embassy of the Republic of Indonesia in Pyongyang.
Kim Il Sung Square at Night
Pyongyang, Not Long Ago
Jurnalis Indonesia Bisa Bantu Satukan Korea
Jurnalis Indonesia diharapkan membantu proses penyatuan secara damai Korea Selatan dan Korea Utara yang terpisah sejak 1945. Dibutuhkan pemberitaan yang positif dan faktual mengenai situasi di Semenanjung Korea agar unifikasi ataupun reunifikasi kedua Korea dapat terjadi.
Demikian disampaikan Ketua Umum Asosial Jurnalis Korea (AJK) Park Chong-ryul dalam jamuan makan malam menyambut delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Presiden, Seoul, Korea Selatan (Senin malam, 7/9). Continue reading “Jurnalis Indonesia Bisa Bantu Satukan Korea”
Salah Satu Selfie Langka di Dunia
Action Programme of Asia Pacific Chapter of the Korean Peninsula Peaceful Reunification
Inilah Foto-foto dari Bandara Pyongyang yang Baru – Pictures from the New Pyongyang Airport
Pyongyang punya bandara baru. Diresmikan pada 1 Juli 2015 oleh Kim Jong Un. Terasa benar perbedaan bandara baru itu dari bandara sebelumnya.
Saya fotokan beberapa sudut untuk kawan semua.
Ada Udang di Balik Anggrek
ANGGREK menjadi tools politik luar negeri Singapura dalam berhubungan dengan negara tetangga mereka, Indonesia.
Hari Rabu lalu Singapura memikat hati Ibu Negara Iriana Joko Widodo dengan menggunakan anggrek. Sebuah anggrek yang disebutkan varietas baru dari persilangan dua jenis Dendrobium, D. christabella dan D. haldis morterud, dinamai D. iriana jokowi.
Iriana bangga dan bahagia dengan penghormatan itu. Continue reading “Ada Udang di Balik Anggrek”
Melepas YM Ri Jong Ryul
Ri Jong Ryul hampir menyelesaikan masa tugasnya di Jakarta. Kamis (30/7), Dutabesar Republik Rakyat Demokratik Korea itu mengunjungi kediaman Rachmawati Soekarnoputri untuk berpamitan sebelum meninggalkan Jakarta pertengahan Agustus 2015.
Dubes Ri berbeda bila dibandingkan dengan dubes-dubes Korea Utara sebelumnya, yang saya tahu sepanjang pengalaman saya berinteraksi dengan Korea Utara sejak 2001.
Dubes-dubes Korut sebelumnya cenderung kaku dan tertutup. Bisa dipahami sikap mereka merupakan ekspresi umum kebijakan luar negeri Korea Utara di era Kim Jong Il. Sementara Dubes Ri relatif terbuka dan luwes. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Kim Jong Un yang berbeda dari ayahnya.
Dubes Ri bisa diyakinkan bahwa menjalin hubungan dengan pihak media (di Indonesia) adalah cara terbaik menjawab pertanyaan banyak kalangan, khususnya media, terhadap “misteri” Korea Utara.
Maka, dalam berbagai kesempatan dengan pihak Kedutaan Korut, saya selalu mengundang kawan-kawan media dan pihak-pihak lain di luar Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya.
Saya percaya bahwa komunikasi cara paling pas untuk membangun pengetahuan, pengertian dan pemahaman. Continue reading “Melepas YM Ri Jong Ryul”
Relaunching: President Soekarno and President Kim Il Sung
Menikmati Mie Dingin di Restoran Korea Utara di Jalan Gandaria…
Sedikit keterangan: Artikel ini ditulis pada Juni 2013 dan dimuat di RMOL. Foto di atas diambil pada tanggal 14 Februari 2015, saya dan Dubes Ri Jong Ryul. Di kiri saya adalah Konsuler Ri. Continue reading “Menikmati Mie Dingin di Restoran Korea Utara di Jalan Gandaria…”
Simposium HAM Korea Utara Dinilai Cacat Itikad
Setelah Kedutaan Besar Korea Utara, kini giliran Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara yang memprotes keras penyelenggaraan simposium mengenai situasi HAM di Korea Utara yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komnas HAM dan Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Urusan HAM.
Simposium yang diselenggarakan di Hotel Sultan itu dihadiri Pelapor Khusus PBB untuk Masalah HAM, Marzuki Darusman, dari Indonesia dan Dutabesar Korea Selatan, Cho Tae Young.
“Penyelenggaraan simposium itu cacat itikad karena tidak mengundang dan mengikutsertakan pihak Korea Utara yang menjadi objek pembicaraan,” kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara, Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi.
Sebuah simposium, menurut Teguh, semestinya bermakna ilmiah. Tetapi bagaimana bisa disebut ilmiah bila yang didengarkan hanya tuduhan dan tudingan dari satu pihak saja.
Ketidakmauan penyelenggara simposium mengundang pihak Korea Utara membuat Teguh menilai simposium itu sebagai bagian dari propaganda pihak-pihak yang selama ini memang berusaha untuk memojokkan Korea Utara.
“Pihak Korea Utara semestinya diberi kesempatan untuk menjelaskan kondisi HAM di negeri mereka. Toh, Kedutaan Besar mereka ada di sini. Belum lagi hubungan Indonesia dan Korea Utara juga baik-baik saja,” ujar Teguh yang sudah beberapa kali berkunjung ke Korea Utara.
Di sisi lain, Teguh juga menyayangkan pihak pemerintah Indonesia yang terkesan cuci tangan dalam hal ini.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, seperti diberitakan Tempo.co, mengatakan, pemerintah Indonesia tidak bisa melarang penyelenggaraan simposium yang sudah memiliki izin pelaksanaan pertemuan.
Menurut Teguh, pernyataan Jubir Kemlu itu memperlihatkan sikap yang tidak sensitif dan enggan menjaga perasaan negara sahabat.
“Bayangkan bagaimana perasaan kita kalau pemerintah Australia, misalnya, pura-pura menutup mata dan membiarkan simposium mengenai kemerdekaan Papua yang diselengarakan lembaga resmi negara dan dihadiri pejabat resmi negara-negara yang ingin Papua lepas dari Indonesia,” kata dia.
Teguh menyarankan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, menjawab protes keras yang sudah disampaikan Kedutaan Besar Korea Utara dengan cara yang pantas dan tidak asal bicara.
Continue reading “Simposium HAM Korea Utara Dinilai Cacat Itikad”
Konfederasi adalah Model Terbaik untuk Menyatukan Korea
Sistem yang paling baik untuk mempersatukan kembali Korea Utara dan Korea Selatan adalah konfederasi. Di dalam sistem yang longgar ini, Korea Utara dan Korea Selatan bisa tetap memiliki sistem politik dan sistem ekonomi seperti saat ini. Namun kedua negara diwakilkan oleh pemerintahan bersama ketika berinteraksi dengan negara lain. Continue reading “Konfederasi adalah Model Terbaik untuk Menyatukan Korea”
Rachmawati: Amerika Serikat Harus Menarik Pasukan Militer
Pemerintah Amerika Serikat harus menarik pasukan Amerika Serikat yang selama ini ditempatkan di kawasan Asia Timur. Continue reading “Rachmawati: Amerika Serikat Harus Menarik Pasukan Militer”
Wawancara Langka Korea Utara (A Rare Interview with North Korea)
Saya rasa untuk waktu yang cukup lama, inilah kali pertama Kedutaan Besar Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara di Jakarta, Indonesia, secara resmi berkenan membuka pintu dan menerima jurnalis Indonesia.
Kamis siang, Dubes Korut Ri Jong Ryul menerima lima jurnalis Indonesia. Selain kelima jurnalis, pertemuan itu juga dihadiri Ketua Komite Reunifikasi Damai Korea, Peter Woods, dari Australia yang kebetulan sedang berada di Jakarta.
Pada bagian awal, Dubes Ri menjelaskan komitmen kuat yang dimiliki negaranya dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap warganegara Korea Utara maupun orang asing yang berada di negara mereka. Pria kelahiran Pyongyang, 9 Juni 1955 itu mengatakan, pihaknya merasa perlu kembali menjelaskan proses perlindungan HAM di Korea Utara itu karena belakangan ini pihak yang disebutnya sebagai lawan Korea Utara menyerang Korea Utara dengan isu HAM.
Dubes Ri juga menyerahkan kopi Laporan Asosiasi Studi HAM Korea Utara yang dirilis pertama kali pada tanggal 13 September lalu. Ia meminta kelima jurnalis yang mewawancarainya untuk mempelajari laporan itu.
Dubes Ri juga mengatakan bahwa Korea Utara tidak memiliki kamp kerja paksa dan penjara politik seperti yang dituduhkan lawan-lawan Korea Utara. Tentu saja seperti halnya di negara-negara lain, Korea Utara memiliki penjara yang digunakan untuk menghukum siapapun yang terlibat dan melakukan kejahatan. Proses pengadilan kasus kriminal pun, sebutnya, sama dengan yang ada di negara-negara yang taat hukum lainnya.
Setiap terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan membuktikan diri tidak bersalah. Tetapi bila terbukti bersalah ia akan diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya.
Selain hukuman kurung badan selama masa tertentu, Korea Utara juga memberikan hukuman kerja dan belajar untuk setiap narapidana. Kerja yang dimaksud diberikan agar setiap narapidana lebuh merenungkan dan memahami dampak buruk kejahatan yang dilakukannya. Sementara pendidikan dilakukan untuk mempersiapkan seorang narapidana kembali ke tengah masyarakat.
Bagaimana mungkin, ujar Dubes Ri, hanya karena memiliki penjara negaranya disebut melanggar HAM. Bukankah, di semua negara ada penjara. Bukankah jumlah penjara di Amerika Serikat jauh lebih banyak dari yang ada di Korea Utara.
Laporan mengenai perlindungan HAM Korea Utara itu juga didistribusikan kembali untuk menjawab tuduhan yang disampaikan Shin Dong-hyuk yang mengaku pernah menjadi penghuni Kamp 14. Dong-hyuk baru-baru ini kembali memberikan keterangan di Markas PBB di New York tentang pengalaman pahitnya.
Menurut Dubes Ri, pengakuan Dong-hyuk tidak bisa diandalkan dan penuh dengan kebohongan. Pihaknya memiliki bukti-bukti mengenai kebohongan Dong-hyuk itu. Dia juga mengatakan, Dong-hyuk tidak menceritakan dengan sebenarnya mengapa ia masuk penjara. Informasi dari Kementerian Kehakiman Korea Utara mengatakan, Dong-hyuk dipenjara karena melakukan kejahatan asusila.
Selain isu HAM, sudah barang tentu pertemuan itu juga membicarakan kondisi kesehatan Marshal Kim Jong Un yang dikabarkan oleh media Barat terus memburuk. Bahkan ada informasi yang mengatakan, akibat kesehatan Kim Jong Un terus memburuk, terjadi kudeta di dalam negeri.
Dubes Ri memastikan bahwa Kim Jong Un dalam keadaan sehat walafiat.
Dubes Ri juga membahas prospek reunifikasi kedua Korea. Hal lain yang juga dibahas berkaitan dengan hubungan Indonesia dan Korea Utara di masa pemerintahan Joko Widodo.
Penjelasan-penjelasan Dubes Ri dalam wawancara yang tidak biasa itu cukup menarik. Namun untuk keperluan posting ini, ada baiknya kita melihat rekaman foto-foto dari pertemuan itu.
Teguh Santosa 