Clinton Akui Kudeta Merangkak di Hawaii

DILIHAT dari sisi jumlah delegasi yang tengah diperebutkan Barack Obama dan Hillary Rodham Clinton, primary election di Hawaii bisa dibilang “nyaris tak ada arti”.

Hanya 29 delegasi yang diperebutkan di negara bagian ke-50 Amerika Serikat itu. Jumlah ini terbilang kecil—walau bukan yang terkecil—bila dibandingkan dengan negara bagian lain di daratan Amerika Serikat.

Dari angka itu, hanya 20 yang akan diperhitungkan dalam pertarungan di Hawaii yang akan digelar hari Selasa (19/2) atau Rabu waktu Indonesia (20/2).

Namun demikian bagi Obama dan Hillary Clinton, memenangkan pemilihan tingkat konvensi di Hawaii yang terletak di tengah Samudra Pasifik ini adalah bagian dari harga diri.

Senator Illinois Barack Obama dan Senator New York Hillary Clinton sama-sama punya kenangan di Republik Aloha ini. Keduanya sama-sama merasa punya klaim atas Hawaii.

Tahun 1993, ketika masih berkuasa Bill Clinton, suami Hillary Clinton, menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Hawaii, khususnya penduduk pribumi dan keluarga kerajaan Hawaii, atas keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam kudeta merangkak untuk membubarkan Kerajaan Hawaii di tahun 1893.

Permintaan maaf yang terdokumentasi sebagai Public Law 103-150 itu ditandatangani Bill Clinton, dan merupakan Joint Resolution bersama antara Gedung Putih dan Kongres AS.

Ketika kudeta merangkak itu dilakukan, Kerajaan Hawaii dipimpin oleh Ratu Liliuokalani yang naik tahta di awal 1891, tak lama setelah kakaknya, David Kalakaua, meninggal dunia ketika berkunjung ke San Fransisco.

Clinton mengakui bahwa rakyat Hawaii tidak pernah menyerahkan kedaulatan mereka kepada Amerika Serikat, baik secara langsung, melalui plebisit, ataupun referendum.

Sebelum dikunjungi oleh Kapten James Cook—yang dianggap sebagai orang Eropa pertama yang tiba di kepulauan Hawaii tahun 1778—Clinton mengakui bahwa kepulauan Hawaii hidup merdeka dan berdaulat. Adapun Kerajaan Hawaii diakui berdiri tahun 1810 dengan Kamehameha I sebagai raja pertama.

Pada bagian lain, Clinton mengakui bahwa pada 14 Januari 1893, Menteri Ameriksa Serikat John L. Stevens, melakukan konspirasi dengan sekelompok orang non-Hawaii untuk menjatuhkan pemerintahan Lilikuokalani.

Tanpa dukungan aktif pemerintah Amerika Serikat, sebut Clinton dalam pernyataanya, upaya untuk menjatuhkan pemerintahan Liliuokalani tidak akan berhasil. Setelah sang Ratu jatuh, bendera Amerika dikibarkan di Hawaii, dan Hawaii dinyatakan sebagai bagian dari Amerika dengan status protektorat.

Menyusul berbagai perang yang melibatkan Amerika dengan banyak pihak hingga Perang Dunia Kedua, pada tahun 1959 pemerintah Amerika menaikkan status Hawaii menjadi negara bagian ke-50. Sejauh ini Hawaii adalah negara bagian terakhir Amerika.