Sistem yang paling baik untuk mempersatukan kembali Korea Utara dan Korea Selatan adalah konfederasi. Di dalam sistem yang longgar ini, Korea Utara dan Korea Selatan bisa tetap memiliki sistem politik dan sistem ekonomi seperti saat ini. Namun kedua negara diwakilkan oleh pemerintahan bersama ketika berinteraksi dengan negara lain. Continue reading “Konfederasi adalah Model Terbaik untuk Menyatukan Korea”
Rachmawati: Amerika Serikat Harus Menarik Pasukan Militer
Pemerintah Amerika Serikat harus menarik pasukan Amerika Serikat yang selama ini ditempatkan di kawasan Asia Timur. Continue reading “Rachmawati: Amerika Serikat Harus Menarik Pasukan Militer”
rmol.co – Ahli: Foto Selfie Rame-rame Mempercepat Penyebaran Kutu Rambut
Wawancara Langka Korea Utara (A Rare Interview with North Korea)












Saya rasa untuk waktu yang cukup lama, inilah kali pertama Kedutaan Besar Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara di Jakarta, Indonesia, secara resmi berkenan membuka pintu dan menerima jurnalis Indonesia.
Kamis siang, Dubes Korut Ri Jong Ryul menerima lima jurnalis Indonesia. Selain kelima jurnalis, pertemuan itu juga dihadiri Ketua Komite Reunifikasi Damai Korea, Peter Woods, dari Australia yang kebetulan sedang berada di Jakarta.
Pada bagian awal, Dubes Ri menjelaskan komitmen kuat yang dimiliki negaranya dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap warganegara Korea Utara maupun orang asing yang berada di negara mereka. Pria kelahiran Pyongyang, 9 Juni 1955 itu mengatakan, pihaknya merasa perlu kembali menjelaskan proses perlindungan HAM di Korea Utara itu karena belakangan ini pihak yang disebutnya sebagai lawan Korea Utara menyerang Korea Utara dengan isu HAM.
Dubes Ri juga menyerahkan kopi Laporan Asosiasi Studi HAM Korea Utara yang dirilis pertama kali pada tanggal 13 September lalu. Ia meminta kelima jurnalis yang mewawancarainya untuk mempelajari laporan itu.
Dubes Ri juga mengatakan bahwa Korea Utara tidak memiliki kamp kerja paksa dan penjara politik seperti yang dituduhkan lawan-lawan Korea Utara. Tentu saja seperti halnya di negara-negara lain, Korea Utara memiliki penjara yang digunakan untuk menghukum siapapun yang terlibat dan melakukan kejahatan. Proses pengadilan kasus kriminal pun, sebutnya, sama dengan yang ada di negara-negara yang taat hukum lainnya.
Setiap terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan membuktikan diri tidak bersalah. Tetapi bila terbukti bersalah ia akan diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya.
Selain hukuman kurung badan selama masa tertentu, Korea Utara juga memberikan hukuman kerja dan belajar untuk setiap narapidana. Kerja yang dimaksud diberikan agar setiap narapidana lebuh merenungkan dan memahami dampak buruk kejahatan yang dilakukannya. Sementara pendidikan dilakukan untuk mempersiapkan seorang narapidana kembali ke tengah masyarakat.
Bagaimana mungkin, ujar Dubes Ri, hanya karena memiliki penjara negaranya disebut melanggar HAM. Bukankah, di semua negara ada penjara. Bukankah jumlah penjara di Amerika Serikat jauh lebih banyak dari yang ada di Korea Utara.
Laporan mengenai perlindungan HAM Korea Utara itu juga didistribusikan kembali untuk menjawab tuduhan yang disampaikan Shin Dong-hyuk yang mengaku pernah menjadi penghuni Kamp 14. Dong-hyuk baru-baru ini kembali memberikan keterangan di Markas PBB di New York tentang pengalaman pahitnya.
Menurut Dubes Ri, pengakuan Dong-hyuk tidak bisa diandalkan dan penuh dengan kebohongan. Pihaknya memiliki bukti-bukti mengenai kebohongan Dong-hyuk itu. Dia juga mengatakan, Dong-hyuk tidak menceritakan dengan sebenarnya mengapa ia masuk penjara. Informasi dari Kementerian Kehakiman Korea Utara mengatakan, Dong-hyuk dipenjara karena melakukan kejahatan asusila.
Selain isu HAM, sudah barang tentu pertemuan itu juga membicarakan kondisi kesehatan Marshal Kim Jong Un yang dikabarkan oleh media Barat terus memburuk. Bahkan ada informasi yang mengatakan, akibat kesehatan Kim Jong Un terus memburuk, terjadi kudeta di dalam negeri.
Dubes Ri memastikan bahwa Kim Jong Un dalam keadaan sehat walafiat.
Dubes Ri juga membahas prospek reunifikasi kedua Korea. Hal lain yang juga dibahas berkaitan dengan hubungan Indonesia dan Korea Utara di masa pemerintahan Joko Widodo.
Penjelasan-penjelasan Dubes Ri dalam wawancara yang tidak biasa itu cukup menarik. Namun untuk keperluan posting ini, ada baiknya kita melihat rekaman foto-foto dari pertemuan itu.
Jokowi Tentu Sadar Butuh Menteri yang Bisa Wujudkan Trisakti
Presiden terpilih Joko Widodo tentu menyadari benar bahwa untuk membangun pemerintahan yang bisa mewujudkan prinsip Trisakti dia harus menunjuk menteri dari kalangan yang memahami arti membangun kemandirian bangsa. Continue reading “Jokowi Tentu Sadar Butuh Menteri yang Bisa Wujudkan Trisakti”
Jokowi Butuh Menteri Berintegritas yang Tidak Kaku
Presiden terpilih Joko Widodo dan Wapres terpilih Jusuf Kalla harus memanfaatkan golden period pemerintahan mereka sebaik mungkin. Keberhasilan memanfaatkan periode emas itu akan meningkatkan dukungan publik terhadap pemerintah. Sementara kegagalan di periode emas akan membuat tingkat kepercayaan publik turun drastis. Continue reading “Jokowi Butuh Menteri Berintegritas yang Tidak Kaku”
Media Literacy: Decolonizing Your Beliefs
Seperti sama kita ketahui, dalam teori komunikasi disebutkan ada tiga jenis gangguang atau noises, semantical noises, technical or environmental noises, dan physiological noises.
Yang paling berat adalah gangguan psikologis. Ini berkaitan dengan kepercayaan, keyakinan, anggapan, asumsi, stereotyping dan sejenis itu yg dimiliki seseorang (bahkan setiap orang) di dalam benaknya, dan ia (atau kita) merasa nyaman dengan gangguan ini.
Gangguan jenis ini disebut paling berat karena ia sulit ditemukan. Kalaupun ditemukan, belum tentu kita mau mengubah keyakinan tersebut. Dst.
Nah, dua hari ini ada berita ttg pernyataan Xanana Gusmao ketika menghadiri peringatan HUT TNI di Surabaya. Disebutkan dalam berita di sejumlah media massa berbasis internet (saya tak menemukan di media massa cetak, sejauh ini) bahwa Xanana ingin Timor Leste kembali bergabung dgn Indonesia.
Kami sempat membahasnya dalam rapat redaksi tadi malam. Saya sejak awal punya pendapat meragukan dan meyakini maksud Xanana tidak seperti yang ada dalam berita itu.
Maka tadi pagi saya chatting dengan sahabat saya Jose Antonio Belo, pemimpin Tempo Semanal yang saya hormati.
Dia memberikan penjelasan yang jauh lebih masuk akal dan dapat dipercaya sebagai sebuah penjelasan. Bisa diklik di tautan ini.
Tetapi alangkah sedih saya membaca hampir semua komen di berita itu, juga di berita-berita di media lain yang pertama kali memberitakannya. Diliputi kemarahan.
Yang bikin saya lebih sedih lagi adalah, media massa di Indoneaia tidak bertanggungjawab setelah memberitakannya. Mereka melepas begitu saja informasi ini.
Adapun kami, walau tak ikut memberitakan, tapi merasa perlu memberikan penjelasan yang sebisa mungkin meluruskan.
Di zaman seperti ini kita sering kali merasa nyaman dengan keyakinan-keyakinan yang kita miliki. Se-absurd apapun keyakinan itu.
Hal inilah yang antara lain membuat saya mengubah judul presentasi pada pelatihan jurnalistik di Moestopo (Beragama) tadi pagi, menjadi Media Literacy: Decolonizing Your Beliefs.
Untuk file presentasi klik link berikut: media literacy decolonizing your beliefs.
Ternyata, Pernyataan “Timor Leste Ingin Bergabung dengan Indonesia” Disalahartikan
Dalam dua hari terakhir sebagian publik Indonesia dikagetkan dengan berita yang mengatakan bahwa Perdana Menteri yang juga mantan Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao, ingin Timor Leste kembali bergabung dengan Indonesia. Continue reading “Ternyata, Pernyataan “Timor Leste Ingin Bergabung dengan Indonesia” Disalahartikan”
Photos from the North Korea’s 2014 National Day
Foto-foto Tur Istana yang Istimewa Bersama SBY







Awalnya SBY ingin berfoto bersama anggota Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) Gunung Padang di halaman Istana. Namun karena hari sudah malam, dan penerangan yang kurang, maka SBY membuka ruang kerjanya. Dia mempersilakan tamu-tamunya masuk ke dalam.
Lebih dari itu, SBY membuka pintu di sisi kanan di dalam ruang kerjanya.
“Ini tempat saya biasa makan. Sambil makan saya selalu melihat Indonesia,” SBY menunjuk sebuah peta Indonesia berukuran raksasa di salah satu dinding ruangan itu.
Di depan peta itu ada dua papan tulis putih. Menurut SBY, sering kali santap makan di ruangan itu dibarengi dengan diskusi-diskusi penting sehingga ia memerlukan papan tulis tulis putih di dalamnya. Di atas papan tulis putih itu cikal bakal kebijakan dituliskan, sebelum dibawa ke dalam pertemuan dan pembicaraan yang lebih besar dan serius lagi.
Lalu ia membuka sebuah pintu lagi, di sebelah peta besar tadi.
“Ini kamar tidur saya,” ujar SBY mempersilakan tamu-tamunya masuk. Tak semua bisa masuk karena ukurannya yang tidak cukup luas. SBY terus melangkah ke bagian dalam kamar tidur itu menuju ke kamar mandi dan toilet.
Kata SBY, kamar tidurnya ini tidak semewah yang mungkin dibayangkan orang. Apalagi, kata dia sambil bercanda, bila dibandingkan dengan ruang tidur gubernur atau dirut BUMN.
“So sederhana. Jangan dibilang mewah. Ini sederhana sekali,” kata SBY.
Dari belakang ada yang nyeletuk, “Sumpek Pak.”
SBY dan tamu-tamunya tertawa mendengar celetukan itu.
Selesai menjelaskan kamar tidur, SBY kembali ke ruang utama kantor.
Ia berjalan ke pojok kiri, lantas menjelaskan foto enam presiden dalam satu bingkai yang memanjang, dimulai dari Presiden Sukarno di sebelah kiri, diikuti Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri dan yang terakhir di sebelah kanan dirinya.
Saat pertama kali SBY berkantor di Istana sepuluh tahun lalu, foto-foto presiden RI di Istana tidak komplit sehingga ia berinisiatif mengumpulkan foto-foto resmi presiden RI di dalam satu bingkai.
Setelah menjelaskan foto enam presiden, SBY menjelaskan meja besar yang memanjang mendominasi ruang kerjanya. Di atas meja itu, menurut SBY, ia menghabiskan waktu sampai subuh untuk merumuskan Perppu Pilkada beberapa waktu waktu lalu.
Di atas meja itu SBY mengambil keputusan-keputusan penting bagi Indonesia. Keputusan soal Aceh, soal Papua, juga soal cara menghadapi terorisme, misalnya. Termasuk keputusan menaikkan dan menurunkan harga BBM.
“Inilah ruang kerja saya sepuluh tahun. Kadang-kadang sampai subuh. Seperti kemarin, sampai subuh saya disini. So many. Hari-hari yang panjang, hari-hari yang berat. Rakyat tidak melihat. Yang dilihat barangkali kalau upacara pakai voorrijder, segala macam. Tapi beginilah the life of a president di era politik gaduh, di era politik yang, apa namanya, sekali merdeka, merdeka sekali,” kata SBY lagi disambut tawa tamu-tamunya.
Di akhir tur ini, SBY mengajak semua anggota TTRM dan menteri yang hadir dalam rapat sebelumnya berfoto bersama.
“Ini tur yang istimewa. Belum pernah tamu dalam jumlah besar dibawa ke dalam ruang kerja dan berfoto di dalam. Ini sangat istimewa,” ujar Staf Khusus Presiden Andi Arief, yang merupakan inisiator TTRM Gunung Padang.
Ini Dua Syarat Menteri Jokowi untuk Hadapi KMP di DPR RI
Realita politik di Parlemen harus disikapi presiden terpilih Joko Widodo dengan menempatkan tokoh yang benar dan tepat dalam kabinetnya.
Hanya dengan menempatkan tokoh-tokoh yang memiliki catatan yang baik dan kemampuan dalam bidang tugasnya, pemerintahan Jokowi dapat menaklukkan kubu Koalisi Merah Putih yang sejauh ini menguasai DPR RI. Continue reading “Ini Dua Syarat Menteri Jokowi untuk Hadapi KMP di DPR RI”



