Teguh: Dinasti adalah Konsekuensi Politik

Pembentukan dinasti adalah fitrah dari praktik politik di manapun sejak manusia mengenal kepentingan. Bagaimanapun juga sudah menjadi sifat manusia untuk berkelompok, bekerjasama dan menjalin aliansi atau menciptakan musuh bersama dalam upaya mencapai tujuan.

Demikian disampaikan Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Online, Teguh Santosa, dalam diskusi “Pro Kontra Fenomena Politik Dinasti Menuju Pemilu 2014” di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta, Kamis (17/10). Diskusi digelar Jaringan Insan Muda Indonesia dan dihadiri pembicara lain termasuk Jurubicara Keluarga Gubernur Banten Ratu Atut, Fitron Nur Ikhsan.

Teguh mengatakan, persoalan yang sedang berkembang belakangan berkaitan dengan persoalan dinasti ini lebih pada pertanyaan apakah ketika berkuasa individu atau kelompok menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, atau untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Dan abuse of power atau kesewenangan kekuasaan dapat dilakukan berjamaah atau sendiri-sendiri. Saya kira abuse of power inilah masalah utamanya,” ujar Teguh.

Potensi abuse of power, sebut Teguh, semakin besar manakala proses pendidikan dan kaderisasi politik baik yang dilakukan partai politik maupun institusi civil society lainnya gagal menanamkan kesadaran.

“Di Indonesia pihak yang kita sebut menumpuk kekuasaan dan menyalahgunakannya pada praktiknya juga mendapatkan dukungan yang tidak sedikit dari masyarakat,” kata dia lagi.

Civil society dan akar rumput yang sehat secara politik, demikian Teguh, adalah obat paling mujarab untuk menghadapi abuse of power baik yang dilakukan berjamaah maupun individual.