Inilah Sinyal Dukungan Presiden untuk Darmin Nasution Tak Lagi 100 Persen

PIDATO Presiden SBY di acara syukuran HUT ke-64 Polri di Lapangan PTIK, Jakarta Selatan, kemarin (Rabu, 7/7) diapresiasi banyak pihak.

Dalam pidato itu Presiden SBY mengingatkan Korps Bhayangkara untuk memegang teguh tiga tugas utama yang dipercayakan negara di atas pundak mereka. Ketiga tugas itu adalah law and order; public security protecting the people, serving the people; dan terakhir law enforcement, fighting crimes.

Musuh Polri, kata SBY, adalah pelaku kejahatan berikut pengganggu keamanan dan ketertiban. Sementara sahabat, pendukung, dan juga klien serta customer Polri tiada lain adalah masyarakat.

Dia juga mengingatkan, penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan sangat intensif. SBY memberikan tekanan khusus pada penegakan hukum di bidang perpajakan yang belakangan ini kembali ramai dibicarakan publik. Mengadili penggelap pajak penting mengingat pajak adalah sumber pemasukan untuk membiayai pembangunan negara.

“Lanjutkan tugas-tugas untuk penegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan di bidang pajak, negara kita ingin terus mengurangi utang luar negeri dengan terus meningkatkan pendapatan dalam negeri. Pajak adalah andalan kita, untuk pembiayaan pembangunan dan pembiayaan jalannya pemerintahan umum,” tegas SBY.

Keluarga besar Polri juga diminta SBY untuk tetap tenang dan berpikir secara rasional dan tidak emosional dalam menghadapi berbagai kritik yang belakangan dialamatkan ke korps itu. Presiden SBY menilai, sebagian dari kecaman dan kritik itu adalah benar adanya.

Pidato Presiden SBY itu, bila di lihat dari sisi lain, menyiratkan sebuah pesan yang berkaitan dengan proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI). Pesan ini harus dipahami dengan cermat.

Kursi Gubernur BI sudah lebih dari setahun kosong sejak ditinggalkan Boediono yang kini adalah Wakil Presiden. Adalah mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Darmin Nasution yang selama ini ditunjuk sebagai pelaksana jabatan sementara Gubernur BI.

Untuk mengisi kekosongan kursi Gubernur BI, awal Juni lalu Presiden SBY telah mengajukan surat pencalonan. Dari surat bernomor R-40/Pres/05/2010 yang ditandatangani tanggal 31 Mei itu diketahui bahwa sang Pjs. Gubernur BI Darmin Nasution menjadi calon tunggal.

Pengajuan calon tunggal inilah yang belakangan menuai kontroversi.

Merujuk pada UU 3/2004 tentang BI, pengajuan calon tunggal untuk menempati posisi Gubernur BI memang dibenarkan. UU tidak menyebutkan larangan mengenai pengajuan calon tunggal –yang diatur adalah jumlah maksimal calon, yakni tiga orang.

Calon tunggal Gubernur BI pun bukan hal baru. Itu pernah terjadi sebelumnya. Bulan April 2008 lalu, misalnya, Presiden SBY mengajukan Boediono yang ketika itu adalah Menteri Koordinator Perekonomian sebagai calon tunggal Gubernur BI. Awalnya sempat ada keberatan dari berbagai kalangan yang menganggap pengajuan calon tunggal membatasi daya telisik anggota DPR. Tetapi akhirnya fit and propper test tetap digelar, dan Boediono menang mutlak.

Mutlak? Tidak juga sebenarnya. Karena masih ada Dradjad H. Wibowo dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak Boediono. Drajdjad yang kini adalah Wakil Ketua Umum PAN keberatan karena menurutnya Boediono adalah salah satu arsitek Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI).

Selain Dradjad, sebagian anggota PDI Perjuangan pun sebetulnya tidak setuju dengan Boediono. Orang PDIP menganggap Boediono sebagai arsitek utama release and discharge (R&D) yang menghapuskan sanksi hukum bagi pengemplang BLBI. Kebijakan itu diambil ketika Boediono menduduki kursi Menteri Keuangan di era Megawati Soekarnoputri. Adalah Megawati yang terkena getah kebijakan itu dan sempat menjadi bulan-bulanan –sesuatu yang kalau dipikir sekali lagi sudah sepatutnya mengingat sebagai presiden Mega adalah atasan menteri.

Tetapi begitulah, entah mengapa, di arena fit and propper test anggota PDIP malah membiarkan Boediono melenggang bebas.

Mengenai insiden dalam fit and propper test Boediono ini, seorang anggota PDIP di DPR pernah berkelit, kira-kira begini: “Mau bagaimana lagi. Calon Gubernur BI yang diajukan hanya satu. Kami memilih untuk menyelamatkan negara dengan jalan menyetujui seseorang duduk di kursi Gubernur BI, daripada berlama-lama menyimpan sakit hati.”

Itu perdebatan mengenai calon tunggal yang boleh saja diajukan Presiden kendati UU BI memberi “keleluasaan” kepada Presiden untuk mengajukan maksimal tiga calon.

Hal berikutnya adalah perdebatan tentang pajak dan posisi Darmin dalam sejumlah kasus pajak yang tengah ramai dibicarakan publik.

Adalah Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Adinegoro yang mengungkapkan keterlibatan Darmin dalam sejumlah kasus pajak ketika Darmin menduduki kursi Direktur Jenderal Pajak.

Kata Sasmito, kasus penggelapan pajak di era Darmin jauh, sekali lagi, jauh, lebih besar dari megaskandal Centurygate yang “hanya” senilai Rp 6,7 triliun. Pajak yang digelapkan di era Darmin, menurut Sasmito, kira-kira setara dengan sepuluh kali nilai dana talangan yang dikucurkan kepada Bank Century.

Selama duduk di kursi Pajak-1 dari tahun 2006 hingga 2007 penerimaan pajak yang tidak terkumpul mencapai Rp 64 triliun. Rinciannya, menurut Sasmito, adalah: pada 2006, realisasi penerimaan pajak non-migas sebesar Rp 314 triliun. Jumlah tersebut masih kurang sekitar Rp 18 triliun dari target penerimaan pajak non-migas di APBN 2006,yakni sebesar Rp 332 triliun. Adapun untuk tahun 2007, realisasi penerimaan pajak non-migas mencapai Rp 382 triliun, atau kurang sekitar Rp 13 triliun dari target penerimaan pajak non-migas APBN-P 2007, yakni sebesar Rp 395 triliun. Nah, persoalannya, sebut Sasmito lagi, yang disebut sebagai target penerimaan pajak itu sebenanrya adalah target penerimaan pajak yang telah disesuaikan.

Sasmito juga menuding keterlibatan Darmin dalam kasus pajak Haliburton, perusahaan milik mantan Wakil Presiden AS, Dick Cheney, dan kasus pajak bos Ramayana, Paulus Tumewu.

Sasmito tentu tidak sedang bercanda ketika menyampaikan tudingan-tudingan ini, baik di depan DPR, dalam program talkshow televisi maupun pada diskusi-diskusi publik. Bola panas yang dilemparkan Sasmito ini pun disambut kalangan politisi Senayan, dan gelombang ketidakpuasan terhadap calon tunggal Gubenur BI Darmin Nasution bergema kemana-mana, termasuk ke relung hati kalangan Istana.

Sejak beberapa hari terakhir beredar kabar bahwa kalangan Istana mulai berpikir ulang tentang calon tunggal Gubernur BI. Tampaknya, ada kemungkinan dalam waktu dekat ini Istana akan mengajukan nama lain sebagai kandidat Gubernur BI. Belum pasti benar siapa yang akan diajukan Presiden SBY sebagai “calon pendamping”. Namun yang jelas, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Istana tidak mau kehilangan muka bila calon tunggal ini ditolak mentah-mentah.

Nah, dalam konteks itulah Presiden SBY meminta Polri bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menggelapkan pajak. Dalam konteks itu pula kita bisa menyimpulkan bahwa dukungan Presiden SBY untuk Darmin Nasution sebagai Gubernur BI sudah tidak bulat lagi.

One thought on “Inilah Sinyal Dukungan Presiden untuk Darmin Nasution Tak Lagi 100 Persen”

  1. sejak jaman Rezim Orde Baru oknum-oknum orang-orang kaya merupakan pengemplang pajak, mereka enggan membayar pajak sesuai dengan yang harus dibayar apabila ada cara untuk menguranginya . . yah tentu saja mereka membayar yang tidak semestinya walaupun harus merugikan negara dan berkolaborasi dengan penghianat – penghianat negara yaitu orang yang ditugaskan negara untuk mengurus pajak orang-orang kaya malah berkolaborasi dengan pengemplang pajak untuk Negara . . selama masih ada mereka susah negara menaikkan derajad mereka – mereka yang tidak mujur nasibnya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s