Menanti Kiprah Nyata Parpol Islam

Reformasi telah membuka peluang hadirnya partai politik (parpol) Islam untuk terlibat dalam berbagai persoalan bangsa. Kehadiran parpol Islam berguna bagi simpatisan agar dapat menyalurkan aspirasi melalui jalur konstitusional.

Manfaat keberadaan parpol Islam juga diakui Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Ustadz Abu Bakar Ba`asyir. Ia bahkan mendukung sepenuhnya penerapan perda syariat Islam oleh sejumlah pemerintah daerah dan mengangggap orang Islam yang menolak perda itu adalah murtad. Ba`asyir menegaskan hal itu sebelum menyampaikan ceramah bertajuk ‘Indahnya Syariat Islam’ pada acara Milad VIII Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta, Senin (3/7).

Ba`asyir mengatakan jika yang menolak penerapan perda syariat tersebut orang ‘kafir’ maka hal itu wajar, namun jika yang menolak justru orang Islam, maka itu keterlaluan. “Kalau orang Islam yang tidak setuju, itu murtad,” cetusnya. Ba`asyir berpandangan, syariat Islam harus ditegakkan di Indonesia jika ingin negara ini selamat.

Oleh karena itu, kata Ba`asyir yang baru saja menikmati udara bebas pada 14 Juni lalu, ia akan mendukung semua pihak yang memperjuangkan syariat Islam.”Karena alasan itulah saya datang ke sini,” ujarnya. Ketika ditanya apakah kedatangannya di Kantor DPP PBB mengisyaratkan dirinya akan masuk ke parpol yang saat ini diketuai Menteri Kehutanan, MS Kaban tersebut. Ba`asyir mengatakan akan memenuhi semua undangan parpol maupun organisasi massa Islam yang memiliki kepedulian pada penegakan syariat Islam tanpa bermaksud bergabung menjadi anggota parpol atau ormas tersebut.

Sementara itu, penerapan beberapa peraturan daerah yang berbau syariat Islam membuat sebagian kalangan mengambil sikap. Parpol Islam pun dituding berada di baliknya. Tapi, tudingan ini dibantah dan dianggap sebagai pandangan yang keliru. “Komentar perda syariat didalangi parpol Islam tertentu adalah keliru. Orang itu berarti tidak mempelajari tentang perda-perda syariat,” ujar Ketua Bidang Polhukam DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Untung Wahono. Untung menjelaskan, ada dua hal yang harus dipahami mengenai perda-perda berbau syariat. Pertama, butir peraturan syariat itu sebenarnya sudah ada dalam KUHP. “Seperti judi misalnya itu kan sudah ada tapi belum dirinci secara detail,” jelasnya.

Adapun yang kedua, lanjut Untung, pernyataan bahwa perda-perda syariat didalangi parpol Islam tertentu juga berarti tidak membaca peta politik di daerah. “Keinginan memunculkan peraturan itu datang dari anggota dewan di daerah masing-masing yang rata-rata bukan dikuasai oleh partai Islam. Jadi tanpa persetujuan mana mungkin keluar,” tegasnya. Khusus untuk PKS, Untung menjelaskan partainya saat ini mempunyai prioritas tersendiri dibandingkan dengan aturan syariat Islam yang diformalkan. “Bagi PKS yang paling mendesak adalah bagaimana mencegah dan menindak korupsi serta melakukan pemberantasan. Ini juga aturan dalam syariat,” jelasnya.

Di lain pihak, Rektor Universitas Pasundan Bandung. Prof Dr Didi Turmudzi, mengungkapkan, selama ini banyak faktor penyebab menurunnya kepercayaan umat terhadap parpol Islam. Di antaranya adalah bahwa parpol Islam dianggap belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan kondisi umat serta belum maksimalnya parpol Islam dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Sementara tidak hirau dengan persoalan riil yang dihadapi umat seperti masalah-masalah aktual yang dihadapi umat seperti korupsi, kemiskinan, pengangguran, TKW, kebodohan, kesehatan dan lain-lain. Peneliti pada Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (èLSAD), Surabaya, Irsyad Zamjani, menambahkan, parpol-parpol agama selalu menyusun dan mengusung agenda politik yang bercorak agama. Dalam hal parpol Islam di Indonesia, masalah Piagam Jakarta yang di dalamnya ada pernyataan keharusan penegakan syariat Islam dan isu-isu yang serupa dengan itu, juga selalu muncul diwacanakan.

“Akan tetapi, sepanjang yang dapat dilihat dalam sejarah politik di Indonesia, ternyata perilaku politik para politisi Islam dari parpol-parpol Islam lebih kurang sama dengan politisi yang berasal dari parpol selainnya. Perilaku yang buruk yang terdapat pada politisi, juga bisa ditemui pada politisi parpol Islam. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh kalangan politisi, juga melibatkan di antaranya politisi parpol Islam,” keluh Irsyad. Dia menegaskan, aneka gagasan abstrak, ideal, dan kurang membumi tidak akan menyentuh kepekaan politik masyarakat Islam. “Jika ingin menyadarkan mereka mengenai idealisme itu, partai politik harus memulainya dari teladan nyata dan membumi,” tegasnya. [Dari berbagai sumber]

Published by

TeguhTimur

Born in Medan, lives in Jakarta, loves Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s