DUA bulan menuju Sidang Istimewa. Itulah tema besar yang sedang menjadi bahan pembicaraan hangat di mana-mana di negeri yang sedang berusaha untuk bangkit ini. Di pelosok desa, di sudut kota, di Jakarta atau di Jawa Timur yang mau merdeka. Di mana-mana.
Ada dua kelompok yang paling berkepentingan dengan isu ini. Pertama kelompok pro Gus Dur, dan kedua kelompok anti Gus Dur. Sudah jelas, kelompok pro Gus Dur menganggap SI adalah keputusan politik yang cacat hukum. Cacat hukumnya begini. Raison d ‘etre dari permasalahan ini adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pansus Dana Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei yang kemudian dikenal sebagai Pansus Buloggate dan Bruneigate. Mayoritas anggota Pansus BB berasal dari faksi-faksi yang awalnya mendukung karier politik Gus Dur di Istana Negara. Namun dalam perkembangan berikutnya, faksi-faksi ini berubah kulit, menjelma sebagai kelompok oposan utama di parlemen.
Dalam rekomendasinya, Pansus BB mengindikasikan keterlibatan Gus Dur di balik aliran dana Yanatera Bulog dan plintat plintut dalam memberikan keterangan soal aliran dana bantuan Sultan Brunei. Rekomendasi ini dilanjutkan DPR dengan sebuah pukulan telak ke ulu hati Gus Dur, memorandum I.
Bagi kelompok pro Gus Dur, ini jelas melanggar aturan hukum yang ada. Bagaimana sebuah rekomendasi yang masih harus dibuktikan kebenarannya bisa menjadi sebuah keputusan politik yang mempengaruhi tidak saja nasib politik seseorang, tetapi juga kredibilitas dan nama baiknya. Demikian mereka.
Makanya, bukannya kapok dan punteun-punteunan ke DPR, Gus Dur malah semakin beringas. Serangan demi serangan mengalir deras. Bahkan ketika menyampaikan jawaban di hadapan rapat paripurna DPR, Gus Dur kembali menyebut Pansus BB dan memorandum yang dihasilkan pansus itu sebagai produk nyeleneh.
Pertarungan berlangsung ke fase berikutnya. Kali ini tidak hanya melibatkan sentimen dan perang opini di ibu kota. Suhu panas menular ke daerah-daerah lain. Terutama Jawa Timur yang selalu diklaim sebagai daerah Nahdliyin sayap utama pendukung Gus Dur. Begitulah, di negara yang sedang sedang merangkak menapaki dinding krisis ini konflik elit dimamah begitu saja.
DPR pun tidak mau kalah. Perlawanan yang diberikan Gus Dur dipatahkan, Memorandum II diberikan. Gus Dur punya satu bulan untuk memperbaiki diri. Ibarat pertandingan sepak bola, ini kartu yang warnanya benar-benar kuning.
Gus Dur ogah menyerah. Sebaliknya, ia mengancam akan membubarkan DPR.
Di sisi lain, konflik diperluas. Wakil Presiden Megawati yang selama ini dinilai bersikap mendua oleh Gus Dur, karena masih menjadi Ketua Umum PDIP, diajak ke medan laga. Ditantang, disuruh memilih Istana Kebon Sirih atau Markas Besar Pacenongan.
Tidak menunjukkan reaksi, seperti biasa, Megawati bersuara melalui sayap politiknya di DPR. Jawaban Megawati apa lagi kalau tidak, lanjutkan saja proses konstitusional ini. Go SI!
Sekarang sudah jelas, SI dua bulan lagi. Kecuali bila Gus Dur mengambil langkah yang tidak masuk akal lawannya di DPR. Sementara angin dekrit terus bertiup. Kalau Gus Dur bilang dekrit yes, maka MPR bilang SI now.
Banyak orang prihatin dengan keadaan ini. Diantara banyak orang itu adalah Solahudin Wahid, anak ketiga KH Wahid Hasyim, yang berarti adik Gus Dur.
“Jangan konfrontatif, dialogis saja kenapa, sih.” Demikian Gus Solah, sapaan akrab Solahudin. Berikut laporan Teguh Santosa dari pertemuan dengan Gus Solah kemarin (31/5).
Bagi Masyarakat, Gus Dur Tak Salah
Seperti biasa, dengan santai Solahudin Wahid melangkah keluar dari ruang kerja Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Nyoman Cager. Tangan kanannya menenteng sebuah planner. Sementara tangan kiri yang disimpan di kantong celana membelah jas hitam yang dikenakan Solahudin siang itu. Sehelai dasi biru donker menambah elegan penampilannya.
Ada alasan kuat mengapa Solahudin kali ini pun tidak berjalan terburu-buru. Alasan itu adalah lukisan-lukisan yang dipajang di sepanjang dinding koridor antara ruang kerja Nyoman Cager dengan pintu masuk di lantai tiga gedung Departemen Keuangan. Serius juga agaknya Gus Solah, sapaan akrab Solahudin, mengamati lukisan-lukisan itu. Sampai-sampai matanya sedikit menyipit.
Kordinator Forum Komunikasi dan Diskusi Jakarta (FKDJ) Ali Mahsun yang berjalan agak di depan Gus Solah pun larut dalam keindahan lukisan-lukisan itu. Adalah Ali yang tadi menemani Gus Solah bertemu dengan Nyoman Cager. Gus Solah berencana menggelar sebuah seminar tentang BUMN dan recovery ekonomi Indonesia bulan depan.
Keasyikan mereka mengamati lukisan-lukisan itu mau tidak mau terganggu. Sebabnya pun sederhana. Koridor itu tidak cukup panjang untuk bisa memfasilitasi hobi dadakan mereka. Keindahan itu berakhir di balik pintu kaca yang tertutup rapat.
Ali menyorongkan tangannya, membuka pintu. Selagi Ali menahan pintu dengan tangan kanan, sambil sedikit membungkukkan badan, Gus Solah melangkah keluar.
Ketika melihat Rakyat Merdeka yang sedari tadi mengamatinya, Gus Solah tersenyum. Lalu ikut duduk di ruang tamu.
Di atas sofa biru Gus Solah duduk menyenderkan tubuh. Jari jemari kedua tangannya yang menumpu di atas pahanya disatukan. Gus Solah mengomentari perkembangan terakhir dari babak konflik antara Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur yang merupakan kakak kandungnya dengan lawan politik Gus Dur di DPR. Seperti penampilannya, nada suaranya pun kalem. Tapi sesekali nada suara itu meninggi diikuti kerutan di dahi.
Menurut Gus Solah, masyarakat pendukung Gus Dur saat ini tengah mempertanyakan sikap DPR terhadap surat Kejaksaan Agung yang menghentikan pemeriksaan atas diri Gus Dur karena tidak ditemukan bukti yang cukup.
“Mereka tidak memahami argumentasi hukum yang begitu rumit. Bagi mereka kalau tidak terlibat, ya tidak terlibat. Kok ada memorandum I, II dan sebagainya. Itu yang ada dalam pikiran mereka. DPR harus memperhatikan hal ini,” kata Gus Solah. Matanya menatap tajam.
“Tapi sudahlah, DPR telah memutuskan untuk menggelar SI. Itu harus dihormati. Tinggal bagaimana Gus Dur dan pendukungnya berargumentasi secara sehat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melanggar konstitusi. Selain itu, Gus Dur juga perlu memikirkan kembali bentuk kompromi yang bisa dilakukan dengan lawan-lawannya,” paparnya panjang lebar.
Tiba-tiba ponsel Nokia yang sedari tadi digenggamnya berdering, tidak begitu nyaring. Tanpa meninggalkan tempat duduk, Gus Solah minta ijin bertukar kata dengan tamu selulernya. Tidak lama. Lalu kembali pada pembicaraan semula. Sekarangnya badannya ditegakkan.
Bagaimana dengan waktu dua bulan yang tersisa menuju SI?
“Wah, itu bisa jadi panjang, bisa jadi pendek. Yang penting semua pihak yang bertikai harus mampu menahan diri, mengubah suasana. Dari suasana konfrontatif, menjadi dialogis dan rekonsiliatif. Supaya enak, biar Gus Dur yang memulai. Jangan sampai Gus Dur membuat masalah baru.”
Lawan Gus Dur pun harus bisa bertindak arif. Tidak memanasi suasana. Biarlah SI digelar sesuai waktu semestinya. Jangan ada upaya mempercepat SI.
“Apa sih keuntungan mempercepat SI? Tidak ada keperluan untuk itu, kecuali dekrit pembubaran DPR dikeluarkan Gus Dur,” Gus Solah menyapu rambut putihnya ke belakang.
Gus Solah berdiri. Berjalan ke arah lift. Sekarang Ali yang berjalan di belakangnya. Di depan lift, Gus Solah ngomong lagi.
“Masyarakat melihat Gus Dur tidak bersalah. Dan sebagai orang yang tidak bersalah Gus Dur dihina, harga diri dan fanatisme yang bicara. Saya yakin GD tidak sedang mempertahankan kekuasaan, tetapi konstitusi. Hanya saja logikanya berbeda dengan lawan-lawan politiknya.”
Lift datang. Gus Solah melangkah masuk. Mungkin karena di dalam lift terlalu banyak orang, Gus Solah memilih tidak berkomentar. Tapi beberapa pasang mata mencuri-curi lihat ke arahnya.
Keluar dari lift, Gus Solah bergegas menuju teras gedung. Menunggu mobil. Sebelum Toyota Corolla cokelat susunya datang, Gus Solah menambah komentarnya.
“Saya kira kerja presiden dan wakilnya saat ini tidak efektif. Hampir-hampir disfungsi. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, menurut hemat saya Menkopolsoskam Susilo Bambang Yudhoyono bisa diberi peran sebagai pelaksana pemerintahan. Pada saat yang sama dia juga punya tugas menjembatani kembali hubungan Gus Dur dan Megawati. Tetapi, saya tidak mengetahui implikasi hukum ketatanegaraannya. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana supaya pemerintahan tidak dead lock.”
Kelihatannya Gus Solah masih akan berbicara. Tapi mobilnya sudah tiba. Setelah menjabat tangan Rakyat Merdeka, Gus Solah melangkah buru-buru menuju pintu belakang mobil bernopol B 1942 S. Tidak lama, mobil itu hilang dari pandangan mata, menuju Gunung Sahari.
Keluarga Gus Dur
Bekas pembisik Gus Dur Letkol (Purn) Juanda menganalisis musuh terbesar Gus Dur saat ini adalah orang yang paling dekat dengannya. Wah apalagi ini. Di tengah kemelut politik yang semakin panas, sudah tentu analsia tidak populer ini menyakitykan telinga. Tapi apa iya, Juanda salah analisa lagi, seperti ketika dia salah membisikkan informasi kepada Gus Dur tentang pertemuan jenderal di Jalan Lautze yang lalu?
Kalaupun tidak salah, siapa yang dimaksud sebagai orang dekat sekaligus musuh Gus Dur? Apakah Ibu Shinta Nuriah? Kayaknya tidak mungkin. Apakah Gus Solah? Hus….
Nama terakhir ini memang sering disebut sebagai orang yang tidak sungkan berseberangan dengan Gus Dur. Bahkan alumni ITB itu pun pernah mengakui kalau untuk banyak hal dia berbeda dengan sang kakak. Tapi apa benar dia adalah musuh terbesar Gus Dur? Jangan ngada-ngada ya.
Terakhir berkomentar soal konflik kakaknya dengan DPR, Gus Solah yang juga salah seorang ketua PBNU ini membela Gus Dur. “Gus Dur itu membela konstitusi, bukan kekuasaan,” yakinnya.(GUH)
Calon Wakil Presiden
Kalau SI nanti agenda adalah menurunkan Gus Dur dari kursi presiden, maka sesuai konstitusi, pasal 8 UUD 1945, yang berhak menggantikan Gus Dur adalah Megawati, wakil presiden saat ini. Kalau Megawati naik jadi presiden, siapa wakilnya?
Ini juga persoalan. Beberapa pihak pernah menyebutkan sebaiknya ikuti hukum urut kacang. Artinya Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz yang harus naik peringkat. Mungkinkah? Ntahlah. Tetapi yang jelas, wakil presiden pasca Gus Dur memang besar kemungkinan menjadi lahan pertarungan politik baru bagi politikus-politikus selebritis di Senayan.
Sikap Megawati bagaimana? Konon Si Mbak pernah mengeluarkan syarat apabila dirinya naik menggantikan Gus Dur. Syarat itu ada tiga, yakni tidak diganggu sampai 2004, Sidang Tahunan ditiadakan, dan tidak ada wakil presiden.
Entah kenapa, beberapa saat setelah itu Ketua DPR Akbar Tandjung yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar menyebutkan dua nama sebagai calon wakil presiden, Nurcholis Madjid alias Cak Nur dan Solahudin Wahid alias Gus Solah.
Seperti Cak Nur, beberapa jam kemudian Gus Solah menolak usul aneh Akbar Tandjung. “Nggak pantas membicarakan hal itu,” katanya.
Tapi ngomong-ngomong, pernah dalam sebuah diskusi, ketika Gus Solah jalan menuju kursi pembicara, sekelompok audience teriak, “Hidup Presiden Alternatif.” (GUH)
Teguh Santosa 