Militer Menolak Dekrit

PASCA memorandum II yang dijatuhkan DPR kepada Presiden Gus Dur suhu politik semakin memanas. Bukannya melunak dan bertindak arif, menyikapi memorandum terakhir itu Gus Dur malahan mengecam DPR.

Menurut Gus Dur, DPR dengan sengaja melanggar konstitusi. Fungsi kontrol yang dimiliki DPR dinilai Gus Dur tidak untuk menjatuhkan vonis terhadap lembaga yang dipimpinnya. Artinya, DPR tidak punya hak sama sekali melakukan penilaian terhadap terhadap kinerja lembaga kepresidenan. Hanya lembaga tertinggi MPR, yang 500 anggotanya juga duduk di DPR, berhak menilai presiden.

Singkatnya, menurut Gus Dur, tindakan DPR yang sudah kebablasan ini menggoyahkan stabilitas politik dalam negeri. Kuat alasan bagi Gus Dur mengeluarkan dekrit.

Lain kata Gus Dur, sudah pasti, lain pula kata lawan politiknya. Begini kata mereka, kalau Gus Dur sampai berani mengeluarkan dekrit yang isinya nggak benar, seperti pembubaran DPR, dipastikan DPR akan segera mengundang MPR untuk mempercepat SI.

Percek-cokan antara dua gajah pilek ini semakin meruncing. Untuk memperkuat posisinya Gus Dur memerintahkan tujuh menterinya mempelajari situasi terakhir dan mempersiapkan rekomendasi solutif untuknya. Belakangan, langkah ini tidak membuat peta konflik semakin sederhana.

Bibit perpecahan antara Gus Dur dan Megawati yang selama ini coba ditutupi meruak ke permukaan. Megawati, wakil presiden yang masih rangkap jabatan sebagai Ketua Umum DPP PDIP itu, merespons negatif rekomendasi tim tujuh yang menyarankan Gus Dur untuk menyerahkan tugas konstitusional kepadanya. Melalui Sekretaris Wappres Bambang Kesowo, Megawati mengaku belum memehami sepenuhnya konsekuensi hukum dan substansi pelimpahan tugas konstitusional itu.

Begitulah sepak terjang politisi sipil. Bagaimana dengan politisi berbaju loreng? Seolah menikmati perseteruan sipil ini, TNI AD unjuk gigi. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Endriartono Sutarto mengaku TNI sudah menyarankan Gus Dur untuk tidak mengeluarkan dekrit pembubaran DPR. Kata Endriartono, dekrit itu justru memperburuk keadaan bangsa dan negara.

Pekan lalu, Kostrad di bawah komando Pangkostrad Letjen Ryamizard Ryacudu menggelar pasukannya di silang Monas. TNI hanya akan setia kepada NKRI, teriak jenderal berbintang tiga ini dari atas sebuah tank.

Nah, kemarin (26/5), di tengah pertarungan segitiga antara Gus Dur, Megawati dan DPR, Purnawiran Jenderal Rudini seorang pensiunan militer yang pernah memegang kekuasaan besar sebagai Kasad ngomong di depan publik.

TNI sudah menyarankan Gus Dur untuk tidak membubarkan DPR tanpa bukti yang meyakinkan. Tapi kalaupun Gus Dur tetap keluarkan dekrit untuk membubarkan DPR, TNI tidak punya pilihan lain, kecuali berdiri di belakang Gus Dur, mendukung. TNI akan menanggung akibatnya, meredam semua gejolak dari kebijakan Gus Dur, kata Rudini.

Bagaimana penampilan Rudini setelah sekian lama ngumpet? Berikut laporan Teguh Santosa.

Kisah Rudini

Keluar dari toilet di lantai dua Hotel Peninsula, dengan sedikit tertatih-tatih Rudini menuju Ruang Merica. Sapaan selamat pagi beberapa orang yang berdiri di depan pintu dijawab pensiunan jenderal bintang empat ini dengan senyum lebar. Dengan ramah pula Rudini yang kemarin (26/5) mengenakan baju batik dan celana hitam membalas uluran tangan panitia yang sedari tadi menunggu. “Wah, saya telat, ya,” katanya lirih mempercepat langkah menuju ruang diskusi.

Begitu Rudini melewati pintu, puluhan pasang mata peserta diskusi yang sudah hadir di ruangan serentak menatap ke arahnya. Puluhan pasang mata yang menyiratkan seribu satu pertanyaan. Kemana saja selama ini, Jenderal? Tahu jadi pusat perhatian, kembali Rudini melempar senyum. Kepalanya ditolehkan ke kanan ke kiri. Memberi sentuhan personal.

Tidak berusaha menghentikan langkahnya sedetikpun, Rudini menuju meja bundar di depan. Di satu-satunya kursi yang masih tersisa, Rudini duduk, berhadapan dengan peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti sudah sedari tadi menunggunya. Sebentar pendiri Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia tahun 1987 ini menggeser-geser tubuhnya, menemukan posisi yang enak untuk ngobrol.

Setelah menuangkan air mineral ke gelas bening di depannya, bekas ketua Komite Pemilihan Umum (KPU) yang namanya sempat mengisi bursa calon presiden tahun 1999 itu menarik microphone ke arahnya. Satu dua kali ujung microphone hitam itu diketuk-ketuknya.

Moderator, Hari Hariyawan yang duduk diantara Rudini dan Ikrar memberi kode diskusi akan dimulai. Rudini yang sebelas tahun di masa Orde Baru menjabat ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) secara ex officio, membetulkan letak kacamatanya. Tangan kiri mengusap rambutnya yang baru mulai memutih ke belakang. Gagang microphone digenggamnya erat-erat.

“Saya kira Gus Dur tidak pernah punya niat membuat dekrit pembubaran DPR,” dengan nada suara, seperti biasa, rendah, Rudini memulai. Singkat. Lalu tangannya dilipat di atas meja. “Bagaimana sikap TNI?” tanya Hari.

Rudini yang sekarang sibuk ngurusin pekerjaannya sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Mega ini menegakkan kepalanya, juga tubuhnya. “Falsafah hidup TNI itu sudah baku, yakni Sapta Marga, setia pada UUD 1945 dan Pancasila. Loyalitas TNI itu pada institusi presiden. Bukan pada orangnya. Soal dekrit, apakah didukung atau tidak, tergantung pada isinya. Kalau mau membubarkan DPR, Gus Dur harus membuktikan lebih dahulu bahwa DPR mengancam keutuhan negara kesatuan,” jelas penasehat partai gurem MKGR ini lagi. Lalu kembali nyender.

Sekarang giliran Ikrar. Rudini memperhatikan lekat-lekat. Ketika Ikrar mengatakan seharusnya dalam Sapta Marga yang selalu dibanggakan TNI itu tidak tercantum kesetiaan pada UUD 1945, sekali lagi Rudini menegakkan tubuhnya. Karena banyak hal yang harus diperbaiki dalam UUD 1945, jadi kesetiaan TNI seharusnya diberikan kepada konstitui negara, tambah Ikrar. Mata Rudini semakin tajam menatap Ikrar.

Gelas di hadapannya diraih. Dengan sebuah tegukan panjang air di dalam gelas itu diminumnya. Sisa setengah. Lalu mata Rudini kembali menatap Ikrar. Sambil menggoyang-goyang kursinya sedikit, memberi kesan santai, Rudini menggaruk-garuk bibirnya.

“Ya, tidak benar TNI tidak berpolitik,” komentar Rudini kemudian. “Pastilah TNI berpolitik. Tetapi saat ini tidak seperti di masa Orde Baru. Tidak mungkin mengharapkan TNI menjadi alat pemerintah. Karena sejak awal berdirinya, TNI tidak dibentuk oleh pemerintah, melainkan berasal dari kekuatan rakyat pejuang,” sambung Rudini yang pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) ini. Kedua tangannya membelah udara.

Diskusi selesai. Rudini berdiri. Tanpa komando seperti militer, gelombang wartawan menggulung tubuh Rudini yang tidak begitu tinggi. “Saat ini keadaannnya tidak genting, kok. Tapi saya kira TNI harus terus siaga dan antisipatif. Jangan sampai telmi,” katanya menjawab pertanyaan.

Tak lama, satu persatu wartawan meninggalkannya. Di tuntun seorang panitia Rudini berjalan ke sebuah ruangan di sebelah kiri Ruang Merica.

Kepada Rakyat Merdeka yang terus mengikuti Rudini menceritakan gangguan ginjal yang sedang dialaminya. Lumayan parah juga. Untuk mempertahankan kesehatannya, Rudini diharuskan mencuci darah sebanyak dua kali seminggu.

Rudini menggulung lengan kanan batiknya, menunjukkan pergelangan tangannya yang sedikit membenjol. Di bawah kulitnya ditanam sebuah alat bantu cuci darah. Rudini mempersilakan Rakyat Merdeka menyentuhnya. “Nyetrum, ya?” tanyanya geli.

Jenderal Kancil

Sebagai seorang jenderal bintang empat, apalagi pernah memegang posisi kunci di Angkatan Darat sebagai Kasad, Rudini cukup unik. Tidak bermaksud menyinggung hal-hal fisik, tapi uniknya begini, bukan hanya suara Rudini, postur tubuhnyapun terhitung kecil untuk ukuran rata-rata militer.

Namun, kemampuan memang tidak harus melihat ukuran fisik seperti itu. Laki-laki kelahiran Malang 15 Desember 1952 dan ayah dari lima anak ini telah membuktikan.(GUH)

Berani Lawan Soeharto

Selama karirnya di pemerintahan Orde Baru, tidak sekalipun suami Oddyana yang dinikahi tahun 1959 ini terbujuk untuk bergabung dengan Golongan Karya alias Golkar. Bahkan menurut Rudini, dirinya pun tidak selalu setuju dengan bekas Presiden Soeharto. “Saya adalah menteri yang kurang ajar di masa Presiden Soeharto,” akunya.

Pernah, cerita Rudini, dirinya menyarankan agar Soeharto tidak terlalu greedy atau tamak dalam pemilihan umum. Cukuplah Golkar mengantongi 50 persen suara. Biar sisanya diperebutkan oleh dua kuasi partai politik lainnya saat itu, PPP dan PDI. Tapi Soeharto cuek aja. Nah, dalam pemilu 1997, Golkar merebut lebih dari 70 persen suara. Nggak lama, Orde Baru malahan gembos.(GUH)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s