Pemilihan umum besar-besaran yang digelar Republik Bolivarian Venezuela hari Minggu lalu (21/11) berlangsung secara demokratis dengan hasil yang memuaskan.
Penilaian itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Venezuela Imam Edy Mulyono ketika memberikan sambutan dalam Konferensi ASEAN-Venezuela di PDVSA La Estancia, La Floresta, Caracas, Kamis pagi (25/11) waktu setempat.
Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela, Capaya Rodriguez Gonzales memberikan sambutan pertama dalam kegiatan itu.
Duta Besar Vietnam Le Viet Duyen dan Chargé d’Affaires Malaysia Mohammed Raizul Nizam bin Zulkiffli juga hadir dalam kegiatan tersebut.
“Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela yang telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Regional dan Lokal pada tanggal 21 November yang bebas dan adil, serta transparan secara prosedural sesuai dengan komitmen kuat Venezuela terhadap nilai-nilai demokrasi,” ujar mantan Komandan Misi Perdamaian PBB MINURSO (2013-2018) ini.
Ia menambahkan, atas nama Indonesia yang juga merupakan negara anggota organisasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), ia mengucapkan selamat kepada semua kandidat, terutama kandidat yang terpilih, pekerja pemilu serta para pemilih atas suksesnya pemilu tersebut.
“Kami bangga menjadi bagian dari momen penting Venezuela, di mana kami menerima kehormatan menjadi delegasi dalam Misi Pemantauan Pemilihan Internasional yang tersebar di berbagai kota di Venezuela,” sambungnya.
Pemilu akbar ini adalah yang ke-29 dalam 22 tahun sejak reformasi politik besar-besaran yang dilakukan Hugo Chavez. Dalam pemilu kali ini, pihak oposisi pun ikut ambil bagian secara demokratis.
Di dalam pemilihan yang diselenggarakan di 23 negara bagian, rakyat Venezuela memilih 23 gubernur, 335 walikota, 253 legislator, dan 2.471 anggota dewan.
Sebanyak 300 pemantau internasional dari berbagai negara dan lembaga pun diundang untuk memvalidasi dan melihat secara langsung bagaimana pemilu diselenggarakan dengan transparan, jujur dan adil.
Enam pemantau internasional berasal dari Indonesia. Keenamnya berasal dari tiga organisasi, yakni Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Delegasi NAM CSSTC terdiri dari Dubes Diar Nurbiantoro, Eddy Supriyatno, dan Niken Supraba. Dua pemantau KPU RI adalah Komisioner KPU RI Arif Budiman dan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU RI Sumariyandono. Sementara dari JMSI diwakili oleh Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang juga CEO RMOL Network Teguh Santosa.
Stabilitas Asia Tenggara
Sementara itu dalam pemaparannya, Teguh Santosa mengatakan, organisasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) merupakan salah satu organisasi kawasan yang paling stabil dan dinamis dan diyakini dapat menjadi model bagi kawasan lain di dunia.
Walau berbagai persoalan masih kerap terjadi di antara negara-negara anggota, namun secara umum mekanisme yang diadopsi ASEAN dapat menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
“Pendekatan perdamaian dan harmoni adalah semangat bersama yang selalu dibawa dalam setiap forum. Karena itu, unilateralisme atau janggoisme dengan sendirinya tidak memiliki tempat di kawasan,” masih kata Teguh.
Melihat apa yang telah dilakukan dan dikembangkan ASEAN dalam rangka menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, Teguh pada bagian akhir mengatakan, dirinya percaya model ASEAN, dengan berbagai catatan, dapat diandalkan dan dijadikan contoh oleh kawasan-kawasan lain.
Selain Teguh Santosa, sejumlah pembicara lain dalam konferensi yang diselenggarakan secara hybrid itu adalah Joanne Lin dari Pusat Studi ASEAN di Institut Studi Asia Tenggara (ISEAS), Singapura, dan Bunn Nagara analis politik independen dari Malaysia. Joanne Lin dan Bun Nagara hadir secara virtual melalui rekaman video. Sementara pembicara lainnya berasal dari berbagai lembaga Venezuela.
“Karena posisi geografisnya yang unik, Asia Tenggara sejak lama menjadi titik persimpangan sekaligus pertemuan berbagai peradaban juga berbagai kepentingan di dunia,” ujar mantan Wakil Presiden Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) ini.
Dia menambahkan, negara-negara ASEAN memetik pelajaran yang begitu berharga dari pengalaman hidup di bawah penjajahan di masa lalu. Karena itu negara-negara ASEAN menolak keras praktik penjajahan satu bangsa terhadap bangsa lain.
“ASEAN mengimplementasikan mekanisme dialog yang ketat dan bersahabat dalam upaya memecahkan persoalan yang ada,” sambung dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini.
ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh lima negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Di dalam perjalanannya, Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, disusul oleh Vietnam (28 Juli 1995), lalu Laos dan Myanmar (23 Juli 1997), dan Kamboja (30 April 1999).
Multilateralisme ASEAN
Teguh menyinggung “keajaiban” ASEAN yang didasarkan pada perbedaan yang ada di antara negara-negara anggota ASEAN.
Disebut keajaiban karena sesungguhnya kesepuluh negara anggota ASEAN memiliki perbedaan untuk banyak hal. Beberapa di antaranya adalah republik, dan beberapa lainnya adalah kerajaan.
Beberapa mempraktikkan sistem presidensial, beberapa mempraktikkan sistem parlementarian. Anggota ASEAN ada yang menganut nilai demokrasi, sosialisme, juga ada juncta militer. Juga ada negara kesatuan, ada negara federalis.
Terlepas dari berbagai perbedaan tersebut, satu yang pasti, negara-negara anggota ASEAN percaya pada multilateralisme.
Proses pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan pada pertimbangan kepentingan bersama, tanpa mengabaikan kepentingan nasional. []
Teguh Santosa 