DENGAN wilayah seluas 331 kilometer per segi yang memanjang dari utara ke selatan di lengkungan paling timur daratan Asia Tenggara, Viet Nam yang memiliki populasi sebanyak 96,2 juta jiwa kini menjadi salah satu tujuan utama investasi dunia.
Isu keamanan Laut China Selatan yang dibicarakan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo dalam pertemuan dengan Menlu RI Retno LP Marsudi dan Presiden Joko Widodo harus dimanfaatkan untuk menuntaskan penggunaan nama Laut Natuna Utara sekitar Pulau Natuna.
Laut Natuna Utara digunakan Indonesia dalam peta baru NKRI tahun 2017. Disusun sejak era Menko Maritim Rizal Ramli, 2015-2016, sejauh ini tidak ada satu pun negara tetangga di ASEAN yang memprotes nama baru itu. Alasannya sederhana, nama Laut Natuna Utara diberikan Indonesia untuk perairan di sekitar Pulau Natuna yang sudah diakui negara-negara tetangga sebagai wilayah kedaulatan NKRI.
Dideklarasikan pada tanggal 8 Februari 2020, dalam waktu singkat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Soliditas dan komitmen, serta pengalaman dan dedikasi, adalah sejumlah kata kunci yang memungkinkan hal itu terjadi.
Demikian disampaikan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa ketika secara resmi menyampaikan berkas pendaftaran JMSI ke Dewan Pers, Senin pagi (26/10).
Pandemi Covid-19 menjadi semacam ujian bagi setiap negara yang terdampak dan pemerintahan yang berkuasa. Sepintas ada kesan, negara dengan sistem politik relatif tertutup lebih mampu menghadapi situasi krisis kesehatan yang diakibatkan penyebaran virus mematikan ini.
Pemerintahan di negara-negara tersebut dapat mengambil tindakan yang tepat dalam waktu cepat untuk meminimalisir jumlah korban.
Demikian dikatakan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, ketika berbicara dalam diskusi virtual Medan Urban Forum bertema “Pemulihan Demokrasi Indonesia” yang diselenggarakan Rabu malam (14/10) melalui ruang digital Zoom.
Seorang teman yang bekerja untuk kantor berita Republik Rakyat China (RRC) mengajukan lima pertanyaan mengenai ketegangan yang sedang atau kembali terjadi antara RRC yang dikuasai Partai Komunis China (PKC) dan dipimpin Xi Jinping dengan Taiwan yang dikuasai Partai Progresif Demokrat dan dipimpin Tsai Ingwen. Juga ditanyakan bagaimana Indonesia melhat ketegangan itu, serta adakah kemungkinan Indonesia melibatkan diri atau terpaksa terlibat di dalamnya.
Rachmawati Soekarnoputri mengenakan kain selendang yang saya bawakan dari Uzbekistan. Foto diambil di kediaman Jalan Cilandak V, Jakarta Selatan, Desember 2001.
Catatan Rachmawati Soekarnoputri (Kompas, 6 Juni 2001)
MENJELANG akhir April 2001, lewat surat yang saya terima di Cilandak, harian Kompas meminta saya menulis mengenai anak-anak Soekarno, Bung Karno. Saya memilih mengetengahkan pandangan dan harapan saya mengenai saudara-saudara saya, bukan deskripsi profil mereka. Untuk itu saya lebih banyak membeberkan cita-cita dan usaha saya melawan desoekarnoisasi dan melanjutkan ajaran Bung Karno.
Tahun 1987, suatu hari, saya dipanggil Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Saya diminta mengklarifikasi dasar Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) yang saya dirikan. Mereka bertanya, GPM menggunakan ajaran Bung Karno yang mana? Yang disodorkan pada saya ada tujuh tafsir ajaran Bung Karno. Semuanya saya tolak. Saya tidak mengikuti tafsir orang.
Saya lebih berpijak pada pemikiran orisinal Bung Karno. Kepada pejabat Depdagri itu saya katakan, “Kalau bapak mau bertanya mana ajaran Bung Karno yang betul, saya akan berikan buku tulisan Bung Karno.” Yang orisinal itu yang diucapkan dan ditulis Bung Karno, jadi bukan yang ditafsirkan orang-orang.