Tahun ini adalah tahun bermakna besar yang ditandai HUT ke-60 kemenangan rakyat heroik Korea pada Perang Pembebasan Tanah Air dan sekaligus HUT ke-60 penandatanganan perjanjian gencatan senjata Perang Korea pada 27 Juli 1953.
Walaupun 60 tahun telah berlalu sejak berhentinya tembakan senjata, dari segi hukum, perang tersebut belum diakhiri dan Semenanjung Korea masih berada dalam keadaan gencatan senjata yang tidak stabil sehingga meninmbulkan pertanyaan apakah ini perdamaian atau perang. Hal ini disebabkan tidak tersedianya mekanisme jaminan perdamaian.
Amerika Serikat menurut mata pada sikap usaha konsisten pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea untuk menggantikan perjanjian gencatan senjata dengan perjanjian perdamaian, saat ini berusaha mati-matian untuk mempertahankan “Markas Besar Komando PBB” yang merupakan hantu perang dingin dan penyebab bertahannya status gencatan senjata.
Dewasa ini. strategi pertahanan baru Amerika Serikat mendorong hantu tersebut untuk dihidupkan kembali menjadi alat perang agresif sehingga mengundang awan api ke kawasan Asia-Pasifik, titik paling rawan dunia, sementara sekalasi manuver agresif Amerika Serikat yang berkelanjutan menyebabkan keadaan situasi terburuk dan sangat sensitif di Semenanjung Korea.
Terburuknya situasi sedemikian rupa di Semenanjung Korea bermula dan mencapai titik kritis karena Amerika Serikat melanggar hak Republik Rakyat Demokratik Korea untuk meluncurkan satelit untuk tujuan damai dan memberi ancaman nuklir secara fisik terbera kepada rakyat Korea.
Amerika Serikat telah mempermasalahan secara tidak adil peluncuran satelit untuk tujuan damai Republik Rakyat Demokratik Korea, mengeluarkan “Resolusi” Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa dan dengan demikian meningkatkan secara bertahap ketegangan situasi menjadi lebih parah. Mereka bersekongkol dengan para boneka Korea Selatan untuk menggelar latihan militer gabungan bersandi “Key Resolve” dan “Foal Eagle” dengan menggerakkan berbagai peralatan serangan nuklir strategis canggih termasuk pesawat pengebom “B-52″ dan B-2A” di Semenanjung Korea.
Di dalam piagam PBB tidak ada ketentuan apapun yang memberi mandat kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang bertentangan dengan hukum internasional. Maka “Resolusi” anti Korea yang membantah hak Republik Demokratik Rakyat Korea untuk peluncuran satelit untuk tujuan damai menjadi “Resolusi” ilegal yang bertentangan total dengan perjanjian ruang angkasa dimana hak penggunaan ruang angkasa untuk tujuan damai telah dinyatakan sah bagi seluruh negara berdaulat.
Dengan demikian Republik Rakyat Demokratik Korea terpaksa mengambil langkah-langkah pembalasan keras yang bersifat beladiri.
Untuk menghapuskan sumber ancaman perang dan menjamin perdamaian abadi di Semenanjung Korea, penghapusan permusuhan antara negara-negara bersangkutan sangat diperlukan daripada segalanya dan hal terpenting di antaranya adalah penghapusan kebijakan bermusuhan Amerika Serikat terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea, penghentian latihan perang nuklir, penghapusan peninggalan perang dingin, yaitu “Markas Besar Komando Perserikatan Bangsa Bangsa” dan penarikan peralatan militer agresif dari Korea Selatan.
Kami menyatakan dukungan penung kepada langkah-langkah penting yang diambil Republik Demokratik Rakyat Korea untuk menyelamatkan kedaulatan dan martabat bangsa dan menjaga kepentingan tertinggi negaranya serta menyerukan kepada seluruh rakyat progresif dunia yang mencintai perdamaian untuk ikut serta dalam perjuangan adil rakyat Korea.
Jakarta, 15 Juni 2013
Mewakili Perhimpunan Persahabatan Indonesia-DPRK, beranggotakan 20 orang
Ir. Ristiyanto, Ketua
Mewakili DPP Partai Pelopor, beranggotakan 25 orang
Eko Suryo Santjojo, Ketua Umum
Mewakili DPP Yayasan Pendidikan Soekarno, beranggotakan 20 orang
Drs. Benny Soemarno, SH
Mewakili Universitas Bung Karno, beranggotakan 5.235 orang
Drs. Soenarto, MBA, MM
Teguh Santosa 