JAKARTA | NONBLOK.COM — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cenderung seperti peternakan kasus, yang mengeluarkan kasus-kasus baru untuk disembelih sehingga kasus-kasus baru itu menutupi megakasus korupsi yang sebetulnya lebih menjadi momok bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dari sudut pandang ini, saya menilai, ketidaktegasan dan keengganan KPK dalam menangani megaskandal dana talangan Bank Century menjadi faktor besar yang membuat banyak penyelenggara kebijakan negara tidak sungkan bermain api suap dan korupsi,” jelas teguh kepada Nonblok.com, Kamis (31/1/2013).
Teguh juga menyebut KPK menjadi lembaga yang bekerja untuk memenuhi kepuasaan publik yang sesaat dan hanya di permukaan. Sementara sesungguhnya, kepuasaan publik itu dapat disetir oleh pihak-pihak yang “tidak kasat mata”.
Di sisi lain, lanjut Teguh, KPK mencoba memperlihatkan keseriusannya dalam menangani kasus korupsi dengan mengejar pihak-pihak yang lain yang mungkin melakukan suap dan korupsi. “Dalam beberapa kasus terakhir terlihat KPK lebih concern pada upaya menjaga citra daripada bekerja sungguh-sungguh membongkar suatu kasus korupsi,” katanya.
Berbagai informasi mereka telusuri yang akhirnya, publik merasa KPK sudah bekerja keras memberantas korupsi. “Padahal dari perspektif yang lebih luas yang mereka lakukan hanya menangkap ikan teri, sementara ikan kakap atau big fish dibiarkan berkeliaran,” lanjutnya.
Terkait penetapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian, Teguh juga memprediksi akan berpengaruh terhadap kepercayaan pemilih PKS dan masyarakat awam terhadap partai tersebut.
“Di kalangan masyarakat awam yang bukan merupakan pemilih PKS, ketidakpercayaan itu akan semakin menggumpal dan menguat. Mereka akan semakin yakin bahwa PKS adalah partai politik biasa yang rentan terkena wabah korupsi seperti partai-partai lain,” ujar Teguh.
Sementara bagi pemilih PKS, kata Teguh, mereka akan cenderung mempertanyakan dan bahkan meragukan kualitas pekerjaan, bahkan niat KPK dalam kasus ini yang tentunya mereka punya alasan yang cukup. Walaupun, secara umum KPK masih merupakan lembaga yang paling kredibel di mata masyarakat awam.
Tentang apakah perlu LHI diganti, kata Teguh, PKS masih akan menunggu beberapa waktu lagi untuk mengambil keputusan tentang hal ini. “Untuk saat ini yang harus dilakukan PKS adalah membuktikan bahwa kasus suap daging impor ini tidak akan merusak kredibilitas partai secara keseluruhan,” kata Teguh.
Teguh menambahkan, namun kalau dinilai merusak, mereka harus mengambil tindakan termasuk dengan menonaktifkan LHI. “Selain hal itu dilakukan untuk memberi kesempatan kepada LHI agar fokus menghadapi masalahnya,” tandasnya.
Teguh Santosa 