Pikiran Rakyat: Memilih Capres Jangan Karena Popularitas Saja

Selasa, 20/11/2012 – 05:26 http://www.pikiran-rakyat.com/node/211930
JAKARTA, (PRLM).- Pengamat politik Tegus Santosa mengatakan dalam memilih capres dan cawapres tidak karena popularitas saja . Apalagi, popularitas yang dimunculkan di lembaga survei selama ini belum menjelaskan siapa sebenarnya si A, si B, dan si C yang namanya terus populer sebagai capres tersebut.

Media juga harus menjelaskan track record-rekam jejaknya kepada rakyat tentang siapa, dan apa yang telah dan akan dilakukan oleh capres. Jangan sampai popularitas mengalahkan kompetensi, kata Teguh Santosa dalam dialektika demokrasi ‘Capres Alternatif Antara Wacana dan peluang’ bersama Wakil Ketua MPR DR Ahmad Farhan Hamid dan Ketua FPKB MPR RI M. Lukman Edy, di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (19/11).

Sementara Wakil Ketua MPR A Farhan Hamid mengatakan, memilih calon presiden atau capres jangan sampai hanya berdasarkan popularitas, di mana popularitas itu bisa dibuat oleh siapa-saja untuk menjadi populer.Yang dibutuhkan adalah menjadi presiden sekaligus pemimpin yang mampu menjaga dan menegakkan kedaulatan bangsa, bukan kedaulatan asing. Apakah lalu capres itu harus dari parpol atau independen sebagai alternatif, itu bisa dilakukan hanya dengan mengamandemen UUD NRI 1945. Sebab, UUD hanya memberi peluang kepada parpol atau gabungan parpol untuk mengusng capres-cawapres tersebut.

“Jadi, jangan sampai seperti pengobatan alternatif, melainkan figur pemimpin yang mampu menjaga, menegakkan, dan memperhatikan kedaulatan bangsa ini agar tidak menguntungkan asing dengan kebijakan yang bersifat liberal atau neoliberal seperti sekarang ini,” tandas Farhan Hamid.

Upaya untuk menjadi negara berdaulat menurut Teguh, sebenarnya sudah dimulai sejak pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika itu dibantu oleh Menteri Perekonomian Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie, Indonesia sudah mulai menata kedaulatan ekonomi bangsa ini termasuk nasionalisasi Migas.

“Tapi, sayang umur pemerintahan Gus Dur tersebut kurang dari dua tahun, dan akhirnya secara politik dijatuhkan oleh MPR pada 23 Juli 2001. Dan, ke depan saya optimis masih banyak kader bangsa ini yang mampu memimpin negara ini berdaulat, dan jauh dari neoliberalisme,” pungkas Teguh. (A-109/A-88)***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s