Format Baru Koalisi: Dari PKS Yang Ditendang Secara Halus Sampai Posisi Hatta Rajasa Yang Semakin Penting

Format baru koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono yang bila tidak ada aral melintang akan berakhir di tahun 2014 mulai ramai dibicarakan.

Pembicaraan mengenai format baru koalisi merupakan kelanjutan dari wacana kocok ulang Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) beberapa waktu lalu yang batal dilakukan walau Presiden SBY telah memperlihatkan sinyal kuat akan mengubah komposisi kabinet. Wacana kocok ulang menguat menyusul pembangkangan dua partai anggota koalisi, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai ini tetap ngotot mengajukan usul penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dan membongkar praktik mafia perpajakan nasional.

Wacana reshuffle kabinet kala itu pun ikut disemarakkan oleh desas desus yang menyebut PDI Perjuangan dan Partai Gerindra akan bergabung dalam kabinet.

Dari sekian banyak pembicaraan yang berkembang mengenai format baru koalisi yang lagi-lagi (masih) kabarnya akan segera diberlakukan, diperkirakan ada dua perubahan mendasar bila dibandingkan dengan format koalisi yang ada saat ini.

Pertama, jumlah kursi menteri PKS akan dikurangi dengan sangat signifikan. Belum ada angka yang pasti. Namun sejauh ini yang paling banyak disebut adalah dua kursi menteri. Ini artinya, PKS yang kini ini memiliki empat menteri di KIB II akan kehilangan dua kursi menteri. Jumlah ini dianggap sepadan dengan ukuran badan PKS yang dalam Pemilu 2009 lalu meraih 7,8 persen suara dan menempati urutan keempat setelah Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Ketika KIB II sedang dalam tahap persiapan, PKS dikabarkan ngotot meminta delapan kursi menteri karena merasa diri sebagai loyalis SBY sejak 2004.

Sementara kalangan di internal Demokrat menginginkan agar Presiden SBY tak ragu menendang PKS keluar dari KIB II. PKS, menurut kelompok ini, adalah ancaman nyata bagi pemerintahan SBY dan Boediono. Partai berlambang padi kapas dan dua bulan sabit berwarna kuning emas itu dianggap tak menghargai komitmen koalisi karena sering mengambil jarak dan berseberangan dengan pemerintah layaknya partai oposisi.

Sikap Presiden SBY terhadap PKS bagi sebagian politisi Demokrat juga membingungkan. Bagaimana mungkin SBY bisa tahan menghadapi rongrongan PKS? Bukankah rencana besar yang harus dicapai dalam tiga tahun terakhir membuat pemerintahan SBY mau tidak mau harus memiliki energi yang besar pula. Bukan sebaliknya, repot dan tergopoh-gpopoh menghadapi serangan dari dalam tubuh koalisi (baca: PKS).

Mengenai sikap SBY ini, sementara kalangan dalam ada yang mengatakan bahwa SBY sebetulnya pun tidak tahan menghadapi manuver PKS yang sering kali offside. Tetapi, di satu sisi SBY tak mau terlihat emosional. Itu juga sebabnya mengapa sampai kini kocok ulang kabinet yang sejak awal diperkirakan akan berimbas pada penurunan jumlah kursi PKS belum juga dilakukan.

SBY disebutkan sedang mencari jalan agar PKS keluar dari kabinet tanpa harus “ditendang”. Salah satu cara yang terpikirkan adalah menciptakan situasi yang tak membuat nyaman PKS, antara lain, dengan mengurangi jumlah kursi menteri untuk partai itu. Bisa jadi dikurangi dua, atau bahkan dikurangi tiga.

Tapi ada juga yang meragukan keberhasilan strategi ini. Menurut kalangan yang memiliki pandangan seperti itu, SBY jangan pernah membayangkan PKS akan keluar dari kabinet bila jumlah kursi menterinya dikurangi. PKS, yakin kalangan ini, akan tetap bertahan di kabinet walaupun hanya diberi jatah satu menteri. Karena bagi PKS yang jauh lebih penting saat ini adalah tetap berada di dua front, front penguasa untuk mempertahankan posisi sebagai partai penting dan front oposisi untuk mempertahankan klaim sebagai partai bersih.

Jadi, sekali lagi, SBY disarankan berani bersikap tegas terhadap PKS.

Perbedaan kedua dalam format baru koalisi pendukung SBY-Boediono dibandingkan dengan format yang ada saat ini berkaitan dengan posisi Menteri Koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa yang akan semakin kuat. Dengan sangat signifikan, bahkan.

Ini bukan karena Ibas Yudhoyono akan segera mempersunting putri Hatta Rajasa. Melainkan karena Presiden SBY sudah merasa perlu membatasi peran Wakil Presiden Boediono dan di sisi lain fokus pada pekerjaan untuk mencapai berbagai target di akhir pemerintahan. Pandangan yang didapat dari kalangan dalam mengatakan, Wapres Boediono hampir-hampir tak memberi kontribusi terhadap performance pemerintahan SBY. Bahkan, ada juga yang menganggap Boediono sudah menjadi semacam benalu politik bagi SBY, sementara di sisi lain menjadi tokoh politik terkuat di Indonesia. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua keluhan dialamatkan kepada Presiden SBY. Sementara Wapres Boediono menjadi the untouchable.

Sebagian dari pendukung dan loyalis SBY tak mau apabila terjadi apa-apa (baca: perubahan politik nasional), Boediono lah yang akhirnya menikmati kursi kekuasaan.

Sebagian lain ada yang mengatakan, terlepas dari betapa Boediono begitu pintar menjauhkan diri dari berbagai persoalan, namun faktanya ia adalah figur kontroversial karena terlibat dalam berbagai kasus yang dapat mencoreng nama baik pemerintahan SBY. Berbagai kasus tersebut belakangan ini kembali diungkit-ungkit, mulai dari megaskandal dana talangan untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun sampai penghapusan kewajiban pajak Bank Mandiri pada 2004 lalu yang diduga merugikan negara hingga Rp2 triliun.

One thought on “Format Baru Koalisi: Dari PKS Yang Ditendang Secara Halus Sampai Posisi Hatta Rajasa Yang Semakin Penting”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s