Ayo Menimbang Integritas Sri Mulyani Indrawati

Barisan pendukung Sri Mulyani Indrawati meluncurkan Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI) Keadilan dan Rumah Integritas (Senin, 14/2). Kehadiran lembaga ini memperkuat tanda-tanda bahwa Sri Mulyani akan benar-benar come back dan lebih jauh dari itu, mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan mendatang. Kehadiran lembaga itu melengkapi website srimulyani.net yang diluncurkan terlebih dahulu.

“Belum ada rencana, bukan tidak ada rencana (mencalonkan diri sebagai presiden),” kata Wimar Witoelar, salah seorang tokoh yang sejak beberapa waktu belakangan ini memperlihatkan dukungannya untuk Sri Mulyani, kepada Rakyat Merdeka Online di gedung MPR, kemarin (Senin, 14/2). Jawaban Wimar ini disampaikan atas pertanyaan apakah benar Sri Mulyani akan kembali ke Indonesia suatu hari nanti untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Integritas atau integrity adalah kata kunci yang hendak disandingkan kelompok pendukung Sri Mulyani pada diri mantan Menteri Keuangan ini.

Sri Mulyani yang sebelum menjadi Menteri Keuangan adalah Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) untuk kawasan Asia Pacific, dipuji sebagai tokoh Indonesia yang memiliki integritas tinggi, kalau tidak yang paling tinggi. Ini antara lain dibuktikan dengan berbagai pengakuan yang diterima Sri Mulyani baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Di tahun 2008, sebagai misal, majalah keuangan internasional Forbes memasukkan Sri Mulyani dalam daftar 100 perempuan dunia yang paling berpengaruh. Dia berada di posisi ke-23, di atas Hillary Rodham Clinton (28) dan Aung San Suu Kyi (38). Setahun kemudian, Forbes masih memasang nama Sri Mulyani di dalam daftar yang sama, walaupun pada posisi yang agak buntut, yakni 72.

Di tahun 2008, IMF kembali memanggil Sri Mulyani untuk duduk di Komite Reformasi Internal IMF. Juga di tahun yang sama, ia memperoleh Bung Hatta Anticorruption Award. Sementara Singapore Institute of International Affairs (SIIA) di tahun itu menobatkan Sri Mulyani sebagai wanita paling berpengaruh di Asia.

Menurut kamus Merriam Webster, kata integrity berarti (1) firm adherence to a code of especially moral or artistic values: incorruptibilty. (2) an unimpaired condition: soundness; dan (3) the quality or state of being complete or undivided: completnees.

Nah, bila merujuk pada definisi Merriam Webster di atas, tampaknya keinginan menyandingkan Sri Mulyani dengan integrity perlu ditinjau ulang. Ini karena sepanjang kariernya sebagai Menteri Keuangan antara 2004 hingga 2010 Sri Mulyani tersenggol sejumlah kasus berdimensi criminal policy.

Sejak beberapa waktu lalu, penulis secara sederhana mengartikan criminal policy sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan piranti kebijakan pemerintah dan/atau negara. Kejahatan model ini jauh lebih berbahaya. Ia tidak kasat mata, namun kerusakan yang ditimbulkannya amat luar biasa.

Oleh banyak pengamat dan pemerhati criminal policy sebagai sejahat-jahatnya kejahatan, karena ia membuat sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang, misalnya untuk memperkaya diri sendiri dan/atau memperkaya orang lain, menjadi tidak tampak sebagai sebuah kejahatan. Sebaliknya, ia akan dipandang sebagai hal yang biasa-biasa saja, atau bahkan sebagai sesuatu yang sudah seharusnya.

Kembali ke Sri Mulyani.

Di tahun 2009 pesona Sri Mulyani mulai terganggu menyusul “terbongkarnya” megaskandal dana talangan untuk Bank Century yang membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. Keputusan memberikan bail out diambil Sri Mulyani dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada rapat yang digelar dinihari 21 November 2008.

Usul agar KSSK mem-bail out Bank Century berasal dari Gubernur BI ketika itu, Boediono, yang kini adalah Wakil Presiden. Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam laporan investigatif menyebutkan bahwa keputusan itu melanggar sejumlah aturan hukum. Setelah diselidiki Pansus Centurygate di DPR, di bulan Maret 2010 Rapat Paripurna DPR pun memperkuat kesimpulan BPK itu.

Sepanjang pengusutan di Pansus Centurygate, Sri Mulyani sempat memainkan “jurus pajak” untuk menekan lawan-lawan politiknya di DPR dan partai politik. Sepintas “jurus pajak” yang dimainkan Sri Mulyani itu terlihat positif. Namun bila dilihat dan diperhatikan sekali lagi dengan seksama, maka jelaslah bagi publik, atau sementara publik, bahwa jurus itu dimainkan sekadar untuk menghentikan upaya membongkar skandal Bank Century.

Banyak pihak yang meyakini bahwa Sri Mulyani tidak bersungguh-sungguh hendak membongkar kasus pajak lawan-lawannya. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa kejadian yang memperlihatkan komitmen Sri Mulyani yang tidak begitu kuat dalam mengusut kasus pajak, terutama yang berkaitan dengan pengusaha kakap.

Setidaknya ada tiga kasus yang menarik untuk diangkat kembali dalam tulisan ini. Pertama adalah kasus yang melibatkan pengusaha yang juga dekat dengan Presiden SBY, Siti Hartati Murdaya. Pada akhir Maret 2007 petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta menangkap kontainer sepatu milik Central Cipta Murdaya (CCM), salah satu prusahaan Hartati Murdaya. Sang pengusaha sempat mendatangi Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi.

Kepada sang Dirjen ia menjelaskan bahwa kontainer itu keluar karena ada permainan di tingkat bawah yang tidak diketahui pihak manajemen perusahaannya. Tetapi sang Dirjen tak mempedulikan penjelasan itu, dan tetap memproses penyelundupan ini.

Tak mau kalah, Hartati Murdaya melayangkan surat kepada atasan Anwar, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejak itu, kasus penyelundupan sepatu milik Hartati Murdaya ini tak jelas lagi juntrungannya.

Kedua adalah kasus pajak PT Asian Agri milik Sukanto Tanoto. Adalah mantan group financial controller Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto, yang melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2006. Di awal 2007, Ditjen Pajak mengambil alih kasus ini dan memperkirakan kerugiaan negara sebesar Rp 1,4 triliun. Tetapi sampai sekarang, kasus pajak PT Asian Agri ini pun tidak jelas kabar berita dan nasibnya.

Kasus pajak berikutnya yang ikut mengelilingi Sri Mulyani adalah kasus pajak PT Ramayana Lestari Sentosa sebesar Rp 7,99 miliar. Kasus yang terjadi di awal 2007 ini ini telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan dinyatakan P21 alias lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan.

Namun atas permintaan Sri Mulyani, Jaksa Agung mementahkan kembali kasus ini. Sri Mulyani beralasan, toh Komisaris Utama Ramayana Lestari Sentosa, Paulus Tumewu yang merupakan adik Eddy Tanzil, akhirnya membayar tunggakan pajak berikut denda.

Dengan catatan tiga kasus pajak ini saja, publik dapat memahami kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan. Reformasi pajak yang dijadikan salah satu jualan utama Sri Mulyani selama ini ternyata dirusak dari dalam. Sulit membayangkan jajaran di Ditjen Pajak dapat sungguh-sungguh bersikap prosefional bila elit di Direktorat itu atau di Kementerian Keuangan masih memperlihatkan sikap tak serius dalam menangani kasus pajak.

Sulit membayangkan program reformasi pajak versi Sri Mulyani yang dibiayai utang luar negeri ini — di dalam draft RAPB-Perubahan 2010 setidaknya ada Rp 13,92 triliun utang dari Bank Dunia — dapat membenahi carut marut sektor pajak negara kita.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s