Benarkah Boediono Juga Menipu Yudhoyono

Keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 184 ayat 4 UU 27/2009 yang mengatur hak anggota DPR menyatakan pendapat telah menghidupkan kembali kasus dana talangan Bank Century yang sudah hampir satu tahun mati suri. Pasal itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Di dalam pasal UU tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD itu diatur bahwa hak menyatakan pendapat hanya dapat diusulkan dalam sidang paripurna DPR yang dihadiri oleh setidaknya 3/4 anggota DPR dan disetujui oleh setidaknya 3/4 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Pasal ini bertentangan dengan pasal 7B ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa syarat kuorum yang dibutuhkan sekurang­-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang­-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPR.

Hak menyatakan pendapat dipandang sebagai jalan keluar yang elok dari kemelut dan involusi politik yang ditinggalkan skandal dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Awal Maret 2010 DPR telah menyatakan bahwa skandal tersebut melanggar sejumlah aturan hukum. DPR pun menyerahkan kasus ini kepada lembaga penegak hukum. Sejumlah pejabat yang terlibat di balik keputusan bailout itu juga diminta mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai hukum yang berlaku.

Nah, dua pejabat yang paling berperan di balik keputusan bailout itu adalah mantan Gubernur BI Boediono, dan mantan Menteri Keuangan yang secara ex officio juga Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati. Boediono kini adalah wakil presiden. Adapun Sri Mulyani sudah lebih dari setengah tahun berkantor di Bank Dunia di Washington DC.

Menyambung keputusan rapat paripurna awal Maret 2010 itu, DPR juga membentuk Tim Pengawas proses hukum skandal Bank Century.

Tetapi sejauh ini belum ada perkembangan berarti dan signifikan. Ketiga lembaga penegak hukum, Polri, Kejaksaaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlihat masih sungkan, dan beberapa kali mengatakan belum menemukan bukti pelanggaran hukum.

Padahal, sepanjang pemeriksaan yang dilakukan Panitia Khusus di DPR, publik bisa melihat dengan cukup jelas berbagai penyimpangan yang terjadi, serta siapa saja pejabat yang terlibat di balik penyimpangan tersebut.

Sikap sungkan lembaga penegak hukum itu bisa jadi karena terlalu banyak muatan politik yang bermain di sekitar kasus ini. Kelompok politisi bersumbu pendek dan mudah meledak seperti tabung gas 3 kg terlihat begitu bersemangat hendak menggunakan kasus dana talangan Bank Century untuk menjungkalkan pemerintah. Ada juga kelompok-kelompok yang ingin membarter kasus ini dengan kasus-kasus lain yang melibatkan anggota dari kelompok-kelompok itu.

Partai Demokrat sudah barang tentu terjepit. Dalam pembicaraan di forum-forum informal, ada juga pengurus dan aktivis Demokrat yang mengakui bahwa memang telah terjadi irregularity di balik skandal itu. Namun di sisi lain, mereka khawatir dan risau bila kasus tersebut akan digunalan lawan-lawan SBY untuk menjungkalkan bos mereka. Dilema inilah yang membuat Partai Demokrat terpaksa memilih bermain bertahan.

Menurut hemat penulis, bila dapat diyakinkan bahwa skandal dana talangan Bank Century tidak akan menyeret-nyeret Yudhoyono, Partai Demokrat pasti akan memberikan dukungan penuh sehingga kebuntuan proses pengusutan skandal Century di ranah hukum dapat dipecahkan. Kalau kita mundur ke belakang sedikit saja, kita pasti masih ingat bagaimana pada awalnya Partai Demokrat menolak kehadiran Pansus Centurygate. Tetapi, setelah diyakinkan oleh laporan final Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dana talangan Bank Century yang tidak menyebut nama Yudhoyono, barulah hati Fraksi Demokrat terketuk untuk memberikan dukungan.

Nah, bagaimana agar hati Partai Demokrat terketuk kembali?

Sederhana. Skandal dana talangan Bank Century harus dilihat dengan hati yang jernih, tanpa pretensi politik apapun. Dan untuk itu, laporan final BPK mengenai skandal ini dapat menjadi panduan. Di dalam laporan itu, kita bisa melihatan peranan mantan Gubernur BI Boediono yang begitu besar.

Boediono adalah pejabat yang mengeluarkan Peraturan BI tentang perubahan syarat rasio kecukupan modal sehingga Bank Century dengan mudah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Kemudian, Boediono juga yang dalam rapat dinihari 21 November 2008 mendesak Ketua KSSK Sri Mulyani menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik sehingga layak diganjar bail out sebesar RP 632 miliar. Dalam praktiknya, sampai Juli 2009 dana yang digelontorkan membengkak sehingga menyentuh angka Rp 6,7 triliun.

Lebih dari setahun lalu, sebelum Pansus Centurygate mulai bekerja, sempat tersiar kabar bahwa kepada Jusuf Kalla –wakil presiden ketika kasus ini terjadi– Sri Mulyani pernah mengaku dirinya tertipu oleh Boediono.

Kabar ini begitu santer beredar, dan sempat ditanyakan oleh anggota Pansus kepada Jusuf Kalla dalam pemeriksaan. Jusuf Kalla tidak menjawab. Namun ia juga tidak membantah. Sri Mulyani pun, walau berbelit-belit, tidak membantah kabar tentang pengakuan dirinya ditipu oleh Boediono.

Kelihatannya, bukan hanya Sri Mulyani yang pernah ditipu Boediono. Yudhoyono pun pernah mengalami nasib serupa.

Kok bisa?

Mari kita putar jarum jam ke bulan Mei 2010. Di suatu hari Minggi di bulan itu, mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan pengakuan yang mengejutkan kita semua. Pada bulan Ramadhan di tahun 2009, saat itu SBY dan Boediono telah memenangkan Pilpres 2009 dan tinggal menunggu pelantikan, Yusril dipanggil oleh SBY. Dalam pertemuan itu, SBY bertanya kepada Yusril, apakah dirinya (SBY) akan tetap bisa dilantik sebagai presiden bila wakil presiden terpilih (Boediono) ditangkap.

Saat itu Yusril mengaku belum tahu kasus apa yang sedang dibicarakan SBY. Tetapi, menjawab pertanyaan SBY, Yusril mengatakan, bila wakil presiden terpilih tidak dilantik, maka presiden terpilih pun tidak bisa dilantik.

Konsekuensinya bisa berabe. Bisa terjadi vacuum of power di Indonesia, karena MPR tidak punya hak untuk memperpanjang pemerintahan SBY-JK dan juga tidak punya hak untuk menunjuk pemerintahan sementara.

Walhasil, Yusril menyarankan agar apapun kasus yang menimpa Boediono sebaiknya dipending dulu sampai SBY dan Boediono dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Mengapa SBY menanyakan hal itu setelah bersama Boediono dirinya memenangkan Pilpres 2009? Apakah itu terjadi karena ia pun tertipu oleh Boedino?

Inilah antara lain pertanyaan yang harus dijawab. Dan inilah antara lain petunjuk yang dapat diikuti agar kita mengikuti dan menguliti skanda dana talangan Bank Century dengan hati yang bersih.

Fastabiqul khairat.

One thought on “Benarkah Boediono Juga Menipu Yudhoyono”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s