Riwayat Skandal Century, dulu Kerbau sekarang Babi

Banyak yang mengkhawatirkan megaskandal dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century akan berakhir begitu saja, diterbangkan angin atau menguap ke angkasa.

Kekhawatiran yang masuk akal, terlebih bila kita memperhatikan bagaimana aparat penegak hukum memperlakukan kasus yang sebetulnya terang benderang dan ceto welo-welo ini. Perlu diingatkan kembali, kasus ini melibatkan pejabat tinggi negara, terutama, yang sempat menjadi sorotan selama berbulan-bulan, mantan Gubernur BI Boediono, dan mantan Kepala Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas permintaan DPR periode 2004-2009, menjadi pihak yang pertama kali menyelidiki kasus ini. Dalam progress report tanggal 26 September 2009, BPK mengatakan bahwa keputusan KSSK menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk Bank Century dalam rapat dinihari 21 November 2008 itu berpotensi melanggar sejumlah aturan hukum dan perundangan.

Dua bulan kemudian, persisnya tanggal 20 November 2009, penyelidikan BPK selesai dilakukan. Senin pagi, 23 November 2009, laporan itu diserahkan kepada DPR dan menjelang petang di hari yang sama diserahkan kepada Presiden SBY yang menyambut dengan gembira.

Malam sebelumnya, Minggu, 22 November 2009, di depan pimpinan redaksi sejumlah media massa nasional Presiden SBY menegaskan bahwa dirinya setuju bila skandal dana talangan itu dibuka seterang-terangnya. SBY ketika itu malah memberikan arahan yang jelas lagi tegas mengenai wilayah tanggung jawab dalam kasus ini. Menurut SBY, ada yang merupakan tanggung jawab BI, Departemen Keuangan dan manajemen Bank Century. SBY juga mengatakan, siapapun yang bersalah dalam kasus ini harus menerima sanksi dan hukuman seadil-adilnya.

Seperti telah sama diketahui, final report BPK itu kembali menegaskan bahwa sejumlah pejabat tinggi negara, khususnya mantan Gubernur BI dan mantan Ketua KSSK yang juga mantan Menteri Keuangan, berpotensi melanggar sejumlah aturan hukum ketika memutuskan pengucuran dana talangan itu.

Adalah Boediono, ketika itu Gubernur BI, yang meminta agar KSSK menetapkan Bank Century sebagai “Bank Gagal yang Berdampak Sistemik” dan mengucurkan dana talangan sebesar Rp 632 miliar untuk menaikkan rasio kecukupan modal (CAR) bank itu menjadi positif 8 persen. Sebelum menyampaikan usul ini, Boediono dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar beberapa jam sebelumnya telah lebih dahulu menetapkan Bank Century sebagai “Bank Gagal yang Ditengarai Berdampak Sistemik”.

Usul Boediono ini awalnya disampaikan dalam rapat konsultasi yang digelar sebelum Rapat KSSK. Rapat konsultasi yang seperti Rapat KSSK juga digelar di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, di Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah pejabat otoritas keuangan dan moneter Indonesia, serta tokoh lain yang dianggap memiliki kaitan dengan keputusan yang akan diambil KSSK. Usul yang disampaikan Boediono ini awalnya ditentang oleh peserta rapat konsultasi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Anggito Abimanyu, misalnya, menyebut penjelasan Boediono mengenai keadaan Bank Century lebih bersifat analisa dampak psikologis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun awalnya sempat memberikan sinyak bahwa ia meragukan analisa Boediono. Tetapi, pada akhirnya dalam Rapat KSSK yang hanay dihadiri oleh dirinya dan Boediono, Sri Mulyani pun memutuskan menerima usul Boediono itu. Belakangan, seperti sama diketahui, dana yang dikucurkan pemerintah dengan menggunakan uang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) membengkak mencapai Rp 6,7 triliun.

Dari BPK, kini bola bergulir ke DPR yang dengan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Bekerja selama tiga bulan, pada awal Maret 2010 DPR mempertegas semua hasil temuan BPK: pengucuran dana talangan itu melanggar sejumlah peraturan hukum dan perundangan, serta pejabat yang terlibat di baliknya, termasuk Boediono dan Sri Mulyani, harus diadili lewat proses hukum.

Sampai situ, upaya membongkar kejahatan di balik bailout Bank Century bisa dikatakan mati suri. Presiden SBY yang awalnya mendukung upaya untuk membuka skandal ini seterang mungkin, kini mengubah sikap. Ia memasang badan dan menyudutkan hasil kerja DPR. Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan publik segera mengambil alih kasus ini pun mendadak memble. Sampai tulisan ini diturunkan, walau mengetahui pasti hasil penyelidikan BPK dan DPR, KPK mengaku masih belum menemukan indikasi korupsi. Sementara Kejaksaan Agung mengaku belum menemukan indikasi kerugian keuangan negara. Adapun Polri, sikapnya kurang lebih sama.

“Memang benar sektor moneter merupakan kekuatan politik tertinggi di Indonesia,” begitu kata aktivis antikorupsi Adhie Massardi saat diwawancarai Nicole Andres. PhD Candidate dari Murdoch University, Australia. “Semakin besar kita merampok uang negara, contohnya dalam kasus Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, semakin takut aparat hukum menangkap kita,” sambungnya miris.

Adhie tidak sendirian. Bersama dirinya, penulis yakin, tak terhitung jumlah warganegara Indonesia yang kecewa melihat kinerja aparat hukum dalam menghadapi skandal Bank Century. Publik juga curiga ada indikasi kuat skandal dana talangan itu hendak ditutup-tutupi dengan memanfaatkan sejumlah kasus ecek-ecek yang belakangan muncul dan membesar. Sebut saja kasus video hubungan seks artis bernama panggung Ariel Peterpan dengan teman wanitanya, Luna Maya dan Cut Tari, sampai kasus gambar celengan babi yang menghiasi sampul majalah Tempo edisi awal pekan ini.

Usai upacara HUT ke-64 Polri kemarin, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan pihaknya merasa tersinggung dengan gambar celengan babi itu. Bayangkan, Jenderal BHD lebih peduli pada gambar celengan babi yang sebenarnya lebih bermakna ilustratif daripada materi laporan Tempo tentang dana tidak wajar yang singgah di rekening sejumlah jenderal polisi.

Tetapi, bukan baru kali ini hewan dibawa ke ranah hukum. Bulan Februari lalu, Presiden SBY pun sempat tersinggung oleh kerbau yang dibawa demonstran dalam aksi di depan Istana Merdeka. Seperti pimpinan Kapolri kini, ketika itu Presiden SBY tampaknya lebih peduli pada sang kerbau daripada keluhan-keluhan yang disampaikan warga negara kepada pemimpinnya. Entahlah, gejala apa ini.

Tetapi yang jelas, untuk sementara penulis menganggap ucapan Adhie ada benarnya: semakin besar uang negara yang Anda rampok, maka semakin kuat posisi Anda di negara ini. Akan ada begitu banyak cara untuk menutupi kejahatan Anda, akan ada banyak isu untuk mengalihkan perhatian masyarakat pada persoalan yang ecek-ecek tadi, misalnya, (maaf) kerbau dan (maaf) babi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s