Boudjdour: Laporan dari Kota Ikan Rejung dan Burung Unta di Sahara

Kedua foto berukuran besar itu ditegakkan di atas lantai di hadapan kami. Mohamed Najem Abhay membungkukkan badan sambil mengarahkan telunjuk kanannya bergantian ke masing-masing foto.

“Perhatikan kedua foto ini, dan Anda bisa melihat sendiri perbedaan antara kota ini di tahun 1976 dan 2008. Hampir tidak ada pembangunan di Boudjdour selama masa pendudukan Spanyol,” ujar Gubernur Provinsi Boudjdour itu kepada kami.

Kedua foto itu memang memperlihatkan gambaran yang begitu berbeda. Di dalam foto bertarikh 1976 yang tampak sebagai pusat kota Boudjdour hanya beberapa bangunan kecil di sekitar sebuah mercu suar. Selebihnya hanyalah dataran pasir dan batu cokelat terang di bagian timur dan Samudera Atlantik di bagian barat. Selebihnya adalah sunyi.

Adapun foto bertarikh 2008 di sebelahnya memperlihatkan pusat kota Boudjdour yang ramai dikunjungi penduduk kota, lampu-lampu yang menerangi semacam pasar malam dan bendera Maroko, merah dengan bintang hijau di tengahnya, yang berderet seakan memagari kota.

Boudjdour adalah salah satu kota penting di Sahara. Kami tiba di kota itu setelah menempuh perjalanan selama tiga jam dari Laayoune ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika dan membelah gurun Sahara. Bersama Laayoune, kota berpenduduk sekitar 46 ribu jiwa ini berada di bawah Region Laayoune-Boudjdour-Sakia El Hamra.

Maroko memiliki 16 region yang membawahi 61 daerah administratif tingkat dua yang terdiri dari 13 prefektur dan 48 provinsi. Masing-masing prefektur dan provinsi dibagi ke dalam beberapa pemerintahan tingkat tiga yang disebut distrik dan munisipaliti. Selain Laayoune-Boudjdour-Sakia El Hamra, region lain di Sahara adalah Oued Ed-Dahab-Lagouira yang terdiri dari Provinsi Ousserd dan Provinsi Oued Ed-Dahab.

Satu region lagi yang berada di Maroko Selatan adalah Guelmim-Es Semara yang terdiri dari lima provinsi, yakni Assa-Zag, Es Semara, Guelmim, Tan-Tan dan Tata.

Selain Region, Provinsi dan Prefektur, sejak 1981 pemerintah pusat menetapkan pemerintahan administratif baru yang disebut Wilayah yang menaungi beberapa Provinsi dan Prefektur yang berada di Region yang berbeda sekaligus dengan maksud untuk menyatukan daerah-daerah itu dengan daerah yang lebih besar dan maju. Kewenangan Wilayah itu disebutkan berada di antara Region dan Provinsi/Prefektur. Namun seringkali dalam pembicaraan sehari-hari semua istilah tersebut digunakan secara bergantian.

Memasuki Boudjdour kami disambut gerbang kota yang ditemani patung ikan hiu atau ikan rejung dan burung unta atau ostrich di kedua sisinya. Ikan rejung adalah salah satu hasil laut utama di perairan Boudjdour, sementara ostrich menjadi hewan ternak unggulan selain unta.

Sisi kiri dan kanan ruas jalan utama yang membawa kami ke pusat kota tampak begitu lenggang. Hanya deretan lampu jalan dan hamparan hamada atau dataran rata nyaris kosong yang menghampar hingga ke tepi Samudera Atlantik di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri hamada dibatasi horizon.

Tetapi begitu memasuki pusat kota, kedua sisi jalan mulai dipenuhi oleh perumahan, pertokoan, hotel, bengkel dan rumah makan, serta kantor pemerintah. Walau terlihat panas dan gersang namun kota ini cukup bersih, kira-kira sama bersihnya dengan Laayoune dan Marrakesh. Dibandingkan ruas jalan yang membelah sepanjang Sahara pusat kota Boudjdour pun telihat jauh lebih ramai dan jauh lebih hidup.

Kami berputar di sebuah bundaran. Di dekatnya berdiri patung lelaki Sahrawi mengenakan jubah biru dan penutup muka hitam, menenteng senjata laras panjang dan mengibarkan bendera Maroko di atas punggung unta; gambaran umum pejuang Sahara di era kolonial. Patung ini berada di pembatas jalan, sementara di seberangnya berdiri kokoh mercu suar paling tersohor di seluruh dataran Sahara.

Sebagian perumahan yang kami lalui di pusat kota masih tampak lengang. “Perumahan ini disediakan untuk orang-orang Sahara yang datang dari kamp Tindouf di Aljazair,” Nassime Abu Bakar, staf Kemenlu Maroko yang menemani perjalanan ini, menjelaskan.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejak pembicaraan damai antara Maroko dan kelompok separatis Polisario kembali dilakukan di bawah supervisi PBB, hampir setiap hari orang-orang Sahara yang melarikan diri ke Tindouf saat konflik merebak di tahun 1975 kembali ke kampung halaman mereka. Kelompok terakhir terdiri dari 41 orang. Mereka tiba di Dakhla, kota lain di Sahara, tanggal 21 Juni, hanya beberapa hari setelah saya meninggalkan Sahara.

Di tahun 2007 PBB menggelar empat putaran pembicaraan damai di Menhasset, New York. Tadinya PBB merencanakan lima putaran pembicaraan damai hingga akhir 2009. Namun rencana itu terganggu setelah empat pertemuan pertama berakhir dengan kesepakatan untuk tidak sepakat.

Proposal otonomi khusus yang disampaikan Maroko dihadang oleh keinginan Polisario yang didukung Aljazair untuk melepaskan diri dari Maroko. Adapun dunia internasional, termasuk PBB, menilai bahwa tawaran yang disampaikan pemerintah Maroko adalah yang paling masuk akal, dan sebaliknya menilai bahwa gagasan Sahara Barat yang terpisah dari Maroko sebagai gagasan yang paling tidak mungkin dilakukan.

Kemelut sempat kembali merebak setelah tahun lalu aktivis Polisario yang memiliki hubungan dekat dengan Aljazair, Aminatou Haidar, menggelar mogok makan sekitar satu bulan di Kepulauan Kanari, milik Spanyol di Samudera Atlantik tak jauh dari daratan Sahara, Afrika. Awalnya, Aminatou yang baru tiba dari perjalanan keliling Eropa dan Amerika menolak menuliskan kewarganegaraannya di kartu kedatangan di bandara. Karena tidak menyebutkan kewarganegaraannya, pihak imigrasi Maroko mendeportasinya dan mengembalikannya ke Kepulauan Kanari.

Kasus Haidar berakhir setelah yang bersangkutan bersedia menuliskan kewarganegaraannya di kartu kedatangan imigrasi, sementara pemerintah Maroko memberikan kembali passportnya yang sempat ditahan. Aminatou Haidar kini kembali menetap di Laayoune.

Utusan khusus Sekjen PBB Ban Ki-moon, Christopher Ross, yang akhir tahun lalu berkunjung ke Maroko dan bertemu sejumlah pejabat Maroko dan perwakilan Polisario mengatakan bahwa penyelesaian kasus Haidar dengan damai telah memberikan peluang yang cukup besar untuk memulai kembali pembicaraan damai.

Masih akhir tahun lalu, pihak Rusia melalui Jurubicara Menlu, Andreï Nesterenko, mengatakan bahwa negeri beruang putih itu mendukung keputusan PBB membuka kembali pembicaraan damai kedua pihak yang bertikai sejak tiga dasawarsa lalu itu. Nesterenko menyatakan bahwa Rusia mendukung Resolusi DK 1871 yang memerintahkan agar kedua belah pihak menerima solusi politik terbaik bagi keduanya.

Dukungan terhadap proposal otonomi Maroko juga sempat disampaikan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Adapun pihak Spanyol yang merebut Sahara Barat dari Maroko dan mendudukinya hingga 1975 pun mendukung penyelesaian konflik dan menilai bahwa hukum Maroko lah berlaku di Sahara Barat selama proses pembicaraan dilakukan.

Sahara dipisahkan dari Maroko dalam Perjanjian Fes yang ditandatangani Sultan Abdelhafid pada 30 Maret 1912. Dalam perjanjian itu wilayah utara Maroko diserahkan ke bawah proteksi Perancis, sementara wilayah selatan dikuasai Spanyol. Sementara dalam perjanjian di bulan November tahun itu, Spanyol memperoleh wilayah di utara Maroko, Tangier, Rif, Ifni dan Tarfaya. Sampai hari ini, kota Melilla yang berada di tepi Laut Mediterania masih berada di bawah kekuasaan Spanyol.

Perancis meninggalkan wilayah utara Maroko pada tahun 1956. Menyusul dekolonisasi wilayah utara ini, ratusan ribu orang Sahara yang berada di wilayah selatan pindah ke utara. Sejak saat itu, pejuang-pejuang Maroko dari berbagai suku semakin mengintensifkan upaya membebaskan wilayah selatan Maroko dari penjajahan Spanyol. Menyusul serangkaian krisis nasional, pada tahun 1975 Spanyol pun angkat kaki dari Sahara. Namun penjajahan yang dilakukan negara-negara Barat, khususnya Perancis dan Spanyol di Maroko telah menyisakan konflik panjang dan perang saudara hingga kini.

Kembali ke kota Boudjdour. Kami berhenti di depan kantor Gubernur Boudjdour. Sebelum memasuki kantor Gubernur saya mengenakan jilabah, baju kurung berlengan panjang dengan penutup kepala, untuk menutupi kaos bergambar tengkorak dan celana pendek yang saya kenakan.

Mohamed Najem Abhay menyambut kami di ruang kerjanya yang luas dan rapi. Sejumlah kaligrafi terpajang di dinding ruangan itu. Tak lupa foto almarhum Raja Hassan II dan Raja Muhammad VI dan peta Maroko, Sahara dan Boudjdour. Sebuah foto di sudut lain ruangan, dekat jendela yang menghadap ke mercu suar dan Samudera Atlantik, memperlihatkan Mohamed Najem Abhay tengah mencium tangan Raja Muhammad VI yang sedang mengunjungi Boudjdour.

Mencium tangan raja yang selain sebagai kepala negara juga merupakan amirul mukminin atau pemimpin umat Islam adalah hal yang biasa dalam tradisi bernegara di Maroko yang dimulai berabad-abad lalu.

Pasukan Bani Ummayah tiba di Afrika Utara pada tahun 670 M. Baru pada 780 M Idris I yang berkuasa di Fes menyatukan seluruh kabilah di kawasan yang kini dikenal sebagai Maroko itu. setelah pondasi kekuasaannya dirasa sudah cukup kuat, Bani Idrisid memutus hubungan dengan Ummayah di Damaskus yang mulai kehilangan kemegahannya dan Abasiah di Baghdad yang baru saja memperluas kekuasannya hingga Andalusia di selatan Eropa.

Ketika Ottoman atau Ustmaniah yang menggantikan dua bani sebelumnya berkuasa di seluruh daratan Timur Tengah hingga Eropa, raja-raja Maroko juga tidak pernah memperlihatkan sikap menantang mereka. Itulah sebabnya, sampai awal abad ke-20 ia berbatasan langsung secara damai dengan Ustmaniah di daerah yang menjadi cikal bakal Aljazair kini.

Setelah Perancis meninggalkan wilayah utara di tahun 1956, Maroko mengubah bentuk kerajaan, dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Kekuasaan raja yang tadinya tidak terbatas kini dibatasi oleh Parlemen yang multipartai dan lembaga peradilan yang independen. Namun raja masih menjadi amirul mukminin dan tetap mendapat tempat terhormat daam tradisi dan budaya orang-orang Maroko.

Dengan kekuasaan yang begitu besar, Raja Maroko memiliki sejumlah hak prerogatif, antara lain ia dapat membubarkan Parlemen dan membubarkan pemerintah, juga menggelar pemilihan umum dan mengerahkan kekuatan militer. Raja Muhammad VI yang berkuasa kini naik tahta di tahun 1999 menggantikan ayahnya, Raja Hassan II yang meninggal dunia setelah 38 tahun berkuasa. Raja Muhammad VI adalah cucu Raja Muhammad V, raja pertama di era dekolonisasi.

Oposisi bukan barang haram di Maroko. Dalam pemilihan umum tahun 1998 lalu, misalnya, kubu oposisi menang dan membentuk pemerintahan koalisi yang dipimpin Perdana Meteri Abderrahmane Youssoufi dari Partai Persatuan Nasional yang berhaluan sosialis. Youssoufi memerintah hingga 2002 dan dikenal sebagai pemerintahan oposisi pertama dalam sejarah Arab modern. Youssoufi digantikan oleh Driss Jettou dari kubu independen yang memerintah hingga 2007 dan selanjutnya Driss Jettou digantikan Abbas El Fassi dari Partai Merdeka.

Dari kantor Gubernur Boudjdour kami menuju guest house gubernur persis di tepi Samudera Atlantik. Langit kini begitu biru. Sementar di ujung sana, di desa nelayan yang tak begitu jauh dari guest house itu, puluhan perahu nelayan yang juga dicat biru sedang bersandar sebelum kembali melaut pada malam hari.

Hanya dua jam kami di Boudjdour. Bagaimanapun, kali ini ia hanya tempat singgah dalam perjalanan kami dari Laayoune menuju Dakhla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s