DPR Ngaku, Batas Wilayah RI Tak Terjaga Rapi

UPAYA pemerintah Indonesia menjaga wilayah batas negara masih belum maksimal. Itu sebabnya di banyak wilayah perbatasan sering terjadi aktifitas penyelundupan dan illegal logging.

Yang paling parah adalah fenomena patok batas wilayah negara yang bergeser, juga warga negara Indonesia yang memilih bergabung dengan negara tetangga karena merasa lebih diperhatikan dan sejahtera.

Ketidakoptimalan pemerintah menjaga batas wilayah negara ini diakui anggota Komisi I DPR-RI yang sedang berkunjung ke Hawaii. Dalam pertemuan dengan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (Permias) Hawaii, Ketua Komisi I DPR-RI Theo Sambuaga mengatakan penjagaan wilayah batas negara sejauh ini dikoordinasikan Kantor Kementerian Politik Hukum dan HAM, sementara di tingkat lapangan pelaksanaannya dilakukan oleh departemen-departemen terkait.

Idealnya, sebut politisi Partai Golkar ini, ada semacam badan otorita yang mengelola semua wilayah perbatasan dengan negara sahabat.

“Kita tidak mau ada pulau kita yang karena kita tidak pernah rawat, bisa diambil negara lain, seperti Sipadan dan Ligitan,” kata Theo dalam pertemuan yang digelar di Hale Halawai, kompleks East West Center, Rabu sore waktu setempat atau Kamis siang waktu Indonesia (24/4).

Namun di sisi lain, dia menilai, sudah ada kemajuan dalam melihat persoalan wilayah perbatasan negara. Misalnya, DPR dan pemerintah tidak lagi menggunakan istilah pulau terluar, melainkan pulau terdepan.

Sementara anggota Komisi I dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tosari Wijaya mengatakan beberapa daerah atau pulau di wilayah perbatasan yang tadinya kosong kini sudah didiami oleh warga Indonesia. Untuk kasus ini DPR, sebut dia, tak bosan-bosan mengingatkan Departemen Transmigrasi untuk mengisi daerah atau pulau kosong itu.

“Kominfo juga sudah diminta mempercepat pembangunan jalur komunikasi di daerah-daerah itu, sementara TNI kita minta untuk mendirikan pos-pos penjagaan yang permanen. Kini sudah berdiri sekitar belasan,” sebut Tosari.

Tosari juga mengakui keterbatasan kemampuan alat transportasi sering kali menjadi kendala utama pemerintah untuk mengontrol pulau-pulau terdepan ini.

Pernah suatu kali, cerita Tosari, ia dan rombongan Komisi I DPR termasuk Theo Sambuaga, terpaksa membatalkan perjalan ke sebuah pulau terdepan karena ombak laut yang demikian tinggi, sementara kapal yang tersedia tidak cukup besar untuk mengatasinya.

“Gagasan untuk melindungi wilayah-wilayah terdepan kita sudah ada. Idenya sudah satu. Namun memang pelaksanaannya yang belum,” ujar Tosari lagi.

Marzuki Darussman, anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar mengatakan, sebelum Pemilihan Umum 2009, DPR akan mengajukan draf UU pembentukan sebuah badan yang dapat bekerja secara efektif melindungi pulau-pulau terdepan Indonesia.

Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakorkamla) yang ada saat ini, sebutnya, tidak begitu bisa menangani semua persoalan yang dihadapi berkaitan dengan pulau-pulau terdepan ini.

DPR juga berusaha keras agar dalam waktu dekat Indonesia dapat memiliki sebuah lembaga seperti Coast Guard Amerika Serikat yang dapat bergerak cepat menjaga wilayah-wilayah terdepan negeri itu.

Kerugiaan ekonomi yang timbul akibat wilayah perbatasan yang tidak terjaga dengan baik ini, kata Marzuki yang mantan Jaksa Agung ini, cukup besar. Dalam setahun saja, kerugiaan akibat illegal logging di wilayah perbatasan mencapai 25 miliar dolar Amerika.