Notes

Geert Wilders Tidak Menodai Islam

SAYA ingin menuliskan hal ini di sela kesibukan mengerjakan paper tentang konflik Maroko dan Polisario.

Pemerintah Indonesia mengancam pihak-pihak di tanah air yang ingin memuat ulang film Fitna karya Geert Wilders dengan pasal 156 a KUHP tentang penodaan terhadap agama.

Menurut hemat saya, film itu, atau hal-hal lain seperti itu tidaklah menodai agama Islam. Dia hanya sekadar memperlihatkan prasangka (jelek) tentang Islam. Tidak lebih. Betul tidak? *Aa Gym mode on*

Bukankah film itu, dan hal-hal sejenisnya, sama sekali tidak mengubah isi ajaran agama Islam.

Kini soal pasal 156 a KUHP yang sering dijadikan alat untuk menjerat pihak-pihak yang dinilai menodai ajaran agama.

Sepemahaman saya, pasal 156 a KUHP tidak dapat digunakan untuk menjerat para pihak yang memuat ulang film Wildert. Menurut kuasa hukum saya, ada asbabun nuzul atau sebab-sebab yang melahirkan pasal itu, dan tidak dapat dipisahkan darinya.

Pasal 156 a KUHP adalah pasal yang ditambahkan dalam KUHP sebagai konsekuensi hukum dari UU 1/PNPS/1965.

Dalam UU 1/PNPS/1965 disebutkan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan menodai agama adalah seruan untuk menafsirkan ajaran suatu agama.

Sementara film Fitna buatan Wilders, juga hal-hal lain sejenis itu, tidak dapat disebut sebagai perbuatan menafsirkan ajaran Islam. Ia hanya sekadar memperlihatkan cara pandang terhadap Islam. Kebetulan, cara pandang itu berisi penghinaan, yang naif dan memperlihatkan kedangkalan serta kepicikan.

Juga disebutkan dalam UU 1/PNPS/1965 bahwa penodaan agama berkaitan dengan seruan atau ajakan untuk melakukan kegiatan yang menyerupai ritual agama tertentu.

Dari sudut pandang ini pun Wilders dan para pengikutnya tidak sedang mengajak orang untuk melakukan ritual yang mirip dengan ritual-ritual dalam ajaran Islam. Yang dilakukan oleh orang-orang yang mau memuat film Wilders sebetulnya sederhana saja, yakni memuat sesuatu yang dapat menyinggung perasaan orang lain, dalam hal ini penganut agama Islam.

Katakanlah dua unsur yang berkaitan dengan penodaan agama seperti dimuat dalam UU 1/PNPS/1965 itu, menafsirkan dan meniru ritual, ditemukan dalam satu kasus. Bila ini terjadi, tiga pejabat negara, yakni Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, dapat melayangkan surat peringatan kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan itu (bukan membuat film dan sejenisnya).

Bila peringatan itu diabaikan, ketiga pejabat tinggi tadi lantas dapat memberi masukan kepada Presiden, dan menyarankan Presiden untuk mengambil tindakan tegas.

Itu kalau kita bicara dari logika hukum positif yang ada

Dari sudut pandang lain, ini adalah persoalan komunikasi (peradaban) yang mampat. Dan, bukankah miscommunication pun adalah hal yang juga biasa-biasa saja?

Ada code yang tidak di-decode sehingga menghasilkan feed back yang tak nyambung. Mengapa tidak di-decode atau tidak ter-decode? Bisa macam-macam penyebabnya. Bisa jadi si penyampai code tidak berfungsi dengan baik, sehingga code yang disampaikan salah. Pun bisa jadi karena si penerima code yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga gagal men-decode.

Atau bisa juga karena code yang disampaikan itu terlalu sulit untuk di-decode. Atau karena media yang digunakan untuk menyampaikan code itu tidak tepat, atau cara dan gaya menyampaikan code itu yang tidak tepat. Dan seterusnya.

Oh ya, kembali ke pasal 156 a KUHP. Saya menilai pasal ini pun sudah saatnya dihapuskan dari KUHP. Mengapa?

Ntar dulu pembahasannya. Saya ngerjakan paper lagi. Atau klik disini.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s