Ekonomi Indonesia Menuju Titik Nadir

KRISIS ekonomi tengah melanda Indonesia. Seperti di tingkat global, perekonomian di tingkat nasional pun sedang bergerak menuju titik nadir. Pertumbuhan makro ekonomi yang dibanggakan pemerintah, hanya terjadi di sektor finansial dan cuma dinikmati segelintir masyarakat kalangan atas. Sementara sebagian besar rakyat Indonesia justru kian dihimpit kemiskinan dan beban hidup yang berat.

Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia Dr. Rizal Ramli mengatakan, beban hidup sebagian besar rakyat Indonesia yang semakin berat bukan lagi ilusi. Di banyak daerah dengan sangat mudah dapat dijumpai rakyat yang hidupnya semakin menderita dihimpit kemiskinan. Dia meminta agar pemerintah benar-benar berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka lewat penyediaan lapangan kerja dan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Sebelumnya, fund manager kelas dunia George Soros berpendapat, krisis keuangan saat ini adalah yang terburuk setelah Depresi Besar pada 1929. Krisis kali ini tengah menuju titik nadir atau paling dasar. Diperlukan waktu sedikitnya tiga bulan dari sekarang untuk kembali pulih. Soros juga memprediksi pasar akan jatuh sekali lagi setelah sempat pulih. Krisis yang dimaksudkannya adalah kekacauan di bursa saham, lembaga keuangan, kekacauan penyaluran kredit, dan gejolak investasi portofolio seperti saham, obligasi, serta surat utang lainnya.

Sehubungan dengan itu, Rizal Ramli menilai pertumbuhan sektor finansial yang sangat dibanggakan pemerintah pun kini mulai terkoreksi. Hal itu antara lain ditandai dengan anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) dan terkoreksinya nilai tukar rupiah.

Namun yang lebih penting dari semua itu, lanjut Rizal Ramli, kehidupan sebagian besar rakyat semakin berat. Terus melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok telah benar-benar membuat rakyat semakin menderita. Tidak pada tempatnya pemerintah sibuk berdebat tentang angka kemiskinan. Saat ini rakyat membutuhkan adanya program pemerintah yang mampu mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan penderitaan hidup.

“Setiap hari media massa memberitakan anak-anak yang meninggal karena gizi buruk di berbagai daerah. Belum lagi berita ibu yang tega membunuh anak-anak kandungnya karena tidak tahan dibelit kemiskinan. Semua ini fakta, bukan ilusi. Masihkah pemerintah tidak mau peduli dengan kenyataan ini?” ujar Rizal Ramli di sela-sela seminar nasional bertema “Peran Kebijakan Pemerintah terhadap Stabilitas Ekonomi dan Bahan Pokok,” di Ponorogo, Jawa Timur, Minggu (6/4).

Seperti diketahui, di Makassar seorang ibu yang tengah hamil tujuh bulan dan anaknya yang masih balita meninggal dunia karena kelaparan. Di Tangerang, seorang ibu muda meninggal dunia karena sakit dan tidak mampu berobat. Di Bekasi, seorang ibu membunuh dua anaknya yang masih balita karena kesulitan ekonomi. Di Nusa Tenggara Timur ribuan balita menderita busung lapar karena orang tua mereka tidak mampu memberi makan. Sebelumnya di Bandung, seorang ibu membunuh tiga anaknya yang masih kecil juga karena tekanan ekonomi. Dan masih banyak daftar panjang lain kejadian serupa karena kemiskinan.

”Jatuhnya korban yang meninggal akibat kelaparan atau tidak mampu berobat yang mencuat di media massa, hanyalah fenomena gunung es. Kita tahu persis, di lapangan jumlahnya bisa lebih besar lagi dibandingkan yang terungkap di media massa. Sayangnya pemerintah seperti tidak menganggap kemiskinan sebagai masalah serius yang harus segera diselesaikan,” tukas Rizal Ramli yang juga dijuluki Sang Lokomotif Perubahan.

Di sisi lain, Rizal Ramli yang juga bekas Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengakui, anggaran antikemiskinan pemerintah dalam tiga tahun terakhir memang naik 2,8 kali. Namun jumlah rakyat miskin bukannya berkurang, tapi justru bertambah banyak. Hal ini menunjukkan dua hal. Pertama, program antikemiskinan tidak efektif karena tidak menyentuh problem yang mendasar. Kedua, banyak kebijakan pemerintah yang pro neoliberalisme ugal-ugalan justru menjadi bagian dari proses pemiskinan struktural.

Kebijakan impor produk pertanian dan ekspor pupuk, misalnya, telah memaksa petani Indonesia semakin miskin. Produk mereka tidak mampu bersaing dengan hasil pertanian impor. Begitu juga dengan penggusuran para pedagang dan permukiman yang telah mengakibatkan rakyat kehilangan mata pencaharian.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bukannya didorong habis-habisan, tapi justru dipersulit dengan berbagai izin yang harus dipenuhi. Di lapangan, UKM menjadi korban pemerasan petugas karena ketiadaan atau kesulitan dalam mengurus perizinan. Belum lagi kebijakan ekspor berbagai bahan baku, rotan, misalnya, telah membuat UKM gulung tikar.

“Saya baru saja kembali dari beberapa daerah. Banyak usaha kecil yang mati karena ketiadaan bahan baku. Contohnya di Pati, Jawa Tengah. Industri kecil kuningan di sana banyak yang gulung tikar karena perak dan tembaga bekas yang menjadi bahan baku pun diekspor,” papar Rizal Ramli

Berdasarkan kenyataan ini, lanjut dia, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro kepada rakyat. Pasalnya, memang sudah kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat, seperti pangan, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Perlu Jalan Baru
Menurut Rizal Ramli, akar persoalan yang dialami rakyat Indonesia disebabkan para pemimpin yang datang silih berganti, sekadar meneruskan “Jalan Lama”. Padahal “Jalan Lama” yang diikuti selama 40 tahun itu telah terbukti membuat Indonesia menjadi negara gagal (failed state). Yang menyedihkan lagi, Indonesia menjadi subordinasi kepentingan internasional. Hasil akhirnya, bukan pro-jobs, bukan pro-growth dan bukan pro-poor, tetapi “prosotan” (kemerosotan) kesejahteraan rakyat.

Rizal menambahkan, karakter feodal dari para pemimpin, membuat mereka merasa tidak punya kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem feodal atau neo-feodalisme, kekuasaan berasal dari hubungan biologis dan romantisme historis, serta legitimasi pencitraan semu. Rakyat hanya dibutuhkan pada saat pemilu dan cuma penggembira.

“Indonesia memerlukan pemimpin baru yang memiliki karakter dan visi yang kuat dan kepemimpinan yang efektif jelas sangat dibutuhkan. Pemimpin baru itu harus berani menempuh Jalan Baru, jalan anti neokolonialisme, jalan yang lebih mandiri, yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan mayoritas rakyat Indonesia. Kedaulatan ekonomi harus kita rebut,” pungkas Rizal Ramli.

2 Replies to “Ekonomi Indonesia Menuju Titik Nadir”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s