Pemerintah Jerman Harus Menghapus Utang RI

…dari Pembelian 39 Kapal Perang Bekas   06 Juni 2007

PARA pemimpin dari kelompok Negara-negara maju (G-8) akan memulai pembicaraan tingkat tinggi selama 3 hari (6-8 Juni 2007) di Heiligendamm, Jerman. Pertemuan ini selalu dianggap penting oleh komunitas international, karena hasil-hasil pertemuan ini selalu menjadi rujukan kesepakatan-kesepakatan global dalam bidang politik, ekonomi, lingkungan dan lain-lain.

Pertemuan tahun ini selain membicarakan masalah climate change sebagai thema utama, juga tentang komitmen Negara-negara maju untuk membantu pembangunan Negara-negara miskin.

Tema kedua ini didesakkan oleh masyarakat sipil transnasional untuk menagih hasil pertemuan G-8 dua tahun yang lalu di Gleaneagles, Scotland yang menjanjikan adanya upaya konkrit Negara-negara G-8 dalam memerangi kemiskinan di dunia (khususnya di Afrika) dengan penghapusan utang dan peningkatan jumlah bantuan hibah untuk pembangunan (financing for development).

Dalam kenyataannya, janji Gleaneagles hanya tinggal janji. Benua Afrika masih tetap kelam bahkan makin diperburuk oleh deru peperangan dan konflik bersenjata yang belum terselesaikan.

Pada sisi yang lain, negara-negara anggota G-8 tetap lebih mengutamakan alokasi belanja pertahanan dan persenjataannya dengan dalih perang melawan terorrisme ketimbang memenuhi komitmen Goal 8 MDGs untuk mengalokasikan minimal 0,7% dari GNP-nya untuk bantuan pembangunan internasional.

Dalam konteks Indonesia, pertemuan G-8 di Jerman ini menjadi peluang bagi desakan adanya penghapusan utang Jerman untuk Indonesia, khusunya dalam kasus 39 kapal perang bekas Jerman Timur.

Menurut kajian yang dilakukan oleh INFID, skema utang untuk pembelian 39 kapal perang bekas Jerman Timur masuk kategori “illegitimate debt”. Mengapa? Utang tersebut pertama-tama tidak memberi manfaat untuk rakyat Indonesia, terbukti dari tidak dapat dipakainya kapal-kapal tersebut oleh Angkatan Laut RI.

Selain itu utang tersebut dibuat melalui proses yang tidak lazim secara hukum dan tidak melalui persetujuan DPR. Dalam situasi krisis ekonomi, Indonesia tetap membayar utang dan menerima utang baru untuk perbaikan kapal-kapal yang sudah menjadi barang rongsokan tersebut. Karena itu rakyat, terutama rakyat miskin, tidak boleh dikorbankan untuk membayar utang-utang yang tidak bermanfaat tersebut.

INFID mengingatkan bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman telah menandatangani perjanjian utang untuk pembelian 39 Kapal perang bekas Jerman Timur pada tanggal 10 Desember 1996 termasuk biaya perbaikan dan pengiriman ke Indonesia.

Kapal-kapal perang dari jenis Korvet dan Frosh itu penyapu ranjau tersebut ternyata sama sekali tidak memberikan manfaat bagi pemerintah dan Rakyat Indonesia. Sebagian besar kapal tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik dan bahkan ada yang tidak dapat digunakan sama sekali.

Agar kapal-kapal tersebut dapat berfungsi, pada tanggal 17 Oktober 2000 pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman kembali menandatangani perjanjian utang untuk perbaikan kapal-kapal tersebut sebesar EURO 28.142.222.00.

Kemudian pada tanggal 18 Januari 2001 pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman kembali menandatangani perjanjian utang sebesar EURO 12.319.712 dan EURO 980.414.43. Sampai saat ini diidentifikasi hanya 14 Kapal yang masih ada dalam daftar inventaris Alat Utama Sistem Pertahanan Indonesia, selebihnya sudah dinyatakan sebagai besi tua.

Besar utang (pokok dan bunganya) yang timbul akibat perjanjian pembelian, perbaikan dan pengiriman 39 Kapal perang bekas Jerman Timur yang ditanda tangani pada tanggal 7 Agustus 1994, 10 Desember 1996, 17 Oktober 2000 dan 18 Januari 2001 sangatlah besar artinya bagi Indonesia.

Dalam perspektif penegakan hak asasi manusia, pemanfaatan kapal-kapal perang tersebut juga kerap dipergunakan untuk tindakan represif terhadap rakyat Aceh yang berjuang melawan ketidakadilan.

Untuk hal tersebut, INFID menggalang solidaritas internasional untuk menuntut Pemerintah Jerman menghapus utang Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan janji Gleaneagles 2 tahun yang lalu sekaligus sebagai komitmen Jerman dalam pemenuhan Goal 8 MDGs untuk kemitraan global bagi pembangunan. INFID juga mendorong DPR-RI untuk menelusuri kembali utang untuk pembelian ke-39 kapal tersebut, dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi penghapusan utang tersebut dengan pemerintah Jerman.

Jakarta, 5 Juni 2007
Donatus Kladius Marut
Direktur Eksekutif INFID

Published by

TeguhTimur

Born in Medan, lives in Jakarta, loves Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s