Hakim PN Jaksel Besok Diuji, Mengerti UU Pers atau Tidak

Selasa, 19 September 2006, 13:55:40 WIB

Laporan: Sholahudin Achmad

Jakarta, Rakyat Merdeka. Semua orang pasti percaya, tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Tapi, entahlah dengan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selama ini PN Jaksel dicap oleh kalangan jurnalis dan aktivis pers sebagai “kuburan bagi kemerdekaan pers”. Pasalnya, tak satu pun perkara yang melibatkan kalangan pers –delik pers- dapat dimenangkan oleh majelis hakim di sana.

Besok, salah seorang jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Teguh Santosa, akan disidangkan terkait pekerjaannya di bidang pers. Entahlah, apakah label buruk itu besok akan dipertahankan atau tidak oleh PN Selatan.

Pada kasus Teguh, dalam dua persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum dan terdakwa masing-masing telah membacakan dakwaan, dan terdakwa membacakan pembelaan atas dakwaan tersebut. Rabu besok (20/9), agenda sidang menanti putusan sela dari majelis hakim, apakah persidangan itu bisa dilanjutkan atau dihentikan, dengan segala konsekuensi hukumnya.

Anggota Dewan Pers Hinca Panjaitan membenarkan cap “kuburan bagi kemerdekaan pers” untuk PN Jaksel. Namun, dia yakin, cap itu besok bakal berubah.

Menurut Hinca, seharusnya tak ada alasan lagi bagi majelis hakim di PN Jaksel untuk menggunakan KUH Pidana dalam penyelesaian delik pers. Sebab, Mahkamah Agung sudah memberikan contoh dalam delik pers sebelumnya, dimana perkara dibatalkan demi hukum, dengan alasan “karena tidak menggunakan UU Pers”.

“Sebetulnya Mahkamah Agung sudah memberi pelajaran yang bagus kepada masyarakat dalam menyelesaikan delik pers, seperti dalam kasus Bambang Hari Murti (Pimpred Tempo) yang dibebaskan secara murni dengan alasan ‘karena pengadilan tidak menggunakan UU Pers’, “ kata Hinca, disela Peringatan 7 Tahun Kemerdekaan Pers yang diselenggarakan Serikat Penerbit Suratkabar Indonesia (SPSI), di Hotel Santika Jakarta, Selasa (19/9).

Oleh karena itu, lanjut Hinca, seharusnya apa yang dilakukan MA itu dapat dibaca dan dipahami PN Jaksel, dalam kasus Teguh yang merupakan Pimpinan Redaksi Situs Berita Rakyat Merdeka ini.

“PN Jaksel seharusnya bisa membaca itu, dan memahami, sehingga enggak ada alasan untuk menolak keberatan yang diajukan (terdakwa) Teguh, karena tidak dipakainya Undang-Undang Pers,” ujar Hinca.

Optimisme Hinca itu diamini sejumlah tokoh pers yang hadir dalam diskusi buku UU Pers (Memang) Lex Specialis, siang tadi. Tampak hadir di sana Leo Batubara, Amir Effendi Siregar, Sofyan Lubis, dan para anggota SPSI.

Meski mereka optimis, namun pembuktiannya tetap menunggu besok. Akankah PN Jaksel berubah menjadi “surga” bagi kemerdekaan pers?

Published by

TeguhTimur

Born in Medan, lives in Jakarta, loves Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s