Liku Panjang Penegakan Syariat Islam

Kesepahaman masyarakat Indonesia terhadap ide-ide yang bersumber pada Syariat Islam yang cukup tinggi ternyata tidak tercermin di dalam dukungan terhadap organisasi atau partai politik yang memperjuangkan pelaksanaannya. Hal itu dikemukakan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Anies Baswedan saat melaporkan hasil survei LSI yang bertajuk “Dukungan Dan Penolakan Terhadap Radikalisme Islam” di Jakarta, awal Maret lalu.

Survei LSI dilakukan pada 23 sampai 27 Januari 2006 dengan sampel 1200 orang menggunakan metode multistage random sampling yang memiliki toleransi kesalahan hingga 3 persen.

Terhadap fenomena tersebut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Amin Abdullah mengatakan, anomali yang ditunjukkan oleh hasil survei bukanlah sesuatu yang aneh. “Syariat pada umumnya lebih dipandang sebagai ide moral ideal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena masyarakat perlu payung moral tetapi saat kemudian ide moral itu akan diterapkan maka jadi berbeda tingkat dukungannya,” katanya.

Oleh karena Syariat dianggap sebagai payung moral, ujar Amin, maka akan memperoleh dukungan besar tetapi saat akan diterapkan masyarakat tentu akan mulai berpikir panjang. Menurut dia, hal itu terjadi dikarenakan posisi Indonesia yang agak jauh dari pusat Islam di Timur Tengah sehingga ada `pribumisasi` atau penyesuaian dengan kearifan lokal. “Mungkin ini yang sering disebut sebagai Islam KTP tetapi Islam KTP atau bukan, masyarakat tetap butuh payung moral,” ujarnya.

Kepada At-Tanwir, mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB-NU) KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) mengemukakan, upaya memperjuangkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia telah dilakukan sejak 1945, yaitu dengan memasukkan kata “syariat Islam” dalam UUD 1945 yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta.

“Meski upaya tersebut pada akhirnya diperbarui, pada 1974 ada jalan kompromi menyangkut syariat Islam yang terkait dengan hukum pernikahan dalam UU Perkawinan dan mendorong pembentukan Departemen Agama. Hal ini sebagai salah satu bentuk simbolis bahwa agama boleh merambah kehidupan bernegara,” ungkap Gus Sholah.

Lebih jauh Gus Sholah menyatakan tidak semua kalangan termasuk di internal umat Islam di Indonesia, yang bisa menerima aplikasi syariat Islam dalam negara. Yang diperlukan di Indonesia , kata Gus Sholah adalah syariat Islam yang menjalankan nilai-nilai keadilan, hal ini yang saat ini belum ada di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 yang nilainya sangat Islamis, lanjut dia, saat ini hanya dianggap sebagai slogan saja, tidak dijalankan dengan sepenuhnya.

Gus Sholah menilai bahwa yang penting saat ini bukan menjadikan syariat Islam sebagai hukum formal di Indonesia, tetapi menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam tersebut sudah merupakan upaya untuk menjalankan syariat tersebut. “Saat ini kita ribut ketika makan daging babi, tetapi nyolong duit proyek kita tidak merasa bersalah-apa-apa,” ungkapnya seraya menambahkan, bahwa memberantas korupsi dan penegakan HAM juga termasuk memperjuangkan Syariat Islam.

Menurut Gus Sholah, dalam Islam terdapat dua hubungan, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Untuk hubungan dengan Allah, hal itu merupakan urusan individu, sedangkan hubungan antar manusia harus diatur oleh negara dan dalam hal ini sarat dengan prinsip keadilan.

Contoh yang dikemukakan Gus Sholah adalah tentang pencuri di zaman Khalifah Umar yang tidak dihukum, malah diberi makan karena dalam konteks tersebut, ia mencuri dikarenakan tidak memiliki sesuatu yang layak untuk dimakan.

Maftuh Ikhsan, pengurus MUI Pusat menyatakan, ada contoh nyata soal perjuangan syariat Islam yang melalui jalan terjal seperti kasus tentang pengesahan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang diwarnai dengan adanya penentangan dari wakil rakyat di DPR/MPR. Demikian juga dengan RUU Antipornografi dan Antipornoaksi yang ditentang sebagian masyarakat.

Tentang fenomena tersebut, Maftuh menilai, hal itu bisa saja dilatarbela-kangi oleh kesadaran politik umat Islam yang masih rendah serta adanya ketakutan dalam masyarakat tentang bagaimana nasib nonmuslim bila syariat Islam diterapkan. “Hingga saat ini masih ada prasangka, ketika syariat Islam diterapkan umat nonmuslim akan dimusnahkan,” cetusnya.

Soal adanya prasangka seperti itu juga dibenarkan oleh juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto. “Padahal kenyataannya, tidak ada satu pun negeri yang di dalamnya mayoritas muslim menghabisi umat nonmuslim,” tegasnya.

Ismail menjelaskan, dalam Islam, umat nonmuslim yang merelakan diri diatur lewat aturan-aturan Islam, maka menjadi kewajiban negara Islam (khilafah) melindungi dan menjaga jiwa serta harta bendanya seperti halnya umat Islam. “Bahkan tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam,” jelasnya.

Karena itu, dalam pandangan Ismail, perlu proses edukasi untuk memupuk kesadaran umat yang dilakukan oleh partai politik Islam, dan itu bukan hanya menjelang pemilu saja. “Umumnya partai politik baru melakukan upaya kampanye meraih massa dengan mengatakan partainya pembela rakyat kecil. Namun setelah kekuasaan teraih, kepentingan rakyat kecil diabaikan,” tegasnya.

Published by

TeguhTimur

Born in Medan, lives in Jakarta, loves Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s