Siapa yang Jadi Badut Politik di Balik UU Migas

Sebuah artikel yang tengah beredar luas di jejaring media sosial yang ditulis ekonom Lin Che Wei mengkritik sepak terjang sejumlah tokoh yang mengajukan judicial review terhadap UU 22/2001 tentang Migas. Judicial review ini, seperti telah diketahui bersama, berujung pada antara lain pembubaran BP Migas.

Artikel tersebut mempertanyakan konsistensi dan itikad para penggugat. Menurut si penulis artikel, beberapa di antara penggugat seperti DR. Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie yang menjadi ahli kunci dalam persidangan judicial review yang digelar Mahkamah Konstitusi, dan bahkan Ketua MK Mahfud MD, terlibat dalam pemerintahan ketika draft RUU Migas itu dibahas dan akhirnya diputuskan menjadi UU.

“Pak Kwik Kian Gie, mengapa Anda tidak ribut-ribut ketika Anda justru sangat berkuasa sebagai Menko Ekuin. Pak Rizal Ramli, mengapa Anda tidak menyatakan keberatan Anda justru di zaman reformasi dimana Anda adalah Menkeu dan Menko. Pak Mahfud MD, mengapa tidak membahas soal Energy Security issue ketika Anda menjadi Menhan?” antara lain tanya si penulis artikel yang diberi judul Badut Politik dalam Kasus Pembubaran BP Migas dan UU Migas tahun 2001.

Bila tidak benar-benar memperhatikan apa yang terjadi beberapa tahun lalu, di awal-awal masa reformasi, maka sepintas apa yang dipertanyakan dalam artikel itu terkesan benar.

Namun bila kronik reformasi kembali diteliti maka dapat dipahami apa yang sesungguhnya terjadi dan dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam artikel tersebut di atas tidak memiliki dasar, kecuali mungkin sentimentil dan emosional semata.

Penjelasan tambahan namun penting mengenai riwayat draft UU Migas yang kontroversial ini masih dapat ditemukan dalam archive Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta. Pada tanggal 29 Agustus 2008 Kedubes AS mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keterlibatan USAID dalam apa yang disebut sebagai proses reformasi sektor energi.

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pada awal 1999 Kuntoro Mangkusubroto yang ketika itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meminta bantuan USAID mereview sebuah draft RUU Migas. USAID menyambut positif undangan itu dan selanjutnya bersama pemerintah Indonesia menandatangani Strategic Objective Grant Agreement (SOGA) yang berlaku untuk lima tahun.

Dalam SOGA itu, USAID menyediakan dana sebesar 20 juta dolar AS untuk membentuk tim asistensi baik yang long term maupun short term, juga menggelar berbagai workshop dan pelatihan. Pun disebutkan bahwa USAID memobilisasi tiga tim asistensi untuk keperluan ini.

Dokumen Kedubes AS juga mengakui bahwa upaya meloloskan UU Migas tidaklah mudah. Pembahasan yang dilakukan pemerintah dan parlemen berlangsung dengan sangat serius (very intense delibration).

The draft oil and gas law was subjected to very intense deliberations by GOI and DPR during the President Yudhoyono’s tenure as Minister of Energy, and was enacted in 2001 under current Minister Purnomo Yusgiantoro,” demikian tertulis pada bagian akhir pernyataan Kedubes AS itu.

Fraksi ABRI di parlemen ketika itu, termasuk pihak yang menolak dengan keras draft RUU Migas versi Kuntoro Mangkusubroto itu. Sikap Fraksi ABRI ini dipengaruhi penasihat ekonomi fraksi, DR. Rizal Ramli.

Tokoh lain yang menolak keras adalah ekonom senior Kwik Kian Gie yang dalam Kabinet Persatuan Nasional (pertama) pimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menduduki posisi Menko Ekuin.

Pembahasan draft RUU Migas itu pun terhenti. Pemerintahan Gus Dur tak pernah mengajukannya ke parlemen.

Tetapi, kekuasaan Gus Dur semakin rapuh. Pada 10 Juli 2000 Kwik Kian Gie mengundurkan diri dari kabinet Gus Dur bersama dengan beberapa menteri lain.

Untuk menyelamatkan pemerintahan, pada 23 Agustus Gus Dur mengumumkan susunan baru Kabinet Persatuan Nasional. Dalam susunan baru ini, posisi Menko Ekuin diisi DR. Rizal Ramli yang sebelumnya adalah Kepala Bulog. Sikap keras Kwik Kian Gie menentang draft RUU Migas itu pun dilanjutkan Rizal Ramli.

Selain Rizal Ramli, SBY pun berubah status. Ia dimutasi ke posisi Menko Polkam menggantikan Suryadi Sudirja yang menempati posisi Menko Polkam sejak Wiranto mengundurkan diri bulan Februari 2000. Sementara Mahfud MD sebagai pendatang baru ditempatkan pada posisi Menteri Pertahanan.

Susunan Kabinet Persatuan Nasional (kedua) ini pun tidak bertahan lama. SBY termasuk dalam kelompok menteri yang mengundurkan diri dari kabinet Gus Dur ketika perpecahan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri semakin nyata.

Pada 1 Juni 2001, Gus Dur melantik Agum Gumelar sebagai pengganti SBY di posisi Menko Polkam, juga sejumlah tokoh lain untuk mengisi beberapa kursi kosong.

Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Gus Dur akhirnya benar-benar bubar bersama kejatuhan sang presiden pada 23 Juli 2001.

Sejak kejatuhan Gus Dur, anasir-anasir yang menginginkan draft RUU Migas itu segera diundangkan bekerja keras dengan sangat intensif. Akhirnya, hanya empat bulan setelah Gus Dur meninggalkan Istana Negara, pada 23 November 2001 draft itu pun diresmikan menjadi UU Migas.

Advertisements

5 thoughts on “Siapa yang Jadi Badut Politik di Balik UU Migas”

  1. Pecundang-pecundang di issue UU BP Migas mudah terbaca dr orientasi politik yang disebut dalam artiel kepada Amerika Serikat. Ini sudah jelas bagi banyak orang, awam maupun pemerhati perekonomian Indonesia. Yg terlibat dlm penggusuran Gus Dur adalah partai Amanah nasional saat itu di bawah pimpinan Amien Rais (meskipun rhetoriknya anti AS), tapi jelas diteruskan oleh penerusnya Hatta Rajasa,Presiden SBY, yang lihat loncat pagar, Kuntoro Mangsubroto, Zero Wacik (pseudo people’ oriented government reformation specialsits) dan Purnomo Y. Terlalu banyak yang teribat utk dapat diebut disini !

  2. Sejak kejatuhan Gus Dur, anasir-anasir yang menginginkan draft RUU Migas itu segera diundangkan bekerja keras dengan sangat intensif. Akhirnya, hanya empat bulan setelah Gus Dur meninggalkan Istana Negara, pada 23 November 2001 draft itu pun diresmikan menjadi UU Migas. –> dan yang berhasil menggol-kan adalah Pemerintahan Megawati + DPR RI masa bakti 2000 – 2004

  3. JEJAK CAMPUR TANGAN ASING DLM UU MIGAS

    Oleh :M Hatta Taliwang

    IMF menerbitkan beberapa Letter of Intent (LoI) yg berkait dg kebijakan energi di Indonesia a.l. :
    1.LoI 11 Sept 1998 2.LoI 19 Okt 1998 3.LoI 13 Nov 1998 4.LoI 20 Jan 2000 5.LoI 1 Mei 2000 6.LoI 31 Juli 2000 7.LoI 13 Desember 2001
    (Isi LoI tsb bisa dibaca sendiri)

    RUU Migas diajukan pertamakali oleh Pres Habibie tp DITOLAK DPR.
    Pd ma
    sa Pem Gus DUR, draft tsb diajukan lg oleh Mentamben Susilo Bambang Yudoyono. Pd masa Pem Megawati RUU tsb disahkan menjadi UUNo 22 Thn 2001 tentang MIGAS.

    Keterlibatan United States Agency for International Development (USAID) dlm reformasi sektor enerji tertuang dlm 2(dua) dokumen berjudul : “Energy Sector Governance Strengthened” dan “Energy Sector Reform”.
    Ada beberapa point penting yg membuktikan keterlibatan USAID misalnya :

    1. Paragraf keempat : ” USAID bermaksud memberikan dana sejumlah US$ 4 juta dlm bantuan langsung pd thn fiskal 2001…dst

    2.Paragraf ketujuh : ” USAID membantu merancang legislasi kebijakan minyak dan gas yg baru yg diserahkan ke DPR pd bln Okt 2000…dst

    3. Paragraf kesembilan : “Pd tahun fiskal 2001, USAID merencanakan US$ 850 ribu untuk mendukung LSM LSM dan Universitas2 dlm pengembangan program2 utk meningkatkan penyadaran dan mendukung keterlibatan pemerintahan lokal dan publik atas isu2 energi, termasuk pencabutan atas subsidi energi.”

    Banyak lg paragraf2 lain yg menegaskan keterlibatan asing dlm merancang UU Migas.
    Total dana yg dialirkan USAID utk membahas RUU Migas dan turunannya antara thn 2001 sd 2004 sebesar US$ 21,1 juta atau sekitar Rp 200 Milyar. Dana sebesar itu entah mengalir kemana, kata Ketua Panitia Angket BBM DPR RI, Zulkifli Hasan pd thn 2008.
    (SUMBER :Buku ” KUDETA PUTIH,Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dlm Ekonomi Indonesia”. Karya : DR. Syamsul Hadi (UI),Salamuddin Daeng (IGJ) dkk ,2012 , hal 97 dst…).
    LEMBAGA ASING DIBALIK VERIFIKASI PARTAI.
    (Bagian dari Persiapan Rekayasa Pemilu Curang?)
    Oleh : M.Hatta Taliwang

    Dlm buku yg kami tulis dg judul PERUBAHAN LEWAT PEMILU ATAU REVOLUSI, trdapat indikator bahwa Pemilu/Pilpres 2009 ada faktor pengaruh asing :
    1. Bantuan asing(Bank Dunia) yg direalisasi pd saat jelang Pemilu/Pilpres seperti dana raskin,BLT,PNPM dll
    2.TIM SBY yg belajar dari AS
    3.Konspirasi dan Bandit Politik dlm Pemenangan Pilpres 2009
    (Selengkapnya bisa dibaca dlm buku tsb).

    Sekarang ternyata faktor asing diduga lbh awal mengintervensi tahapan PEMILU yaitu sejak saat Verifikasi Partai. Seorang teman tokoh partai menulis lk sbb:

    “Sidang DKPP, pada siang hari Selasa 13 Nov 12, telah mengungkapkan banyak hal yang selama ini dianggap hanya rumor. Ternyata dikonfirmasi oleh para pihak yang terlibat dalam proses verifikasi parpol. Semua informasi itu hanya memperkuat persepsi publik selama ini bhw KPU hanya menjalankan sebuah skenario untuk mematikan proses demokrasi, mempersiapkan suatu kondisi agar negara di’ambil’ oleh suatu kelompok yang ingin megkapitalisasi kekuasaan tanpa perlu mendapat dukungan rakyat dalam suatu Pemilu yang adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

    Pihak KPU telah mengatakan bahwa mereka tidak dibantu oleh pihak kesekjenan dalam melakukan verifikasi. Kesekjenan melakukan pemboikotan. Kalau telah terjadi seperti itu, lantas dengan dasar apa KPU bisa memutuskan nasib partai2 lengkap atau tidak administrasinya ? Sementara yang menerima data partai sejak awal, yang memberikan raport kekuranglengkapan dokumen adalah kesekjenan dan kemudian bersama petugas dari parpol mereka periksa satu persatu dokumen tersebut dan kemudian bila lengkap mereka berikan tanda terima.

    Sbagai contoh salah satu partai, selama lima hari petugas KPU memeriksa 24 boks kontainer data yang diajukan untuk melengkapi kekurangan tersebut dan setelah selesai diberikan tanda terima yang menyatakan kekurangan tersebut telah dipenuhi.

    Kalau pihak verifikator tersebut tidak disertakan dalam proses penilaian oleh KPU maka siapa yang melakukannya ? Kenapa tidak dilibatkan, lantas kenapa parpol yang memiliki data tidak disertakan ketika dilakukan pemeriksaan di hotel itu ? Dari mana KPU tahu bahwa yang diperiksa itulah yang diserahkan ? Kenapa verifikator itu tdk dilibatkan, tentunya adalah pertanyaan kita semua.

    Karena hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator tidak dipercaya oleh Komisioner KPU pada saat-saat terakhir. Ini sebagai alasan yang digunakan KPU untuk menyerahkan data hasil verifikasi tersebut diformat ulang oleh sebuah LEMBAGA ASING yang memiliki akses khusus melakukan ‘tafsir’ lengkap dan tidak lengkap atas dokumen parpol sesuai dengan selera penjajahan dan penghinaannya. Maka diundurlah pengumuman itu menjadi tanggal 28 oktober, yang mestinya sudah selesai disiapkan verifikator pada tanggal 23 oktober, untuk memberi kesempatan kerja ‘tafsir’ penghinaan itu disempurnakan. Pengambilaihan yang menghinakan, itulah yang membuat terjadinya ‘semangat’ pemboikotan oleh para verifikator produk dalam negeri alias kesekjenan KPU.

    Terus KPU bilang bhw keputusan yang dilatarbelakangi oleh pelecehan thd harkat dan martabat bangsa itu hanya masalah administrasi. Ya memang masalah administrasi, administrasi menyerahkan nasib bangsa ini ke pihak asing yang tidak ada satu katapun disebut dalam undang-undang.

    Bahwa cara cara ingin berkuasa yang tidak elegan, mengabaikan realitas sosial, itu hanyalah menunda kekalahan dan kehancuran diri sendiri. Beberapa orang mengatakan bhw itu terjadi karena ada rencana besar , ada rencana nanti parpol-parpol ini dan itu dimatikan, ada rencana KPU hanya dijadikan alat utk memboikot Pemilu nasional agar terjadi kekacauan, supaya orang ini dan itu akan bertahan dalam atau mengambil alih kekuasaan.
    Mereka berekayasa, Allah juga berekayasa, dan Dia-lah sebaik-baiknya Perekayasa untuk membela orang-orang tertindas dari kekuasaan yang zhalim “.(Selesai)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s