Kontestasi politik di Indonesia sudah kadung menjadi ajang pertarungan politik citra. Baik kubu incumbent maupun kubu contender berusaha memenangkan pertandingan dengan berbagai alat bantu yang bisa membuat mereka tampak begitu indah.
Politik citra atau photoshop politics, demikian disampaikan pengamat komunikasi politik Teguh Santosa, pada hakikatnya menjauhkan publik dari keinginan untuk mengetahui secara utuh sepak terjang atau track records kandidat. Akal sehat cenderung ditempatkan di nomor urut kesekian, sementara yang dikedepankan adalah simpati yang emosional.
Istilah photoshop politics digunakan Teguh karena politik pencitraan kerap mengandalkan program komputasi ubah-suai atau montase seperti program Adobe Photoshop yang populer di masyarakat dan berbagai software lain yang digunakan untuk memproduksi banner, baliho atau produk-produk multimedia sejenis. Dengan program-program ini, sang kandidat jadi terlihat menarik.
“Di sisi lain, photoshop politics juga kerap dilakukan dengan membangun narasi yang dapat menggugah dan menggerakkan orang, misalnya sebagai figur tertindas, atau figur merakyat. Inilah public hysteria,” ujar Teguh dalam perbincangan Rabu siang (18/7).
Narasi yang menggugah ini akan semakin efektif bila pihak lawan yang dihadapi telah dianggap sebagai common enemy oleh masyarakat pemilih.
“Bila narasi itu bertemu dengan suasana, situasi dan konteks yang sedang dialami masyarakat pemilih, maka dengan mudah ia akan diterima tanpa dipertanyakan dan diselidiki lagi,” sambung pengajar di UIN Syarif Hidayatullah dan London School of Public Relations itu.
Khusus kepada masyarakat Jakarta yang sedang menyongsong putaran kedua pemilihan gubernur, Teguh menyarankan agar memilih tidak hanya dengan hati nurani, tetapi juga dengan akal sehat.
“Cara terbaik untuk menghadapi public hysteria adalah dengan menelusuri jejak kandidat. Juga membandingkan kapasitas yang dimiliki kandidat dengan tantangan dan kompleksitas Jakarta sebagai ibukota negara,” demikian Teguh.
Teguh Santosa 