Presiden dan Wapres Bisa Perang Terbuka

Dua artikel dari bulan Januari 2005.

Presiden & Wapres Bisa Perang Terbuka
SK Kalla Mungkin Dimanfaatkan Pihak Lain

Direktur Lembaga Ketahanan Politik Nasional, Bambang Sulistomo, menilai Keputusan Wapres yang tak dikenal selama ini bisa memicu perang terbuka antara Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla. Bambang khawatir persoalan lain akan dimanfaatkan lawan politik SBY dan Kalla untuk mengadu domba keduanya.

Untuk mencegah perang terbuka, lanjut putra pahlawan nasional Bung Tomo itu, Presiden SBY, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menseskab Sudi Silalahi harus buka mulut menjelaskan kenapa Kepwapres itu bisa keluar.

“Kalau pada kenyataannya Yudhoyono tahu dan menyetujui surat itu, maka selesailah persoalan. Makanya saya tekankan apakah Yudhoyono setuju. Atau malah tidak tahu SK itu,” tukasnya.

Bambang juga mengingatkan agar pendukung SBY maupun Kalla jangan panas dulu.

“Jangan sampai menimbulkan kesan ada perpecahan antara Yudhoyono dan Kalla. Kalau keburu nafsu, saya khawatir akan terjadi perang terbuka antara pendukung keduanya,” tandasnya.

Sementara, pengamat Research Institute for Democracy and Peace (Ridep) Ibrahim G Zakir menilai, persoalan ini tidak akan selesai walaupun SBY mengetahui pembuatan Kepwapres itu.

“Wapres nggak bisa seenaknya mengeluarkan SK. Kita harus tanyakan kepada Kalla apa motivasinya membikin SK tersebut,” tegasnya. Ibrahim menyatakan dirinya mendukung jika ada pihak-pihak yang mau mengajukan masalah ini ke Mahkamah Agung (MA).

Kalangan DPR terus mengkhawatirkan persoalan ini. Peran Kalla yang belakang terlihat lebih menonjol daripada SBY dinilai bisa berbahaya.

“Di negara mana pun di dunia ini, wakil presiden itu hanya cadangan. Dia tugasnya hanya seremonial belaka,” ujar sekertaris Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) Idealisman Dachi di Jakarta, kemarin.

Dachi yang anak buah Rachamawati Soekarnoputri ini melihat sikap dan peran Kalla mulai berlebihan.

“Saya melihat ada dua matahari di Istana karena Kalla merasa punya dukungan politik yang kuat. Ini jelas berbahaya dan tidak fair,” tegasnya.

Jika SBY tidak tegas, lambat laun peran Kalla akan membesar. Pada akhirnya dengan posisi sebagai ketua umum Partai Golkar, Kalla bisa merasa lebih besar dari SBY.

“Ini jelas bisa mengakibatkan distorsi kepemimpinan SBY. Dan, akan terjadi proses pembusukan dari dalam,” jelasnya.

Saat zaman Soekarno, Mohhamad Hatta mundur dari posisi wapres karena dia tidak bisa memaksakan kehendak ke presiden. Hatta mundur karena menyadari posisi Soekarno jauh labih kuat dan tidak mungkin “dikendalikan” wakil presiden.

“Pokoknya, tidak mungkin tongkat komando pemerintahan ada di dua tangan. Presiden itu lebih kuat karena dia kepala pemerintahan,” tandasnya.

Agar tidak memicu masalah kontitusi yang makin rumit, Dachi minta presiden membentuk Dewan Penasihat Presiden (DPP).

“Lembaga itu harus segera dibentuk karena merupakan amanat konstitusi dan diharapkan bisa menjembatani hubungan presiden dan wakil presiden,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono juga menjelaskan kenapa Kalla yang juga ketua umum Golkar itu bisa mengeluarkan Kewapres itu. Menurut wakil ketua umum Golkar ini, keputusan seperti itu semestinya dikeluarkan presiden. Walaupun keadaannya darurat, tidak boleh ada pelanggaran prosedur.

“Dewan menghendaki hal itu tidak terulang kembali,” tegas Agung.

Sementara Kalla menyebut keputusan yang dikeluarkannya tidak akan diubah menjadi Keputusan Presiden (Keppres).

“Yang diputuskan Wapres selaku ketua Bakornas. Penunjukkan Wapres selaku ketua sudah sesuai dengan Keppres yang ditandatangani mantan Presiden Gus Dur. Jadi, Keppres untuk apa lagi,” tegas Kalla usai memimpin rapat DPP Golkar dengan anggota FPG DPR di Jakarta, kemarin.

Tidak Ada Masalah Antara SBY & JK
SK Kalla berdasarkan Keppres

Tadi malam sekitar pukul 20.15 WIB, tiga pejabat negara yakni Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sofyan A Djalil didampingi dua Jurubicara Presiden SBY, Andi Malarangeng dan Dino Pati Djalal mengunjungi dapur redaksi Rakyat Merdeka.

Kunjungan ketiga pejabat dari Istana Negara itu dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang hubungan baik antara Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla. Mereka menilai penjelasan itu perlu disampaikan menyusul reaksi yang berkembang atas Keputusan Wakil Presiden/Kepala Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi nomor 1 Tahun 2004.

Secara khusus, mereka menilai judul pada berita utama Rakyat Merdeka edisi kemarin (11/1) yang berbunyi “Presiden dan Wapres Bisa Perang Terbuka, SK Kalla Mungkin Dimanfaatkan Pihak Lain” bisa memunculkan penilaian di kalangan pembaca bahwa hubungan SBY dan Kalla tidak harmonis.

Kunjungan ketiga pejabat itu di terima Pemimpin Perusahaan Kiki Iswara, Plh Dewan Kebijakan Redaksi Supratman, dan Redaktur Eksekutif Teguh Santosa.

Sofyan Djalil menilai berita tersebut telah merugikan SBY sebagai presiden dan Kalla sebagai wapres. Dia membantah ada konflik antara SBY dan Kalla berkaitan dengan pembuatan SK Wapres nomor 1 Tahun 2004 itu. Dia mengatakan, SK tersebut dibuat berdasarkan pada Keppres nomor 3 Tahun 2001 tentang Barkonas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

Dalam Keppres itu disebutkan bahwa Ketua Barkonas PBPP adalah wakil presiden. Sehingga dengan sendirinya adalah kewajiban bagi Kalla untuk mengeluarkan keputusan guna memperlancar kerja di Bakornas PBPP.

“Hubungan presiden dan wapres saat ini adalah format terbaik . Wapres juga selalu menekankan, bahwa dirinya adalah pembantu presiden,” kata Sofyan.

“Awal-awal (masa kemerdekaaan dulu) ada Bung Karno dan Bung Hatta. Maka sekarang ada SBY dan Kalla,” sambungnya.

Masih menurut Sofyan, di sisi lain SBY bereterima kasih kepada pers nasional khususnya harian Rakyat Merdeka yang sudah berperan memberikan sumbangan besar dalam memajukkan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.

Andi Malarangeng yang ada di sebelah kanan Sofyan menambahkan, substansi kunjungan mereka berbeda dengan perlakuan Orde Baru terhadap pers di masa lalu.

“Di masa Orba kalau yang berkuasa tidak senang atas pemberitaan, maka media yang bersangkutan bisa langsung dibredel,” katanya.

Dia menegaskan tidak ada perang antara SBY dan Kalla. Semua yang dilakukan Wapres, sambungnya, atas instruksi Presiden. Dia juga menyebutkan, konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas presiden dibantu oleh wapres dan menteri.

Dino Pati Djalal yang duduk di sebelah kiri Sofyan Djalil menilai badai tsunami membuat koordinasi SBY dan Kalla semakin erat. Mereka sering berkomunikasi, baik melalui telepon, maupun sms.

“Tidak ada satupun tutur kata, body language dan lain yang akan mengindikasikan ada konflik antara Presiden dan Wapres. Jadi ini (perang antara Presiden dan Wapres) kami anggap sebagai suatu hal yang fiktif,” tegasnya seraya menambahkan dalam sidang kabinet pun tidak pernah ada perdebatan antara SBY dan Kalla.

SK Kalla yang ditandatangani akhir tahun lalu sejak sepekan terakhir memang ramai dibicarakan. Banyak kalangan telah menyampaikan pandangan mereka. Pakar hukum tatanegara Prof Sri Soemantri, hari Minggu lalu(8/1) berpendapat, SK Kalla tidak dikenal dalam kamus hukum tatanegara.

Kata Rektor Universitas Jayabaya ini dalam UU nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dikenal SK Wakil Presiden. Dia menilai, Mahkamah Agung (MA) bisa melakukan uji materi atas SK Kalla itu.
Sementara Sekretaris Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) Idealisman Dachi melihat sikap dan peran Kalla mulai berlebihan. Itu sebabnya, kata dia, ada kesan terjadi tumpang tindih di Istana. Agar tidak memicu masalah konstitusi yang makin rumit, Dachi minta presiden segera membentuk Dewan Penasihat Presiden (DPP).

Dua hari lalu, Ketua DPR Agung Laksono juga meminta pemerintah menjelaskan kenapa Kalla yang juga Ketua Umum Golkar itu bisa mengeluarkan SK tersebut. Menurut wakil ketua umum Golkar ini, keputusan seperti ini mestinya dikeluarkan presiden. Walaupun keadaannya darurat, tidak boleh ada pelanggaran prosedur. Dewan menghendaki hal itu tidak terulang kembali,” tegas Agung.

Advertisements

1 thought on “Presiden dan Wapres Bisa Perang Terbuka”

  1. Selamat Malam Mas…
    Terima kasih atas artikelnya..
    Mohon izin, apakah mas punya Surat Keputusan Wakil Presiden Nomor 1 tahun 2004 tersebut?
    Jika berkenan, saya boleh minta. Saya pergunakan untuk penulisan hukum.
    Mohon dikirim ke email saya
    Khibran_muhammad@mail.ugm.ac.id
    Terima kasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s