Politik Gelembung Sri Mulyani yang Seumur Jagung

BUBBLE, menurut kamus, memiliki sejumlah arti yang umumnya merujuk pada sifat gelembung yang walau tampak indah berkilau namun ringkih, kosong, dan dapat pecah sewaktu-waktu. Inilah keindahan yang menipu.

Istilah bubble kerap disematkan pada performa perekonomian dan keuangan yang tampak indah dan kokoh dengan indikator makro yang memukau, tetapi tidak ditopang pondasi ekonomi yang orisinil. Akibatnya, sering kali berakhir dengan kehancuran mendadak (sudden collapse) yang mematikan.

Kini, ia memasuki dunia politik.

Di Indonesia, praktik politik gelembung mulai dikenal luas pada masa pemilihan umum 2004 dan semakin menjadi-jadi di arena pemilihan presiden di tahun itu juga. Kapasitas dan kemampuan serta integritas kandidat wakil rakyat dan kandidat presiden seakan ditentukan dari seberapa besar pihak-pihak ini mampu memenuhi setiap sudut kota dengan poster dan baliho raksasa, atau seberapa banyak uang mereka untuk membeli halaman media massa cetak dan slot tayangan di stasiun televisi.

Politik gelembung adalah nama lain untuk politik citra, politik kemasan, politik salon, dan seterusnya. Praktik politik ini walaupun indah berkilau namun (seringkali) ringkih lagi kosong. Inilah keindahan yang menipu.

Yang belakangan terlihat semakin sering menggunakan jurus politik gelembung ini adalah Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI dari tahun 2004 hingga 2010. Oleh para pendukungnya Sri Mulyani dianggap sebagai tokoh yang paling pantas memimpin Indonesia pasca SBY.

Nama Sri Mulyani mereka identikkan dengan integritas dan kecerdasan serta kepercayaan internasional. Sesaat sebelum menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani adalah Direktur Eksekutif IMF untuk kawasan Asia Pasifik. Tahun lalu, ia meninggalkan Kabinet Indonesia Bersatu dan memilih bergabung dengan Bank Dunia sebagai salah seorang direktur pelaksana.

Salah satu cara yang kerap digunakan pendukung dan simpatisan Sri Mulyani untuk meraih simpati publik adalah dengan mendompleng berbagai kasus politik, termasuk megaskandal danatalangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, dimana Sri Mulyani sendiri sebenarnya memiliki peran yang sama sekali tidak dapat dikatakan kecil.

Di akhir 2010 lalu Sri Mulyani mendadak memprovokasi Pantia Khusus Centurygate. Dalam wawancara di New York Times, Sri Mulyani mengatakan bahwa Pansus Centurygate adalah buah karya kubu Golkar dan Aburizal Bakrie yang ingin memojokkan dirinya. Menurut Sri Mulyani Ical tak senang dengan upaya Kementerian Keuangan mengusut pajak perusahaan-perusahaan milik Ical. Jadi singkatnya, Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa Pansus Centurygate adalah upaya balas dendam Ical.

Celotehan Sri Mulyani di koran AS itu mengubah jalan cerita pengusutan megaskandal Bank Century. Dengan kemampuan PR-ing kubu Sri Mulyani yang memang cukup tinggi, Pansus Centurygate lebih tampak sebagai pengadilan politik terhadap Sri Mulyani dan Boediono daripada sebagai upaya wakil rakyat untuk membongkar keanehan-keanehan di balik bailout Bank Century.

Sri Mulyani menjadi idola dan pahlawan baru. Pegawai Kementerian Keuangan berlomba-lomba memperlihatkan simpati dan dukungan mereka untuk Sri Mulyani yang kini tampak sebagai pesakitan dan orang yang paling dizalimi. Di Hari Ibu 2010 para pendukung Sri Mulyani memperlakukannya seperti ibu bangsa. Begitu banyak karangan bunga yang dikirimkan ke kantor Sri Mulyani di hari itu. Di halaman Facebook yang khusus didesain untuk hari itu para pendukungnya berkata: Kami Percaya Integritas Sri Mulyani Indrawati.

Beberapa hari sebelum dan sesudah pemeriksaan Sri Mulyani di Pansus Centurygate, para pendukungnya termasuk karyawan Kementerian Keuangan mengenakan pita hitam bertuliskan huruf “M” di lengan. Mereka juga mengatakan bahwa Sri Mulyani tidak bersalah dalam skandal dana talangan Bank Century, dan sebaliknya ia adalah target politik yang ingin disingkirkan oleh kelompok pengemplang pajak yang memanfaatkan Pansus Centurygate.

Maret 2010 sidang paripurna DPR akhirnya memutuskan bahwa megaskandal danatalangan Bank Century itu melanggar sejumlah peraturan hukum dan perundangan. Keputusan ini sama dengan kesimpulan laporan akhir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, DPR juga meminta agar lembaga penegak hukum mengambil alih kasus ini dan memeriksa siapapun yang terlibat di balik keputusan menggelontorkan danatalangan untuk Bank Century.

Adapun sikap Presiden SBY sedikit berubah. Beberapa bulan sebelumnya, November 2009, di depan pimpinan media massa nasional ia mengatakan mendukung Pansus di DPR. SBY mengisyaratkan ada tiga pihak yang harus bertanggung jawab. Pertama, Bank Indonesia; kedua, Kementerian Keuangan; dan ketiga, direksi dan komisaris Bank Century.
Megaskandal danatalangan ini berawal dari pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) yang diberikan Gubernur BI Boediono setelah mengubah Peraturan BI mengenai syarat yang harus dimiliki sebuah bank untuk bisa menerima FPJP. Dari audit investigasi yang dilakukan BPK, publik dapat menyimpulkan bahwa pemberian FPJP ini sangat mencurigakan. Keanehan-keanehan itu sudah kerap dibicarakan.

Dalam rapat 20 November malam hingga 21 November dinihari tahun 2010, Boediono mendesak Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin Sri Mulyani untuk mengucurkan danatalangan lagi kepada Bank Century dan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Ketika pada akhirnya Sri Mulyani harus menyingkir dari Indonesia dan bergabung dengan Bank Dunia, para pendukungnya menyebut hal itu sebagai bukti bahwa kemampuan Sri Mulyani diakui oleh dunia internasional. Di samping ada juga yang menganggap Sri Mulyani menjadi korban dari pertikaian politik para pihak di sekelilingnya.

Belakangan menyusul skandal seks di tubuh IMF disusul pencopotan salah satu direktur pelaksana lembaga keuangan internasional itu, Dominique Strauss-Kahn, para pendukung Sri Mulyani kembali mengkampanyekan Sri Mulyani sebagai salah satu calon pengganti.

Manuver terakhir adalah dengan mengaitkan Sri Mulyani dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD setelah Mahfud membicarakan upaya suap yang dilakukan (mantan) Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, di Istana Negara pekan lalu.

Banyak kalangan yang memuji langkah Mahfud MD itu sebagai terobosan yang penting dilakukan untuk memecah kebekuan pemberantasan korupsi. Pernyataan Mahfud di Istana Negara juga menegaskan bahwa upaya memberantas korupsi memang harus dilakukan dari lingkaran terdekat kekuasaan.

Ini bukan terobosan pertama yang dilakukan Mahfud MD. Dia pernah memutar rekaman pembicaraan antara tersangka suap Anggoro Widjaja dengan aparat kejaksaan yang terlibat dalam aksi suap menyuap. Mahfud juga berbesar hati ketika pengamat politik Refly Harun menuding praktik suap di lembaga yang dipimpinnya. Oleh Mahfud, Refly dilibatkan dalam tim yang dibentuk khusus untuk mengusut semua tudingan itu.

Terobosan-terobosan Mahfud inilah agaknya yang membuat barisan pendukung Sri Mulyani ngiler. Terobosan Sri Mulyani memperlihatkan satu hal yang tidak bisa dibantah: integritas. Nah, kata integritas inilah yang membuat pendukung Sri Mulyani merasa harus mengaitkan Sri Mulyani dengan Mahduf MD. Bukankah Sri Mulyani selama ini diidentikkan dengan integritas.

Maka , lahirlah kabar kabur yang mengatakan bahwa Sri Mulyani dan Mahfud MD telah mendapatkan restu dari Istana untuk berpasangan dan maju dalam pemilihan presiden mendatang.

Tetapi, praktik politik gelembung Sri Mulyani ini tidak berlangsung lama. Singkat saja, sesingkat usia jagung. Tak banyak yang termakan dengan isu itu. Dalam halaman Facebook yang didisain khusus, tak sedikit yang meragukan maksud si pembuat halaman.

“Judul grupnya Mahfud MD-Sri Mulyani For President, tapi yg dibicarakan Sri Mulyani aja yg mau jadi Presiden. Tanda-tanda pembohong pembuat grup ini, ndak boleh dipercaya. Numpang ketenaran Pak Mahfud. Jijik aku!” tulis seorang member.

Pernyataan Mahfud MD tentang upaya suap yang dilakukan Nazaruddin kepada Sekjen MK Janedjri M. Gafar melahirkan persoalan baru. Sementara kekisruhan di tubuh Partai Demokrat tak terbendung. Perpecahan mengancam partai terkuat di Indonesia itu. Belum lagi beredar sebuah SMS yang sejauh ini dipercaya gelap dari orang yang mengaku sebagai Nazaruddin. Di dalam SMS itu si pengirim mengaku sebagai Nazaruddin. Ia membeberkan sejumlah kasus yang melibatkan SBY dan tokoh-tokoh penting di Partai Demokrat.

Karena berbagai isu yang lahir kemudian itulah, upaya kubu pendukung Sri Mulyani untuk mendongkrak nama Sri Mulyani dengan memanfaatkan keberanian Mahfud MD menjadi sedikit terkendala.

Integrtitas Sri Mulyani

Bagian ini pernah dimuat Rakyat Merdeka Online pada pertengahan Februari lalu.

Barisan pendukung Sri Mulyani Indrawati meluncurkan Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI) Keadilan dan Rumah Integritas (Senin, 14/2). Kehadiran lembaga ini memperkuat tanda-tanda bahwa Sri Mulyani akan benar-benar come back dan lebih jauh dari itu, mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan mendatang. Kehadiran lembaga itu melengkapi website srimulyani.net yang diluncurkan terlebih dahulu.

Integritas atau integrity adalah kata kunci yang hendak disandingkan kelompok pendukung Sri Mulyani pada diri mantan Menteri Keuangan ini.

Sri Mulyani yang sebelum menjadi Menteri Keuangan adalah Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) untuk kawasan Asia Pacific, dipuji sebagai tokoh Indonesia yang memiliki integritas tinggi, kalau tidak yang paling tinggi. Ini antara lain dibuktikan dengan berbagai pengakuan yang diterima Sri Mulyani baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Di tahun 2008, sebagai misal, majalah keuangan internasional Forbes memasukkan Sri Mulyani dalam daftar 100 perempuan dunia yang paling berpengaruh. Dia berada di posisi ke-23, di atas Hillary Rodham Clinton (28) dan Aung San Suu Kyi (38). Setahun kemudian, Forbes masih memasang nama Sri Mulyani di dalam daftar yang sama, walaupun pada posisi yang agak buntut, yakni 72.

Di tahun 2008, IMF kembali memanggil Sri Mulyani untuk duduk di Komite Reformasi Internal IMF. Juga di tahun yang sama, ia memperoleh Bung Hatta Anticorruption Award. Sementara Singapore Institute of International Affairs (SIIA) di tahun itu menobatkan Sri Mulyani sebagai wanita paling berpengaruh di Asia.

Menurut kamus Merriam Webster, kata integrity berarti (1) firm adherence to a code of especially moral or artistic values: incorruptibilty. (2) an unimpaired condition: soundness; dan (3) the quality or state of being complete or undivided: completnees.

Nah, bila merujuk pada definisi Merriam Webster di atas, tampaknya keinginan menyandingkan Sri Mulyani dengan integrity perlu ditinjau ulang. Ini karena sepanjang kariernya sebagai Menteri Keuangan antara 2004 hingga 2010 Sri Mulyani tersenggol sejumlah kasus berdimensi criminal policy.

Sejak beberapa waktu lalu, penulis secara sederhana mengartikan criminal policy sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan piranti kebijakan pemerintah dan/atau negara. Kejahatan model ini jauh lebih berbahaya. Ia tidak kasat mata, namun kerusakan yang ditimbulkannya amat luar biasa.

Oleh banyak pengamat dan pemerhati criminal policy sebagai sejahat-jahatnya kejahatan, karena ia membuat sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang, misalnya untuk memperkaya diri sendiri dan/atau memperkaya orang lain, menjadi tidak tampak sebagai sebuah kejahatan. Sebaliknya, ia akan dipandang sebagai hal yang biasa-biasa saja, atau bahkan sebagai sesuatu yang sudah seharusnya.

Kembali ke Sri Mulyani.

Di tahun 2009 pesona Sri Mulyani mulai terganggu menyusul “terbongkarnya” megaskandal dana talangan untuk Bank Century yang membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. Keputusan memberikan bail out diambil Sri Mulyani dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada rapat yang digelar dinihari 21 November 2008.

Usul agar KSSK mem-bail out Bank Century berasal dari Gubernur BI ketika itu, Boediono, yang kini adalah Wakil Presiden. Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam laporan investigatif menyebutkan bahwa keputusan itu melanggar sejumlah aturan hukum. Setelah diselidiki Pansus Centurygate di DPR, di bulan Maret 2010 Rapat Paripurna DPR pun memperkuat kesimpulan BPK itu.

Sepanjang pengusutan di Pansus Centurygate, Sri Mulyani sempat memainkan “jurus pajak” untuk menekan lawan-lawan politiknya di DPR dan partai politik. Sepintas “jurus pajak” yang dimainkan Sri Mulyani itu terlihat positif. Namun bila dilihat dan diperhatikan sekali lagi dengan seksama, maka jelaslah bagi publik, atau sementara publik, bahwa jurus itu dimainkan sekadar untuk menghentikan upaya membongkar skandal Bank Century.

Banyak pihak yang meyakini bahwa Sri Mulyani tidak bersungguh-sungguh hendak membongkar kasus pajak lawan-lawannya. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa kejadian yang memperlihatkan komitmen Sri Mulyani yang tidak begitu kuat dalam mengusut kasus pajak, terutama yang berkaitan dengan pengusaha kakap.

Setidaknya ada tiga kasus yang menarik untuk diangkat kembali dalam tulisan ini. Pertama, adalah kasus yang melibatkan pengusaha yang juga dekat dengan Presiden SBY, Siti Hartati Murdaya. Pada akhir Maret 2007 petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta menangkap kontainer sepatu milik Central Cipta Murdaya (CCM), salah satu prusahaan Hartati Murdaya. Sang pengusaha sempat mendatangi Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi.

Kepada sang Dirjen ia menjelaskan bahwa kontainer itu keluar karena ada permainan di tingkat bawah yang tidak diketahui pihak manajemen perusahaannya. Tetapi sang Dirjen tak mempedulikan penjelasan itu, dan tetap memproses penyelundupan ini.

Tak mau kalah, Hartati Murdaya melayangkan surat kepada atasan Anwar, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejak itu, kasus penyelundupan sepatu milik Hartati Murdaya ini tak jelas lagi juntrungannya.

Kedua, adalah kasus pajak PT Asian Agri milik Sukanto Tanoto. Adalah mantan group financial controller Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto, yang melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2006. Di awal 2007, Ditjen Pajak mengambil alih kasus ini dan memperkirakan kerugiaan negara sebesar Rp 1,4 triliun. Tetapi sampai sekarang, kasus pajak PT Asian Agri ini pun tidak jelas kabar berita dan nasibnya.

Kasus pajak berikutnya yang ikut mengelilingi Sri Mulyani adalah kasus pajak PT Ramayana Lestari Sentosa sebesar Rp 7,99 miliar. Kasus yang terjadi di awal 2007 ini ini telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan dinyatakan P21 alias lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan.

Namun atas permintaan Sri Mulyani, Jaksa Agung mementahkan kembali kasus ini. Sri Mulyani beralasan, toh Komisaris Utama Ramayana Lestari Sentosa, Paulus Tumewu yang merupakan adik Eddy Tanzil, akhirnya membayar tunggakan pajak berikut denda.

Dengan catatan tiga kasus pajak ini saja, publik dapat memahami kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan. Reformasi pajak yang dijadikan salah satu jualan utama Sri Mulyani selama ini ternyata dirusak dari dalam. Sulit membayangkan jajaran di Ditjen Pajak dapat sungguh-sungguh bersikap prosefional bila elit di Direktorat itu atau di Kementerian Keuangan masih memperlihatkan sikap tak serius dalam menangani kasus pajak.

Sulit membayangkan program reformasi pajak versi Sri Mulyani yang dibiayai utang luar negeri ini – “di dalam draft RAPB-Perubahan 2010 setidaknya ada Rp 13,92 triliun utang dari Bank Dunia” – dapat membenahi carut marut sektor pajak negara kita.