Membaca Strategi Boediono Menyamakan Diri dengan Bung Karno

Pagi hari, 29 Desember 1929. Tak kurang dari 50 polisi Belanda mengepung kediaman tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI), Soejoedi, di Yogyakarta. Adalah sang ketua umum PNI, Soekarno, yang mereka cari.

Ketika itu Soekarno dan beberapa petinggi PNI sedang mengunjungi Yogyakarta dan menginap di rumah Soejoedi.

Polisi kolonial Belanda tak perlu bersusah payah menangkap Soekarno dan kawan-kawannya. Hari itu juga Soekarno dibawa ke penjara Margangsan, dan keesokan harinya dikirim ke penjara Banceuy di Bandung. Di dalam sel kecil berukuran 1 x 1,7 meter persegi yang sampai sekarang masih berdiri di belakang deretan ruko di Banceuy itulah, Bung Karno menyusun pledooi-nya yang terkenal hingga kini: “Indonesie Klaagt Aan” atau “Indonesia Menggugat”.

Pledooi tersebut dibacakan di hadapan majelis hakim pengadilan kolonial Belanda, Landraad di Bandung, dalam persidangan marathon yang digelar dari Agustus hingga Desember 1930. Di akhir persidangan, Bung Karno divonis hukuman empat tahun penjara di Sukamiskin. Karena tekanan dari berbagai pihak, setahun kemudian Bung Karno dibebaskan.

Indonesia Menggugat memang tak membuat Bung Karno dan petinggi-petinggi PNI yang juga diadili bersama dirinya, yakni Maskoen, Gatot Mangkoepradja, dan Soepriadinata, selamat dari hukuman kolonial. Namun begitu Indonesia Menggugat akhirnya dikenang sebagai tesis nasionalisme baru yang merupakan antitesa dari penderitaan rakyat se-nusantara akibat kolonialisme dan imperialisme Belanda. Untuk mengenang peristiwa itu, sejak 1999 lalu Gedung Landraad dijadikan museum dan dinamai Gedung Indonesia Menggugat.

Di gedung bersejarah itu pula, 79 tahun kemudian, Boediono dilepas oleh para pendukungnya untuk bersanding dengan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres 2009. Kunjungan ke Gedung Indonesia Menggugat ini patut dipandang sebagai upaya Boediono mencitrakan diri sebagai bagian dari kelompok kaum nasionalis tulen yang berpikir dan bekerja untuk kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.

Dari Gedung Indonesia Menggugat, Boediono bergerak menuju Sabuga, Bandung, tempat SBY dan dirinya mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres dan cawapres.

“Bapak Presiden yang saya hormati dan para hadirin. Di awal abad ke-20 Bung Karno di kota Bandung ini menyatakan Indonesia menggugat. Waktu itu Indonesia menggugat penjajahan yang menjadikan negara terbelenggu dan merasa kerdil. Di awal abad ke-21 ini, Indonesia juga selayaknya menggugat. Kini yang kita gugat adalah penjajahan oleh kekuatan dari luar dan dari dalam,” antara lain ujar Boediono dalam deklarasi itu.

Tetapi Boediono sama sekali tidak menjelaskan siapa kekuatan dari luar dan dari dalam yang sedang menjajah Indonesia itu.

Mengapa tidak ada penjelasan mengenai hal ini?

Menurut hemat ekonom senior Kwik Kian Gia, itu terjadi karena Boediono adalah bagian dari kekuatan yang kini menjajah Indonesia. Kwik menulis sebuah buku kecil berjudul “Indonesia Menggugat Jilid II?” untuk mengkritisi upaya Boediono mengidentifikasi diri sebagai seorang yang nasionalis.

“Boediono menyamakan dirinya dengan Bung Karno yang sama-sama ingin menggugat atas nama bangsa Indonesia. Yang digugat juga sama, yaitu penjajahan. Pernyataannya sama-sama diucapkan di kota Bandung. Tempat ini begitu pentingnya buat Boediono sehingga implisit di dalam pidatonya kota Bandung dianggap sebagai faktor yang menyamakannya dengan Bung Karno,” tulis Mantan Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di era Megawati Soekarnoputri itu.

Namun sejatinya, sebut Kwik, Boediono dan Bung Karno tidaklah sama.

Pertama, ketika diadili di Landraad, Bung Karno berbicara di hadapan hakim ketua Mr. Siegenbeek van Heukelom. Sementara sang penuntut adalah jaksa inlander R. Sumadisurja. Sementara Boediono, untuk melawan penjajah dari dalam dan luar, dia merasa harus minta izin dulu pada “Bapak Presiden”

Selain itu, sudah jelas pledooi Bung Karno tak membuat dirinya bebas. Sementara Boediono, dihadiahi tepuk tangan membahana.

Ketika menyampaikan pembelaan dirinya di Landraad, Bung Karno hanyalah seorang inlander yang tidak bergaul dengan kekuatan asing pada strata yang sama. Berbeda dengan Boediono.

“Perjuangan Bung Karno membawanya keluar masuk penjara dan pembuangan. Boediono tidak pernah masuk penjara. Menjadi tersangka saja tidak pernah,” tulis Kwik lagi.

“Perilaku Bung Karno tidak pernah diarahkan menjadi Presiden RI. Dia berjuang supaya Indonesia merdeka dengan pengorbanan apa saja. Gugatannya sudah menjadi kenyataan dan merupakan pengorbanan luar biasa buat dirinya, yang akhirnya memang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan,” sambungnya.

Kwik juga menyebut Bung Karno sebagai natural leader karena berjuang dan berjuang, sehingga dipercaya memimpin Indonesia merdeka. Adapun Boediono baru menggugat sebelum sekalipun pernah melawan penjajah yang sebetulnya ia tahu. Dan, ini yang juga penting, gugatannya itu adalah propaganda agar dirinya dapat berkuasa.

Setahun setelah berkuasa sebagai wakil presiden, tanggal 28 Desember 2010 lalu Boediono mengunjungi Ende. Agenda utama kunjungan ke Ende itu adalah untuk menghadiri peringatan Natal bersama massyarakat. Namun, sebelum menghadiri perayaan Natal, Boediono mengunjungi tempat pembuangan Bung Karno antara 1933-1937 silam. Kunjungan ini pun patut dibaca sebagai upaya Boediono mencitra diri sebagai kaum nasionalis. Strategi menyamakan diri dengan Bung Karno disarankan oleh orang-orang yang selama ini mendampingi Boediono agar publik tidak dapat melihat karakter neolib Boediono.

Sementara pada praktiknya, Boediono merupakan ekonom Indonesia yang bersahabat erat dengan kelompok dan pemikiran-pemikiran neoliberalisme yang memberi kesempatan kepada kekuatan asing untuk semakin berkuasa di Indonesia secara ekonomi. Terapi ekonomi yang diambil Boediono dan kelompoknya kerap kali menempatkan masyarakat sebagai korban langsung maupun tidak langsung.

Seperti yang telah sering disebutkan, ia adalah salah seorang arsitekt skema BLBI kala masih menjabat sebagai salah seorang petinggi di Bank Indonesia di kurun. Kebijakan itu telah merugikan negara sekitar Rp 1.800 triliun. Padahal tiga mantan pejabat BI di masa itu, yakni Paul Sutopo, Hendro Boediyanto dan almarhum Heru Soepraptomo, telah dinyatakan bersalah. Banyak pihak yang menganggap, bila ketiga mantan pejabat BI itu dinyatakan bersalah, Boediono yang juga terlibat di balik BLBI seharusnya juga dinyatakan bersalah.

Belakangan, mulai ada orang PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa Boediono adalah pejabat yang berada di balik kebijakan Release and Discharge (R&D) di masa Megawati Soekarnoputri. Kebijakan ini membebaskan pengemplang BLBI dari jerat hukum. Masih di era Megawati, saat menjadi Menteri Keuangan, Boediono juga yang menyetujui penyerahan blok Cepu kepada Exxonmobile.

Belum lagi, sepanjang masa kampanye Pilpres 2009, adalah Boediono yang paling getol mengusulkan penjualan sejumlah BUMN.

Selain bersahabat erat dengan kelompok neolib, Boediono juga dinilai para pengkritiknya sebagai pejabat pos ekonomi yang tak sungkan-sungkan mengambil kebijakan berdimensi kriminalitas. Misalnya, keputusan Boediono sebagai Gubernur BI memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century tahun 2008 lalu.

Boediono sudah berkantor sekitar lima bulan, ketika pada 30 Oktober 2008, Bank Century mengajukan FPJP sebesar Rp 1 triliun. Permintaan ini diulangi Bank Century pada tanggal 3 November 2008.

Kala itu menurut analisis BI, Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century hanya sebesar positif 2,35 persen. Masih jauh di bawah CAR minimal untuk mendapatkan FPJP yang dinyatakan dalam Peraturan BI 10/26/PBI/2008, yakni sebesar positif 8 persen.

Dalam laporan sementara investigasi Bank Century yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), per tanggal 26 September 2009, disebutkan bahwa pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah persyaratan untuk mendapatkan FPJP itu menjadi “positif” saja.

“Sementara itu, berdasarkan penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa posisi CAR BC (Bank Century) pada tanggal 31 Oktober 2008 sudah negatif 3,53 persen. Sehingga seharusnya BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP,” tulis laporan yang ditandatangani penanggung jawab pemeriksaan, Suryo Ekawoto Suryadi.

Selain itu, masih sebut laporan BPK tadi, sebagian jaminan FPJP yang diperjanjikan, sebesar Rp Rp 467,99 miliar ternyata tidak secure.

Dengan semua catatan di atas, bagaimanakah publik harus membaca strategi Boediono menyamakan diri dengan Bung Karno?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s