PP Pemuda Muhammadiyah Dukung Busyro Muqoddas Bongkar Centurygate

Pelantikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, Busyro Muqaddas, oleh Presiden SBY di Istana Negara, kemarin (Senin, 20/12), mengawali babak baru perang terbuka yang dilancarkan seluruh rakyat Indonesia melawan tindak pidana korupsi di negeri ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, PP Pemuda Muhammadiyah merasa perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

PERTAMA, PP Pemuda Muhammadiyah berkeyakinan bahwa kehadiran Busyro Muqaddas sebagai ketua KPK sejatinya merupakan energi baru bagi lembaga itu. PP Pemuda Muhammadiyah percaya, Busyro Muqaddas insya Allah dapat membuktikan integritas dan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

KEDUA, PP Pemuda Muhammadiyah mendukung sikap Busyro Muqaddas yang ingin menjauhkan upaya pemberantasan korupsi dari anasir-anasir kepentingan politik praktis orang per orang dan/atau kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan KPK menjadi alat pukul untuk mencapai tujuan politik tertentu pula.

KETIGA, untuk itu PP Pemuda Muhammadiyah dan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah di Indonesia siap mengawal program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK di bawah kepemimpinan Busyro Muqaddas, sehingga KPK dapat fokus memanfaatkan waktu yang tersedia untuk membongkar kasus korupsi yang menggurita sedemikian rupa serta melibatkan pejabat-pejabat tinggi yang nyaris tak tersentuh hukum.

KEEMPAT, mengingat waktu yang tersedia untuk kepemimpinan Busyro Muqaddas di KPK cukup singkat, yakni hanya sekitar satu tahun, PP Pemuda Muhammadiyah mendorong agar KPK fokus pada kasus-kasus korupsi berdimensi criminal policy seperti megaskandal dana talangan untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun dan kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan jaringannya baik yang berada di lembaga penegak hukum maupun di lembaga peradilan.

KELIMA, PP Pemuda Muhammadiyah meminta agar KPK di bawah kepemimpinan Busyro Muqaddas menjalankan keputusan Rapat Paripurna DPR RI yang diambil awal Maret 2010 lalu yang menyatakan bahwa bailout atau dana talangan untuk Bank Century, baik yang diberikan melalui mekanisme Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang dikucurkan Bank Indonesia maupun yang dikucurkan melalui mekanisme Penyertaan Modal Sementara (PMS) pasca rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada dinihari 28 November 2008, melanggar sejumlah peraturan dan perundangan.

Karenanya, PP Pemuda Muhammadiyah meminta agar KPK di bawah kepemimpinan Busyro Muqaddas mengusut kembali proses pemberian FPJP oleh BI dan PMS yang diputuskan dalam rapat KSSK dimaksud, berikut pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk masing-masing pengucuran dana talangan tersebut. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa Gubernur BI ketika itu, Boediono, bertanggung jawab terhadap pengucuran FPJP, dan Ketua KSSK ketika itu, Sri Mulyani Indrawati, bertanggung jawab terhadap keputusan memberikan dana talangan kepada Bank Century melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

KEENAM, sejalan dengan sikap Ketua KPK Busyro Muqaddas, PP Pemuda Muhammadiyah, meminta agar pengusutan kasus penggelapan suap Gayus Tambunan tidak dijadikan alat untuk membarter kasus-kasus hukum lain yang ada. Selain membongkar jaringan yang memback up Gayus Tambunan baik di lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan, PP Pemuda Muhammadiyah juga mendesak agar KPK ikut membongkar semua perusahaan yang memberikan suap kepada Gayus Tambunan, serta tidak lupa menjatuhkan hukum seadil-adilnya bagi para tersuap dan penyuap tersebut.

KETUJUH, oleh karena KPK diminta fokus menangani kasus-kasus mega korupsi, maka kasus-kasus korupsi kecil lainnya sudah sepantasnya ditangani oleh Polri dan Kejaksaan Agung RI. Hal ini sangat penting agar eksistensi kedua lembaga penegak hukum tersebut dapat dikukuhkan kembali. Dalam kaitan itu, PP Pemuda Muhammadiyah mengimbau kepada seluruh pihak agar menumbuhkan kepercayaan kembali kepada kedua institusi tersebut sebagai alat negara resmi dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejalan dengan itu, Pemuda Muhammadiyah mendesak Polri dan Kejaksaan Agung RI untuk segera menyempurnakan reformasi birokrasi di masing-masing instansi tersebut.

Demikian pernyataan dukungan ini disampaikan PP Pemuda Muhammadiyah dengan harapan KPK dapat memenuhi keinginan anak bangsa untuk memiliki negara yang bersih dari praktik korupsi, khususnya korupsi yang berdimensi criminal policy.

Jakarta, 21 Desember 2010

Saleh P. Daulay, Ketua Umum
Rahimandani, Sekretaris Jenderal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s