Membaca Kembali Hubungan Boediono dan Skandal Bank Century

Keterlibatan Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang kini adalah Wakil Presiden, dalam megaskandal dana talangan untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun telah ramai dibicarakan sejak pertama kali kasus ini merebak ke permukaan.

Membicarakan kembali riwayat kasus ini menjadi penting terlebih setelah kita memiliki Kapolri baru, Jaksa Agung baru dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dinilai penting. Karena siapa tahu, di tangan “tiga pendekar hukum” inilah akan ada titik terang dalam pengusutan skandal kerah putih terbesar di republik ini sejak BLBI. (Walau sejauh ini masih banyak yang meragukan itikad ketiga pendekar ini.)

Nah, agar tak perlu jauh-jauh mundur ke belakang, kita mulai saja dari penyelidikan yang telah dilakukan Senayan.

Di awal tahun ini DPR telah menjalankan tugasnya, membentuk Panitia Khusus yang bekerja keras selama tiga bulan untuk mengusut megaskandal yang melibatkan sejumlah pejabat lain, termasuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kini memilih bekerja untuk Bank Dunia.

Adapun gongnya dipukul dalam rapat paripurna DPR, malam 3 Maret 2010 lalu. Sebanyak 285 anggota (57 persen) DPR menyatakan bahwa bailout yang dikucurkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk Bank Century atas usul dari BI melanggar sejumlah aturan hukum. Sementara 212 anggota (43 persen) menyatakan hal sebaliknya.

Dengan demikian, DPR berpendapat bahwa dana yang diberikan baik oleh BI dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara (PMS) kepada Bank Century merupakan keuangan negara.

Juga dinyatakan bahwa patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC, (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century, (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.
Selain itu diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Megaskandal ini, menurut DPR, adalah buah dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat otoritas moneter dan fiskal dengan modus operandi dalam proses dan pelaksanaan pemberian FPJP dan PMS. Tindakan ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.
DPR merekomendasikan agar seluruh penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum, berikut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab diusut oleh lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun sayangnya, selama delapan bulan terakhir sejak keputusan DPR itu, sama sekali tidak terdengar perkembangan menggembirakan. Polri dan Kejaksaan mengatakan belum menemukan indikasi kerugiaan negara. Sementara KPK mengaku masih mengikuti kasus ini dengan serius. Bulan April lalu KPK telah memeriksa Boediono dan Sri Mulyani. Boediono diperiksa di kantor Wapres, sementara Sri Mulyani di kantor Menkeu.

Informasi panas yang membuka peluang agar skandal ini dirunut kembali dari titik nol justru sempat meluncur dari mulut mantan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Pernyataan Yusril ini telah beberapa kali disampaikan melalui media ini. Namun, karena sampai sekarang sepertinya tak banyak yang memberi perhatian, ada baiknya dituliskan kembali.

Dari cerita Yusril dapat kita simpulkan bahwa SBY sudah lama mencium keterlibatan Boediono, mantan Gubernur BI yang kini Wakil Presiden, dalam skandal itu. Karena itulah, pada bulan Ramadhan usai Pilpres 2009, SBY berkonsultasi pada Yusril yang ahli hukum tatanegara. Inti dari pertanyaan SBY adalah: apa yang akan terjadi bila Boediono ditangkap? Apakah ia (SBY) tetap dilantik sebagai presiden tanpa Boediono yang seharusnya dilantik sebagai wakil presiden? Atau bagaimana?

Menurut hemat Yusril, tidak mungkin presiden dilantik seorang diri tanpa wakil presiden. Singkatnya, bila Boediono ditangkap, maka SBY pun tidak akan dilantik. Dan ini artinya akan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia.

Mengapa vacuum of power?

Karena tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengisi kekuasaan itu. MPR pun tidak punya hak untuk memperpanjang masa pemerintahan SBY-JK, misalnya, atau menunjuk pejabat presiden sampai masa krisis selesai.

Dilema itulah yang kemudian membuat Yusril menyarankan agar sebisa mungkin urusan dana talangan Bank Century ini diulur sampai Boediono mengenakan jubah wakil presiden yang membuatnya kebal terhadap hukum.

Boediono merupakan figur sentral dan paling menentukan di balik skandal dana talangan senilai Rp 6,7 triliun ini. Ia adalah pihak yang paling ngotot mengusulkan agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang secara ex officio dipimpin mantan Menteri Keuangan yang kini bekerja untuk Bank Dunia, Sri Mulyani, memberikan status baru kepada Bank Century, yakni “Bank Gagal Berdampak Sistemik”. Selain itu, Boediono juga mengusulkan agar KSSK mengucurkan dana talangan sebesar Rp 632 miliar untuk mendongkrak rasio kecukupan modal bank itu.

Usul dan sikap ngotot Boediono ini dipertontonkannya dalam rapat konsultasi, yang digelar mendahului Rapat KSSK menjelang tengah malam 20 November 2008. Di dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat otoritas keuangan Indonesia, Boediono meminta agar Bank Century yang beberapa saat sebelum itu, yakni dalam rapat terpisah di BI, ditetapkan sebagai “Bank Gagal yang Ditengarai Berdampak Sistemik” ditetapkan sebagai “Bank Gagal Berdampak Sistemik”.

Jejak sikap ngotot Boediono dapat ditelusuri dari transkrip rekaman pembicaraan dalam rapat konsultasi dan dokumen resmi notulensi rapat konsultasi.

Kedua dokumen ini beredar luas di masyarakat akhir tahun 2009 lalu. Sebelum transkrip rekaman pembicaraan dalam rapat konsultasi beredar, mantan anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo lebih dahulu menyebarkan dokumen resmi berupa notulensi rapat konsultasi itu.

Dalam dokumen setebal lima halaman itu disebutkan bahwa rapat yang dipimpin Ketua KSSK Menkeu Sri Mulyani dibuka sebelas menit lewat tengah malam tanggal 21 November 2008. Juga disebutkan bahwa rapat digelar khusus untuk membahas usul BI agar Bank Century yang oleh BI diberi status “Bank Gagal yang Ditengarai Berdampak Sistemik” dinaikkan statusnya menjadi “Bank Gagal yang Berdampak Sistemik”.

Setelah dibuka, Boediono diberi kesempatan untuk mempresentasikan permasalahan yang sedang dihadapi PT Bank Century Tbk. Menurut Boediono, selain harus dinaikkan statusnya menjadi “Bank Gagal yang Berdampak Sistemik”, Bank Century juga perlu dibantu dengan dana segar sebesar Rp 632 miliar untuk mendongkrak rasio kecukupan modal menjadi positif 8 persen.

Menyikapi presentasi Boediono, Sri Mulyani mengatakan bahwa reputasi Bank Century selama ini, sejak berdiri Desember 2004 dari merger Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko, memang sudah tidak bagus. Setelah itu Sri Mulyani meminta agar peserta rapat yang lain memberikan komentar atas saran Boediono.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menolak penilaian BI. Menurut BKF, “analisa risiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik. Menurut BKF, analisa BI lebih bersifat analisa dampak psikologis.”

Sikap Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pun hampir serupa. Dengan mempertimbangkan ukuran Bank Century yang tidak besar, secara finansial Bank Century tidak akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank-bank lain. “Sehingga risiko sistemik lebih kepada dampak psikologis.”

Tetapi Boediono bertahan pada pendapatnya.

Dan ia pada akhirnya memenangkan pertarungan, karena di dalam Rapat KSSK yang digelar setelah rapat konsultasi dan berlangsung tertutup, Sri Mulyani akhirnya setuju untuk mengikuti saran Boediono.

Sejak skandal ini terbongkar, Boediono adalah pihak yang dianggap paling bertanggung jawab. Benar, bahwa keputusan bailout keluar dari lembaga yang dipimpin Sri Mulyani. Tetapi, dengan asumsi bahwa keputuan KSSK itu didasarkan pada rekomendasi BI, maka dapat dipahami bila ada pihak yang mengatakan bahwa Boediono memberikan assessment yang salah yang berakibat pada pengambilan keputusan yang salah pula.

Ibarat kata, garbage in, garbage out.

Sebelum Pansus Centurygate di DPR terbentuk, Sri Mulyani juga sempat mengatakan bahwa dirinya merasa tertipu oleh presentasi Boediono.
Sampai di titik itu, Boediono menjadi sasaran yang paling empuk. Kesalahannya jelas lagi pula tegas.

Masalahnya adalah, menurut sementara pakar hukum tatanegara, seorang Wakil Presiden tidak mungkin dibawa ke pengadilan. Wakil Presiden, seperti juga Presiden, memiliki kekebalan hukum yang dilindungi oleh konstitusi.

Benarkah?

Mari kita tunggu sikap para pendekar hukum baru kita.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s