Ayo, Kembalikan Boediono ke Tengah Gelanggang

Adalah Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia, yang merupakan figur sentral dan paling menentukan di balik skandal dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

Boediono adalah pihak yang paling ngotot mengusulkan agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dipimpin secara ex officio oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan status baru kepada Bank Century, yakni “Bank Gagal Berdampak Sistemik” dan mengucurkan dana talangan sebesar Rp 632 miliar untuk mendongkrak rasio kecukupan modal bank itu.

Usul dan sikap ngotot Boediono ini dipertontonkannya dalam rapat konsultasi, yang digelar mendahului Rapat KSSK menjelang tengah malam 20 November 2008. Di dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat otoritas keuangan Indonesia, Boediono meminta agar Bank Century yang beberapa saat sebelum itu, yakni dalam rapat terpisah di BI, ditetapkan sebagai “Bank Gagal yang Ditengarai Berdampak Sistemik” ditetapkan sebagai “Bank Gagal Berdampak Sistemik”.

Jejak sikap ngotot Boediono dapat ditelusuri dari transkrip rekaman pembicaraan dalam rapat konsultasi dan dokumen resmi notulensi rapat konsultasi.

Kedua dokumen ini beredar luas di masyarakat akhir tahun 2009 lalu. Sebelum transkrip rekaman pembicaraan dalam rapat konsultasi beredar, mantan anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo lebih dahulu menyebarkan dokumen resmi berupa notulensi rapat konsultasi itu.

Dalam dokumen setebal lima halaman itu disebutkan bahwa rapat yang dipimpin Ketua KSSK Menkeu Sri Mulyani dibuka sebelas menit lewat tengah malam tanggal 21 November 2008. Juga disebutkan bahwa rapat digelar khusus untuk membahas usul BI agar Bank Century yang oleh BI diberi status “Bank Gagal yang Ditengarai Berdampak Sistemik” dinaikkan statusnya menjadi “Bank Gagal yang Berdampak Sistemik”.

Setelah dibuka, Boediono diberi kesempatan untuk mempresentasikan permasalahan yang sedang dihadapi PT Bank Century Tbk. Menurut Boediono, selain harus dinaikkan statusnya menjadi “Bank Gagal yang Berdampak Sistemik”, Bank Century juga perlu dibantu dengan dana segar sebesar Rp 632 miliar untuk mendongkrak rasio kecukupan modal menjadi positif 8 persen.

Menyikapi presentasi Boediono, Sri Mulyani mengatakan bahwa reputasi Bank Century selama ini, sejak berdiri Desember 2004 dari merger Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko, memang sudah tidak bagus. Setelah itu Sri Mulyani meminta agar peserta rapat yang lain memberikan komentar atas saran Boediono.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menolak penilaian BI. Menurut BKF, “analisa risiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik. Menurut BKF, analisa BI lebih bersifat analisa dampak psikologis.”

Sikap Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pun hampir serupa. Dengan mempertimbangkan ukuran Bank Century yang tidak besar, secara finansial Bank Century tidak akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank-bank lain. “Sehingga risiko sistemik lebih kepada dampak psikologis.”

Tetapi Boediono bertahan pada pendapatnya.

Dan ia pada akhirnya memenangkan pertarungan, karena di dalam Rapat KSSK yang digelar setelah rapat konsultasi itu dan berlangsung tertutup, Sri Mulyani akhirnya setuju untuk mengikuti saran Boediono.

Sejak skandal ini terbongkar, Boediono adalah pihak yang dianggap paling bertanggung jawab. Benar, bahwa keputusan bailout keluar dari lembaga yang dipimpin Sri Mulyani. Tetapi, dengan asumsi bahwa keputuan KSSK itu didasarkan pada rekomendasi BI, maka dapat dipahami bila ada pihak yang mengatakan bahwa Boediono memberikan assessment yang salah yang berakibat pada pengambilan keputusan yang salah pula.

Ibarat kata, garbage in, garbage out.

Yang memberikan sampahlah yang paling salah.

Sebelum Pansus Centurygate di DPR terbentuk, Sri Mulyani juga sempat mengatakan bahwa dirinya merasa tertipu oleh presentasi Boediono.

Sampai di titik itu, Boediono menjadi sasaran yang paling empuk. Kesalahannya jelas lagi pula tegas.

Masalahnya adalah, menurut sementara pakar hukum tatanegara, seorang Wakil Presiden tidak mungkin dibawa ke pengadilan. Wakil Presiden, seperti juga Presiden, memiliki kekebalan hukum yang dilindungi oleh konstitusi.

Persoalan bergeser setelah Sri Mulyani memperlihatkan ketidaksukaannya kepada Pansus Centurygate yang ketika itu baru akan dibentuk. Tidak tanggung-tanggung, Sri Mulyani dengan begitu lantang mengecam Golkar sebagai kekuatan politik yang ingin menjatuhkannya. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani di harian berbahasa Inggris yang terbit di Amerika Serikat, Wall Street Journal, pada 10 Desember 2009. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak suka pada dirinya, dan ia tidak berharap siapapun di Golkar akan bersikap baik pada dirinya.

Inilah momentum yang menyelamatkan Boediono. Sejak saat itu, semua wacana dan perdebatan mengenai skandal terencana di Bank Century itu seakan tereduksi menjadi urusan antara Sri Mulyani melawan musuh politiknya di Senayan.

Published by

TeguhTimur

Born in Medan, lives in Jakarta, loves Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s