Hard Landing Karena Uang Panas yang Mengalir Deras

rizal-ramli-iconKRISIS ekonomi yang melanda Indonesa tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan moneteris ortodoks sebagaimana ditempuh pemerintah, yakni dengan meningkatkan suku bunga dan pengetatan likuiditas.

Kebijakan seperti itu merupakan obat lama yang gagal menyehatkan perekonomian Indonesia ketika diguncang krisis pada tahun 1997/1998.

Faktanya, bahwa telah diperingatkan berkali-kali tapi pemerintahan SBY masih membiarkan uang panas mengalir deras.

Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, Dr. Rizal Ramli, mengemukakan hal itu dalam seminar bertajuk “Kemakmuran Negeri dan Martabat Bangsa” yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (25/11). Rizal Ramli mengupas bidang ekonomi, sedangkan bidang hukum menampilkan Otto Hasibuan SH, Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Menurut Rizal Ramli, krisis jilid II di Indonesia saat ini, bukan hanya mendera sektor pasar modal dan industri finansial, ditandai dengan rontoknya indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia dari 2.800 ke 1.150-an, dan tersungkurnya Bank Century. Namun krisis juga sudah dirasakan oleh kalangan industri dan sektor perkebunan dan pertambangan yang harganya anjlok lebih dari 50% dalam tempo singkat.

“Kita tidak bisa menyalahkan faktor krisis finansial global yang episentrumnya di Amerika Serikat sebagai penyebab krisis ekonomi Indonesia. Sebab, pemerintah Indonesia sendiri tidak melakukan langkah-langkah antisipatif sehingga kita bisa melakukan soft landing,” kata Rizal Ramli.

Ia menyatakan, sejak awal 2008 sudah mengingatkan bahwa tahun ini merupakan tahun gelembung (bubble), yang ditandai dengan meroketnya IHSG dengan beberapa saham yang sudah sangat over value. Uang panas juga mengalir deras. Mestinya, kata Rizal, pemerintah mulai melakukan pengempesan gelembung itu, sehingga ketika guncangan ekonomi datang, bisa melakukan soft landing. Bukan hard landing seperti saat ini.

Sayangnya, peringatan yang dilontarkan itu ditanggapi dingin oleh pemerintah, yang menyatakan bahwa fundamental ekonomi kita sangat kuat. Kenyataannya? “Krisis sudah merembet ke sektor riil. Beberapa industri, seperti tekstil sudah mulai merumahkan karyawannya. Kita akan menghadapi kondisi ekonomi yang lebih berat di masa mendatang,” kata Rizal.

Jalan Baru

Rizal Ramli, yang juga Capres dari Partai Bintang Reformasi dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, menyesalkan solusi yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi krisis merupakan cara konvensional, yang sudah terbukti gagal mengatasi krisis pada tahun 1997/1998. Ketika itu, untuk mencegah merosotnya nilai tukar rupiah, pemerintah – atas saran IMF-Bank Dunia – melakukan kebijakan likuiditas superketat, dengan meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga perbankan terbang dari sekitar 16% menjadi sekitar 80%.

Kontan sektor perbankan berguguran karena likuiditas sangat kering. Bahkan bank swasta papan atas seperti BCA dan Bank Danamon pun ikut ambruk. Pemerintah terpaksa melakukan penyelamatan terhadap sektor perbankan dengan mengucurkan dana lebih dari Rp 600 triliun, yang hingga kini masih membebani APBN.

Kebijakan pengetatan likuiditas yang dilakukan pemerintah memang dimaksudkan untuk mencapai tiga sasaran secara simultan. Pertama, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, mengerem laju inflasi. Dan ketiga, menjaga likuiditas. Padahal, menurut Rizal Ramli, dalam situasi krisis, satu instrumen hanya efektif untuk menembak satu sasaran saja. Dan pengetatan likuiditas, merupakan cara yang salah untuk keluar dari krisis.

“Inflasi di Indonesia bukan karena kelebihan uang atau adanya ekses likuiditas. Inflasi terjadi karena pemerintah menaikkan harga BBM dan tidak bisa menjaga stabilitas harga bahan pangan,” kata Rizal.

Lalu, kapan Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi jilid II ini?

Menurut Rizal Ramli, dengan cara konvensional, krisis akan berlalu dalam waktu tiga tahun, yakni hingga 2011. Masa pemulihan krisis bisa diperpendek menjadi hanya sekitar dua tahun saja. Tapi, perlu perubahan paradigma dalam kebijakan ekonomi, tidak lagi bertumpu pada pendekatan monetaris ortodoks.

Rizal Ramli menilai, sulit bagi pemerintah untuk menemukan solusi kreatif dalam rangka keluar dari krisis ekonomi karena obat yang dipergunakan sama ketika menghadapi krisis ekonomi 1997/1998, yakni pengetatan likuiditas. “jadi, kalau mau lebih cepat keluar dari krisis harus mengubah pola kebijakan konvensional dengan paradigma baru dan dengan pemimpin baru,” ujarnya.

Menurut Rizal, selama empat tahun, pemerintah tidak memiliki kemampuan dan kapasitas manajerial untuk sungguh-sungguh memacu sektor riil. Karena terlalu percaya pada mekanisme pasar, pemerintah lebih banyak melakukan hands off dalam mengembangkan sektor riil. Semua diserahkan pada mekanisme pasar. “Atau hanya melahirkan paket-paket kebijakan ekonomi yang sifatnya merupakan respons birokratis administratif,” ujarnya.

Ia menyatakan, upaya memacu sektor industri, perdagangan, dan membangkitkan usaha kecil menengah tidak bisa secara hands off. Justru sebaliknya harus hands on, baik dalam segi pemikiran maupun penataan kebijakan. Hal itu, menurut Rizal, hanya bisa dilakukan dengan paradigma baru, jalan baru, dan pemimpin baru.

Hanya Fokus Pemberantasan Korupsi

Sementara itu, Otto Hasibuan menyoroti politik hukum pemerintah selama empat tahun terakhir hanya fokus pada pemberantasan korupsi. “Seakan-akan persoalan hukum yang dihadapi Indonesia hanya korupsi. Padahal, banyak aspek hukum lain yang juga perlu mendapat perhatian, seperti pidana umum dan penyelundupan, yang langsung berkaitan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Dan hal itu terabaikan,” kata Otto.

Otto setuju bahwa korupsi harus diberantas tapi tidak perlu sampai mengabaikan aspek-aspek hukum lainnya. Akibatnya, dalam pandangan masyarakat kini terbentuk opini: ada pengadilan yang baik – yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ada pengadilan yang buruk – yaitu Pengadilan Negeri. “Hal seperti ini tentu saja menyedihkan. Sebab, di mana-mana, pengadilan itu harus baik,” ujarnya.

Harus diakui, menurut Otto, sektor hukum di Indonesia tercecer di belakang aspek demokrasi, penataan ekonomi, dan keamanan. Soalnya, begitu era reformasi bergulir, orang langsung menikmati kebebasan demokrasi. Lalu penataan ekonomi mulai dilakukan, dan aspek keamanan ditegakkan. Tapi, bidang hukum agak terlambat pembenahannya.

Published by

TeguhTimur

Born in Medan, lives in Jakarta, loves Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s